Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Agustus 2022

Dilihat: 2109

Mamuju - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) SUlbar melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPID Mu’min bersama rombongan bertemu langsung dengan Penjabat (Pj ) Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Rujab Gubernur Sulbar, Jl Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (19/8/2022).

Mu’min menyampaikan, KPID diberi amanah sebagai pelaksana Undang-undang (UU) No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dalam rangka menopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Adapun, UU yang dimaksud, mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.Penguatan konten lokal salah satunya, KPID Sulbar berupaya mensinergikan program tersebut dengan pemerintah agar beragam produk dan komoditas dapat tersiar melalui promosi tayangan lembaga penyiaran.

"Dalam waktu dekat, KPID akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penguatan konten lokal," urai Mu’min. Dia menginginkan, lembaga penyiaran menayangkan 10 persen konten lokal pada jam-jam produktif. "Agar dapat dilihat oleh masyarakat luas, sebagai ajang promosi," tambahnya. Terkait hal tersebut, KPID berharap Pj Gubernur Sulbar dapat hadir dalam FGD yang akan digelar.

Ditempat yang sama, Koordinator Bidang PS2P Firman Getaran menambahkan, tahun ini KPID Sulbar akan menggelar event KPID Sulbar Award 2022. Sebagai ajang pemberian beragam apresiasi kepada pemerintah, pemerhati penyiaran, tokoh masyarakat peduli penyiaran dan para lembaga penyiaran se-Sulbar.

Pada event ini, konten lokal akan menjadi fokus KPID. "Kami ingin lembaga penyiaran menyiarkan konten lokal ini secara intens setiap harinya," tutur Firman.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, KPID harus terus mengedukasi masyarakat terkait siaran yang baik untuk dilihat. Akmal juga meminta, KPID untuk membuat event dengan mengundang pengurus pusat, agar Sulbar semakin dikenal diluar. "Karena masih banyak pejabat di pusat tidak pernah berkunjung dan melihat Sulbar secara langsung," ujarnya.

Terkait dengan rencana kegiatan KPID Sulbar, Akmal akan menyesuaikan waktu di luar daripada agenda yang sudah terjadwalkan. "Saya bisa pada tanggal 28 atau 29 ini, kalau di tanggal 25 ini belum bisa karena sudah ada agenda," tutupnya. Red dari TRIBUN-SULBAR.COM

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Agustus 2022

Dilihat: 4838

Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, Kamis (11/8/2022). Dia berharap komisioner yang baru bisa memberikan perubahan dan benar-benar menjadi filter di penyiaran.

Menurut Edy Rahmayadi, penyiaran benar-benar perlu diberikan perhatian khusus, karena menyangkut asupan informasi yang diterima masyarakat. Bila filternya tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat bisa mendapat informasi yang salah.

“Ada KPID, berarti masyarakat punya filter terkait penyiaran. Tugas Anda di era digital seperti saat ini sangat penting, jadi jangan lupa dengan sumpah yang sudah bapak/ibu ucapkan hari ini,” kata Edy Rahmayadi saat pelantikan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.

Adapun tujuh nama yang dilantik menjadi komisioner KPID Sumut antara lain Ayu Kusuma Ningtias, Anggia Ramadhan, Muhammad Hidayat, Muhammad Syharir, Dearlina Sinaga, Ramses Simanullang dan Edward Thahir.

Ketujuh komisioner ini merupakan hasil dari asesmen yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut Januari 2022 lalu. Kepada komisioner yang baru, Edy Rahmayadi juga meminta segera bersinergi dengan lembaga lainnya untuk menjaga penyiaran di Sumut.

Dia juga berharap komisioner bisa bekerja secara independen dan tidak terkait dengan berbagai kepentingan kelompok. “Bekerjalah secara independen, kita jaga Sumut ini dari penyiaran yang tidak membangun,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Sumut Kaiman Turnip mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan KPID terkait masalah penyiaran. “Kita perlu kerja sama kuat dalam hal ini. Tujuannya, agar masyarakat kita mendapat informasi yang memang berkualitas,” kata Kaiman Turnip. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Agustus 2022

Dilihat: 7257

Semarang - Informasi atau berita negatif seputar selebritis, masih menjadi konten dominan dalam program-program infotainmen di beberapa lembaga penyiaran. Hal itu ditunjukkan dalam hasil pemantauan KPID Jawa Tengah, selama Juli 2022.

Konten paling dominan adalah, berita tentang permasalahan rumah tangga selebriti sebanyak 23 persen, dari keseluruhan konten program. Materi yang tengah intens diberitakan belakangan ini misalnya, rumah tangga komedian Sule dan penyanyi Dewi Perssik.

