Pontianak -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah program strategis pada tahun 2026 dengan fokus penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta adaptasi terhadap transformasi digital penyiaran.
Ketua KPID Kalbar, Ramdan, mengatakan sejak dilantik pada 30 Desember 2025, jajaran komisioner langsung bekerja secara maraton melalui rapat-rapat pleno untuk membahas struktur organisasi hingga program kerja masing-masing bidang.
“Seluruh program telah dirumuskan secara kolektif dalam rapat pleno, termasuk program yang menyasar kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga penyiaran di Kalimantan Barat,”ujar Ramdan, Kamis (8/1/2026).
Selain penguatan kelembagaan, KPID Kalbar kata Ramdan juga memberi perhatian pada peningkatan kapasitas internal melalui program pengembangan sumber daya manusia.
“Program ini akan melibatkan tenaga ahli di bidang penyiaran untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi komisioner serta secretariat,” ujar Ramdhan.
Ramdan menilai, kondisi penyiaran saat ini menuntut kolaborasi yang lebih luas, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan masifnya media sosial. Meski demikian, KPID Kalbar tetap mendukung transformasi digital tanpa mengesampingkan eksistensi lembaga penyiaran konvensional.
Ia menegaskan, radio dan televisi masih memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada publik. Oleh karena itu, KPID Kalbar akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap mengikuti dan memanfaatkan siaran lembaga penyiaran.
Terkait maraknya media sosial, Ramdan menyebut lembaga penyiaran terus melakukan pembenahan dan adaptasi. “KPID Kalbar pun siap bermitra serta mendampingi lembaga penyiaran agar tetap relevan dan diminati masyarakat di tengah perubahan ekosistem media,” ucap Ramdhan. Red dari berbagai sumber
Palu -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (12 Januari 2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Gedung B Lantai III, Jalan Sam Ratulangi No. 80 Palu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bartholomeus Tandigala.
Rapat turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng yakni Hasan Patongai, Hartati, dan Mahfud Masuara. Selain itu, hadir pula jajaran KPID Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain Ketua KPID Andi Kaimuddin, Wakil Ketua Ramadhan Tahir, serta anggota KPID Mita Meinansi, Muh. Faras, dan Yeldi S. Adel.
RDP ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga legislatif daerah dengan KPID sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan isi siaran, perizinan penyelenggaraan penyiaran, serta pembinaan lembaga penyiaran di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, KPID Sulawesi Tengah memaparkan kondisi aktual penyiaran di daerah, termasuk berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah dan DPRD guna menjamin penyelenggaraan penyiaran yang sehat, bermutu, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menanggapi paparan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan komitmen untuk mendukung penguatan peran KPID, khususnya dalam memastikan lembaga penyiaran mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kualitas konten siaran agar tetap edukatif dan beretika.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran dalam menciptakan iklim penyiaran yang kondusif, sekaligus menjadikan penyiaran sebagai sarana informasi, pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai lokal di Sulawesi Tengah.
RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program yang mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah. Red dari berbagai sumber
Palembang – Sebanyak 54 peserta mengikuti tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan periode 2025–2028. Tes ini digelar di Gedung Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Kampus B Jakabaring, Selasa (6/1/2026).
Tes CAT ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses seleksi administrasi yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sumsel.
Para peserta yang mengikuti tes dinilai untuk mengukur kompetensi dasar, pengetahuan penyiaran, serta pemahaman terhadap regulasi dan etika penyiaran.
Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sumsel Periode 2025–2028, Sri Rahayu, menjelaskan bahwa dari total 68 pendaftar, sebanyak 57 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, dalam pelaksanaan tes CAT, hanya 54 peserta yang hadir dan mengikuti ujian.
“Dari 68 pendaftar, 11 orang tidak lolos administrasi. Sebanyak 57 orang lolos administrasi, namun yang hadir mengikuti tes CAT hari ini berjumlah 54 peserta,” ujar Sri Rahayu.
Ia menambahkan, setelah tahapan tes CAT, para peserta akan melanjutkan seleksi berikutnya berupa tes psikologi, sebelum masuk ke tahapan wawancara yang akan dilaksanakan oleh tim seleksi selama tiga hari.
“Pada tahapan seleksi oleh tim pansel, kami akan menyaring hingga 21 orang. Selanjutnya, proses seleksi akan dilanjutkan di DPRD Sumatera Selatan untuk menentukan tujuh orang anggota KPID terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan,” jelasnya.
Sri Rahayu menegaskan, calon anggota KPID Sumsel harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai dunia penyiaran, khususnya terkait etika penyiaran dan tanggung jawab penyampaian informasi kepada publik.
“KPID memiliki peran strategis dalam pengawasan isi siaran, termasuk media sosial yang kini juga menjadi perhatian. Harapannya, kualitas penyiaran di Sumatera Selatan semakin baik dan mampu menjadi sumber informasi yang sehat serta edukatif bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Zulkarnain, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung penuh proses seleksi serta kinerja KPID sebagai lembaga independen pengawas penyiaran.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk KPID, untuk meningkatkan kualitas penyiaran. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar, berimbang, dan tersaring,” ujar Zulkarnain
Ia berharap, anggota KPID Sumsel yang terpilih nantinya mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat Sumatera Selatan. Red dari berbagai sumber
Denpasar -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali berkunjung ke kantor Kompas TV Dewata/Radio Sonora Bali, pada Rabu, (7/1/2026). Kunjungan ini dilakukan setelah mendapatkan informasi radio Sonora Bali menghentikan operasional per 31 Desember 2025.
