Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 November 2019

Dilihat: 17458

Seoul - Sejumlah idol serta artis Korea Selatan terancam tak lagi bisa tampil di layar kaca apabila pemerintah Korea Selatan merevisi Undang-Undang Penyiaran.

Partai Demokrat yang diwakili Oh Young-hoon dikabarkan mengajukan revisi UU Penyiaran pada Senin (25/11/2019). Revisi tersebut melarang selebriti Korea yang memiliki catatan kriminal tampil di televisi.

Catatan kriminal yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika, pelecehan seksual, menyetir di bawah pengaruh alkohol serta perjudian yang menyebabkan kurungan, penjara atau hukuman mati.

Hal tersebut bertolak belakang dengan UU Penyiaran yang saat ini berlaku di Korea Selatan. Banyak selebriti yang kembali ke layar kaca setelah menjalani hukuman dan 'hiatus' beberapa tahun.

Namun, kondisi tersebut berubah apabila rencana revisi disepakati oleh parlemen Korea Selatan. Para artis dengan catatan kriminal tak akan lagi bisa kembali ke layar kaca.

Ssalah satu artis yang kemungkinan besar terdampak hal tersebut ialah T.O.P BIGBANG. Rapper bernama asli Choi Seung-hyun ini pernah mendekam 10 bulan penjara dengan dua tahun masa percobaan akibat penggunaan mariyuana.

Aktor Ju Ji-hoon yang makin dikenal berkat aktingnya dalam serial Netflix, 'Kingdom', juga terancam tak bisa lagi dilihat para penggemar karena pernah dihukum 6 bulan penjara dengan satu tahun percobaan karena penyalahgunaan narkotika.

Komedian Lee Soo-geun yang aktif dalam variety show 'Knowing Brothers' serta mantan anggota boyband H.O.T Tony An turut terancam tak lagi muncul di layar kaca akibat pernah terlibat perjudian. Red dari www.koreaboo.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Oktober 2019

Dilihat: 11226

Liberia - Kepolisian Liberia menutup stasiun radio Roots FM yang selama ini kerap mengkritik Presiden George Weah. Radio tersebut dituduh menghasut terjadinya kekerasan. Penutupan tersebut pun memicu aksi protes masyarakat, Kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang menolak penutupan tersebut.

Roots FM dimiliki oleh Henry Costa, salah satu pemimpin kelompok yang mengorganisir protes jalanan anti-pemerintah pada 17 Juni lalu. Aksi tersebut sempat melumpuhkan beberapa wilayah ibu kota.

Costa kerap mengkritik Weah, mantan bintang sepak bola yang resmi menjadi presiden pada Januari tahun lalu.

Polisi anti huru-hara yang dilengkapi senjata mengepung gedung stasiun radio pada Kamis pagi. Akibatnya, para pekerja tidak bisa keluar-masuk kantor. Aparat juga menembakkan gas air mata ke pendukung stasiun radio yang berkumpul di luar.

Costa yang berada di Amerika Serikat, tempat ia biasa membuat siaran, menentang keras tindakan tersebut. "Ini hari yang sangat menyedihkan, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan pernah bisa dibungkam," kata Costa dalam wawancara telepon kepada AFP.

Pengacara negara Liberia Cyrinus Cephus mengatakan stasiun radio itu mendorong orang-orang melakukan kekerasan dengan melawan pemerintah. "Mereka melakukan tindakan kriminal. Mereka menggunakan media untuk menyebarkan pesan yang menghasut warga Liberia," kata Cephus

"Mulai hari izin siaran Roots FM telah dicabut oleh pemerintah Liberia," kata Cyrinus Cephus pada konferensi pers.

Persatuan Pers  Liberia pekan lalu mengecam Roots FM dan Freedom FM, radio lainnya yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah, karena selalu melontarkan hinaan kepada pemerintah melalui radio.

