Mataram - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kembali menegur puluhan radio dan TV yang menyiarkan kampanye calon kepala daerah di luar jadwal kampanye. Ketua KPID NTB Badrun AM mengatakan, hingga saat ini ada 16 radio dan TV di NTB ditegur. KPID mengancam akan menghentikan program radio dan TV jika tetap menyiarkan kampanye calon setelah dua kali dilakukan teguran tertulis.
”Sampai hari ini KPID sudah mengeluarkan sekitar enam peringatan tertulis dan akan bertambah sepuluh. Sekitar 16 pernyataan tertulis kepada media elektronik, karena memang kampanye ini sudah sangat massiv diluar masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU,” terang Badrun AM seperti dikutip KBR68H, pekan lalu.
Ketua KPID NTB Badrun AM menambahkan, lembaga penyiaran di NTB dibolehkan menyiarkan kampanye calon kepala daerah mulai tanggal 26 April sampai 9 Mei sesuai dengan jadwal kampanye yang diberikan KPU NTB. Red
Makassar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan lembaga penyiaran (LP) di Kabupaten Jeneponto untuk tidak menawarkan iklan dan program dalam bentuk apapun kepada para kandidat calon bupati di daerah itu karena status perizinannya masih ilegal.
Bahkan, LP di kabupaten itu terancam tidak bisa berpartisipasi dalam semua tahapan pemilukada Jeneponto, akibat masalah statusnya tersebut. Ketua KPID Sulsel Rusdin Tompo mengatakan semua LP di Jeneponto belum memenuhi syarat sebagaimana yang diwajibkan oleh UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Dalam UU itu dijelaskan, sebelum menyelenggaran penyiaran, LP terlebih dahulu wajib memiliki izin penyelenggaran penyiaran (IPP). “Pelanggaran terhadap ketentuan ini sanksinya adalah pidana,” tegas Rusdin dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis, pekan lalu.
Sikap tegas KPID Sulsel menurutnya, diambil karena sejauh ini LP di Jeneponto dianggap “bandel“ untuk mengurus proses perizinannya sekalipun berbagai pendekatan telah dilakukan.
Oleh sebab itu, dia meminta Balai Monitor (Balmon) dan aparat kepolisian untuk mengambil langkah penertiban, termasuk langkah hukum terhadap baik radio maupun TV kabel ilegal, sesuai kewenangannya. "Ini ranah pidana yang menjadi kewenangan polisi," ujarnya.
KPID menyadari sikap tegas ini akan berdampak pada kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada, dalam hal ini KPU dan Panwaslu setempat, serta pasangan kandidat, yang hendak memanfaatkan media penyiaran.
Namun, lanjutnya, penegakkan hukum perlu diambil karena frekuensi merupakan ranah publik yang tidak bisa digunakan seenaknya. Apalagi, kebijakan menyangkut pemilukada sudah ditempuh, namun LP di Jeneponto tidak mengindahkannya. Red
Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mewajibkan seluruh lembaga penyiaran di provinsi ini menayangkan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng secara proposional dan adil.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng Zainal Abidin Petir mengatakan, permintaan itu sesuai dengan Peraturan KPID Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang ditandatangani dan dikeluarkan ketua KPID Jateng Budi Sudaryanto, 11 Maret 2013 lalu.
Zainal menjelaskan, dalam aturan tersebut, lembaga penyiaran (televisi maupun radio) diwajibkan menyediakan waktu peliputan yang cukup, adil, proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak boleh bersikap partisan dalam penyiaran penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 ini.
"Lembaga penyiaran hukumnya wajib untuk menyediakan space atau waktu siaran sebagai wadah sosialisasi, pemberitaan, maupun iklan kampanye mereka. Namun jangan sampai tidak proposional," kata Zainal kepada Tribunjateng.com, Senin (08/04/2013).
Adapun waktu kampanye itu, lanjutnya, radio dan televisi hanya boleh menayangkan iklan kampanye selama 14 hari, yakni 9-22 Mei 2013.
Dia pun menegaskan, apabila ada lembaga penyiaran yang ketahuan menyiarkan kampanye pasangan tertentu, di luar batasan waktu yang ditentukan, pihaknya tidak segan-segan langsung menutup hak siaran lembaga tersebut.
“Setelah pasangan calon gubernur ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah pada 11 April 2013, lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan berbau kampanye, sebelum batasan waktu yang telah ditentukan," katanya. Red
Purbalingga - Lembaga penyiaran diminta bersikap adil dan independen dalam menyiarkan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Jawa Tengah.
Selama tahapan pemilukada, lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik (LPP/L), lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga penyiaran komunitas, berkewajiban menyediakan waktu yang cukup untuk sosialisasi pemilukada, bersikap adil, netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon peserta Pemiukada.
"Lembaga penyiaran bukan dalam kapasitas menyukseskan salah satu calon. Tetapi harus berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada," kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah bidang kelembagaan Sosiawan, saat memberikan sosialisasi pedoman penyiaran pemilukada di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, (Jateng) Selasa, 9 April 2013.
Dibagian lain, Sosiawan menuturkan, selain harus bersikap adil dan netral, lembaga penyiaran juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan berupa larangan, sesuai pasal 7 Peraturan KPID No 1 tahun 2013. Diantaranya, papar Sosiawan, lembaga penyiaran dilarang menjadi partisan, tidak menyiarkan program siaran yang dibiayai oleh calon atau tim kampanye, kecuali dalam bentuk iklan.
Larangan lainnya, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan pemberitaan, sosialisasi, dan siaran kampanye yang dapat menguntungkan atau merugikan calon tertentu selama masa tenang.
