Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 November 2022

Dilihat: 3086

Palu – Sosialisasi peraturan pengawasan iklan obat dan makanan, yang diselenggarakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palu bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, Senin (14/11) menghadirkan peserta dari perwakilan awak media elektronik di Kota Palu.

Membuka kegiatan itu, Kepala BPOM Palu Agus Riyanto menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 tahun 1994 tentang pedoman periklanan baik makanan, obat, obat tradisional, kosemetik alat kesehatan, sebagai sebuah rpomosi atau memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, namun iklan juga sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan prodak.

“Namun hingga saat ini masih ada iklan yang mengandung informasi belum memenuhi kriteria objektif, lengkap, bahkan ada yang menyesatkan dan mengakibatkan penggunaan yang salah dan tidak rasional, serta merugikan masyarakat,” katanya.

Agus menyampaikan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi meuntut para pelaku usaha untuk memproduksi produk yang dapat diterima konsumen, persainagan antar usaha tentunya menuntut para pelaku usaha berinovasi pada produknya, namun juga mengemas dalam pemasaran produk melalui iklan. “Namun iklan yang ditayangkan tidak selalu mengambarkan informasi yang sebenarnya dari produk yang dijual, bahkan terkesan berlebihan,”katanya.

Menurut Agus, hal ini tentunya memerlukan adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini BPOM akan melakukan pengawasan terhadap periklanan, tujuannya agar masyarakat dapat terlindungi dari iklan yang tidak sesuai dan menyesatkan. “Pemerintah melakukan pengawasan informasi obat dan makanan, termasuk periklanan meskipun yang dihadapi adalah relatif kompleks karena aspek yang dipertimbangkan sebab tidak hanya ke persoalan iklan saja, tetapi juga ada resikonya terhadap kesehatan,”tegasnya.

Sehinga isi dari promosi ikaln harus dirancang sebaik mungkin agar tidak menimbulkan privasi yang salah bagi masyarakat luas. Olehnya BPOM bekerjasama dengan KPID Sulteng untuk menindaklanjuti iklan di media lokal, dan dapat menekan angka pelanggaran serta mendorong kepatuhan pelaku usaha. “Agar perusahaan bisa menampilkan iklan secara objektif tidak menyesatkan dan bertangungjawab,”terangnya.

Dalam kegiatan itu, turut hadir ketua KPID Sulteng Indra Yosvidar, serta pemateri tentang iklan di media elektronik yang dibawakan oleh komisioner KPID Sulteng dr Ricky Yuliam. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 10 November 2022

Dilihat: 6100

Jakarta – Masyarakat Peduli Penyiaran resmi dikukuhkan pada pembukaan Jakarta Broadcasting Expo (2022) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, (9/11). Wakil Ketua KPID Jakarta, Rizky Wahyuni, membacakan surat keputusan KPID yang membentuk Masyarakat Peduli Penyiaran mulai dari Tingkat Provinsi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Koordinator, Gubernur sebagai Dewan Pembina dan Walikota di seluruh kotamadya sebagai koordinator wilayah.

“Kebutuhan akan terbentuknya Masyarakat Peduli Penyiaran yang dikoordinir oleh Sekda diharapkan mampu membentuk kepedulian masyarakat hingga ke unit terkecil di pemerintahan,” ujar Rizky. Terutama dalam hal edukasi, literasi penyiaran dan menampung aduan serta keluhan masyarakat terkait penyiaran. Dalam hal menjaga tatanan ekosistem penyiaran yang sehat, KPID tentu tidak dapat melakukannya sendiri. Rizky melhat perlunya sebuah sinergi dan tanggung jawab bersama dalam tiga unsur kepentingan, yakni pemerintah, lembaga penyiaran atau pelaku usaha dan masyarakat termasuk lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah.

“Momentum ini kita harap jadi momentum bersama dalam merealisasikan komitmen menciptakan masyarakat DKI yang cerdas serta menghadirkan siaran berkualitas,” ujar Rizki yang juga inisiator pembentuka Masyarakat Peduli Penyiaran (MPP) di DKI Jakarta. Pengukuhan ditandai dengan dipasangkannya atribut MPP kepada Sekda yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Sigit Wijatmoko oleh Ketua KPID Jakarta, Kawiyan. Sedangkan pembacaan naskah deklarasi oleh Wakil Ketua KPID Jakarta Rizky Wahyuni yang diikuti oleh Walikota dan Bupati se-DKI Jakarta.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 11 November 2022

Dilihat: 2556

Jakarta - Jakarta Broadcating Expo 2022 yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta dibuka di Balaikota DKI Jakarta oleh Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, (9/11). Acara yang mengambil tema sinergi kolaborasi insan penyiaran wujudkan siaran berkualitas era digitalisasi penyiaran, dilaksanakan dalam rangka memasuki digitalisasi yang ditandai dengan Analog Switch Off (ASO) pada 2 November 2022. 

