Jakarta -- Perusahaan penyiaran asal Korea Selatan, SBS Co., Ltd., akan menjadi investor strategis di PT MD Entertainment Tbk. (FILM) lewat aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I. 

Berdasarkan prospektus, FILM akan menggelar PMHMETD atau rights issue dengan menawarkan sebanyak 989,78 juta saham baru. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp800 per saham, sehingga total dana diperkirakan mencapai Rp791,82 miliar. 

PT MD Corp Enterprises, pemegang saham terbesar FILM lewat kepemilikan 48,53%, akan mengalihkan 480,3 juta HMETD kepada SBS dan Manoj Dhamoo Punjabi. Dari jumlah itu, SBS (Seoul Broadcasting System), yang mempopulerkan variety show Running Man, bakal menyerap 413,8 juta saham yang dibeli dari PT MD Corp Enterprises dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp331 miliar. Adapun, sisa 66,5 juta saham akan dialihkan ke Manoj Dhamoo Punjabi.

“SBS Co., Ltd. akan menggunakan kas internal perusahaan untuk melaksanakan pembelian HMETD yang akan diperoleh dari PT MD Corps Enterprises,” tertulis dalam prospektus FILM yang dikutip, Jumat (27/6/2025) bulan lalu. 

Keterlibatan SBS tertuang dalam Perjanjian Jual Beli HMETD pada 15 Mei 2025 dan diperkuat melalui surat pernyataan 19 Juni 2025. SBS telah menyatakan kesanggupan penuh untuk melaksanakan seluruh hak beli saham tersebut.

Dengan rencana ini, SBS akan langsung masuk ke daftar pemegang saham utama FILM lewat kepemilikan 3,80% saham. Dalam skenario proforma, SBS akan berada di peringkat ketujuh dari sembilan pemegang saham terbesar setelah rights issue. 

SBS merupakan perusahaan penyiaran swasta dari Korea Selatan yang mulai mengudara sejak 1991. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu jaringan televisi paling berpengaruh di Korea Selatan dan secara global dengan jangkauan yang luas dan konten beragam seperti drama, berita, variety show, dan olahraga. 

Sementara itu, pengendali perseroan yakni Manoj Dhamoo Punjabi berkomitmen melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki, termasuk yang diperoleh dari PT MD Corp Enterprises dengan nilai total sebesar Rp147,56 miliar. 

Apabila masih terdapat sisa saham, dua pembeli siaga yaitu PT Samuel International dan PT Samuel Sekuritas Indonesia akan menyerap seluruh sisa saham masing-masing sebesar 57,5% dan 42,5% sesuai perjanjian pembelian siaga. 

Hasil perolehan dana rights issue akan digunakan FILM untuk melunasi utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp748,2 miliar, sedangkan sisanya untuk modal kerja termasuk pembiayaan produksi film dan konten. Red dari berbagai sumber

 

 

 

Jakarta -- Di Ghana, pemerintah telah memberikan masa tenggang tambahan selama 30 hari kepada 18 stasiun radio yang baru-baru ini ditutup oleh regulator industri, Otoritas Komunikasi Nasional (NCA), karena pelanggaran peraturan. Perpanjangan ini bertujuan untuk mendukung stasiun-stasiun tersebut dalam memperbaiki masalah yang menyebabkan penutupan mereka bulan lalu.

Pada 12 Juni 2025, Presiden John Mahama sebelumnya telah memberikan keringanan kepada 64 stasiun radio yang juga telah ditutup oleh NCA karena berbagai pelanggaran peraturan. Namun, dalam sebuah pembaruan di Kementerian Informasi di Accra, Menteri Komunikasi, Teknologi Digital, dan Inovasi Samuel Nartey George mencatat bahwa hanya 18 dari 62 stasiun yang telah memulai diskusi dan menunjukkan upaya untuk mematuhi persyaratan peraturan yang digariskan oleh NCA setelah grasi dari Presiden.

Menteri tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa banyak operator mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan sebelum batas waktu 30 hari yang baru berakhir. Untuk memastikan keadilan, beliau mengumumkan bahwa NCA akan memberikan pemberitahuan resmi mengenai perpanjangan tersebut kepada 18 stasiun tersebut. 

