Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengunjungi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Kunjungan itu membahas iklan "Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)" yang tayang di Lembaga Penyiaran dan bahasan kemungkinan kerja sama kedua lembaga.
Hadir dalam pertemuan itu Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Rusli Nasution, dan pejabat OJK lainnya. Kunjungan diterima langsung oleh Komisioner KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, Amirudin, dan Bekti Nugroho, serta Sekretaris KPI Maruli Matondang.
Sri Rahayu mengatakan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas MMM, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait. Termasuk juga tentang iklan MMM yang sudah tayang di beberapa televisi jaringan nasional.
"Terima kasih atas respon KPI yang sudah responsif atas surat kami, telah memberikan teguran atas iklan itu ke pihak televisi," kata Sri Rahayu di, Ruang Rapat KPI Pusat, Kamis, 16 April 2015.
Rahmat yang juga Komisioner Bidang Isi Siaran menjelaskan, sejak tayangnya iklan MMM di televisi KPI juga menerima banyak aduan dari masyarakat. Menurutnya sebelum mengeluarkan surat peringatan itu, KPI juga berkoordinasi dengan Dewan Periklanan Indonesia (DPI). "Wewenang KPI dalam pengawasan konten dari Lembaga Penyiaran setelah siaran ditayangkan. Panduan kami dalam menilai konten tayangan adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)," kata Rahmat.
Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bila tayangan di luar P3 dan SPS, KPI akan berkoordinasi dengan lembaga atau pihak berwenang. Rahmat berharap, pertemuan KPI dengan OJK lebih intensif terkait dengan jasa layanan sistem keuangan yang menggunakan iklan di televisi untuk mencari calon pelanggan.
Rusli Nasution menjelaskan, dari kajian lembaganya, MMM secara hukum tidak melanggar, namun kegiatan MMM berpotensi merugikan masyarakat. Rusli juga mengaku sudah mengkonfirmasi kegiatan MMM ke pengelolannya di Indonesia. "Kami sudah menghubungi pihak MMM, namun mereka tidak bersedia hadir dalam undangan kami," ujar Rusli.
Sementara itu Komisioner KPI bidang Kelembagaan, secara pribadi sepakat iklan MMM yang tayang dalam televisi saat ini dihentikan. Menurutnya, terkait dengan aturan hukum dan pertanggungjawaban dana, sedangkan OJK yakin karena niatnya mulia untuk melindungi masyarakat dari potensi pengumpulan dana spekulatif. "Saya berharap iklan itu dihentikan dengan menyurati seluruh Lembaga Penyiaran," ujar Bekti.
Rahmat mengatakan saat ini KPI terus memantau iklan MMM di Lembaga Penyiaran. Sebelumnya, KPI sudah mengeluarkan Surat Peringatan terkait Iklan MMM yang tayang di televisi berjaringan nasional. Surat Peringatan itu dikeluarkan pada Jumat, 10 April 2015, kepada SCTV, TV One, dan Global TV. Setelah surat itu keluarkan, KPI menerima respon dari Lembaga Penyiaran atas isi Surat Peringatan itu.
