Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Januari 2022

Dilihat: 5376

Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh mendukung penuh kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suloh Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat ini, proses pembentukan radio itu sudah sampai pada tahap finalisasi Rancangan Qanun atau rancangan peraturan daerah di tingkat Pemerintah Aceh.

“Koordinasi antara Biro Hukum Pemerintah Aceh, Diskominsa, serta KPI Aceh sudah berjalan dalam sepekan terakhir,” kata Koordinator Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, KPI Aceh, Dr Teuku Zulkhairi dan anggotanya Masriadi Sambo, Jumat, (7/1/2022) di Banda Aceh.

“KPI Aceh sudah menyerahkan kembali draf teliti dan koreksi ke Dinas Kominsa seterusnya ke Biro Hukum Pemerintah Aceh tentang radio itu. Prinsipnya, kita mendukung penuh kehadiran radio itu,” sambungnya.

Dia menyebutkan, komunikasi intensif antar lembaga ini semata-mata untuk mempercepat kehadiran radio publik lokal milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

“Prinsip dasar kita semua sama, memberikan layanan terbaik dan tercepat. Agar bisa segera proses perizinan lembaga penyiaran publik lokal di Aceh Tamiang,” kata Zulkhairi.

Di sisi lain, kata Masriadi Sambo, kehadiran lembaga penyiaran publik lokal di Aceh Tamiang menandakan keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan layanan informasi berdasarkan syariat Islam pada masyarakat Bumi Muda Sedia – julukan Aceh Tamiang.

Sehingga distribusi informasi berkualitas semakin beragam di Provinsi Aceh. “Tinggal lagi, kita ingatkan pemerintah daerahnya untuk segera menyiapkan sumber daya manusia sejak dini,”

“Tentu sumber daya manusia yang mumpuni dan akrab dengan perkembangan digitalisasi konten penyiaran,” kata Masriadi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam waktu dekat juga akan mendirikan lembaga penyiaran publik lokal. “Kita sudah komunikasi dengan Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani disaksikan Kadis Kominsa Aceh, Marwan Nusuf beberapa waktu lalu. Prosesnya masih ditingkat Pemerintah Kabupaten Bireuen dan DPRK Bireuen,” kata Masriadi.

Dia menegaskan, seluruh komisioner KPI Aceh berkomitmen membantu percepatan kehadiran lembaga penyiaran lokal di Aceh.

Sebelumnya, sudah mengudara LPPL Bujang Salim milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan LPPL Cempala Kuneng milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta LPPL Aceh Tenggara. Red dari Serambinews.com/Editor: MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 Januari 2022

Dilihat: 5487

Denpasar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali meluncurkan sarana aduan masyarakat terkait penyiaran di Bali, Jumat (7/1). Sarana tersebut berupa aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan penyiaran televisi maupun radio. Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan sarana aduan tersebut.

Ketua KPID Bali, Agus Astapa didampingi anggota Ida Bagus Agung Ketut Ludra menjelaskan peluncuran sarana aduan itu sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. “Kita meluncurkan aduan masyarakat ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pengawasan terhadap isi siaran, baik tv maupun radio,” jelasnya.

Aduan masyarakat ini juga dikatakan sudah terkoneksi dengan aplikasi spanrapor. Selain itu bertujuan untuk bagaimana nantinya agar lembaga penyiaran bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. “Kalau informasi yang diterima oleh masyarakat baik, maka semakin baik dan semakin cerdas juga masyarakat,” imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Made Rai Warsa menyampaikan komisioner yang baru dilantik sekitar tiga bulan lalu ini mulai bekerja sesuai visi misinya. Seperti apa yang dipaparkan dalam uji kelayakan saat penyeleksian dilakukan. “Komisioner ini baru tiga bulan bekerja dan bagaimana menjalankan visi misi saat uji kelayakan. Maka peluncuran pengaduan tepat sekali, memang perlu pengawasan dan regulasi penyiaran di Bali,” terangnya.

