Umum

Detail
Dilihat: 2008

 

Bandung - Ketua Komisi I Dprd Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, belanja iklan politik di Lembaga Penyiaran tidak boleh di dominasi oleh partai tertentu dalam rangka menjamin pemerataan dan keadilan.

Pernyataan ini disampaikan ketika memberikan sambutan dalam rapat kerja KPID Jawa Barat di Bandung 7 Maret 2023 lalu. Hadir dalam kesempatan ini organisasi lembaga penyiaran antara lain PRSSNI, Asosiasi Radio Lokal, dan Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia (ATSDI).

Menurut Bedi Budiman tahun ini adalah tahun politik sehingga diharapkan bisa menjadi ceruk ekonomi bagi Lembaga Penyiaran. Iklan di Lembaga Penyiaran harus dijamin adil dan merata sehingga publik mampu menentukan pilihan secara baik. 

Dalam diskusi ini juga dipersoalkan apakah seorang tokoh masyarakat atau calon legislatif menyampaikan selamat ibadah puasa Ramadhan melalui lembaga penyiaran, apakah hal ini termasuk iklan politik atau bukan.

Menurut Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, selama ini pemberlakuan ketentuan tentang iklan kampanye Pemilu sudah ditentukan tahapannya sehingga dia berpendapat, selagi belum ada ketentuan yang mengatur iklan politik maka belum terikat oleh ketentuan yang dimaksud. Namun demikian masalah ini akan menjadi masukan untuk didiskusikan dengan KPU maupun Bawaslu.

Wakil Ketua KPID Jabar, Abdul Basith menambahkan, selama ini yang dimaksud iklan Pemilu adalah jika materi iklan itu menyampaikan visi misi, menyebut nama partai atau calon dan mengajak memilih calon tertentu. Jika yang disampaikan diluar itu, maka masih dianggap bukan iklan politik. Red dari berbagai sumber

 

 

Detail
Dilihat: 1449

 

Surabaya -- Dalam rangka penguatan nilai-nilai Kebangsaan melalui penyiaran, KPID Jatim melakukan penandatanganan MoU dengan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL Lemhannas) Jatim.

Penanda tanganan ini dilaksanakan di pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD IKAL-Lemhannas Jatim yang dihelat di Novotel Samator, Sabtu (11/3/23).

Penanda tanganan MoU ini dilakukan  oleh Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua dan Ketua DPD IKAL-Lemhannas Jatim Rachmat Harsono.

Ketika dikonfirmasi usai penanda tanganan, Yosua menyatakan bahwa kesepakatan yang dibangun dalam MoU tersebut adalah pemahaman bersama tentang pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui penyiaran. Hal ini akan ditindak lanjuti dengan beberapa kegiatan baik yang dilakukan oleh masing-masing lembaga maupun kegiatan bersama. Salah satunya adalah  siaran kebangsaan.

"Penanda tanganan MoU ini dilandasi kesepakatan bahwa penguatan  nilai-nilai kebangsaan harus terus dilakukan. Salah satunya melalui dunia penyiaran. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah penguatan siaran kebangsaan baik berkaitan dengan penguatan kapasitas insan penyiaran terkait penguatan pemahaman terhadap insan Penyiaran maupun penguatan siaran kebangsaan," ujar Yosua. 

Pada bagian lain, Ketua DPD IKAL-LEMHANNAS Jatim kepada awak media menyatakan bahwa penguatan Jiwa Pancasila,  nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan merupakan hal yang menjadi atensi dan pesan khusus Gubernur Lemhannas kepada Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas. Ini yang menjadi dasar bagi DPD IKAL-Lemhannas Jatim. 

"Sesuai pesan yang kami terima, DPD IKAL Lemhannas Jatim akan melakukan penguatan jiwa Pancasila, nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur terutama generasi muda. Berbagai cara dan pola akan diterapkan. Salah satunya melalui dunia pemyiaran. Penyiaran memiliki peran yang cukup signifikan," kata Rachmat Harsono.

Dalam kesempatan MoU tersebut dari KPID Jatim hadir Wakil Ketua Ika Dian Riani dan Korbid Kelembagaan Royin Fauziana. 

Yang menarik dalam kesempatan tersebut hadir pula Komisioner bidang Kelembagaan dan Korwil Jatim KPI Pusat Nuning Rodiyah. Ketika dikonfirmasi seputar MoU yang dilakukan, Nuning menyatakan apresiasinya. Menurutnya apa yang dilakukan oleh KPID Jatim merupakan terobosan yang dibutuhkan terutama jelang tahun politik. 

"Apresiasi untuk KPID Jawa Timur yang membuat terobosan dengan melakukan MoU bersama DPD IKAL Lemhannas Jatim. MoU ini akan makin mengokohkan peran KPID Jatim dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan di Jawa Timur  melalui dunia penyiaran," ungkap Nuning. Red dari KPID Jatim

 

Detail
Dilihat: 1471

 

Pangkalpinang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan audiensi sekaligus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPID Babel Tahun 2022 kepada PJ Gubernur Kepulauan Babel Dr Ir Ridwan Djamaluddin M.Sc di rumah dinas gubernur, Rabu (8/3/3023). 

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua KPID Babel Imam Ghozali dan dihadiri wakil ketua Sonya Anggia Sukma, Koorbid Kelembagaan Yudi Septiawan, Koorbid PS2P Sabpri Aryanto, Koorbid Pengawasan Isi Siaran Bagong Susanto serta Staff KPID Babel lainnya. 

