Bali - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan pusatkan perhatian atas mekanisme pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran agar dapat ditempuh dengan cepat dan akuntabel. Hal tersebut juga sejalan dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi public serta undang-undang pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Amiruddin, komisioner KPI Pusat bidang perizinan dan infrastruktur dalam acara Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB) untuk wilayah layanan di sepuluh provinsi (Nusa Tenggara Barat, Bali,Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah), di Bali (2/9).
Apa yang dikatakan Amiruddin ini sejalan dengan harapan yang disampaikan jajaran Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Syaharuddin, saat membuka acara Pra FRB tersebut. Menurut Syaharuddin, sebagai regulator bersama, KPI dan Kemenkominfo harus meningkatkan lagi kualitas pelayanan perizinan penyiaran. Sehingga para pemohon izin mendapatkan kepastian tentang status perizinan dari usaha penyiaran yang mereka jalani.
Ke depan, ujar Amiruddin, pusat data perizinan penyiaran yang dimiliki oleh KPI akan dimutakhirkan, sehingga kinerja perizinan penyiaran ini dapat diketahui masyarakat lewat informasi yang sesuai melalui web site KPI Pusat. Hal ini merupakan salah satu upaya KPI dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal dan akuntabel bagi masyarakat.
Sebelumnya dijelaskan pula oleh Koordinator bidang perizinan dan infrastruktur KPI Pusat, Azimah Subagijo, penataan mekanisme pelayanan perizinan yang dilakukan KPI Pusat untuk mengoptimalkan pemanfaatkan frekuensi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang penyiaran. Keberadaan frekuensi sebagai salah satu sumber daya yang dikelola negara, sangat terbatas. Namun peminat yang berkeinginan mengelola frekuensi untuk dunia penyiaran sangat banyak. “Disinilah peran KPI untuk memastikan frekuensi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat”, ujar Azimah. “TIdak boleh ada frekuensi yang diberikan pada lembaga penyiaran, namun ternyata tidak digunakan untuk bersiaran. Atau kalaupun bersiaran, tapi tidak menunaikan kewajiban pembayaran izin-izin kepada negara” tegasnya. Dua hal terakhir ini yang menjadi temuan dalam Pra FRB, yang merupakan salah satu tahapan perizinan yang harus dilewati oleh pemohon izin siaran. Azimah menekankan, bahwa KPI berkomitmen agar frekuensi yang dipinjamkan negara pada para penyelenggara penyiaran ini, harus member manfaat optimal bagi kebaikan masyarakatnya.
