Umum

Detail

Ditayangkan: 14 Juli 2014

Dilihat: 8331

Kudus – Tak kurang dari 70 peserta yang terdiri atas pelajar dan  mahasiswa di Kabupaten Kudus mengikuti kegiatan literasi media yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Tengah di Wedangan Pukwe, Desa Getas Pejaten, Jati, Kudus, Jum’at (11/7/2014).

Kegiatan literasi media yang bertujuan untuk mengedukasi kader bangsa ini digelar di 20 kota di Jawa Tengah. ‘’Kudus adalah kota ke delapan penyelenggaraan literasi media yang digelar KPID. Kota pertama yaitu Kabupaten Karanganya,’’ ujar Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Tengah.

Dia  menjelaskan, kegiatan literasi media bagi pelajar dan mahasiswa ini  menjadi penting, untuk memberikan pemahaman yang benar atas media massa yang merebak saat ini. ‘’Dengan kegiatan ini, diharapkan para peserta kegiatan ini ke depan bisa menjadi masyarakat yang kritis dan cerdas bermedia,’’ lanjutnya.

Asep Cuwantoro, Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Tengah, mengutarakan, bahwa banyak yang salah dalam realitas media massa di Indonesia saat ini. ‘’Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan, apakah bermedia itu kebutuhan atau keinginan.’’

Dia memberi contoh, bahwa di sebuah rumah yang sangat sederhana atau bisa dibilang reot, namun di dalamnya televisinya ternyata banyak yang bagus. ‘’Hal lain yang tidak logis saat ini, seperti jika kita menonton musik. Banyak lagu yang mestinya lagunya sedih, tetapi dengan dinyanyikan dengan tertawa.’’

Ini menunjukkan, katanya, bahwa ada sesuatu yang hidang dalam edia massa kita. ‘’Nilai-nilai yang ada dalam lagu, dan umumnya di  media  massa, banyak yang tidak tepat. Sehingga jika ditelan mentah-mentah oleh anak muda yang tidak bertanggung jawab, maka akan jadi salah.’’

Terkait dengan banyaknya irasional dalam bermedia sekarang, terang Asep, selama ini KPI dan KPID Jawa Tengah sudah banyak mengeluarkan himbauan, peringatan, teguran, pengurangan durasi, dan bahkan penghentian program siaran.

‘’Program yang diberikan sanksi adalah yang melanggar peraturan penyiaran dan tidak sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Mengingat perkembangan dunia penyiaran yang begitu dinamis, tidak mungkin lembaga penyiaran tidak melanggar peraturan, karena disamping memperhatikan aturan, mereka juga menuruti keinginan pasar dan rating,’’ ungkapnya.

Sedang mengenai program literasi media ini, dia mengemukakan, tujuan utama dari P3SPS, adalah mencerdaskan masyarakat, sehingga program siaran akan terkontrol. Maka dari kegiatan ini, diharapkan peserta bisa menjadi agen literasi media yang mampu menularkan pengetahuannya tentang menyikapi media kepada orang-orang di lingkungan di sekitarnya,’’ paparnya.

Aulia A Muhammad, salah satu narasumber, mengatakan, literasi media itu  berfungsi agar masyarakat mampu mengakses, menganalisis, menyampaikan pesan, berpikir kritis, mampu mempertanyakan apa yang mestinya dihadirkan dan dihilangkan.

‘’Persoalannya, banyak televisi kita yang secara sumber daya manusia (SDM) kurang bagus, sehingga berdampak pada buruknya isi tayangan yang disajikan. Yang memperihatinkan, banyak tayangan di televisi itu membahayakan khalayak, khususnya anak-anak.’’

Sedang Zamhuri, pembicara lain dalam kegiatan literasi media tersebut, melihat, bahwa media lebih mencitrakan diri sebagai institusi bisnis, sehingga apa yang ngetren, dan laku dijual, maka akan dijual pada pemirsa.

‘’Menyikapi hal itu, maka jangan sampai kita menikmati media tanpa memiliki daya kritis. Kita harus melek media, sehingga bisa menilai  mana tayangan media yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi,’’ pesannya. ***

Detail

Ditayangkan: 07 Juli 2014

Dilihat: 7238

Semarang - Untuk memastikan lembaga penyiaran tidak menyiarkan siaran kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden di masa tenang, KPID Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan pemantauan langsung ke lokasi lembaga penyiaran. Pantauan bersifat inspeksi mendadak (sidak) dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 8 Juli 2014. Tujuh komisioner KPID dengan didampingi Sekretariat turun langsung dibeberapa wilayah diantaranya kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Grogoban, Salatiga, Klaten, Semarang, dan Kendal.