"Hari ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan KPID Babel periode 2022-2025 pasca dilantiknya kami pada bulan April 2022 kemarin. Kami menerima masukan masukan yang baik untuk dunia penyiaran provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan," kata Imam Ghozali. 

Pj Gubernur Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin menyampaikan kunjungan KPID dalam rangka menyampaikan laporan kegiatan, juga menyampaikan masukkan serta harapan yang kiranya mendapat dukungan dari pemerintah provinsi kedepannya.

"Semoga KPID Babel terus berkiprah dengan baik, agar masyarakat kita makin mendapatkan informasi yang benar, sehingga kondisi sosial kita semakin bagus," kata Ridwan. 

Pertemuan ditutup dengan foto bersama sekaligus penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPID Babel Tahun 2022 kepada PJ Gubernur kepulauan Bangka Belitung. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2209

 

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menerima audiensi dari organisasi sosial disabilitas Komunitas Mata Hati Surabaya, Rabu siang (08/03/23). Pertemuan tersebut membicarakan rencana kerja sama antara KPID Jatim dan Komunitas Mata Hati untuk mewujudkan kebijakan penyiaran inklusif di Jawa Timur.

“Komitmen KPID tetap sama, bahwa lembaga penyiaran itu adalah milik semua dengan empat fungsinya dan memang ada penekan fungsi pada perlindungan terhadap kelompok rentan. Perlindungan ini tidak hanya berbicara mengenai tidak menjadi bahan ejekan dan lain-lain tetapi di dalamnya termasuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan,” kata Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno.

Audiensi dihadiri oleh Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua, Wakil Ketua KPID Jawa Timur Dian Ika Riani, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur Royin Fauziana, Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran KPID Jawa Timur Sundari, Ketua Komunitas Mata Hati Danny Heru, Sekretariat Komunitas Mata Hati Prana, Koordinator Tim Website Komunitas Mata Hati Azwar, dan Relawan Komunitas Mata Hati Ani Damari.

Melalui audiensi tersebut, Danny Heru memberikan apresiasi kepada KPID Jawa Timur yang telah menggaungkan siaran ramah disabilitas kepada seluruh lembaga penyiaran se-Jawa Timur. Ia mengapresiasi komitmen KPID Jawa Timur untuk terus mengawal pemenuhan hak-hak kelompok rentan, salah satunya kelompok disabilitas.

“Setelah sekian tahun saya mengikuti dunia penyiaran, upaya-upaya yang kemarin dilakukan teman-teman KPID untuk mewujudkan siaran ramah disabilitas telah memberikan efek. Banyak radio dan televisi yang sudah mulai terbangun awareness terhadap disabilitas,” kata Danny.

Wakil Ketua KPID Jawa Timur Dian Ika Riani menambahkan diperlukan sosialisasi berkaitan dengan eksistensi kelompok disabilitas. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama tiga pihak antara KPID Jawa Timur, lembaga penyiaran, dan kelompok disabilitas.

“Kalau mungkin dulu masih fokus terhadap siaran ramah disabilitas, tapi kita sekarang sudah to the next level jadi arahnya lebih ke sosialisasi eksistensi disabilitas untuk pembangunan inklusif.” kata Dian Ika.

Untuk itu, lembaga-lembaga penyiaran diharapkan mampu memberikan ruang kepada kelompok disabilitas untuk bisa tampil di ruang publik.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Timur Sundari juga menyampaikan bahwa diperlukan keterlibatan kelompok disabilitas untuk mewujudkan kebijakan dan praktik penyiaran yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

“Penyiaran memang seharusnya inklusi, tidak hanya untuk kelompok mayoritas tetapi juga kelompok minoritas. Besar harapan kami, nanti kita bisa bekerja sama untuk menciptakan siaran yang tidak hanya ramah disabilitas secara objek penyiaran tetapi juga sebagai subjek penyiaran,” kata Sundari. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1818

 

Samarinda – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 di Ruang Tenguyun, Senin (6/3/2023). Raker dihadiri seluruh Anggota KPID Kaltim, membahas tentang program kerja dari KPID. 

Dalam raker turut hadir para Asisten dan TAD (Tenaga Ahli) dan bendahara KPID.

Ketua KPID Kaltim Irwansyah mengakatan bahwa rapat kerja di lakukan sebagai acuan masing-masing bidang yang ada di KPID.

“Raker ini sebagai acuan kerja-kerja KPID Kaltim melalui bidang-bidang yang ada, baik Kelembagaan, PS2P maupun PIS,” jelas Irwansyah.

Koordinator bidang kelembagaan KPID Kaltim, Dedy Pratama, menyampaikan program-program yang penting dalam satu tahun ke depannya. Jelang tahun politik, KPID akan fokus pada isi siaran soal Pilkada yang nantinya akan berkolaborasi dengan bidang PS2P.

“Melalui raker, program kerja KPID selama satu tahun kedepan akan dimatangkan. Penguatan kelembagaan berkolaborasi dengan bidang PS2P dan PIS sangat penting di tahun 2023 seperti pemantauan isi siaran pilkada nantinya dan juga anugerah penyiaran KPID yang akan dilaksanakan di bulan September,” ujar Dedy. Red dari berbagai sumber

 

  1. DPRD Minta KPID Awasi Siaran Kampanye Pemilu 2024
  2. KPID Jatim jelaskan ketentuan program siaran ramah anak dan perempuan
  3. Gubernur Khofifah Minta KPID Jatim Kawal Siaran Pemilu
  4. KPID Sumbar Minta Lembaga Penyiaran Aktif Kampanyekan Stunting

Halaman 28 dari 135

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.