Jakarta – Menghadapi tantangan berat di negara-negara Barat, TikTok kini juga mengalami serupa di Asia Tenggara. Vietnam menjadi negara pertama di kawasan ini yang akan menyelidiki operasi TikTok pada Mei mendatang.

Penyelidikan didasarkan pada konten-konten yang dinilai pemerintah Vietnam sebagai "beracun" sehingga "menimbulkan ancaman bagi kaum muda, budaya, dan tradisi negara".

Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam, Kementerian Informasi Le Quang Tu Do dalam jumpa pers pada Kamis (6 April 2023) dikutip dari Reuters. Menurut dia, memoderasi konten aplikasi populer video-bit "jauh lebih sulit" dibandingkan dengan platform lain.

"Penghapusan saja tidak cukup," kata Le Quang. Ia mengatakan, perlu langkah yang lebih keras lagi untuk memerangi konten-konten bermasalah seperti itu. Sayangnya, ia tak merinci konten-konten dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah.

TikTok, aplikasi video pendek milik Bytedance China, memiliki hampir 50 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas di Vietnam, menurut data perusahaan riset DataReportal yang dikutip kementerian.

Pada kuartal keempat 2022, perusahaan mengatakan telah menghapus 1,7 juta video yang dianggap bermasalah atas permintaan pemerintah Vietnam.

Menurut Le Quang, bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan lokal, tidak akan diterima. Demikian jawaban dirinya ketika ditanya apakah TikTok akan dilarang di negaranya.

"TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya adalah media sosial lintas negara dengan standar internasional. Tetapi, ketika beroperasi di Vietnam, platform tersebut harus mematuhi peraturan lokal tentang kewajiban konten dan pajak," kata Le Quang yang menyebut TikTok baru-baru ini mengizinkan konten-konten yang bersifat "beracun, ofensif, palsu, dan takhayul" di platformnya.

TikTok adalah satu-satunya platform yang diselidiki karena merupakan satu-satunya yang memiliki kantor lokal, kata kementerian itu.

Februari lalu, perusahaan mengatakan, Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam akan melakukan sidak ke kantor perwakilan. "Ini adalah kegiatan inspeksi interdisipliner yang direncanakan oleh pemerintah dan sejalan dengan undang-undang Vietnam untuk perusahaan yang beroperasi di Vietnam, tidak hanya TikTok," kata TikTok Vietnam melalui email.

Terbaru, TikTok Vietnam juga mengatakan telah memperbarui pedomannya yang mulai berlaku mulai 21 April—pendek kata, platform akan lebih transparan tentang peraturan dan bagaimana penerapannya. Red dari berbagai sumber

 

 

Jakarta -- Salah satu radio di Afghanistan ditutup Taliban karena memutar musik saat bulan suci Ramadhan. Operasional radio itu mayoritas dijalankan oleh wanita.

Stasiun radio itu adalah Sadai Banowan yang dalam bahasa Dari berarti suara perempuan. Radio yang berdiri 10 tahun lalu itu enam dari delapan stafnya adalah perempuan.

Informasi penutupan Sadai Banowan disampaikan pejabat daerah Taliban yaitu Direktur Informasi dan Budaya Provinsi Badakhshan, Moezuddin Ahmadi. Ia mengatakan stasiun radio itu melanggar hukum dan aturan Emirat Islam Afghanistan berulang kali.

Salah satunya mengenai memasang musik saat Ramadhan. Penutupan dilakukan lantaran pelanggaran tersebut.

"Bila radio itu menerima kebijakan dari Emirat Islam Afghanistan dan memberikan jaminan tidak akan mengulangi lagi, kami akan mengizinkan mereka kembali beroperasi," kata Ahmadi seperti dikutip dari Al-Jazeera. 

Kepala radio, Najia Sorosh, membantah keterangan Taliban. Dia menyebut, penutupan adalah bentuk konspirasi.

"Taliban memberi tahu kami bahwa kalian memutar musik. Kami sama sekali tidak memutar musik," ucap Sorosh.

Ia menambahkan, penutupan dilakukan pada Kamis pekan lalu. Pejabat dari Kementerian Informasi dan Kebudayaan datang langsung ke kantor dan melakukan penutupan operasional.

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, banyak media tutup. Kekurangan dana dan staf yang kabur ke luar negeri jadi penyebab penutupan.

Beberapa jurnalis yang masih berada di Afghanistan dan menolak tunduk pada Taliban, juga mengalami penyiksaan.

Taliban memberlakukan aturan ketat bagi media dan perempuan. Tapi sampai sekarang tidak ada aturan resmi melarang musik. Akan tetapi ketika berkuasa pertama kali pada era 1990an akhir, Taliban menutup banyak televisi, radio, dan surat kabar. Red dari berbagai sumber

 

Jakarta -- Menurut jajak pendapat terbaru untuk Observer, BBC berada di belakang stasiun televisi swasta ITV sebagai sumber berita paling tepercaya di Inggris setelah perselisihan tentang penangguhan Gary Lineker.

Meskipun demikian, lembaga penyiaran publik itu masih menjadi salah satu sumber berita paling terpercaya menurut jajak pendapat Opinium. Dua dari lima mempercayai BBC News dan 26 persen tidak mempercayainya, sehingga skor “net trust” BBC +14%. Sementara itu ITV mencatat skor net trust +23%.

