Jakarta – Komisi I DPR RI sepakat dan mengupayakan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki nomenklatur anggaran sendiri pada tahun 2014 mendatang. Selama ini, anggaran KPI masih menyantol pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Demikian disampaikan dalam rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPI serta KI (Komisi Informasi), Selasa, 24 September 2013.

Diawal RDP, Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, menyampaikan laporan penggunaan anggaran KPI Pusat sampai dengan bulan September 2013. Sejumlah program masih dijalankan KPI Pusat dan ditargetkan penyerapannya hingga akhir tahun anggaran 2013 dapat mencapai angka 98%. Selain itu, disampaikan rencana anggaran dan program KPI untuk tahun anggaran 2014 (RKA/KL) dan usulan inisiatif barunya. 

Menanggapi laporan tersebut, dalam isi rekomendasinya, Komisi I DPR RI menerima penjelasan dari KPI Pusat terkait RKA/KL tahun anggaran 2014 dan akan menindaklanjutinya dalam rapat dengan Kementerian Kominfo.

TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengatakan jika anggaran KPI masih kurang dan perlu ditambah untuk mendukung kinerjanya. "Jika anggaran KPI dan KI digabung nilainya sama dengan satu dinamo kapal selam," katanya membandingkan.

Terkait alat topang kinerja KPI, Pimpinan Komisi I lainnya, Mahfudz Siddiq mengatakan perlu ada terobosan baru yakni dibentuknya satker mandiri bagi KPI. “Kami sudah menyampaikan hal ini ke pimpinan DPR untuk berkirim surat kepada kementerian keuangan,” katanya.

Mahfudz Siddiq menambahkan, kehadiran KPI dan alat dukungan yang diperlukannya penting agar peran negara jadi lebih optimal. Namun dikhawatirkannya, keberadaan KPI belum banyak diketahui masyarakat khususnya ditingkat bawah jadi perlu ada sosialisasi yang masif.

Dalam RDP tersebut, turut hadir Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, Agtha Lily, Bekti Nugroho, dan Fajar Arifianto Isnugroho serta Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang. Red