Umum

Detail

Ditayangkan: 08 Maret 2013

Dilihat: 14787

Bengkulu – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu menargetkan radio siaga bencana yang didirikan untuk sarana informasi tentang kebencanaan di daerah tersebut akan mulai siaran pada 2014. “Tahun ini masih tahap perizinan tetapi pembangunan studio, menara dan lainnya baru tahun depan,” kata Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Kolendari di Bengkulu, Kamis, 7 Maret 2013.

Ia mengatakan pendirian radio siaga bencana ini mulai digagas pada 2011, namun terkendala akibat sejumlah mantan pejabat di BPBD dalam kasus korupsi.

Sementara itu, kata Koledari, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu tetap memproses izin penyelenggaraan siaran radio tersebut. “Frekuensinya sudah disiapkan dan perizinan juga segera tuntas, tetapi belum bisa mengudara tahun ini,” katanya.

Menurut Koledari, keberadaan radio bencana penting bagi Bengkulu karena daerah ini masuk dalam kategori zona merah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Pendirian radio tersebut, kata Dia, merupakan salah satu strategi menyiapkan masyarakat yang sadar bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut.

“Media ini dapat diakses ke pelosok desa. Apalagi masyarakat yang melaut dan bertani sering membawa radio kecil menemani mereka bekerja,” kata Koledari seperti dikutip antaranews.

Sementara Ketua KPID Bengkulu, Fajri Ansori, mengatakan sudah menyiapkan frekuensi untuk radio siaga bencana yang akan dikelola pemerintah dengan bentuk lembaga penyiaran publik lokal. “Frekuensinya sudah ada, radio ini akan khusus untuk informasi tentang bencana,” katanya.

Ia mengatakan rencana pembentukan radio siaga bencana sudah mengemuka sejak 2007 saat Provinsi Bengkulu diguncang gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Rechter.

Pada Prinsipnya, kata Fajri, KPID Bengku Mendukung pendirian radio tersebut untuk penyebarluasan informasi gempa dan mitigasi bencana di daerahnya. Red

Detail

Ditayangkan: 05 Maret 2013

Dilihat: 21812

Palembang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa, 5 Maret 2013, menggelar Literasi Media Menonton Sehat di Gedung Darmawanita di Jalan Rajawali Palembang. Acara ini digelar bekerjasama dengan Darmawanita Sumsel.

Ketua KPID Sumsel Iwan Kesumajaya SH Mhum, mengatakan acara tersebut diadakan dalam rangka sosialasi tayangan televise dan bagaimana memilih acara yang pantas ditonton untuk remaja dan anak anak.

"Ada acara televisi yang tak pantas ditonton. Oleh karena itu, KPID memberi penyuluhan. Dan, kali ini dengan darmawanita Sumsel," ujarnya. Red

Detail

Ditayangkan: 06 Maret 2013

Dilihat: 6800

Pekanbaru - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mendukung upaya polisi menertibkan operator TV Kabel yang tidak berizin. Hal itu ditegaskan Koordinator bidang Perizinan KPID Riau, Alnoprizal di Pekanbaru.

Menurutnya, sejauh ini di Riau belum ada operator TV Kabel yang punya Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP). "Di Riau belum ada operator TV Kabel yang mengantongi izin untuk siaran dengan memungut iuran bulanan. Baru Smart Media saja yang punya Izin Penyelengaraan Penyiaran, itupun baru sebatas Izin Penyelengaraan Penyiaran prinsip. Artinya, dia boleh siaran tapi dilarang memungut biaya atau iuran bulanan kepada pelanggannya," kata Alnop kepada riaukitacom.

Selebihnya, lanjut Alnop, operator TV Kabel di Riau baru memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID Riau. Rekomendasi Kelayakan ini fungsinya untuk pengurusan izin ke pusat. "Setelah mendapat Rekomendasi Kelayakan dari KPID di daerah, operator TV Kabel mengurus izin ke Kementerian Kominfo untuk mendapatkan Izin Penyelengaraan Penyiaran Prinsip," tegasnya.

Setelah mendapat Izin Penyelengaraan Penyiaran Prinsip, lanjut Alnop, operator TV Kabel baru boleh siaran untuk uji coba selama setahun. "Mereka masih belum boleh memungut biaya selama mendapat Izin Penyelengaraan Penyiaran Prinsip tersebut," katanya.

Baru setahun kemudian setelah memperoleh Izin Penyelengaraan Penyiaran Prinsip, tim akan mengevaluasi apakah operator TV Kabel tersebut layak untuk diberikan Izin Penyelengaraan Penyiaran Tetap atau tidak.

"Kalau sudah mendapat Izin Penyelengaraan Penyiaran Prinsip tetap, baru mereka boleh siaran dan memungut iuran bulanan. Yang jelas, hingga hari ini operator TV Kabel di Riau belum ada yang mempunyai Izin Penyelengaraan Penyiaran tetap," tegasnya. Red

Detail

Ditayangkan: 04 Maret 2013

Dilihat: 5940

Denpasar - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Bali akan menegur lembaga penyiaran di wilayahnya yang terbukti tidak independen dalam memberitakan calon gubernur dan wagub peserta pilkada 15 Mei mendatang.

“Dalam beberapa waktu terakhir, pengaduan masyarakat kepada kami cukup meningkat yang pada intinya mereka menyampaikan keberatan terhadap penyiaran media televisi di Bali yang hanya memunculkan salah satu figur calon tertentu,” tandas Koordinator bidang Perizinan KPID Bali Nyoman Mardika, di Denpasar, Jumat 1 Maret 2013.

Menurut dia, satu pengaduan dari warga pun akan ditindaklanjuti KPID, apalagi pengaduan ini cukup banyak dan disampaikan melalui surat resmi, menelepon dan mengirimkan pesan singkat.

“Kami telah mencoba memonitor seluruh siaran televisi semenjak minggu lalu, apakah itu ada semacam monopoli segmen ataukah monopoli dalam memunculkan figur-figur tertentu,” ujarnya seperti dilansir antara.

Sesungguhnya, jelas dia, monopoli semacam itu tidak boleh karena bertentangan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

"Jika terbukti bertindak monopoli, pihaknya akan memberikan peringatan pertama, kedua, hingga ketiga dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan gugatan. Kami dari KPI Bali akan mencoba untuk memfasilitasi dan mengharapkan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu bersikap independen dalam memberikan sajian terkait pilkada," katanya.

Mardika menyebut sepanjang pemberitaan menyangkut koridor penyampaian visi dan misi itu dimaklumi, tetapi jika sampai menjelekkan dan memojokkan kandidat lainnya tentu akan ditegur.”Yang kami tegur nanti bukan calonnya, tetapi lembaga penyiarannya,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, KPID juga akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali terkait pengaturan siaran Pilkada Bali. Red