Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Februari 2020

Dilihat: 8693

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat member sambutan di Kick Off Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa di Kampus UNESA, Surabaya, Kamis (6/2/2020).

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meresmikan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) untuk menguatkan hak publik atas pengawasan dan peningkatan kualitas siaran televisi dan radio. Peresmian GLSP ini dilakukan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz dalam kegiatan Seminar Literasi Media di kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur (06/02). Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan yang merupakan penanggung jawab GLSP, Nuning Rodiyah mengatakan, gerakan ini bertujuan mengajak pemirsa untuk lebih kritis menanggapi pesan media melalui televisi dan radio. “Apa yang disampaikan oleh media itu tidaklah bebas nilai, karenanya masyarakat harus punya keterampilan dalam mengonsumsi media, sehingga tidak mudah terpengaruhi jika muatan media yang hadir tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat,” ujar Nuning.

Gerakan GLSP ini digagas KPI sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang  mengamanatkan KPI bersama masyarakat untuk melakukan literasi media. Pada tahun ini literasi media akan dilaksanakan dalam berbagai format acara, seperti seminar, talkshow di televisi dan radio ataupun sosialisasi literasi media pada berbagai even publik. Sebelumnya literasi memang sudah menjadi kegiatan rutin KPI melalui seminar di berbagai daerah yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan ataupun organisasi masyarakat lainnya.

Pada tahun 2020, Nuning mengatakan, KPI ikut menggandeng pengelola televisi dan radio untuk ikut serta dalam Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Pada kesempatan Seminar Literasi Media di Surabaya ini misalnya, KPI menghadirkan artis senior sekaligus sutradara sinetron yang berulang kali mendapatkan penghargaan dari KPI, Deddy Mizwar. “Kehadiran Deddy Mizwar dalam Literasi Media ini sangat penting, untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa masih ada sinetron karya anak bangsa yang memiliki kualitas baik,” ujar Nuning.  Selain itu, diharapkan dapat menginspirasi para pelaku industri penyiaran untuk ikut serta membuat siaran yang berkualitas di tengah masyarakat.

Televisi hingga saat ini masih menjadi media rujukan utama masyarakat di Indonesia, sekalipun pertumbuhan internet juga sudah semakin tinggi. Karenanya KPI menilai literasi media kepada publik harus lebih dimasifkan lagi. “Dengan teknologi informasi yang semakin berkembang serta mudahnya masyarakat mengakses informasi, justru literasi media harus lebih gencar disosialisasikan,” tukas Nuning. Membekali masyarakat dengan keterampilan literasi menjadi cara melindungi bangsa ini dari konten-konten negatif seperti hoax, hatespeech, pornografi dan kekerasan yang potensial turut hadir sebagai residu dari kemajuan teknologi.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Januari 2020

Dilihat: 7262

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan surat teguran untuk Program Siaran “Jangan Baper: Santuy Aja Kaleeee” yang tayangkan MNC TV. Program ini kedapatan melakukan pengabaian dan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 pada tayangan tanggal 2 Januari 2020. Demikian dijelaskan KPI Pusat dalam surat teguran ke MNC TV No. 45/K/KPI/31.2/01/2020, Jumat (24/1/2020). 

Berdasarkan keterangan di surat itu, tayangan “Jangan Baper: Santuy Aja Kaleeee” menampilkan tayangan atas nama Angel Lelga yang membuka privasi seseorang tanpa adanya upaya klarifikasi kepada pihak yang dibicarakan. Dia menceritakan tentang Vicky Prasetyo yang diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain, keanehan yang dialami oleh Angel Lelga yang diduga pengaruh dari air minum yang didapat dari pengobatan, pengakuan Angel yang harus mentransfer sejumlah uang kepada Vicky setiap berjudi bola dan memberikan sejumlah uang kepada Ibu mertua untuk menebus sertifikat yang digadaikan oleh Vicky Prasetyo serta menceritakan dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Vicky.

