Umum

Detail

Ditayangkan: 30 April 2013

Dilihat: 6669

Banyuasin - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Siaran Pemilu, di Auditorium Pemkab Banyuasin, Selasa (30/4/2013).

Dalam acara sosialisasi ini, pihak KPID mengusung tema ketentuan penyiaran pemilukada (pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye) pada surat kabar.

Hadir juga dalam sosialisasi ini yaitu Asisten 1 bidang Pemerintahan, KPU Sumsel, Bawaslu Sumsel, dan Polda Sumsel, para Timses Calon Bupati. Red

Detail

Ditayangkan: 17 April 2013

Dilihat: 4684

Denpasar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali meminta lembaga penyiaran di Pulau Dewata mulai 16 April 2013 untuk menghentikan siaran yang “berbau” kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Yang sudah telanjur menyiarkan materi kampanye, tolong dihentikan. Mohon bersabar dulu kalau ada yang ingin menayangkan iklan, video klip, atau format iklan lain sampai mulai masa kampanye 28 April,” kata Ketua KPID Bali Komang Suarsana saat sosialisasi aturan penyiaraan Pilkada Bali, Selasa (16/4/2013).

Ia menyampaikan, jika mengacu pada ketentuan, yang dapat dikategorikan siaran kampanye jika memenuhi tiga unsur, yakni berisi visi-misi, nomor pasangan calon, dan atribut atau gambar pasangan calon.

“Kalaupun ternyata yang sudah ditayangkan di stasiun televisi dan radio itu tidak memenuhi unsur kampanye, kami minta kepada lembaga penyiaran agar membuka kesempatan yang sama kepada kedua pasangan calon,” ucapnya pada acara yang dihadiri perwakilan dari stasiun radio, televisi, dan media cetak di Bali seperti yang ditulis antara.

Suarsana menambahkan, sesuai dengan isi keputusan bersama yang telah ditetapkan antara KPID Bali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali, lembaga penyiaran wajib bersikap adil, profesional, dalam siaran informasi kampanye untuk peserta pemilu.

“Media penyiaran tidak boleh memblok waktu untuk salah satu pasangan calon. Memang di masa ‘abu-abu’ saat ini atau sebelum resmi masa kampanye, kami belum bisa secara tegas menjalankan isi dari keputusan bersama. Namun, media penyiaran tetap mematuhi ketentuan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” katanya.

Nanti kalau sudah masa kampanye dimulai, ujar dia, maka KPID Bali akan benar-benar mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai isi keputusan bersama, mulai dari teguran tertulis, penghentian siaran sementara, penghentian siaran secara permanen, bahkan hingga pencabutan izin lembaga penyiaran.

Durasi penayangan iklan kampanye di televisi, jelas dia, setiap peserta pilkada secara kumulatif hanya boleh maksimal 10 spot berdurasi paling lama 30 detik dalam sehari selama kampanye.

“Sedangan untuk pemasangan iklan kampanye di radio, setiap peserta pilkada secara kumulatif sama juga 10 spot berdurasi maksimal 60 puluh detik dalam sehari,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa jika ternyata salah satu pasangan calon kemampuan memasang iklannya tidak sampai 10 spot, itu tidak masalah. Tetapi, tidak boleh spot sisa tersebut digunakan oleh pasangan lainnya yang sudah 10 spot.

“Kami harapkan semua lembaga penyiaran dapat elegan memenuhi ketentuan ini untuk menjaga kondusifitas Bali. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian di sini,” katanya.

Sementara Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengharapkan lembaga penyiaran dapat memenuhi ketentuan yang ada dan memberikan kesetaraan bagi setiap pasangan calon.

“Dalam masa-masa seperti sekarang sebelum kampanye dimulai, KPU memberikan keleluasaan kepada masing-masing kandidat hanya sebatas sosialisasi. Jika terlalu tegas menerapkan aturan tidak boleh kandidat mempromosikan diri pada masyarakat sebelum masa kampanye, kami kira akibatnya justru menjadikan masyarakat tidak semua mengenal calonnya karena masa kampanye hanya 14 hari,” ucap Lanang seperti ditulis antara.

Di Bali jumlah lembaga penyiaran secara keseluruhan yakni 74 stasiun radio, lima televisi lokal, dan 11 stasiun televisi nasional. Red

Detail

Ditayangkan: 22 April 2013

Dilihat: 5265

Mataram - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat melayangkan surat teguran kepada 27 lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi yang menyiarkan iklan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Ketua KPID NTB Sukri Aruman Mataram, Jumat, mengatakan teguran itu disampaikan karena lembaga penyiaran menyiarkan iklan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Penyiaran iklan kampanye melalui radio di NTB semakin masif.

"Ke-27 lembaga penyiaran baik radio maupun TV itu menyiarkan iklan kampanye di luar jadwal yang kemudian dilaporkan oleh Bawaslu dan masyarakat. Karena itu KPID NTB mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya," katanya, Jumat 19 April 2013, kepada antara.

Namun, katanya, setelah diberikan peringatan para pengelola lembaga penyiaran itu merespon positif dan patuh pada aturan yang berlaku. Karena itu tidak perlu lagi dilayangkan teguran tahap selanjutnya.

Ia mengatakan, dari 27 lembaga penyiaran tersebut ada satu radio komunitas (rakom) yang kurang mengindahkan teguran, yakni Rakom Talenta FM Lombok Tengah yang hingga kini masih menyiarkan iklan kampanye.

