Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Agustus 2021

Dilihat: 11570

Berlin - Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memutuskan tarif pajak televisi harus dinaikkan tahun depan sebagai jaminan menjaga kebebasan lembaga penyiaran publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan gugatan lembaga penyiaran publik Jerman karena partai koalisi pemerintah memblokir rencana kenaikan tarif pajak televisi yang seharusnya berlaku pada 1 Januari 2021.

"Lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk menyajikan realitas dengan tidak menimbulkan distorsi melalui penelitian informasi yang cermat membedakan fakta dan opini," kata hakim konstitusi saat membacakan putusan, dikutip pada Selasa (10/8/2021).

Sementara itu, CEO ARD Tom Buhrow menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dia menilai kenaikan pajak sangat penting untuk menjaga kebebasan lembaga penyiaran. Apalagi, biaya operasional berasal dari uang konsumen yang dibayar dalam bentuk pajak.

Dia menjelaskan gugatan hukum datang saat negara bagian Saxony-Anhalt melakukan veto terhadap rencana kenaikan pajak 2021. Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak televisi berlaku jika disetujui oleh seluruh negara bagian dan diratifikasi oleh parlemen.

MK Jerman kemudian menganulir veto tersebut karena berpotensi menggerus independensi lembaga penyiaran publik. Alhasil, beban pajak televisi akan naik dari €17,5 per bulan menjadi €18,36 per bulan. Kenaikan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan tidak berlaku surut.

"Ini merupakan keputusan yang jelas dari hakim yang menegaskan dan memperkuat independensi penyiaran publik," ujar CEO ZDF Jerman Thomas Bellut.

Seperti dilansir thelocal.de, pajak televisi yang berlaku di Jerman dikenakan kepada rumah tangga. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat saat ingin mendapatkan layanan informasi dari media televisi dan radio.

Jenis pungutan ini paling minim penghindaran dan kebocoran pajak. Hal ini dikarenakan setiap rumah tangga harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk dapat mengakses layanan penyiaran publik tersebut. Red dari DDTCNews

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Juli 2021

Dilihat: 5471

New Delhi - Hari Penyiaran Nasional di India diperingati setiap tanggal 23 Juli. Indian Broadcasting Company (IBC), lembaga penyiaran publik India, mulai menyelenggarakan siaran radio dari stasiun Bombay pada tanggal terssebut di tahun 1927. 

Untuk memperingati acara tersebut, All India Radio (AIR) menyelenggarakan simposium tentang Penciptaan India Baru dan Media Penyiaran di New Delhi. Layanan penyiaran radio di India dimulai pada masa pemerintahan Inggris tepatnya pada 1923 di bawah inisiatif Radio Club of Bombay.

Pemerintah Inggris kemudian mengambil alih penyiaran radio tersebut pada 1930 dan memulai Layanan Penyiaran Negara India (ISBS). Pengambilan alih fasilitas penyiaran itu terjadi pada tanggal 1 April 1930, dengan terlebih dahulu percobaan selama dua tahun. Adapun IBC adalah entitas swasta yang diberikan izin oleh Pemerintah Inggris untuk mengoperasikan dua stasiun radio di Kolkata (saat itu Kalkuta) dan Mumbai (saat itu Bombay).

Lantas secara permanen berganti nama menjadi Layanan Penyiaran Negara India (ISBS) pada Mei 1932. Kemudian, diubah menjadi All India Radio (AIR) pada 8 Juni 1936 dan menjadi Akashwani pada 1957. Sejak itu, ia mendapatkan popularitas dan mengubah sosio- kehidupan ekonomi rakyat.

Badan penyiaran publik terbesar di India, Prasar Bharati adalah badan otonom menurut undang-undang yang dibentuk oleh Undang-Undang Parlemen dan sesuai dengan Jaringan Televisi Doordarshan, yang sebelumnya merupakan unit media Kementerian Informasi dan Penyiaran.

Saat ini, layanan rumah AIR terdiri dari 414 stasiun yang berlokasi di seluruh India, menjangkau sekitar 92 persen dari seluruh wilayah negara dan hampir 99,19 persen dari total populasi.

AIR melakukan pemrograman siaranya dalam 23 bahasa dan 146 dialek. Saat ini, AIR merupakan salah satu organisasi penyiaran terbesar di dunia dalam hal jumlah bahasa siaran, spektrum keragaman sosial ekonomi dan budaya yang dilayaninya. Red dari www.news18.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Juli 2021

Dilihat: 15320

Jakarta - Stasiun penyiaran yang secara resmi menayangkan Olimpiade Tokyo 2020, Olympic Broadcasting Services (OBS), meyakinkan akan fokus peliputan mereka pada kinerja para atlet dan mengadopsi lebih banyak pendekatan netralitas gender, ketimbang peliputan pada momen Olimpiade sebelumnya.