Menurut Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, tayangan tersebut tidak pantas disiarkan karena menyangkut persoalan pribadi atau privasi. Tayangan itu juga bertabrakan dengan aturan tentang perlindungan terhadap anak serta remaja dan penggolongan program siaran. Persoalan privasi seseorang jangan diumbar di ranah publik. Meski mereka artis yang permasalahannya telah banyak dibicarakan, P3 dan SPS tetap melarang hal tersebut dilakukan di media penyiaran. “Ada sejumlah pasal dalam aturan P3 diabaikan oleh MNC TV antara lain Pasal 1 ayat (24), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1),” katanya. 

Selain itu, lanjut Mulyo, pengungkapan Angel Lelga tentang permasalahan kehidupannya dengan  Vicky Prasetyo dan perilaku-perilaku yang bersangkutan telah melanggar sejumlah Pasal dalam SPS KPI. Ada lima pasal di SPS dilanggar “Jangan Baper: Santuy Aja Kaleeee” antara lain Pasal 1 ayat (28), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 huruf b, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4).

“Setiap siaran itu wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. Jangan sampai siaran tersebut justru makin memperburuk keadaan,” tambah Mulyo.

Mulyo juga mengingatkan bahwa setiap program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Jangan sampai pengungkapan privasi dianggap sebagai hal yang wajar dan lazim. Berdasarkan data KPI, acara ini diklasifikasi R (Remaja). “Program siaran klasifikasi R itu dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mulyo meminta MNC TV untuk segera melakukan perbaikan internal dan menjadikan aturan P3SPS sebagai acuan ketika akan menayangkan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Februari 2020

Dilihat: 16164

Surabaya – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengungkapkan bahwa era digital telah menjadi fenomena baru seiring akselerasi teknologi digital. Demokrasi digital merupakan bentuk persilangan antara demokrasi dengan digitalisasi dan itu terjadi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Yuliandre yang pernah menjabat sebagai Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 ini menyatakan bahwa berkat kemajuan teknologi digital, proses demokrasi konvensional semakin banyak terdisrupsi. Salah satunya terkait pola relasi antarwarga negara serta antara pemerintah dengan warga negara. “Kemunculan fitur berita online menjadi peluang baru bagi media cetak. Pembaca juga semakin banyak yang menikmatinya,” kata Yuliandre saat di temui di Surabaya, Jawa Timur (5/2/2020).

Yuliandre menilai portal media baru menawarkan kemudahan dalam mencari berita kepada pembaca. Banyaknya pilihan berita dalam halaman dan disertai penggunaan navigasi yang mudah menjadi daya tarik pembaca saat ini. 

Beberapa media online saat ini juga sudah merambah dalam platform media baru. Media semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan mudah didapatkan dengan hanya menggunakan telepon pintarnya.

Setelah mengamati, Andre sapaan akrabnya memandang dampak perkembangan teknologi terhadap media dulu dan sekarang, maka perlu melihat bagaimana media baru di masa mendatang. Media masa kini saja masih sangat perlu diperhatikan dalam hal kemampuan wartawan yang dituntut mencari berita dengan cepat karena kebutuhan informasi secara online sangat dibutuhkan. 

“Saat ini, wartawan sudah dituntut untuk menambah skill dan kecepatan dalam mengolah berita maupun kemampuan multimedia dengan menggunakan teknologi sangat dibutuhkan media online,” ujar Andre.

Merujuk hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 mencatat bahwa jumlah pengguna internet mencapai 171,2 juta orang atau 64,8 persen total populasi penduduk Indonesia. Andre mengklaim pengguna internet akan semakin bertambah setiap tahun. 

Menyikapi hal ini, Andre berpandangan bahwa saat ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menyadari UU Penyiaran yang ada sekarang belum mengakomodasi pengawasan terhadap media baru. 

