Makassar -- Menjelang Pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel terus mengintensifkan pengawasan terhadap konten atau isi siaran dan lembaga penyiaran publik.

Hal ini tentunya untuk mencegah isi konten yang mengandung unsur SARA yang dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Utamanya di penghujung masa kampanye.

“Salah satu tugas dari KPI atau KPID adalah melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran, baik di televisi maupun radio,” jelas Komisioner KPID Sulsel Siti Hamidah.

Diketahui, KPI/KPID bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Pers membentuk Gugus Tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pembentukan Gugus Tugas ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara KPID Sulsel dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (09/02/2024) malam.

“Di pusat melibatkan Dewan Pers. Kalau di provinsi tidak,” sambung Siti Hamidah.

Mimi- sapaan akrabnya mengatakan untuk pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian secara teknis merupakan ranah KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Harapannya, sambung Mimi, semoga Gugus Tugas ini bisa bekerja maksimal meski penandatanganan keputusan bersama baru dilakukan.

“Tapi, sebenarnya fungsi-fungsi koordinasi kami sudah lakukan jauh hari bersama Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan tugas masing-masing di Gugus Tugas,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel, Alamsyah juga berharap dengan adanya Gugus Tugas tersebut dapat menambah kepercayaan publik dalam pengawasan, khususnya di persoalan penyiaran, publikasi, dan layanan.

“Pengawasan dan pemantauan pemberitaaan, penyiaran, dan iklan oleh Gugus Tugas terutama yang berada di bawah naungan KPID,” tutup mantan Ketua KPU Kabupaten Pinrang ini. Red dari berbagai sumber