- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 57225
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mulai merancang rencana strategis atau renstra untuk lima tahun ke depan, 2020-2024, dalam diskusi kelompok terpumpun di Jakarta, Rabu (3/7/2019). Penyusunan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ketua KPI Pusat , Yuliandre Darwis, mengatakan rencana strategis diharapkan dapat menjadi pedoman dan tujuan serta memiliki kebermanfaatan untuk seluruh publik, khususnya pemerhati dan praktisi penyiaran. Selain itu, KPI akan memprioritaskan perencanaan penguatan kelembagaan, baik KPI Pusat maupun daerah.
Menurutnya, struktur kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah harus hierarkis secara kelembagaan dan pembiayaan. “Penguatan pengawasan isi siaran dengan alat-alat yang canggih dan memadai juga diperlukan,” katanya.
Pada sesi pertama diskusi, Wakil dari Bapennas, Wariki Sutikno, mengatakan keberadaan KPI sangat penting karena penyiaran harus diatur. Di negara maju seperti Amerika Serikat, penyiaran diatur sedemikian rupa dan ketat. “Penyiaran itu harus diatur karena jika tidak akan jadi liar,” katanya.
Dalam rencana strategis lima tahun ini, Wariki menyarankan pentingnya membuat visi yang realitis dengan kondisi yang ada di KPI. Namun tujuan utama KPI dalam penyiaran adalah meningkatkan kualitas konten siaran harus diutamakan.
“Karenanya, rencana strategi KPI harus selaras dengan tujuan utama KPI yakni membentuk watak karakter bangsa dengan peningkatan kualitas konten siaran,” jelasnya.
Sementara, Antun Nasri Sidik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), meminta KPI fokus pada peningkatan sumber daya manusia. pasalnya, tujuan utama dari penyiaran adalah membentuk integritas dan watak kebangsaan. “Bicara watak ini bicara manusia. Pada 2019 angka Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mencapai 71,39 dan angka harapan hidup 71,20. Setiap tahun mengalami kenaikan. Ini dapat menjadi patokan apa yang menjadi tujuan KPI,” katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa peran penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol dan juga perekat sosial. Karenanya, KPI punya peran yang signifikan dalam hal penyiaran dan isi siaran ke depan . “Jika melihat IPM yang masih rendah, ada kaitan dengan penyiaran yang harus mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan ini terkait kualitas harapan hidup,” jelas Antun.
Menurut Antun, harus ada upaya mendorong masyarakat melalui penyiaran agar berwatak dan peduli pada kesehatan baik pada pribadi maupun lingkungan. “Ini akan memberi impact pada perbaikan pembangunan masyarakat,” tandasnya.
Pada sesi ini, turut memberi saran dan masukan pada KPI dari perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB. Teddy dari Kemenkeu menyanjung apa yang dilakukan KPI membuat renstra lima tahunan ke depan.
“Kami apresiasi KPI yang sudah membuat renstra dan ini harus diselaraskan dengan renstra dari Presiden. Dan masalah KPID, kita sudah mengarahkan untuk melayani persoalan KPID. Selain juga arahan dari Presiden yang harus dituangkan dalam renstra KPI,” kata Teddy.
Sementara, Kemen PAN dan RB, Didit, menyarankan KPI berdiri sendiri karena intentitas kerja berbeda dengan Kemenkominfo. Selain itu, dia mendorong kinerja utama KPI agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. “Bukan seberapa banyak sanksi yang diberikan,” katanya.
Menurut Didit, renstra KPI menggunakan key indek untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah mendapatkan infromasi yang layak dan benar tersebut. “Dan, pendukung hal itu bagaimana lembaga penyiarannya sudah baik atau tidak,” katanya. ***