"Selama masa tenang, lembaga penyiaran masih dibolehkan menyiarkan berita dan sosialisasi menyangkut tahapan pemilukada, partisipasi pemilih, kegiatan KPU dan Panwas. Pada masa tenang, juga tak boleh menyiarkan hasil survey atau jajak pendapat. Karena hal ini juga sangat berpengaruh terhadap salah satu calon," tegasnya.
Selain sosialisasi pemilukada, acara yang dipandu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinhubkominfo, Eri Rusdi, juga menginformasikan penyelenggaraan kegiatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2013.
Saat menutup kegiatan itu, Eri mengingatkan lembaga penyiaran untuk berkomitmen mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilgub Jateng 26 Mei mendatang. "Lembaga penyiaran memiliki peran dan tanggung jawab yang besar agar masyarakat mengurungkan niatnya menjadi golput. Kemudian atas kesadaran politiknya turut serta berpartisipasi mensukseskan pilgub," pungkasnya. Red dari KPID
Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah meminta iklan kampanye para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng 2013 tidak membodohi masyarakat.
Permintaan itu telah disesuaikan dengan Peraturan KPID Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang ditandatangani dan dikeluarkan ketua KPID Jateng Budi Sudaryanto, 11 Maret 2013.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng Zainal Abidin Petir mengatakan, sesuai dengan aturan, kampanye yang dilaksanakan selama 14 hari, yakni 9-22 Mei 2013 itu diwajibkan pula kepada para cagub dan cawagub menyampaikan materi yang riil, tidak diskriminatif, apalagi membodohi rakyat melalui janji-janjinya.
"Mereka wajib menyampaikan materi kampanye yang logis, jangan bodohi rakyat dengan janji isapan jempol semata," kata Zainal kepada Tribunjateng.com, Senin (08/04/2013).
Untuk itu, lanjunya, lembaga penyiaran yang akan menayangkan kampanye mereka diharuskan selekif dan diwajibkan menolak apabila terkesan akan membodohi rakyat.
Menurutnya, di manapun daerahnya, isi siaran kampanye sudah tentu harus mendidik, memberikan informasi yang bermanfaat, mencerahkan pemilih, dan tidak memberikan janji-janji yang tidak rasional. Red
Aduan ini disampaikan terhadap salah satu berita gosip yang disiarkan oleh program Insert Siang Trans TV, berjudul “Ngeri!! Alami Depresi Berat, Komedian Nunung Benturkan Kepala ke Tembok”, dikarenakan konten dari berita tersebut yang menurut pasal-pasal UU No. 32 tahun 2002, PS3PS 2012, dan pendapat saya pribadi sebagai konsumen program stasiun televisi Indonesia, tidak pantas untuk ditayangkan serta dilanjutkan di masa yang akan datang.
Depresi merupakan kondisi kejiwaan yang seharusnya cukup diketahui oleh sang individu yang mengalami kondisi tersebut dan orang-orang terdekat yang diberi kepercayaan untuk mengetahui serta menangani segala hal yang berkaitan, baik kondisi depresi itu sendiri maupun proses penyembuhan yang telah atau akan ditempuh. Demi kesembuhan yang prima, tidak sepatutnya perjalanan kondisi depresi seseorang dijadikan tontonan khalayak luas tanpa dikemas dengan maksud baik tertentu (dan dipertimbangkan dari aspek kesehatan), sebab akan mengundang reaksi-reaksi yang sejatinya tidak diperlukan oleh sang individu yang tengah mengalami kondisi depresi.
Reaksi-reaksi yang tidak diperlukan dan tidak pada tempatnya akan berdampak langsung pada sang individu, secara fatal dapat memukul mundur progress penyembuhan, hingga lebih fatalnya lagi dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Konsekuensi-konsekuensi tersebut bukan lagi termasuk dalam konsekuensi wajar dari pilihan Nunung, subjek dalam aduan tayangan ini, dalam menjadi komedian dan selebritis sekaligus. Tayangan seperti ini dan segala konsekuensi tak wajar yang ditimbulkannya sudah terhitung melukai prinsip kemanusiaan beserta hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, aman, nyaman, dan tenteram.
Berikut adalah sejumlah pasal-pasal yang dilanggar oleh tayangan “Ngeri!! Alami Depresi Berat, Komedian Nunung Benturkan Kepala ke Tembok” yang dibuat dan disiarkan oleh program Insert Siang Trans TV:
1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pasal 3: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,
terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri
penyiaran Indonesia.”
- Pasal 5 (b): “Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- Pasal 36 (1): “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”
- Pasal 36 (5): “Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan
obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
2) P3SPS 2012
- Pasal 13 ayat 2 (Bab IX: Penghormatan terhadap Hak Privasi): “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.”
- Pasal 48 ayat 4 poin (b) (Bab V: Pedoman Perilaku Penyiaran): “Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: (b) Rasa hormat terhadap hal pribadi.”
Adapun, aduan mengenai pelanggaran pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga disampaikan atas dukungan pasal-pasal berikut ini:
1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pasal 50 ayat 2, 3, 4, dan 5 (Bab V: Pedoman Perilaku Penyiaran)
- Pasal 52 ayat 1 dan 3 (Bab V: Pedoman Perilaku Penyiaran)
2) P3SPS 2012
- Pasal 14 poin a, b, c dan d (Bab IX: Penghormatan terhadap Hak Privasi)
Demikian pengaduan dan segala pertimbangan atas pengaduan tersebut yang dapat saya sampaikan, besar harapan saya untuk aduan ini ditindaklanjuti secepatnya demi meningkatkan kualitas tayangan-tayangan yang disiarkan oleh stasiun televisi indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.