Angka dinatas menunjukkan perubahan besar. Pada jajak pendapat serupa bulan Agustus tahun lalu, BBC memiliki net trust +21%, sementara ITV hanya +8%.

Perubahan drastis ini terjadi setelah Direktur Umum BBC Tim Davie terpaksa mengajukan permintaan maaf kepada publik, setelah siaran olahraganya terganggu disebabkan kolega-kolega dari Gary Lineker mogok siaran sebagai bentuk solidaritas terhadap bekas bintang sepakbola yang kini menjadi komentator ternama itu.

Lineker diberhentikan setelah dia membuat komentar di Twitter yang mengkritik kebijakan pemerintah Inggris terkait penanganan migran yang menyeberang lewat laut, yang disamakannya seperti kebijakan Nazi Jerman.

Setelah pro dan kontra, Lineker akhirnya kembali diperbolehkan tampil di layar televisi, menjadi presenter siaran langsung laga perempat final FA Cup antara Manchester City dan Burnley, sehingga memicu memicu perselisihan tentang ketidakberpihakan politik BBC. 

The Guardian sejak itu mengungkapkan pesan-pesan yang berasal dari tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan bahwa BBC berada di bawah tekanan dari kantor PM Inggris perihal berita-berita politik yang diliputnya.

Jajak pendapat itu juga mengungkap 24% responden menilai BBC laporan beritanya bias sayap kanan, 21% meyakini bias sayap kiri dan 26% berpikir umumnya netral, lapor The Guardian Sabtu (18/3/2023) lalu. Red dari berbagai sumber

 

Jakarta - Pemerintah Inggris Raya menerbitkan draf kebijakan bertajuk 'Media Bill' yang sudah lama ditunggu. Aturan ini disebut untuk membuat platform streaming AS di bawah kerangka peraturannya dan membantu penyiar publik "merangkul era digital". RUU tersebut menandai langkah berikutnya dalam undang-undang terencana.

Setelah disahkan nanti, aturan ini bisa membuat perusahaan seperti Netflix, Disney+, dan Amazon Prime Video denda hingga 250 ribu euro (sekitar Rp 4,1 miliar) atau dibatasi sepenuhnya di Inggris Raya. Jika mereka melanggar aturan seputar materi berbahaya yang telah diterapkan penyiar publik selama beberapa dekade.

Pada Buku Putih yang menjabarkan rencana di April 2022, awalnya menuliskan bahwa platform streaming dapat dikenai denda maksimum 250 ribu Euro atau 5% dari pendapatan lokal mereka, mana pun yang lebih tinggi. Namun ternyata opsi terakhir telah dihapus dari draf.

"Setelah disahkan, regulator media Ofcom akan diberikan kekuatan yang lebih untuk menyelidiki dan mengambil tindakan untuk menegakkan standar jika mereka menganggapnya sesuai," kata Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS), dikutip dari Deadline, Rabu (29/3/2023).

Langkah ini akan membuat streamer lebih sejalan dengan aturan penyiaran, mengingat berapa banyak konten Inggris yang diproduksi oleh raksasa AS. Dan juga banyak kreator Inggris yang telah mereka dapatkan selama beberapa tahun terakhir.

Aturan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin membantu menyamakan kedudukan antara pemain tradisional dan raksasa teknologi, operator speaker pintar seperti Google dan Amazon akan diminta untuk memberi pendengar akses ke stasiun radio Inggris. Dan platform ini akan dilarang dari stasiun pengisian daya selama di-hosting di layanan mereka. Red dari berbagai sumber

 

Jakarta -- BBC, pada Senin (20/3/2023) lalu, mengatakan pihaknya telah meminta staf untuk menghapus aplikasi video milik China, TikTok, kecuali diperlukan untuk kepentingan bisnis. Keputusan itu diambil di tengah meningkatnya sikap keras institusi-institusi Barat terhadap kekhawatiran masalah pengumpulan data.

Raksasa penyiaran Inggris itu melaporkan bahwa pihaknya mengirimi para staf sebuah pesan pada hari Minggu (19/3), yang berisi: “Kami tidak merekomendasikan pemasangan TikTok pada perangkat perusahaan BBC kecuali ada alasan bisnis yang dibenarkan.

“Jika Anda tidak memerlukan TikTok untuk alasan bisnis, TikTok harus dihapus,” tambahnya.

Pihak berwenang di negara-negara Barat telah mengambil sikap yang semakin tegas terhadap aplikasi milik perusahaan ByteDance itu, karena takut data pengguna dapat digunakan atau disalahgunakan oleh otoritas China.

Inggris pada hari Kamis (16/3/2023) mengumumkan larangan keamanan terhadap TikTok pada perangkat milik pemerintah, sejalan dengan langkah yang diambil Uni Eropa dan Amerika Serikat.

BBC mengatakan kepada AFP pada hari Senin (20/3/2023) bahwa pihaknya “menganggap serius keselamatan dan keamanan sistem, data dan pegawai kami.”

BBC menambahkan bahwa meskipun penggunaan TikTok pada perangkat perusahaan masih diizinkan untuk tujuan editorial dan pemasaran, “kami akan terus memantau dan menilai situasinya.”

Lembaga penyiaran itu telah meluncurkan sejumlah akun di TikTok untuk meraih audiens baru, di mana akun resminya sendiri telah diikuti 4,4 juta pengikut.

ByteDance telah sejak lama bersikeras bahwa perusahaannya tidak menyimpan data di China atau membagikannya kepada Beijing. Red dari bebagai sumber

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.