"Untuk menghindari persepsi serangan yang disengaja, kami telah menginstruksikan NCA untuk memperpanjang batas waktu bagi stasiun-stasiun ini untuk menyelesaikan persyaratan," ujarnya.

George juga menekankan bahwa meskipun beberapa stasiun terus beroperasi di bawah uji coba transmisi untuk menyelesaikan proses mereka, konsekuensi serius menanti mereka yang gagal mengatasi masalah regulasi mereka setelah sembilan hari menjelang batas waktu yang baru berlalu. 

"Setelah sembilan hari berakhir, langkah-langkah penegakan hukum akan diberlakukan. Kemungkinan besar Presiden tidak akan memberikan keringanan lebih lanjut," ia memperingatkan.

Ia menekankan bahwa semua stasiun radio, sebagai bisnis di Ghana, diwajibkan secara hukum untuk melaporkan pajak mereka dan mendesak operator untuk tidak menganggap persyaratan ini rumit, terutama karena banyak yang telah beroperasi di bawah lisensi mereka selama lebih dari lima tahun.

Lebih lanjut, Menteri menyebutkan diskusi yang sedang berlangsung dengan PayPal mengenai perluasan layanan ke Ghana dan menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap Bank Ghana. 

Ia juga membagikan pertemuannya baru-baru ini dengan Tim Hubungan Pemerintah Afrika Barat TikTok pada tanggal 26 Juni, yang berfokus pada penerapan batasan usia, perlindungan anak di bawah umur, dan promosi pembuatan konten yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi kreatif digital yang aman dan inklusif. Red dari berbagai sumber

 

 

Jakarta -- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa dominasi platform over-the-top (OTT) asing tidak boleh mengancam keberlangsungan industri penyiaran nasional.

Dalam pertemuannya dengan Presiden dan Managing Director Motion Picture Association (MPA) Asia Pasifik, Meutya mendorong kolaborasi konkret yang berpihak pada kedaulatan digital Indonesia. “Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran,” ujar Meutya saat audiensi bersama Presiden MPA Asia Pasifik Mila Venugopalan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Meutya, di tengah gelombang konsumsi konten digital yang makin masif, keberadaan industri penyiaran tetap krusial, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki akses internet memadai.

Namun, industri ini menghadapi tekanan berat akibat biaya operasional tinggi dan pergeseran preferensi penonton ke platform OTT. “Prinsip dasarnya adalah harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT,” tegasnya.

Meutya menyambut baik langkah sejumlah platform OTT yang mulai melibatkan produksi konten lokal dalam layanannya.

Namun, ia menekankan bahwa dukungan terhadap penyiaran nasional perlu menjadi bagian dari strategi kolaboratif jangka panjang. “Melibatkan dan memberdayakan produksi lokal itu langkah yang bagus. Namun di saat yang sama, kita juga harus memastikan industri penyiaran kita tetap bertahan,” tambah Meutya.

Respons Positif dari MPA Asia Pasifik

Presiden dan Managing Director MPA Asia Pasifik, Mila Venugopalan, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap dialog konstruktif terkait regulasi digital dan masa depan industri konten.

Ia menyatakan kesiapan MPA untuk berbagi praktik terbaik dari negara lain, termasuk Australia, yang mendorong deregulasi dan efisiensi penyiaran tanpa membebani OTT. “Termasuk film dan acara televisi dari negara Anda yang dikonsumsi oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan populasi internet terbesar keempat di dunia,” kata Mila.

MPA juga menyatakan komitmennya untuk berinvestasi dalam talenta lokal dan mendukung cerita-cerita khas Indonesia.

Selain itu, Mila mengapresiasi kebijakan Kemkomdigi dalam memberantas situs-situs pembajakan digital yang dinilai merugikan ekosistem konten kreatif. “Kami sangat menghargai kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu mempromosikan dan melindungi konten digital,” tuturnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Shah, serta sejumlah perwakilan dari MPA Indonesia. Red dari berbagai sumber

 

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot