Nunukan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Rabu (13/2/2013) menggelar rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan pers, pemilik lembaga penyiaran, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan perwakilan partai politik di Kabupaten Nunukan masing-masing Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan mengoordinasikan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Rakor dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten Nunukan yang dipimpin Ketua KPU Nunukan Muhammad Sain.

Dalam rapat mengemuka sejumlah persoalan diantaranya, keraguan partai politik pada media yang cenderung hanya mengakomodir partai politik tertentu.
Gunadi, dari Partai Hanura mengatakan, bentuk keberpihakan tersebut misalnya kepada partai politik tertentu diberikan tarif yang lebih murah. Sementara partai lainnya diberikan tarif iklan yang lebih tinggi.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nunukan, Haji Ngatidjan Ahmadi juga meminta penegasan mengenai tarif untuk beriklan di media massa dan lembaga penyiaran.

Pada kesempatan itu Sain menegaskan, persoalan ini sudah diatur dengan aturan perundangan, peraturan KPU dan Nota Kesepahaman antara KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia.

"Nanti untuk pelanggarannya, ada Dewan Pers dan KPI yang menindak," ujarnya seperti di kutip tribunkaltim. Red