AGENDA
No upcoming event!

Details
Hits: 2525

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) menggelar peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-92 di sela-sela kegiatan Car Free Day (CFD) di bilangan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, (1/6/2025). 

Peringatan Harsiarnas tahun ini digelar secara khusus bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Momen ini dipilih sebagai simbol sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya menjaga kualitas penyiaran nasional di tengah tantangan era digital dan disrupsi media.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menjelaskan bahwa peringatan Harsiarnas yang biasanya digelar setiap 1 April, tahun ini diselenggarakan pada 1 Juni karena dinilai lebih relevan secara momentum. 

“Hari ini adalah Hari Lahir Pancasila. Tentu ini tidak hanya kebetulan. Penyiaran dan falsafah hidup kita beriringan. Kita berharap lembaga penyiaran, baik yang TV maupun radio, baik yang induk jaringan maupun anak jaringan, semuanya bisa menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran. Baik dalam pemberitaan maupun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan membuka kegiatan tersebut.

Ubaidillah juga berharap peringatan Harsiarnas ke 92 dapat mendorong penyiaran nasional ke arah yang lebih baik. “Dari segi bisnisnya dan kontennya semakin sehat, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan informasi dan hiburan yang sehat khususnya anak-anak,” kata Ketua KPI Pusat yang biasa disapa Gus Ubaid.

Selain memperingati Harsiarnas ke 92, siang harinya KPI akan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara hybrid. Kegiatan ini akan dihadiri KPID dari seluruh provinsi. 

“Kita berharap dalam kegiatan ini akan dirumuskan hal-hal terkait penyiaran kita dengan tantangannya ke depan. Apa yang harus dibenahi oleh lembaga penyiaran maupun bagi kami, baik secara kelembagaan di KPI Pusat dan KPID,” jelas Ubaid dalam sesi wawancara dengan awak media. 

Dalam kesempatan ini, Ubaid ikut menyinggung kondisi yang terjadi di lembaga penyiaran saat ini. Menurutnya, KPI sebagai regulator telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan asosiasi lembaga penyiaran. Pasalnya, jalan keluar setiap lembaga penyiaran memiliki perbedaan. 

“Kita sudah berdikusi dengan asosiasi, cara menyelesaikan mereka berbeda-beda. Kita berharap ini PR bersama. Saya kira tantangan tidak hanya lembaga penyiaran, KPI sebagai regulator juga KPID sama-sama mencari jalan keluar. Kolaborasi juga harus kita lakukan baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Ketika penyiaran mengalami kemunduran dan banyak dihentikan, lanjut Ubaid, informasi yang sehat dan akurat di tingkat masyarakat akan berkurang. “Karena banyak lembaga penyiaran yang mengurangi pegawainya. Kita berharap dan sama-sama cari jalan keluarnya. Formulanya yang terbaik bagi Indonesia ketika era disrupsi ketika teman-teman bisa tetap eksis, adaptif dan tentunya inovatif. Ini akan bisa dirumuskan dalam Rakornas,” katanya.     

Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, yang juga menjadi penanggung jawab Rakornas, menyebut forum ini menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan penyiaran, mulai dari disrupsi teknologi, ketimpangan regulasi antara media konvensional dan digital, hingga pengurangan tenaga kerja di sejumlah lembaga penyiaran.

“Kita ingin cari jalan keluar bersama. Kami sebagai regulator tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara KPI, KPID, lembaga penyiaran, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat,” tutup Made.

Rencananya, kegiatan Rakornas KPI tahun 2025 berlangsung di Hotel Tavia Heritage Jakarta mulai Minggu siang (1/6/2025) hingga selesai. Pembukaan forum ini dijadwalkan akan dihadiri Menteri Komdigi dan Ketua Komisi I DPR RI. ***/Foto: Agung R

 

Details
Hits: 1717

Jakarta -- Setiap tanggal 1 April, setiap tahunnya, dirayakan sebagai Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS). Hari peringatan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Di tahun ini, peringatan Harsiarnas memasuki usia ke 92 dengan tema “Siaran Berkualitas Menuju Indonesia Emas”.

Meskipun tanggal 1 April telah berlalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama-sama asosiasi penyiaran (ATVSI) akan menggelar peringatan Harsiarnas ke 92 pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025, di sela-sela kegiatan Car Free Day (CFD) di Kawasan Jalan Jenderal Besar Sudirman. 

