Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Januari 2026

Dilihat: 635

Jakarta -- Fédération Internationale de Football Association (FIFA) secara tegas melarang stasiun televisi menayangkan iklan dengan cara memperkecil tampilan layar saat pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kualitas siaran dan memastikan penonton dapat menikmati jalannya laga secara utuh tanpa gangguan visual.

Larangan tersebut mencakup seluruh bentuk pengurangan layar pertandingan, termasuk penempatan iklan dalam format split screen atau picture-in-picture selama laga berjalan. FIFA menegaskan bahwa hak siar pertandingan harus menghormati pengalaman menonton penonton sebagai prioritas utama.

Aturan ini dikonfirmasi oleh lembaga penyiaran nasional yang menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dalam ketentuan yang diterima penyelenggara siaran, iklan hanya diperbolehkan tayang sebelum pertandingan dimulai, saat jeda babak, atau setelah laga berakhir.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari standar penyiaran FIFA yang diterapkan secara global. FIFA menilai praktik memperkecil layar pertandingan demi kepentingan komersial dapat mengganggu konsentrasi penonton serta mengurangi nilai eksklusivitas siaran ajang olahraga terbesar dunia itu.

Selain itu, FIFA juga ingin memastikan bahwa setiap momen pertandingan—termasuk peluang, pelanggaran, hingga gol—dapat disaksikan secara penuh tanpa terpotong oleh elemen visual lain.

Bagi stasiun televisi, kebijakan ini menuntut penyesuaian strategi komersial, terutama dalam pengelolaan slot iklan. Meski demikian, FIFA menilai pembatasan tersebut sejalan dengan komitmen menjaga integritas pertandingan dan kepuasan penonton.

Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan format baru yang melibatkan 48 tim. FIFA menegaskan, standar penyiaran yang ketat menjadi bagian penting dari transformasi turnamen tersebut. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Januari 2026

Dilihat: 213

Jakarta -- Tujuh puluh lima tahun yang lalu, Radio Free Europe mulai menyiarkan berita kepada pendengar di balik Tirai Besi.

Awalnya, siaran ini menjangkau Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Polandia, dan Rumania, dan program-programnya diproduksi di Munich, Jerman.

Kini, siaran ini menjangkau hampir 50 juta orang setiap minggu, dalam 27 bahasa di 23 negara. Rachel Naylor berbicara dengan mantan wakil direktur, Arch Puddington.

Kesaksian langsung yang dihidupkan kembali melalui arsip. Witness History ditujukan bagi mereka yang terpesona oleh masa lalu. Kami membawa Anda ke peristiwa-peristiwa yang telah membentuk dunia kita melalui mata orang-orang yang berada di sana.

Selama sembilan menit setiap hari, kami membawa Anda kembali ke masa lalu dan ke seluruh dunia, untuk meneliti perang, kudeta, penemuan ilmiah, momen budaya, dan banyak lagi.

Episode-episode terbaru mengeksplorasi segala hal mulai dari kematian Adolf Hitler, perjalanan luar angkasa pertama, dan pembuatan film Jaws, hingga kura-kura selebriti Lonesome George, gempa bumi Kobe, dan penemuan lem super.

Kita akan menelusuri kehidupan beberapa pemimpin, seniman, ilmuwan, dan tokoh paling terkenal dalam sejarah, termasuk: Eva Peron – Evita-nya Argentina; Presiden Ronald Reagan dan pidatonya yang terkenal ‘robohkan tembok ini’; Thomas Keneally tentang mengapa ia menulis Schindler’s List; dan Jacques Derrida, filsuf ‘bintang rock’ Prancis.

Anda dapat mempelajari semua tentang kisah-kisah yang menarik dan mengejutkan, seperti protes hak-hak sipil melalui berenang; latihan D-Day yang gagal; dan kematian salah satu bahasa tertua di dunia. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Januari 2026

Dilihat: 402

Washington -- Corporation for Public Broadcasting (CPB), yang membantu mendanai NPR, PBS, dan banyak stasiun radio dan TV lokal, secara resmi ditutup, beberapa bulan setelah Kongres mengesahkan pemotongan anggaran yang mengurangi pendanaannya lebih dari $1 miliar.

Dewan direksi CPB memutuskan untuk membubarkan perusahaan swasta nirlaba tersebut setelah 58 tahun beroperasi, demikian diumumkan organisasi tersebut dalam siaran pers pada hari Senin lalu (5/1/2026).

“Selama lebih dari setengah abad, CPB hadir untuk memastikan bahwa semua warga Amerika—terlepas dari letak geografis, pendapatan, atau latar belakang—memiliki akses ke berita tepercaya, program pendidikan, dan cerita lokal,” kata Patricia Harrison, presiden dan CEO CPB.

Harrison menambahkan bahwa ketika Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang musim panas lalu untuk mencabut pendanaan oleh Kongres, dewan CPB "menghadapi tanggung jawab yang mendalam: tindakan terakhir CPB adalah melindungi integritas sistem media publik dan nilai-nilai demokrasi dengan membubarkan diri, daripada membiarkan organisasi tersebut tetap kekurangan dana dan rentan terhadap serangan tambahan.”

CPB mengatakan para pemimpinnya telah menentukan bahwa "tanpa sumber daya untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan Kongres, mempertahankan perusahaan sebagai entitas yang tidak berfungsi tidak akan melayani kepentingan publik atau memajukan tujuan media publik."