Selain itu, infotainmen juga gemar meliput aktivitas selebritis di balik layar, seperti membeli hewan kurban, membagi momen kemesraan dengan pasangan, atau sekadar bercengkerama dengan kolega. Untuk konten ini, porsinya sebesar 19 persen.

Sedangkan pemberitaan tentang karya-karya di bidang entertainmen, menempati posisi ketiga dengan porsi 14 persen. Konten lainnya yang diberitakan terkait musibah yang dialami selebriti (13%), acara seremonial keluarga (10%), gaya hidup (5%), kasus hukum (5%), dan berita-berita lainnya (11%), yang lebih banyak diisi pengalaman mistis selebritis, berita viral, dan sebagainya.

Menurut Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jateng, Ari Yusmindarsih, tayangan infotainmen masih dibangun berdasarkan pola ‘Bad News is Good News’, atau berita negatif menjadi berita pilihan bagi media lembaga penyiaran. ”Fokusnya bukan ke karier dan prestasi para selebriti, tapi lebih pada kehidupan pribadinya,” kata Ari dalam keterangannya di Semarang, Kamis (11/8/2022).

Ditambahkan dia, mindset pembuatan program infotainmen harus diubah, bukan berita selebriti, melainkan berita perkembangan dunia entertainmen. ”Kalau polanya fokus ke pribadi artis, karya-karya kreatif terbaik justru kurang mendapat ekspos yang layak,” imbuhhnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Jateng, Anas Syahirul A menegaskan, pentingnya memperhatikan asas-asas jurnalistik dalam program infotainmen. Jika ingin membuat program berita mengenai selebriti, maka asas dalam jurnalistik juga harus dikedepankan.

Anas menyebut, sebagai karya jurnalistik terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, khususnya asas moralitas, yang di antaranya berisi perlindungan terhadap privasi. ”Unsur privasi bisa jadi pemberitaan, sepanjang memiliki kemanfaatan untuk publik,” papar Anas. Red dari SUARABARU.ID

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Agustus 2022

Dilihat: 3267

Pontianak -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi melantik tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat periode 2022-2025, Jumat (12/8/2022).

Kepada para komisioner yang dilantik, Norsan meminta untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dan cepat menyesuaikan dengan situasi yang ada, terlebih menjelang pesta demokrasi tahun 2024.

“Harapan kita kepada KPID yang baru saja dilantik yang pertama dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua cepat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apalagi sekarang kita tidak lama lagi akan menyambut pesta demokrasi jadi penyiaran KPID ini sangat ditunggu oleh masyarakat karena informasi-informasi tentang permasalahan yang ada di Kalimantan Barat KPID inilah yang nanti akan menyampaikan ke masyarakat melalui penyiaran penyiaran baik itu radio, televisi dan lain sebagainya,” ujar Norsan.

Ia juga berpesan kepada KPID untuk tetap netral menjelang pesta demokrasi nanti. “Kepada KPID harus tetap netral jangan sampai berpihak kepada satu ataupun yang lain, tetap netral karena ini kan lembaga independen,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu Komisioner KPID yang baru saja dilantik, Charles Armando Efraim mengaku merasa senang atas tanggung jawab baru yang diberikan kepadanya, terlebih ia merupakan satu-satunya Komisioner yang berusia muda.

“Saya pribadi merasa senang karena ini kan tanggung jawab baru apalagi jika dibandingkan dengan komisioner yang lain saya umurnya yang paling muda, tapi bagi saya umur itu yang menjadikan kekuatan saya,” ucapnya.

Charles menerangkan, hal pertama yang akan dilakukan pihaknya adalah untuk memperkenalkan KPID ke masyarakat. Diakuinya bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal KPID.

“Permasalahan utama KPID berkaitan dengan sosialisasi karena masyarakat masih banyak yang belum kenal KPID secara masif. Ini menjadi tugas pertama kami adalah bagaimana kami memastikan KPID ini agar dikenal oleh masyarakat, karena jika masyarakat sudah mengenal KPID maka feedback yang didapat akan lebih enak,” tuturnya.

Terkait dengan pesta demokrasi 2024, Charles mengatakan akan terus bersinergi dengan pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga akan mengatur bagaimana strategi untuk pemutaran iklan kampanye sehingga tidak berat sebelah.

“Berkaitan dengan pesta demokrasi tentu KPID ini akan bersinergi dengan pihak pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu, berkaitan dengan KPID mungkin lebih kepada pengaturan iklan kampanye. Bagaimana nanti kami akan atur standar iklan kampanye itu agar adil, tidak berat sebelah, tidak mendukung salah satu Paslon. Tentu KPID akan bersinergi dengan lembaga lain,” tukasnya. Red dari berbagai sumber