OBS memproduksi visual pertandingan dalam Olimpiade Tokyo lalu mendistribusikannya ke seluruh stasiun televisi di seluruh dunia. CEO OBS Yiannis Exarchos mengatakan pada awal dimulainya Olimpiade Tokyo, 23 Juli 2021, pihaknya sudah fokus pada kinerja para atlet.

Sebelumnya pada Minggu, 25 Juli 2021, tim atlet senam asal Jerman mendapat sorotan saat memutuskan untuk menggunakan seragam full-body (tertutup) ketimbang menggunakan baju senam yang ketat. Mereka mengatakan hal ini untuk menghindari seksualitas pada olahraga senam dan mempromosikan kebebasan memilih.

Tim atlet senam dari Jerman pun, mendorong perempuan untuk menggunakan apa yang membuat mereka merasa nyaman.

Terkait hal ini, Exarchos menyatakan OBS tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipakai atlet. Pihaknya telah merencanakan peliputan mengenai hal ini, dengan tujuan tidak memperkuat stereotypes gender apapun.

“Sebagai lembaga penyiaran kami tidak memberikan arahan soal apa yang harus atlet kenakan. Apa yang kami lakukan adalah memastikan peliputan kami tidak menyoroti atau menonjolkan dengan cara tertentu apa yang orang kenakan dan apakah pakaian mereka menyoroti bagian tertentu dari tubuh, yang ada sangkut pautnya dengan stereotypes,” kata Exarchos.

Pada penayangan Olimpiade sebelumnya, muncul kritikan stereotyping terhadap atlet perempuan ketika lembaga penyiaran menayangkan pertandingan seperti senam dan voli pantai, di mana para atlet perempuan menggunakan pakaian ketat dan bikini, sedangkan atlet laki-laki tidak demikian (dalam hal berpakaian).    

Sebelumnya pada awal bulan ini, tim bola tangan dari Norwegia kena denda 1.500 euro (Rp 25 juta). European Handball Federation menyebut denda itu dijatuhkan untuk pakaian yang dianggap tidak pantas. Red dari berbagai sumber/tempo.co

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Jun 2021

Dilihat: 16335

Jakarta - Inggris akan berlakukan aturan tambahan bagi platform streaming yaitu Netflix, Disney+ dan Amazon Prime Video. Ketiganya akan diminta untuk beroperasi sama dengan penyiaran tradisional negara itu.

Hal ini diungkapkan oleh Departemen Digital, Budaya, Media & Olahraga Inggris. Dalam pernyataannya, lembaga itu mengatakan regulasi akan mempertimbangkan perusahaan streaming itu untuk sejalan dengan penyiaran tradisional, dikutip dari T3, Jumat (25/6/2021).

Sekretaris Negara lembaga itu, Oliver Dowden menjelaskan teknologi mengubah penyiaran. Namun aturan untuk melindungi masyarakat dan membantu kanal tradisional berkompetisi berasal dari era analog.

"Waktunya telah tiba untuk melihat bagaimana kami bisa mengeluarkan potensi penyiaran layanan publik kami, sambil juga memastikan pemirsa dan pendengar yang mengkonsumsi konten dalam format baru dilayani oleh sistem yang adil dan berfungsi dengan baik," jelasnya.

Di Inggris, penyiaran TV diikat dengan aturan yang ketat dan diberikan lisensi. Dengan begitu akan menjaga keseimbangan dan memastikan mereka memenuhi persyaratan gaya dan kesopanan.

Jika gagal memenuhi standard itu, lembaga penyiaran akan dikenakan denda. Bahkan jika terus berulang perusahaan dapat kehilangan lisensinya.

Tahun 2017, Fox News melanggar aturan penyiaran Inggris. Sky telah menghapus jaringan AS dari platformnya saat putusan dijatuhkan.

Sementara pada 2007, Channel 5 pernah dikenakan denda senilai 300 ribu poundsterling. Penyebabnya adalah perusahaan menggunakan nama palsu sebagai pemenang dalam acara games Brainteaser.

Laman T3 menyebutkan layanan seperti Netflix, Disney+ dan Amazon Prime sebenarnya cenderung menampilkan siaran yang bisa diterima di TV tradisional. Namun layanan streaming belum terikat dengan aturan yang mengharuskan hal tersebut, dan mungkin saja layanan itu melakukan pelanggaran.

Misalnya Netflix membuat film dokumenter teori konspirasi dan akhirnya membuat kepanikan secara nasional. Bisa juga Amazon membuat seri kedua The Great Escapist dari Richard Hammond, yang akan melanggar hak asasi manusia di negara itu.

Selain itu juga ada masalah penempatan produk di Inggris yang dibuat petunjuk khusus, dengan logo yang ditampilkan selama pertunjukan dan menghasilkan uang dari sana. Jika regulator bertanggung jawab atas layanan streaming, kemungkinan aturan itu juga akan mencakup ke Netflix Cs. Red dari berbagai sumber