Politisi PDIP ini pun menambahkan sekarang dibuatnya sarana aduan, membuat masyarakat menjadi panglima dan mereka akan menilai siaran TV dan radio di Bali. “Mana yang patut dan mana yang tidak patut secara etika. Saya harapkan KPID tidak berpihak kepada salah satu lembaga penyiaran jangan terjadi kepentingan, harus profesional dalam pengaduan ini,” tegas Rai Warsa.

Diharapkan juga masyarakat dapat memanfaatkan sarana tersebut. Supaya kedepannya dalam hal penyelesaian pengaduan seberapa besar animo masyarakat peduli terkait penyiaran di Bali. ” Agar diketahui masyarakat ada sarana aduan, harus dibarengi sosialisasi ke masyarakat. Bahwa KPID punya program seperti ini berupa wadah menilai konten-konten siaran dan berhak dievaluasi,” tandasnya. Red dari BALI EXPRESS/Editor: MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Januari 2022

Dilihat: 4335

Gorontalo -- Sebanyak 21 peserta calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Senin (10/1/2021).

Ketua Komisi I, AW Thalib mengatakan, fit and proper test dilakukan untuk menjaring calon KPID Provinsi Gorontalo. 7 diantara 21 nama yang sudah ada akan ditentukan sebagai Anggota KPID pada Senin pekan depan.

“Hasil seleksi calon KPID yang sementara dilaksanakan oleh timsel (tim seleksi) dalam beberapa waktu lalu dan menghasilkan 21 nama. 21 nama disodorkan kepada komisi 1 sehingga hari ini kami seharian melakukan fit and proper test,” ujar AW Thalib kepada awak media.

Menurut AW Thalib, 7 orang pada pekan depan akan ditentukan sebagai Anggota KPID melalui voting. Siapapun yang akan keluar nantinya menurut Legislator PPP itu merupakan yang terbaik dan memiliki standar kualifikasi dan kompetensi yang sama.

Dalam proses fit and proper test, AW Thalib menanyakan beberapa hal menyangkut tugas pokok dari KPID kepada peserta. Selain itu, pertanyaan lain yang disodorkan AW Thalib menyangkut kemitraan antara DPRD Provinsi Gorontalo bersama KPID, Lembaga 2Penyiaran Publik yang menjadi ranah pengawasan.

“Jadi pertanyaan ini kita kembangkan sesuai dengan makalah yang mereka sodorkan,” ujar AW Thalib. Red dari gopos

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Januari 2022

Dilihat: 5054

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat memberikan 26 sanksi berupa teguran tertulis terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran KPI dan Standar Program Siaran (P3SPS) sepanjang 2021.

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang di Padang, Minggu mengatakan 26 sanksi tertulis itu diberikan sebanyak 11 kali terhadap lembaga penyiaran televisi dan 15 kali terhadap lembaga penyiaran radio.

"Sanksi ini sebagai bentuk pengawasan kepada lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam program yang mereka buat agar sesuai dengan P3SPS," katanya.

Di bulan Desember 2021, KPID Sumbar melayangkan surat teguran kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sumbar atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran KPI dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran publik itu terkait dengan temuan tayangan yang menampilkan orang tengah merokok dalam program siaran berita Sumatera Barat Hari Ini.

"Teguran tersebut telah kami layangkan kepada TVRI 30 Desember 2021," kata dia.

Berdasarkan hasil pantauan petugas pemantau KPID Sumbar pada hari Selasa (21/12), LPP TVRI Sumbar menayangkan seorang pria tengah memegang rokok dalam sebuah berita terkait berita "edarkan sabu, sekuriti ditangkap pada program "Sumatera Barat Hari Ini". Kejadian itu terekam pada pukul 16.31 WIB.

Menurut dia pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran perlindungan terhadap anak dan remaja serta pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, napza, dan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam P3SPS .

Ia mengatakan bahwa pihaknya tanggal 30 Desember 2021 telah memutuskan tayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012 Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 18 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat 2 (a).

"Atas pelanggaran tersebut lembaga penyiaran publik ini kami berikan sanksi teguran tertulis pertama," katanya.

Dirinya meminta agar lembaga penyiaran apalagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI berkomitmen untuk terus memberi perlindungan terhadap anak dan remaja.

"Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran," kata dia. Red dari ANTARA