"Itu bukan jurnalisme dan menghancurkan citra jurnalisme yang baik di Liberia. Saya meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap Roots FM dan Freedom FM," kata pimpinan Pers Persatuan Liberia Charles Coffey. Red dari https://africafeeds.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 Oktober 2019

Dilihat: 24248

Seoul - Dugaan terjadinya manipulasi voting yang dilakukan oleh "Produce X 101" ikut disoroti oleh Komisi Penyiaran Korea (KCSC). Pada Kamis (17/10/2019), perwakilan KCSC mengungkap pihaknya bisa memberikan sanksi berat jika terbukti ada manipulasi voting.

"Kami sedang mempertimbangkan masalah dari sebuah program yang mengklaim sebagai audisi voting nasional yang dengan serius sudah menipu penonton. Kami mungkin akan menjatuhkan sanksi berat atau hukuman berdasarkan Klausa 1 Pasal 1 UU Penyiaran," ungkap perwakilan KCSC.

"Kami memutuskan untuk mendengar opini (dari mereka semua yang terlibat) terkait permasalahan ini dan kami akan mengambil keputusan setelah memperhitungkan hasil penyelidikan polisi yang sedang berlangsung," sambung perwakilan KCSC tersebut seperti dikutip www.soompi.com.

Dalam Undang-Undang Penyiaran Korea, sanksi berat mengacu pada koreksi, perbaikan atau penangguhan program siaran  ataupun tindakan disipliner terhadap orang yang bertanggung jawab atas program siaran dan juga orang yang terkait dengan program siaran yang bersangkutan.

Jika terbukti bersalah Mnet, sebagai penyedia program akan mendapat denda uang minimal 10 juta won (sekitar Rp 120 juta) hingga maksimal 30 juta won (sekitar Rp 358 juta) sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Korea.

Sementara itu, kepolisian kini fokus menyelidiki pelaku dugaan manipulasi voting "Produce X 101". PD dan perwakilan agensi terkait diduga kuat melakukan manipulasi voting karena adanya imbalan kompensasi uang. Red dari https://www.soompi.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Oktober 2019

Dilihat: 15181

Singapura -- Singapura berencana melarang iklan minuman yang mengandung kadar gula tinggi. Saat ini pemerintah Singapura berusaha menanggulangi diabetes di negara kota tersebut. Demikian dilaporkan Reuters, Kamis (10/10/2019).

"Minuman ringan tertentu dengan kadar gula tinggi dan jus akan diharuskan memiliki label kemasan 'tidak sehat',” kata Edwin Tong, Menteri Negara Senior Urusan Kesehatan, yang dikutip surat kabar Strait Times dan lembaga penyiaran Channel NewsAsia.

Tindakan Singapura tampaknya bergerak lebih jauh dibandingkan dengan tindakan Meksiko, Inggris dan Kanada yang membatasi kapan iklan buat minuman dan makanan tinggi-kalori dapat ditayangkan di televisi. "Larangan itu berlaku untuk seluruh televisi, media cetak, baliho dan saluran daring seperti jejaring media sosial," tulis Reuters.

Singapura merupakan negara yang memiliki angka diabetes paling tinggi di dunia, hal ini menyebabkan sebagian besar penduduknya menjadi lebih cepat tua dibandingkan dengan usia aslinya.

Wacana larangan ini direncanakan akan dilakukan pada tahun depan, sebelumnya Singapura telah membuat langkah lain untuk meningkatkan kesehatan warganya. Tepatnya pada tahun 2017, pemerintah mengatakan telah mendorong pembuat minuman ringan untuk mengurangi kadar gula yang dijual di negara tersebut. Selain minuman rokok juga telah menjadi target, dengan adanya larangan merokok di tempat-tempat umum yang dimulai sejak tahun 1970-an dan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Selain larangan untuk iklan minuman dengan kadar gula tinggi, pemerintah Singapura telah memberikan bea cukai atau pajak pada produsen dan importir, serta larangan pada penjualan minuman gula tinggi, kata Tong, Langkah ini merupakan langkah konkrit pemerintah Singapura untuk berperang melawan diabetes". Red dari Reuters.com