Umum

Detail
Dilihat: 1714

Medan -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan Focus Group Discussion (FGD) membahas peningkatan pengawasan dan penguatan lembaga penyiaran.

Pembahasan ini dilakukan menindaklanjuti pertemuan KPID Sumut dengan Rektor USU beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan di kantor KPID Sumut, Medan, pada Senin (3/4/2023).

Hadir dalam kesempatan itu 6 komisioner KPID Sumut yaitu Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan, Wakil Ketua KPID Sumut Edward Thahir, Kordinator Bidang Kelembagaan, Dearlina Sinaga, Kordinator Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Muhammad Hidayat, serta Drs Muhammad Syahrir, dan Ramses Simanullang.

Sementara itu dari pihak FISIP USU hadir Ketua Program Studi Komunikasi Mazdalifah, serta Fatma Wardy Lubis, Munzaimah Masril, dan Farida Hanim.

Acara berlangsung selama tiga jam itu dipandu oleh moderator Muhammad Hidayat. Dalam kesempatan itu, Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan mengatakan KPI dan KPID mempunyai tanggung jawab dalam membantu membangun infrastruktur penyiaran. Karena itu, KPID Sumut mengajak berbagai lembaga ikut terlibat, diantaranya USU. 

“Perubahan penyiaran teristerial ke digital diperkirakan akan meningkatkan industri penyiaran. Saat itu SDM harus berkualitas. Maka, kami mengajak USU bekerja sama dalam menciptakan SDM profesional bidang penyiaran,” tutur Anggia.

Di lain pihak, terjadi kemunduran di sejumlah media seperti radio. Karena itu, perlu ada kajian ilmiah bagaimana masa depan bisnis radio yang akan datang. “Sebagai perguruan tinggi, USU tentu mampu melakukan kajian ilmiah itu,” kata Anggia.

Sementara itu, ketua Program Studi Komunikasi USU Mazdalifah, mengatakan saat ini memang terjadi pergeseran dalam penggunaan media. Sebagian besar masyarakat saat lebih senang menggunakan media berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram.

“Mau tak mau lembaga penyiaran juga harus menggunakan platform android itu. Bahkan, di kampus saja penelitian lebih banyak meneliti media massa berbasis internet ini,” tutur Mazdalifah.

Setelah dua jam lebih berdiskusi disepakati lah beberapa point kerjasama antara kedua lembaga tersebut. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Masing-masing lembaga akan membuat draf kerjasama yang akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Dijadwalkan, pertemuan akan dilakukan pada hari Rabu, 12 April 2023 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1656

 

Samarinda – Dalam rangka menyamakan persepsi kondisi penyiaran nasional dan daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) berkunjung ke KPID Sumatera Utara, Selasa (28/3/2023). Ketua KPID Kaltim, Irwansyah menyampaikan, sudah saatnya betransformasi dari TV analog ke TV digital.

“LPB bisa mengakomodir konten lokal, bila perlu ada kerja sama yang baik antara TV kabel, lokal dan SSJ agar terciptanya tatanan siaran yang sehat,” ucap Irwansyah selaku Ketua KPID Kaltim.

Selain urgensi tersebut, memasuki tahun politik 2024 juga tak luput dari perhatian bersama. “Kedepan juga akan menghadapi pemilu dan pilkada, sehingga KPID juga menjadi bagian supporting patner KPU dan Bawaslu,” tutur Irwan.

Pihaknya berharap, bukan hanya transformasi analog saja yang berhasil dilakukan tetapi terkait transformasi UU penyiaran. “Semoga UU Penyiaran cepat disahkan” tutupnya. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1744

 

Kendari -- Minat masyarakat menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara (Sultra) cukup tinggi. Faktanya, dari 21 calon yang ditargetkan panitia seleksi, ternyata pendaftar membludak. Jumlah pendaftar dua kali lipat lebih banyak atau sebanyak 48 orang.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPID Sultra, Muh Najib Husain mengatakan, pendaftaran penerimaan calon anggota KPID Sultra ditutup 31 Maret pukul 23.59 Wita. Animo masyarakat mendaftar sangat tinggi. Kendati di tempat lain juga dibuka penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, namun tidak mengurangi minat masyarakat mendaftar sebagai calon anggota PPID Sultra.

