Bandung -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 224 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam APTISI Wilayah Jawa Barat dan LPP RRI Bandung, Selasa (20/5/2026) laluj. Kerja sama untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, adaptif, dan edukatif ini digelar di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, sejalan dengan laporan dari Media Indonesia.
Kolaborasi strategis tersebut membuka pintu riset, penelitian, pengabdian, dan pendidikan bagi kampus-kampus di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data riset terbaru dari KPID Jawa Barat, televisi saat ini masih ditonton oleh 85,3% masyarakat dan radio 55,3%, sedangkan media berbasis internet sudah mencapai 99%.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi ruang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. “Kami saling mendukung. Aptisi mendukung KPID dan sebaliknya. Ini mutualisme," ujar Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet.
Adiyana menegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi derasnya arus disrupsi informasi di ruang siber saat ini.“Ruang-ruang tanpa regulasi itu mengancam psikologi dan ketahanan bangsa. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai penahan laju disrupsi teknologi yang membahayakan warga Jawa Barat dan Indonesia,” tambah Adiyana Slamet.
Pergeseran perilaku menonton masyarakat penyiaran mengharuskan lembaga penyiaran untuk segera melakukan adaptasi secara cepat. "Maka adaptif itu wajib,” katanya.
Pihak akademisi menyambut baik langkah ini dan siap mengimplementasikan poin-poin kerja sama ke dalam tiga pilar pendidikan tinggi. "Kami siap bahu-membahu mendukung KPID Jawa Barat agar lembaga penyiaran menjadi kebanggaan bangsa,” jelas Ketua Aptisi Jawa Barat, Prof Eddy Soeryanto Soegoto.
Antusiasme tinggi terlihat dari kehadiran para rektor, ketua, dan direktur perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan asosiasi tersebut.
“Mou bersama KPID Jabar ini merupakan langkah monumental. “Aptisi beranggotakan 350 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Hari ini, kita melihat antusiasme luar biasa dari kehadiran para rektor, ketua, dan direktur perguruan tinggi yang bersemangat untuk hadir." ujar Ketua Aptisi Jawa Barat, Prof Eddy Soeryanto Soegoto.
Prof Eddy juga menyoroti regulasi penyiaran Indonesia yang dinilai perlu segera diperbaharui agar relevan dengan dinamika era digital. “Bersama Aptisi pusat dan daerah, kami akan ikut menyuarakan perlunya pembaruan regulasi agar lembaga penyiaran bisa menjawab tantangan zaman. Dunia digital bergerak detik demi detik, kecepatannya luar biasa. Kita harus antisipasi dengan aksi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Prof Eddy Soeryanto Soegoto.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam acara tersebut menegaskan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam mendukung program pembangunan daerah.
"Lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pusat hingga daerah. Pesan pembangunan harus nyambung, dari Jakarta sampai ke desa," tegas Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
Penyajian konten penyiaran diharapkan mampu merangkul seluruh generasi serta memberikan dampak edukatif yang nyata bagi masyarakat luas. "Yang penting disajikan lembaga penyiaran bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan,” lanjut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
Melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyiaran, kerja sama akbar ini diharapkan mampu mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa melalui kondisi Panca Waluya. Red dari berbagai sumber