Rencananya, gelar peringatan Harsiarnas ke 92 akan diisi sejumlah kegiatan dan hiburan diantaranya Flashmob, Zomba dan Diskusi “Show Mimah”. Kegiatan ini dapat disaksikan secara langsung di Jakarta Creative Zone Riverview (JXB) di dekat Stasiun BNI City, tepatnya di samping Sungai Ciliwung mulai pukul 06.00 WIB pagi. ***

 

Details
Hits: 2097

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan (Sumsel) dalam rangka peningkatan pemahaman sekaligus koordinasi terkait mekanisme seleksi dan penguatan kelembagaan KPID. Pertemuan berlangsung di Kantor KPI Pusat, Jakarta, dihadiri Komisioner KPI Pusat, Komisi I DPRD serta perwakilan KPID Sumsel, Rabu (28/05/2025).

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Meilinda menyampaikan rencana rekrutmen Anggota KPID Sumsel masa bakti berikutnya. Menurutnya, berlandaskan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menempatkan DPRD sebagai fasilitator dalam proses seleksi anggota KPID, pengusulan nama calon, serta pengawasan kinerja lembaga tersebut. 

Terkait hal ini, Dia berharap mendapat pemahaman komprehensif terkait mekanisme seleksi ideal, struktur kelembagaan, serta peran strategis DPRD dalam mengawal independensi KPID.

Menanggapi hal ini, Komisioner Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa menyampaikan, proses seleksi KPID diatur dalam PKPI Nomor 1 Tahun 2024 dan KKPI Nomor 3 Tahun 2024. Pihaknya juga menekankan pentingnya seleksi yang transparan dan menghindari kekosongan jabatan. 

Soal kekhawatiran adanya kekosongan jabatan ini, Made Sunarsa menyampaikan bisa diatasi melalui perpanjangan sementara masa jabatan KPID hingga terpilihnya anggota baru (berdasarkan SK Gubernur atas usulan DPRD), merespon kekhawatiran Wakil Ketua Komisi I, Anwar Al Syadat, atas berakhirnya periode kepengurusan KPID pada Juli 2025. 

“Kami sudah pernah mendatangi KPID di wilayah lain, ternyata ada perbedaan masa periode dan ada yang diperpanjang, tapi kami tidak ingin salah langkah”.

Sejumlah Anggota Komisi I DPRD ikut mengangkat isu lain terkait independensi calon anggota KPID, potensi intervensi politik, perlunya standar kompetensi yang tegas bagi calon anggota, pentingnya uji kelayakan yang objektif dan seleksi yang tidak didominasi oleh kepentingan politik. Bahkan, disampaikan wacana peran KPI dalam mengawasi media sosial yang kini lebih masif dibandingkan televisi dan radio.

Untuk bisa menghadirkan Komisioner KPID yang baik, KPI Pusat menyoroti pentingnya pembentukan tim seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, agar proses seleksi berjalan kredibel.

Mengenai persyaratan usia dan domisili, I Made Sunarsa menegaskan tidak terdapat batasan khusus yang diatur dalam undang-undang, berbeda dengan lembaga seperti Komisi Informasi. KPI tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan syarat teknis secara sepihak, namun kualitas calon tetap bisa diuji melalui forum FPT (fit and proper test) yang dilaksanakan DPRD.

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam membangun tata kelola penyiaran daerah yang profesional, bebas intervensi politik, serta adaptif terhadap perkembangan media digital dan sosial media yang semakin kompleks.

“Kami percaya, dan KPI Pusat punya keinginan kuat (komisioner) yang terpilih punya kredibilitas dan mumpuni. Pertarungan berjalan ketat karena revisi menuntut KPI punya kualitas untuk berurusan dengan media baru,” pungkas Komisioner Bidang Kelembagaan, Mimah Susanti. **/Anggita Rend

 

Details
Hits: 1918

 

Mamuju -- Penyiaran tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mohamad Reza, dalam sambutan di kegiatan KPID Expo Penyiaran 2025 yang digelar KPID Sulawesi Barat (Sulbar) di Mall Matos, pekan lalu.

Dalam sambutannya, Reza juga menyinggung perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kini bisa memanfaatkan foto seseorang untuk membuat gambar bergerak atau video. 

Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan teknologi tersebut yang dapat merugikan individu.

“Kita perlu waspada terhadap perkembangan teknologi seperti AI. Sekarang hanya dengan foto, orang bisa membuat video seolah-olah itu kita. Ini tentu bisa membahayakan,” ujarnya.

Reza turut mengapresiasi pelaksanaan KPID Expo yang menurutnya merupakan kegiatan positif dimana terdapt pulah kegitan lomba Baca berita yang menututnya sangat baik.

“Ini kegiatan pertama yang digelar KPID Sulbar dan saya sangat mengapresiasinya, dimana ada satu lomba baca berita yang menurut saya sangat baik, Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut untuk meningkatkan literasi penyiaran di masyarakat,” tutupnya. **

 

Copyright © 2026 %site All Rights Reserved.name%.
slot