Selain pemantaua langsung, KPID juga tetap memantau melalui alat pantau yang ada di Kantor KPID Jateng Jl. Trilomba Juang No.6 Semarang. Sebagaimana diketahui, KPID memiliki 11 tenaga pemantau yang ditugaskan merekam dan memantau siaran televisi nasional dan lokal dari detik ke detik. Untuk memantau radio dan televisi yang ada di daerah, KPID dibantu oleh kelompok pemantau (empat orang) di setiap kabupaten/ kota.

Menurut Asep Cuwantoro, Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah tujuan pemantauan lapangan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi, data dan fakta terkait kepatuhan lembaga penyiaran pada peraturan siaran pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran, KPID akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya dalam Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Selain tidak menyiarkan iklan pemilu di waktu tenang, Asep berharap radio dan televisi kreatif menyiarkan iklan layanan masyarakat (ILM) seputar informasi pemilu pilpres. ILM tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. “Lembaga penyiaran sebagai salah satu pilar demokrasi harus ikut mensukseskan pemilu pilpres, harus kreatif dan jangah apatis karena bersiaran menggunakan frekuensi publik” tegas Asep melalui release yang dikirim ke redaksi.

Asep juga berharap radio dan televisi lokal di Jateng dapat memberikan informasi seputar pemilu pilpres melalui siaran berita, dialog, talkshow, dan acara lainnya untuk mengimbangi siaran televisi nasional yang cenderung berpihak dan tidak proporsional. “Radio dan televisi di Jateng jangan ikut-ikutan berpihak pada salah satu pasangan Capres dan Cawapres, karena akan menodai ruh lembaga penyiaran sebagai institusi bisnis yang menggunakan frekuensi milik publik”. Pungkas Asep.***

Detail

Ditayangkan: 14 Juli 2014

Dilihat: 6537

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menerbitkan surat edaran berisi larangan lembaga penyiaran menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden (pilpres). Hal itu untuk menghindari konflik dan keresahan masyarakat terhadap klaim pemenang pilpres 2014.

Melalui surat Imbauan Nomor 480.1/271.1 tanggal 10 Juli 2014, KPID Jawa Tengah meminta seluruh lembaga penyiaran nasional maupun lokal di Jawa Tengah untuk tidak menyiarkan hasil hitung cepat Pilpres 2014.

Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro menyampaikan, surat himbauan tersebut bedasarkan hasil aduan masyarakat Jawa Tengah serta hasil kajian terkait polemik penyiaran hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Meski pilpres telah usai, namun saat ini publik dibingungkan dengan adanya perbedaan hasil survei hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, " kata dia di Semarang, Jumat 11 Juli 2014.

Kata Asep, setidaknya ada empat lembaga survei mengklaim pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dan delapan lembaga survei mengklaim pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi pilpres 9 Juli lalu. "Kejadian ini pertama kali sejak Indonesia menyelenggarakan pilpres secara langsung, " imbuh dia.

Menurutnya, hasil hitung cepat yang disiarkan oleh sejumlah media lokal maupun nasional saat ini justru memicu perpecahan di masyarakat. Padahal, hasil resmi Pilpres 2014 tetap mengacu pada penghitungan suara oleh KPU, bukan lembaga survei.

Media, kata Asep, harus hati-hati menyiarkan hitung cepat. Lembaga survei seharusnya dipilih yang benar-benar kredibel. "Kalau sudah begini, kelak quick count sudah tidak dipercaya lagi oleh publik,” ujar dia.

Lebih lanjut Asep menyatakan, ada kekhawatiran bahwa polemik hitung cepat membuat netralitas media dan lembaga survei akan hilang. Opini publik sudah terlanjur terbentuk bahwa sebagian media berafiliasi dengan peserta pilpres. Bahkan quick Count yang sudah sulit dipercaya.

“Makanya kami edarkan ke seluruh lembaga penyiaran. Agar tidak menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Lebih baik kita imbau media untuk tidak menyiarkannya hitung cepat lagi,” katanya.***

Detail

Ditayangkan: 30 Jun 2014

Dilihat: 9597

Jambi – Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, menetapkan tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi terpilih untuk masa bakti 2014 – 2017. Ke tujuh Anggota KPID yang ditetapkan merupakan hasil penetapan fit and propertest atau uji kelayakan yang dilakukan Komisi A DPRD Jambi, beberapa waktu lalu.

Penetapan tersebut dijelaskan dalam surat keputusan Gubernur Jambi yang diterima KPI Pusat, Kamis, 26 Juni 2014.

Ketujuh Anggota KPID Jambi terpilih dan sudah ditetapkan tersebut yakni Beri Hermawati, Ertati Ahmad (Ketua KPID), Muhaimin (Wakil Ketua KPID), Agus Slamet Nugroho, Thohri Yasin, Rupi Udin, dan Salahudin. ***