Semarang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mendorong Lembaga penyiaran di Jawa Tengah, untuk ikut menyukseskan Pemilu, melalui konten-konten yang dapat mewujudkan pemilu damai dan tidak menyebarkan fitnah.
“Saat ini KPID terus mengikuti dan mengawasi konten-konten politik di media penyiaran, meskipun belum ada aturan KPU terkait penyelenggaraan pemilu menggunakan media” ucap Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Tengah Muhammad Aulia kepada RRI Semarang Kamis (11/05/2023).
Menurut Aulia, KPID Jawa Tengah saat ini masih melakukan pengawasan normatif seperti hoax, keragaman, kesopanan, yang sesuai ketentuan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Termasuk konten-konten Budaya, orang yang rentan dilindungi serta politik SARA.
Dijelaskan Aulia bahwa saat ini belum ada peraturan terkait penyelenggaraan pemilu melalui media penyiaran, sehingga masih belum bisa menilai konten yang dilakukan Lembaga penyiaran.
“kategori konten pemilu adalah jika Lembaga penyaran menyiarkan konten yang unsur-unsurnya telah ketetapan oleh KPU dan bawaslu, yaitu peserta pemilu (partai politik), calon legislatif, calon anggota DPD RI, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan masa kampanye” tambah Aulia.
Namun, Aulia memastikan ketika memasuki masa kampanye, pengawasan terhadap Lembaga penyiaran akan lebih ketat lagi ke konten-konten kampanye.
Aulia juga menghimbau kepada Lembaga penyiaran yang nantinya menyelenggarakan siaran pemilu, untuk memberitahukan Komisi Penyiaran Indonesia, untuk memudahkan jika nantinya ada dugaan pelanggaran konten siaran pemilu melalui media penyiaran. Red dari berbagai sumber