“Melalui Expo ini masyarakat mendapatkan informasi yang baik tentang ASO dan memahami apa yang harus dilakukan memasuki era penyiaran digital,” jelas Sigit saat memberikan sambutan pada acara pembukaan. Jakarta Broadcasting Expo merupakan kerja sama KPI DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta stake holder penyiaran dalam rangka mewujudkan masyarakat peduli penyiaran DKI Jakarta. 

Jakarta Broadcasting Expo Terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan diantaranya pameran, pembentukan masyarakat peduli penyiaran, Training of Trainer Penyuluh Penyiaran, seminar dan literasi penyiaran, coaching dan lomba presenter serta panggung hiburan. Secara simbolik Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bersama Ketua KPID, Kawiyan dan Wakil KPID Jakarta, Rizky Wahyuni beserta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gilang Iskandar menekan tombol digital tanda dibukanya Expo. 

Wakil Ketua KPID DKI Jakarta, Rizky Wahyuni yang juga penanggungjawab kegiatan ini mengharapkan dengan adanya ekspo ini stake holder penyiaran bersama masyarakat DKI Jakarta mampu bersinergi mewujudkan penyiaran berkualitas di era penyiaran digital. “Baik itu memberikan informasi yang cukup baik kepada masyarakat melalui expo, membekali masyarakat dengan aturan pengawasan melalui Training of Trainer, memperkuat literasi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyiaran handal melalui coaching dan lomba presenter,” ulas Rizky. 

Acara hari pertama dimulai dengan pembukaan Expo, pembentukan masyarakat peduli penyiaran, Training of Trainer dengan narasumber Hardly Stefano (KPI Pusat), Fetrimen (Lembaga Sensor Film) diikuti perwakilan camat se Provinsi DKI Jakarta. Acara berikutnya adalah Coaching Presenter dengan narasumber Anggota DPR RI Komisi 1, Junico Siahan, Presenter RTV, Michael Tjandra dan Kenia Gusnaeni, yang diikuti sebanyak 100 orang mahasiswa sebagai peserta lomba. Acara akan berlangung selama dua hari Rabu-Kamis, 9-10 / November 2022 di Balikota DKI. Hari kedua akan diisi dengan sosilisasi dan literasi Bersama KPI Pusat, Lomba Presenter dan Penutupan acara.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 November 2022

Dilihat: 2213

Bekasi -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku dunia siaran sudah menjadi bagian dari dirinya. Dari sini, ia mengaku namanya melambung hingga dikenal saat ini.

"Saya dulu penyiar Radio Ardan dan PRFM dan siaran di STV sebelum jadi Kompas TV, punya acara sendiri namanya Solusi Kamil, gara-gara itu saya terpilih jadi Wali Kota Bandung," tutur Ridwan Kamil saat menyampaikan sambutan di acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-15 tahun 2022, di Hotel Nuanza Cikarang, Rabu (02/11/2022) malam. 

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya merasa perlu hadir di ajang Anugerah KPID Jabar untuk merepresentasikan siapa itu Jawa Barat. 

"Jawa Barat provinsi dengan penduduk 50 juta, siaran televisi jumlah paling besar se-Indonesia, dengan jumlah siaran 450 lebih, paling banyak di Indonesia," jelasnya.

Menurut Ridwan Kamil, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan oleh lembaga siaran, yakni menyajikan informasi yang akurat, anti hoax, mengedukasi dan menghibur. 

"Karena informasi, kebenaran menjadi penting. Jangan hanya berita buruk adalah berita baik . Informasi yang baik adalah informasi yang menginspirasi," ujarnya. 

Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan, peran para kepala daerah sangat penting untuk membina lembaga siaran di wilayah masing-masing. 

"Saya berharap, lembaga siaran di Jawa Barat, tidak hanya banyak, tapi kualitasnya juga meningkat," tandasnya. Red dari berbagai sumber