Jakarta - Sejumlah pejabat Pemprov Bali, DPRD Bali, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali mengunjungi Kantor KPI Pusat Jakarta dalam rangka sosialisasi nota kesepahaman tiga lembaga terkait himbauan penghentian siaran televisi dan radio selama Nyepi Tahun Saka 1936. Dalam himbauan itu, siaran televisi dan radio selama pelaksanaan Nyepi dihentikan sejak Senin, 31 Maret 2014, pukul 06.00 WITA sampai Selasa, 1 April 2014 pukul 06.00 WITA. 

Adapun komisioner KPI Pusat yang menerima rombongan kunjungan, Komisioner Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho, Komisioner Bidang Isi Siaran Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, dan Komisioner Bidang Perizinan Azimah Subagijo. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ida Bagus Putu Sukarta mengatakan himbauan penghentian siaran untuk lembaga penyiaran bersiaran di Bali sudah berlangsung selama tiga tahun. “Tahun ini memasuki tahun keempat. Ini bentuk konsistensi kami, juga minta kepada teman-teman di lembaga penyiaran untuk menghormati dan bisa menciptakan suasana khusuk pelaksanaan Nyepi di Bali,” kata Sukarta di Ruang Rapat KPI Pusat, Rabu, 19 Maret 2014.

Selain itu, Sunarta juga meminta KPI Pusat untuk mendukung himbauan itu kepada lembaga siaran berjaringan nasional yang kantor pusat di Jakarta bisa menjalankan dan menghormati himbauan itu. Menurut Sunarta, dari evaluasi pelaksanaan Nyepi masih ditemukan ada lembaga penyiaran yang melakukan siaran tayangan di daerah Bali.

“Yang di Bali kan hanya siaran jaringannya, sedangkan Jakarta kantor pusatnya. Semoga KPI Pusat bisa mendukung himbauan ini dan meneruskan ke lembaga penyiaran di Jakarta,” ujar Sunarta.

Ketua KPID Bali Agung Gede Rai Sahadewa menerangkan, adanya himbauan itu karena saat hari raya Nyepi umat Hindu melaksanakan Catur Brata, yang tidak melakukan aktivitas seperti biasa selama 24 jam, yakni Amati Geni (tidak menghidupkan atau menggunakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian,), dan Amati Lelangun (tidak mendengar atau menonton hiburan).

Rahmat mengakui mendukung surat himbauan itu dari tiga lembaga di Bali terkait penghentian siaran lembaga siaran di Bali saat pelaksanaan Nyepi. Menurut Rahmat, himbauan itu tidak melanggar perundangan yang berlaku dan masih masuk dalam aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

“Kami akan dukung, karena dalam P3 dan SPS menyebutkan agar lembaga penyiaran menghormati nilai-nilai agama. Apalagi ini sudah berjalan empat tahun, semoga televisi berlangganan juga bisa melakukan itu. Ini untuk menjaga kekhusyukan ibadah umat Hindu di Bali. Berhenti bersiaran sehari di Bali, saya kira tidak memiliki efek untuk teman-teman lembaga penyiaran,” terang Rahmat.

Hal senada juga dikemukakan Azimah, menurutnya Nyepi juga bagian dari kearifan lokal yang dimiliki Bali. “Selain dari segi keagamaan, ini juga bagaimana menjaga kearifan lokal. Program ini harus kita dukung setiap tahun. Dengan kata lain lembaga penyiaran bisa menjaga kearifan lokal,” papar Azimah.

Sedangkan menurut Fajar, KPI Pusat akan membuat surat edaran kepada lembaga penyiaran yang berpusat di Jakarta untuk menghimbau menghentikan siaran jaringannya saat pelaksanaan Nyepi di Bali. Menurut Fajar, KPI Pusat akan meminta lembaga penyiaran untuk mematuhi himbauan itu. “Prinsipnya kami hanya mengingatkan akan perayaan Hari Raya Nyepi itu kepada teman-teman di lembaga penyiaran,” kata Fajar.

Azimah juga meminta kepada DPRD Bali untuk membuat himbauan yang ditujukan kepada lembaga penyiaran di Jakarta. Menurutnya itu sebagai bentuk lampiran KPI Pusat akan himbauan itu adalah permintaan masyarakat Bali.

Sementara itu Pejabat dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali menjelaskan, selain penyiaran, yang terkait dengan transportasi juga dihentikan sementara selama pelaksanaan Nyepi nanti. Pelaksanaan penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai serta semua pelabuhan dan terminal di Bali ditutup sementara selama 24 jam saat pelaksanaan Nyepi.