Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo yang menyebut soal rating di lembaga penyiaran dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. Hal ini sejalan dengan pemikiran KPI bahwa menurunnya nilai-nilai budaya bangsa dalam siaran televisi berkaitan erat dengan penggunaan rating oleh lembaga penyiaran dalam menilai sebuah program siaran.
Ketua KPI Pusat Judhariksawan yang mendampingi Presiden Joko Widodo saat menemui pengelola media massa, (21/8), ikut menyampaikan secara khusus, beberapa hal penting pada Presiden tentang kualitas siaran televisi. Pada pertemuan dengan Presiden sebelum menemui pengelola media massa tersebut, Judha mengatakan bahwa rating telah menjadi momok terhadap kualitas isi siaran. Hal ini dikarenakan banyak program-program bermutu jelek namun memiliki rating tinggi, sehingga stasiun televisi memilih mempertahankannya. Sedangkan bagi program-program yang bermutu baik namun memiliki rating rendah, keberlangsungannya di televisi jadi ikut rendah.
Selanjutnya, tambah Judha, sering terjadi duplikasi program antar televisi pada program dengan rating tinggi, sekalipun kualitasnya jelek. Selain itu, KPI juga memberikan contoh-contoh kepada Presiden, tentang program-program televisi yang sudah mendapat sanksi dari KPI namun pengelola televisi selalu menyatakan bahwa program tersebut memiliki rating yang tinggi. “Ini juga yang menjadi alasan televisi untuk memilih mempertahankan program-program yang berulang kali mendapat sanksi KPI,” ujarnya. Karenanya Judha juga mengusulkan perlunya audit terhadap lembaga rating, agar kualitas siaran dapat lebih baik.
Namun demikian, ujar Judha, KPI menyampaikan apresiasi pada beberapa lembaga penyiaran yang sudah berusaha membuat program yang baik. “Kami sampaikan pada Presiden Joko Widodo, lembaga penyiaran mana saja yang muatan siarannya aman bagi publik,” ujarnya.
Judha juga menyoroti tayangan sinetron yang bermuatan kekerasan serta penggunaan atribut sekolahan untuk sinetron, namun dengan adegan yang tidak pantas. Dalam kesempatan tersebut, Judha juga berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang ikut mendampingi Presiden, memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan atribut sekolah ini. Hal lain yang juga dilaporkan Judha pada kesempatan bersama Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah pelaksanaan survey indeks kualitas program siaran. “KPI telah menyampaikan pada Presiden Jokowi bahwa hasil survey yang dilakukan KPI terhadap program siaran televisi di 9 (sembilan) kota di Indonesia, masih belum memuaskan,” tambahnya.
Tak lupa Judha yang juga Doktor Ilmu Hukum ini mengingatkan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat. Seharusnya, kalau televisi tahu program dengan rating bagus namun isinya banyak muatan negatif, misalnya kekerasan dan hedonisme, dengan teori hiper realitas seharusnya televisi dapat melihat masyarakat menyukai pula hal-hal negatif tersebut. “Kenapa justru televisi tidak membuat program yang meminimalisir nilai buruk dan mengedepankan nilai-nilai yang positif?”ujarnya.
Terakhir, dirinyamengingatkan penyelenggara media tentang tanggung jawab dunia akhirat yang mereka emban. “Dimana tanggung jawab sebagai manusia? Bagaimana peran dan kontribusi dalam membangun peradaban manusia, jika muatan siaran yang dihadirkan masih seperti ini?”pungkas Judha.