Organisasi tersebut mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka akan mulai menutup operasionalnya setelah Kongres mengesahkan pemotongan pendanaan. Pada saat itu, mereka mengatakan bahwa sebagian besar posisi staf akan dihilangkan pada akhir September dan bahwa tim kecil akan tetap ada hingga Januari.

Dalam pernyataannya pada hari Senin, organisasi tersebut mengatakan akan mendistribusikan semua dana yang tersisa.

Selama musim panas, DPR dan Senat yang dipimpin Partai Republik mengesahkan paket pemotongan pendanaan yang menargetkan CPB dan lembaga pemerintah lainnya, membatalkan uang yang sebelumnya telah dialokasikan Kongres kepada mereka dan memenuhi permintaan dari pemerintahan Trump.

CPB, yang dibentuk Kongres pada tahun 1967, membantu mendukung lebih dari 1.500 stasiun radio dan televisi lokal di seluruh negeri. Mereka juga mendanai program-program populer seperti "Sesame Street." Program-program di PBS dan NPR dapat tetap mengudara karena sumber pendanaan lainnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Desember 2025

Dilihat: 247

Jakarta -- Komisi Eropa menyatakan bahwa pendanaan untuk ERR, lembaga penyiaran publik Estonia, sebagai mungkin tidak dapat diprediksi atau memadai. Mereka menilai hal ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Kebebasan Media Eropa.

Direktur Direktorat Media dan Data Komisi Eropa, Giuseppe Abbamonte, menulis surat kepada Menteri Kebudayaan mengenai kepatuhan Estonia terhadap undang-undang tersebut, meminta "klarifikasi" dan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian.

Mengenai ERR, ia mengatakan Estonia tidak memenuhi Pasal 5 – Perlindungan untuk fungsi independen penyedia media layanan publik.

Meskipun secara positif menyoroti pendanaan yang transparan, Abbamonte juga menunjukkan bahwa sistem saat ini, dengan parlemen menetapkan anggaran setiap tahun, dapat memungkinkan adanya pengaruh politik.

"Berdasarkan informasi yang saya miliki, tampaknya pendanaan untuk media layanan publik mungkin tidak dapat diprediksi atau memadai, terutama karena Undang-Undang Penyiaran Publik Estonia tampaknya tidak memberikan jaminan pendanaan, dan prosedurnya tampaknya tidak independen dari pengaruh pemerintah," katanya.

Pejabat tersebut juga menekankan perlunya perlindungan tambahan terhadap sumber-sumber jurnalistik dan alokasi dana publik untuk periklanan.

Kerangka kerja empat tahun

Abbamonte mengatakan ia ingin melihat informasi lebih lanjut tentang amandemen yang direncanakan terhadap Undang-Undang Penyiaran Publik, yang saat ini sedang dibahas di Riigikogu.

Para menteri sedang membahas peralihan model pendanaan satu tahun ke model empat tahun.

Menteri kebudayaan mengatakan pihaknya berencana untuk mempresentasikan rencana empat tahun untuk ERR selama diskusi strategi anggaran nasional, yang menunjukkan jumlah dukungan untuk setiap tahunnya. Riigikogu akan terus menyetujui anggaran tahunan secara terpisah setiap tahun.

Menteri kebudayaan juga akan menandatangani perjanjian kerangka kerja empat tahun dengan ERR, yang menetapkan pendanaan dan persyaratannya.

Menurut para perancang RUU tersebut, ini akan membantu memperkuat independensi penyiaran publik dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Kebebasan Media Eropa.

Andres Jõesaar, penasihat media di Kementerian Kebudayaan dan mantan ketua dewan pengawas ERR, mengatakan jika amandemen tersebut diadopsi oleh Riigikogu, perjanjian empat tahun tersebut seharusnya membuat Estonia mematuhi Undang-Undang Kebebasan Media.

Pada saat yang sama, Jõesaar mencatat bahwa amandemen tersebut tidak menyelesaikan masalah yang lebih luas tentang pendanaan ERR secara keseluruhan maupun pertanyaan tentang jenis layanan publik apa yang diharapkan ERR berikan.

Meskipun perwakilan media swasta telah menyatakan pendapat bahwa ERR seharusnya tidak menerbitkan berita daring, Jõesaar percaya bahwa hal ini tidak dapat dihindari di dunia saat ini dan bahwa berita harus dapat diakses oleh semua orang—terutama sekarang, ketika, menurut pandangannya, beberapa portal berita telah dipolitisasi.

Menurut ketua dewan ERR, Erik Roose, perjanjian empat tahun saja tidak akan menyelesaikan masalah lembaga penyiaran tersebut. Ia mendukung model pendanaan yang menetapkan anggaran ERR sebagai persentase dari anggaran negara atau PDB Estonia.

Roose mengatakan bahwa situasi saat ini, di mana pembekuan anggaran diperkirakan akan terjadi selama empat tahun ke depan, tentu tidak menjamin pendanaan yang cukup untuk penyiaran publik.

Menurutnya, pendanaan yang cukup akan membutuhkan tambahan 20–30 persen, kira-kira €10–20 juta. Tahun ini, total anggaran ERR adalah €55,5 juta. Red dari berbagai sumber