Menurut Kepala Biro Kompas TV Dewata Bambang Callitus, keputusan tersebut diambil manajemen pusat karena pertimbangan manajemen.
Selain Sonora Bali, ada 8 radio grup Sonora lainnya di nasional juga distop operasionalnya.
Ketua KPID Bali Agus Astapa didampingi Wakil Ketua Endi Kusmadheni dan Komisioner Putra Mahardika, Gus Wah menyatakan prihatin radio yang telah cukup lama menyapa masyarakat dengan berbagai program edukatifnya, harus stop siaran.
Meski demikian, KPID Bali memaklumi keputusan manajemen karena zamannya sudah berbeda dengan derasnya kemajuan teknologi informasi.
"Saat ini, ada 66 radio yang diawasi KPID Bali, namun ada sebagian yang sudah tidak bersiaran lagi," ucapnya. Red dari berbagai sumber
Padang -- Gencarnya platform media digital sebagai penyebaran persoalan politik di Indonesia saat ini menjadi sebuah dorongan untuk penguatan literasi kepada generasi muda akan pengaruh framing media digital dalam persoalan politik kedepannya.
Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar gelar pelatihan yang membahas terkait “Literasi Politik Media di Era Digital yang membedah Framing, Propaganda serta etika penyiaran yang dilansungkan pada hari Sabtu (27/12) pagi.
Ketua KPID Sumbar Robert Chandra mengatakan penyiaran politik merupakan bagian dari tulang punggung demokrasi yang mendorong partisipasi public serta transparansi informasi yang akuntable bagi masyarakat di Sumbar.
“Penyiaran politik adalah tulang punggung demokrasi yang sehat. Informasi yang disampaikan harus akurat, berimbang, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Robert.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan literasi ini peserta juga dibekali pemahaman etika jurnalistik serta relasi dalam penyiaran.
Harapannya, mahasiswa mampu berkontribusi positif dalam membangun ekosistem penyiaran di Sumatera Barat yang edukatif, sehat, dan bermartabat sesuai dengan kearifan lokal. “Kami berharap kegiatan ini mendorong lahirnya partisipasi aktif peserta untuk mewujudkan ekosistem penyiaran politik yang mencerdaskan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Robert juga menekankan pentingnya profesionalisme insan penyiaran dalam menjaga netralitas dan independensi. Ia mengingatkan agar informasi politik yang disiarkan tidak menyesatkan, melainkan mencerahkan dan mendidik publik.
“Penyiaran harus dijaga agar tetap netral dan independen, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu pengamat Politik Asrinaldi yang juga sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut mengatakan kegiatan literasi media yang digelar KPID Sumbar menjadi langkah penting dalam menyiapkan masyarakat, khususnya generasi Z, agar mampu memahami dan menyikapi arus informasi di ruang digital secara bijak.
Asrinaldi mengatakan, literasi media diperlukan untuk mendistribusikan nilai-nilai informasi yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus memahami media digital di sekitarnya, baik potensi manfaat positif maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan. “Literasi media ini penting agar masyarakat, terutama generasi Z, paham mana informasi yang bisa dimanfaatkan secara positif dan mana yang berdampak negatif bagi mereka,” ujar Asrinaldi.
Ia menjelaskan, generasi Z memiliki intensitas aktivitas tinggi di ruang digital. Tanpa pemahaman literasi yang memadai, mereka berisiko terpapar berbagai konten bermasalah, seperti propaganda, politik identitas, hingga framing informasi yang cenderung disalahpahami.
“Di media digital sekarang ada propaganda, politik identitas, dan framing yang sering dipahami secara negatif. Kalau ini dibiarkan tentu bermasalah,” katanya.
Menurut Asrinaldi, kegiatan literasi media yang dilakukan KPID bertujuan membekali masyarakat agar mampu memilah informasi yang layak dijadikan rujukan dan mengabaikan informasi yang berpotensi merugikan.
Upaya ini dinilai penting untuk membangun sikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi informasi. “Harus ada upaya bersama agar masyarakat bisa mengelola informasi dengan baik dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang buruk,” tutupnya.
Komisioner KPID Sumbar Yusrin Trinanda mengatakan kegiatan ini dihadiri 40 orang peserta yang merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi di Sumbar.
Yusrin menambahkan, literasi ini penting agar mahasiswa dan pemangku kepentingan memiliki bekal dalam memilah informasi dan disinformasi, terutama terkait politik identitas dan propaganda media.
Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan untuk membangun ekosistem penyiaran yang sehat. “Kami berharap mahasiswa sebagai calon pemimpin dan penggerak masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap informasi politik yang beredar di media,” pungkasnya. Red dari berbagai sumber