“Dari target 21 orang, yang mendaftar sebanyak 48 orang. Sebelumnya yang mengambil formulir sebanyak 63 orang. Dan yang mengembalikan formulir berjumlah 48 orang,” kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Minggu (2/4).

Animo masyarakat yang besar dalam penerimaan calon anggota KPID Sultra, sambung Najib, tidak terlepas dari sosialisasi yang digelar panitia seleksi, baik melalui media cetak, elektronik, media online, maupun platform lainnya. Najib Husain menjelaskan, tahapan saat ini memasuki verifikasi berkas 48 peserta calon anggota KPID.

Hasil verifikasi berkas akan diumumkan 4 April. Setelah pengumuman administrasi, kemudian dilaksanakan tes tertulis. “Tes tertulis terkait regulasi, dengan jumlah pertanyaan berbasis kunci jawaban dan 5 essay. Paska tes tertulis, dilanjutkan tes psikologi. Demikian seterusnya sampai diputuskan lima nama terpilih,” imbuhnya. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1258

 

Palu - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah menggelar ngabuburit di Jl Moh Hatta, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pekan ini.

Kegiatan itu juga sebagai peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-90 tahun bertajuk "Siaran Sehat Untuk Pemilu Bermartabat". Pada kesempatan itu, Indra berharap, Lembaga Penyiaran menjadi ujung tombak dalam menangkal siaran Hoaks.

Selain menangkal siaran hoaks, penyiaran juga dijadikan sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat soal kepemiluan. "Kami mendorong teman-teman penyiaran secara aktif dan membahas yang menyangkut kepemiluan," kata Indra.

Dia juga berencana memberikan edukasi kepemiluan terhadap lembaga penyiaran. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1242

 

Gorontalo – Menyambut peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 90 yang jatuh pada 1 April, Dinas Komunikasi, informatika, dan statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, menggelar apel di halaman Kantor Radio Rakyat Hulondalo, Senin (03/04/2023).

Apel dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kominfo dan Statistik Rifli Katili, yang diikuti oleh seluruh staf Diskominfotik

Rifli Katili yang juga merupakan Direktur utama Radio Rakyat Hulondalo (RH) menjelaskan secara singkat berdirinya radio dan hari penyiaran.

Bermula dari tanggal 1 April 1933 pertama kali radio Indonesia didirikan di Kota Solo, hingga sekarang sudah tahun ke 90 radio di Indonesia berjalan. Saat ini Radio RH masuk dalam jejaring radio nasional.

“Nafasnya Radio RH ini ada empat, yaitu news, informasi, edukasi dan hiburan. Perlu kita apresiasi bersama bahwa kita sudah masuk dalam jejaring LPPL Radio Nasional, lebih dari 99 radio LPPL tergabung dalam Asosiasi LPPL Persada yang mengudara karena kita memiliki streaming,” ujar Rifli

Mantan Kadis Pariwisata ini menambahkan, Radio RH ini dibentuk dengan perjuangan yang besar. Ia menceritakan sejarah berdirinya Radio RH bermula dari dibentuknya Biro Humas dan Protokol Provinsi Gorontalo.

Rifli yang saat itu menjabat sebagai kepala Biro Humas juga menjadi salah satu yang berjuang, membentuk radio dengan tagline portal informasi dan hiburan ini

“Kedepan kita punya pekerjaan rumah (PR), kita harus bisa mengukur berapa jumlah pemirsa Radio RH,” imbuhnya.

Dalam apel itu pula diberikan apresiasi berupa penghargaan, untuk beberapa staf Radio RH yang dinilai memiliki dedikasi, kinerja tinggi, konsisten dan kolaboratif, serta mempunyai spirit team work. Red dari berbagai sumber

 

  1. KPID Jatim: Koloborasi Ciptakan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat
  2. Jelang Pemilu, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran
  3. Selama Ramadan, KPID Kaltim Perketat Pengawasan 
  4. KPID Jabar Ketatkan Pengawasan Jelang Pemilu

Halaman 25 dari 134

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.