Namun KPI tetap optimis dengan langkah pertama yang pihaknya bahwa UU penyiaran baru akan memberikan wewenang pada KPI untuk mengawasi media baru tersebut. Ia menegaskan, kalaupun nantinya UU Penyiaran tak juga disahkan, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah ada saat ini sebenarnya juga mengakomodir KPI untuk melakukan pengawasan terhadap media baru.*

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Januari 2020

Dilihat: 8574

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberi pujian kepada Jawa Pos TV (JTV) atas komitmen dan konsistensinya menayangkan dan mempertahankan konten lokal dalam siaran. Selain itu, JTV hampir tidak pernah mendapatkan sanksi dari KPI karena minim potensi pelanggaran dalam siarannya.

Pernyataan itu disampaikan KPI Pusat saat melakukan kunjungan ke Kantor Jawa Pos TV di Gedung Graha Pena, Kebanyoran Lama, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Di awal pertemuan itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan konten lokal yang disajikan JTV patut diberi apresiasi dan menjadi contoh bagi lembaga penyiaran berjaringan lainnya. Menurutnya, pola siaran lokal Jawa Pos TV yang melawati angka 10% harus terus dipertahankan. “Terus pertahankan dan jangan lupa untuk tetap ingat dan patuh pada P3SPS,” katanya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyatakan apa yang dilakukan JTV secara tidak langsung ikut mengangkat nilai-nlai lokal. Ciri khas penyajian yang disampaikan TV ini menjadi pembeda dengan stasiun televisi lain. 

“Dialog lokal dalam format beritanya ini sangat menarik dan khas sekali. Lalu mendubbing konten lain atau luar dengan bahas lokal menjadikannya sangat menarik dan ini harus diapresiasi,” tambahnya.

Mulyo menegaskan, metode siaran lokal yang disampaikan JTV ini dapat menjadi rujukan bagi televisi. Menurutnya, penyajian siaran lokal secara menarik dan unik tidak akan kalah saing dengan program di luar itu. “Banyak orang beranggapan konten lokal itu tidak menguntungkan. Tapi hal ini terbalik ketika JTV yang menyajikan. Apa yang dilakukan JTV bisa jadi role model,” tambahnya.

Sementara, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, memuji upaya JTV membangun jaringan televisi lokal di seluruh Indonesia. Sistem jaringan yang dibuat JTV juga berjalan baik. “Kami apresiasi hal ini dan terus dipertahankan,” sahutnya.

Dalam kesempatan itu, Hardly menyampaikan rencana KPI yang membuat “Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa” melalui program literasi media di sejumlah daerah di tanah air. Gerakan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah, memilih dan menoton siaran yang baik saja. 

“Kami berharap Jawa Pos TV jadi refrensi masyarakat dalam menonton tayangan yang berkualitas. Literasi media ini untuk mendorong pola menonton masyarakat agar mengonsumsi tayangan yang berkualitas,” tambah Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah.

Dia juga berharap gerakan literasi ini dapat dibantu semua pihak termasuk media. “Kami akan melakukan literasi di beberapa kota dan kami minta dukungannya,” pinta Nuning.

Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, mengingatkan kesiapan JTV menghadapi penerapan digitalisasi penyiaran. Dia mengatakan, sistem ini akan banyak menguntungkan televisi seperti JTV dikarenakan jangkauan siaran lebih luas. 

Di tempat yang sama, Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, meminta JTV untuk mengembangkan siaran lokalnya ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Dia juga meminta JTV memberi masukan terkait rencana revisi P3SPS KPI tahun 2012. 

Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV, Nurochim, mengungkapkan pihaknya selalu membuka diri terkait penerapan aturan penyiaran. Arahan dari KPI menjadi penting agar konten yang disajikan ke masyarakat sesuai dengan aturan. 

Dia juga menceritakan, bahwa ada 3 program siaran JTV yang mendapat rating tinggi. Bahkan, dari hari ke hari, penerimaan masyarakat terhadap siaran lokal semakin tinggi. “Isu lokal juga memiliki nilai jual dan itu juga dilirik,” papar Nurochim. ***