Mamuju -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat mengingatkan lembaga penyiaran untuk menyesuaikan konten siaran selama Ramadan 1446 H. Komisioner KPID Sulbar, Nur Ali, menegaskan bahwa siaran yang tidak sesuai dengan nilai Ramadan harus dibatasi.

"Kami mendorong agar siaran yang sebelumnya banyak mengandung sifatnya hura-hura lebih diarahkan ke program religi. Ini penting untuk menjaga kekhusyukan ibadah dan menghormati umat Islam yang menjalankan puasa," ungkap Nur Ali saat wawancara live di RRI Mamuju, Senin, 24/02/2024.

Penyesuaian siaran tidak harus dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Di daerah dengan jumlah Muslim yang lebih sedikit, penyesuaian tetap diterapkan dengan mempertimbangkan aspek toleransi dan keberagaman.

Nur Ali menyampaikan bahwa selama ini lembaga penyiaran di Sulawesi Barat telah menunjukkan komitmen dalam menyiarkan program Ramadan. Siaran religi di televisi dan radio mendapat apresiasi dari masyarakat.

Ia juga menyoroti peran RRI Mamuju yang selalu menghadirkan siaran Ramadan yang ditunggu pendengar. Program seperti siaran subuh dan menjelang buka puasa menjadi bagian penting dalam menemani umat Muslim beribadah.

KPID Sulbar juga meminta kepada lembaga penyiaran untuk semakiin kreatif mengemas program program siarannya dan  diharapkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Red dari berbagai sumber

 

 

Pontianak -- Komisi I DPRD Kalimantan Barat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar, beberapa waktu lalu. Rapat kerja dua lembaga tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalbar membahas evaluasi program kegiatan 2024.

“Raker yang dilakukan ini membahas mengenai evaluasi program kegiatan tahun 2024,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Rasmidi.

Tak hanya itu saja, Rasmidi mengatakan, rapat kerja ini juga membahas laporan menjelang masa berakhir jabatan serta hal-hal terkait yang berkenaan bidang tugas Komisi 1 DPRD dan lainnya.

Di sisi lain, Rasmidi juga turut mengapresiasi kinerja KPID dengan berbagai program kerja. Salah satunya yaitu membantu pemerintah dalam memantau kondisi situasi blank spot di perbatasan.

Ketua KPID, Deddy Malik dalam paparannya memberikan apresiasi terhadap dukungan DPRD sehingga dapat mengalokasikan anggaran bagi perencanaan gelaran KPID Award 2025.

Event pemberian reward terhadap lembaga penyiaran ini diadakan KPID sebagai penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang memproduksi serta menayangkan program siaran yang berkualitas sesuai P3SPS penyiaran. Red dari berbagai sumber

 

 

Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali telah menyeleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada Senin (17/2/2025), sebanyak tujuh orang terpilih sebagai anggota KPID Bali periode 2024-2027.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama menyatakan bahwa ketujuh anggota terpilih telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Kriteria penilaiannya keterampilan komunikasi, kedalaman wawasan, pengalaman manajerial, dan pendidikan," kata Budiutama kepada detikBali, Selasa (18/2/2025).

Budiutama menjelaskan anggota terpilih akan diusulkan ke pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota definitif.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap KPID Bali dapat menjalankan fungsi pengawasan yang ketat di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi penyiaran saat ini.

"Baik kepada pihak penyelenggara penyiaran, publik, swasta, komunitas, dan berlangganan," ujar Budiutama.

Selain itu, ia juga berharap KPID Bali mampu merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu siaran yang kompetitif, mendidik, dan menghibur.

Dari tujuh anggota terpilih, lima di antaranya merupakan petahana. Berikut daftar nama beserta nilai mereka:

I Gede Agus Astapa (2.930).

I Wayan Suyadnya (2.891).

I Gusti Putu Putra Mahardika (2.877).

I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan (2.867).

Nyoman Adi Sukerno (2.864).

Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra (2.813).

Endi Kusmadheni (2.791). Red dari berbagai sumber

 

Surabaya -- Momen peringatan Hari Radio Internasional yang jatuh pada hari ini 13 Februari mengundang berbagai pendapat terkait eksistensi radio di tengah perkembangan jaman dan teknologi yang semakin pesat.

Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim) melalui Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menilai radio tengah menghadapi tantangan yang nyata.

Kepada RRI Rabu (12/2) Yosua menilai ada beberapa tantangan yang dihadapi insan radio, diantaranya kemudahan akses dan on demand atau sesuai keinginan publik.

Oleh sebab itu Yosua meminta kepada seluruh insan radio untuk memaksimalkan konfergensi media dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan yang di harapkan oleh publik.

“Memang tak dapat dipungkiri keberadaan radio saat ini sedang menghadapi tantangan. Radio harus memanfaatkan multiplatform,” kata Yosua.

Yosua yakin dengan metamorfosis dan pemanfaatan multiplatform oleh seluruh insan radio akan mampu menjaga eksistensi keberadaan radio ditengah-tengah masyarakat. 

“Masyarakat cenderung memilih apapun yang mereka ingin, radio harus bisa memfasilitasi hal itu, memang harus memaksimalkan platform on demain,” ujarnya.

Sehubungan dengan tema Hari Radio Sedunia 2025 yaitu "Radio dan Perubahan Iklim", diharapkan radio bisa menjadi motor utama dalam gerakan untuk menjaga lingkungan. Red dari berbagai sumber

 

Hak Cipta © 2025 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.