Rembang - Jelang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan diselenggarakan serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi (KPID) Jawa Tengah mengimbau lembaga penyiaran agar selalu menjaga kondusivitas dan keamanan Pilkada.
Wakil Ketua KPID Jateng Asep Cuwantoro, menegaskan bahwa radio dan televisi lokal harus mampu menjadi rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Pembekalan Kelompok Pemantau di Kabupaten Rembang, Senin (19/2/2018).
“Lembaga penyiaran lokal harus memberikan balancing dalam pemberitaan Pilkada agar publik tidak resah. Kami mempunyai optimisme tinggi bahwa Pilkada tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar”, ungkapnya.
Imbauan tersebut mendapat tanggapan positif dari seluruh peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, serta lembaga penyiaran di Rembang.
Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk mengawal Pilkada 2018 dari sisi penyiaran. Abi Wahono, perwakilan Radio R2B mengatakan, Rembang sejauh ini sudah memiliki wadah perkumpulan untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi antar lembaga penyiaran dengan Dinas Kominfo. Namun sempat tidak aktif.
Menurut lelaki yang akrab disapa Ony itu, pembekalan kali ini dinilai sangat tepat untuk mengaktifkan kembali komunitas tersebut.
Asep menambahkan, forum tersebut sangat diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga keutuhan NKRI melalui udara.
KPI bersama KPID berupaya maksimal mengawal Pilkada tahun ini, antara lain dengan melakukan koordinasi bersama stakeholder seperti KPU dan Bawaslu.
"KPI juga telah mengeluarkan surat edaran tentang Penyiaran Masa Pilkada 2018 yang mengatur secara rinci batasan dan larangan selama masa kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan," katanya.
Dia menyebutkan, dalam surat edaran itu termaktub aturan-aturan tentang siaran Pilkada bagi lembaga penyiaran, termasuk aturan menayangkan hasil hitung cepat atau quick count.
“Hasil quick count baru boleh disiarkan setelah tempat pemungutan suara ditutup pukul 13.00 WIB. Jadi jangan sampai ada radio atau TV yang menayangkan hasil pemungutan sebelum waktu yang ditentukan, agar tidak mempengaruhi psikologis masyarakat”, pungkasnya. (*)