"Sebenarnya menurut aturan Rakom tidak boleh menyiarkan iklan dalam bentuk apapun, termasuk iklan politik, kecuali berupa iklan layanan masyarakat. Karena itu kami akan memberikan sanksi, karena pengelola radio itu tidak mematuhi teguran yang telah disampaikan," katanya.

Ketua KPID NTB Badrun AM mengakatakn, mekanisme pemberian sanksi di KPID diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) setelah dua kali peringatan tertulis baru kami lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni mnenghentikan program yang terkait dengan penyiaran kampanye Pemilu, selanjutnya lembaga itu bisa dikenakan denda administratif dan pembekuan siaran program.

Kalau seandainya yang melakukan pelanggaran stasiun TV maka ditutup selama satu hingga dua bulan, demikian juga radio, hingga ke sanksi yang paling berat pencabutan izin penyiaran.

"Namun kami berharap tidak ada sanksi yang berat yang perlu dijatuhkan, karena saya melihat media elektronik di daerah ini sangat kooperatif terhadap teguran yang kami layangkan. Selama ini KPID sudah berjalan bersama dengan lembaga penyiaran, kami bisa saling telepon untuk saling mengingatkan," katanya.

Ia mengaku sudah menelepon sejumlah pengelola radio dan TV untuk menyampaikan permintaan agar tidak lagi menyiarkan iklan kampanye. Kalau ada pemahaman sebenarnya tidak perlu menjatuhkan sanksi. Red

Detail

Ditayangkan: 16 April 2013

Dilihat: 12386

Ambon - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku mendesak agar semua lembaga penyiaran televisi berjaringan segera merealisasikan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) dalam program siarannya.

Ketua KPID Maluku M Azis Tunny mengatakan, realisasi SSJ akan memberikan manfaat positif bagi daerah karena mewajibkan lembaga penyiaran televisi menyiarkan konten lokal minimal 10 persen dari total siaran dalam satu hari. Karena itu, pihaknya mendesak semua lembaga penyiaran televisi yang bersiaran di Maluku segera merealisasikan SSJ.

"Intisari dari pelaksanaan SSJ adalah desentralisasi penyiaran. Artinya, isi siaran harus bermuatan lokal. Saya ambil contoh seperti siaran TVRI. Pada jam tertentu siaran TVRI nasional diganti dengan siaran TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara. Hal ini juga harus dilakukan stasiun televisi swasta lainnya," kata Azis kepada pers di Ambon, Selasa (16/4/2013).

Menurut dia, semua produksi siaran yang tadinya tersentralisasi di pusat harus dipindahkan sebagiannya ke daerah. Ini menyangkut keberimbangan ekonomi sosial masyarakat daerah.

"Jika proses produksi siaran juga dilakukan di daerah, akan ada pemberdayaan SDM dan membuka lapangan kerja," ujarnya.

Dikatakan Azis, secara filosofis, pengaturan SSJ yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengakomodasikan konsep desentralisasi ekonomi di bidang media dan pengelolaan ranah publik berbasis kepentingan komunitas di daerah. Dalam semangat SSJ, kata Azis, terkandung semangat mengakomodasi prinsip-prinsip utama demokratisasi penyiaran, yakni otonomi publik, keberagaman konten, dan keberagaman kepemilikan.

"Selama ini daerah hanya dilihat sebagai pasar bisnis media penyiaran. Padahal, siaran televisi nasional menggunakan spektrum frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi lokalitas geografis dan demografis. Surplus ekonomi dalam bisnis media penyiaran hanya dinikmati para pebisnis Ibu Kota. Dengan SSJ, maka lembaga penyiaran televisi akhirnya harus berbadan hukum lokal, pemiliknya ada orang lokal, dan isi siarannya juga memiliki konten lokal minimal 10 persen dari total siaran sehari," kata Azis seperti ditulis kompas.com.

Selain itu, lanjut dia, jurnalis televisi berjaringan di daerah yang tadinya berstatus sebagai stringer atau kontributor di daerah, bisa diangkat menjadi koresponden atau wartawan penuh.

Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Perizinan KPID Maluku, Wahyudi Mirahadi Sanaky, mengatakan, jumlah televisi berjaringan di Maluku yang saat ini tengah memproses izinnya melalui KPID Maluku sebanyak sepuluh lembaga penyiaran, yakni RCTI, SCTV, MetroTV, Indosiar, ANTV, TVOne, TransTV, Trans7, MNCTV dan GlobalTV. Sebagian dari lembaga penyiaran televisi tersebut telah memperoleh Izin Prinsip, sisanya masih dalam proses menuju pembahasan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dalam Forum Rapat Bersama (FRB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika, KPI Pusat, dan KPID Maluku.

Dari sepuluh lembaga penyiaran televisi berjaringan ini, ungkap Wahyudi, baru TransTV dan Trans7 yang tergabung dalam grup Trans Corp yang telah memulai realisasi SSJ di Maluku dengan membangun kantor dan studio, serta merekrut putra daerah yang akan bekerja di bidang penyiaran.

"Kami telah menyurati lembaga penyiaran lainnya dan bila dalam waktu tiga bulan ke depan sejak dikeluarkannya surat KPID Maluku ini, kami akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan siaran konten lokal di semua televisi berjaringan di Maluku," ujarnya. Red