Para Ketua KPID menyampaikan pandangan dan masukan di Rakernis jelang Rakornas KPI 2018.
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mulai membahas agenda Rapat Koordinasi Nasionas (Rakornas) KPI 2018 yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai 2-3 April mendatang. Pembahasan berlangsung dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang berlangsung di KPI Pusat, Selasa (20/3/2018).
Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat membuka acara Rakernis di kantor KPI Pusat di bilangan Jalan Djuanda mengatakan, Rakernis ini untuk mendapatkan masukan dari KPID terkait isu-isu yang nantinya dibahas dalam Rakornas KPI 2018 di Palu. “Kami mengharapkan masukan dari KPID. Isu apa yang harus kita bahas dan selesaikan di Rakornas nanti,” katanya pada perwakilan KPID yang hadir di Rakernis tersebut.
Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah menyampaikan, salah satu isu yang perlu dibahas dalam Rakornas nanti selain soal kelembagaan KPID yakni soal sumber daya manusia atau SDM bidang penyiaran. Menurutnya, pengembangan SDM penyiaran menjadi tanggungjawab KPI untuk meningkatkan kualitas dan mutu penyiaran, baik di KPI maupun lembaga penyiaran.
Di bidang Isi Siaran, Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengatakan, ada tiga hal yang menjadi catatan untuk dibahas dalam Rakornas. Pertama, pengawasan siaran dan iklan politik Pemilukada 2018 dan Pemilu serta Pilpres 2019. Kedua, pengawasan iklan kesehatan tradisional. Ketiga, tayangan ramah terhadap anak dan perempuan. “Namun ada satu hal lagi yang patut dibahas yakni kewajiban penyediaan konten lokal 10%. Hal ini terkait dengan evaluasi tahunan terhadap lembaga penyiaran,” kata Mayong.
Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyairan) akan membahas persoalan e-penyiaran dan peluang usaha penyiaran yang diterbitkan Kemenkominfo.
Sementara itu, Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo berharap pembahas isu dalam Rakornas nanti lebih detail dan terarah. Salah satu hal yang menurutnya penting dibahas secara konkrit perihal kelembagaan dan penganggaran hibah untuk KPID. “Kami sangat prihatin dengan kondisi KPID terutama kelembagaannya,” katanya.
Adapun Ketua KPID Kalimantan Barat, Muhammad Syarifudin dan Ketua KPID Riau, Falzan Surahman menyampaikan problematika televisi kabel di daerah harus dibahas dalam Rakornas. Salah satunya terkait masalah antara konten provider dengan LPB (lembaga penyiaran berlanggaran).
Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre mengharapkan KPID mendukung penyelenggaraan Hari Penyiaran Nasional dengan melakukan sosialisasi di daerahnya. “Cukup banyak agenda kegiatan yang berlangsung di Palu menyambut Harsiarnas tersebut,” katanya. ***
