Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 09 Februari 2021

Dilihat: 6663

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selalu menjaga agar lembaga penyiaran dalam hal ini televisi dan radio, tidak menjadi instrumen atau alat bagi penyebaran politik identitas. Setiap informasi yang dikelola melalui lembaga penyiaran haruslah berimbang dan proposional, serta memberikan penghormatan terhadap keragaman bangsa. Di satu sisi, KPI menuntut lembaga penyiaran mengambil peran sebagai kontrol sosial, sementara pada sisi yang lain diharapkan pula sebagai instrumen kohesi sosial. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Hardly Stefano Pariela menyampaikan hal tersebut dalam diskusi online tentang “Media dan Politik Identitas” yang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya, (8/2), yang turut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Kusnadi SH., M.Hum. 

Kepada mahasiswa anggota GMNI Surabaya, Hardly menjelaskan sejak awal berdirinya negara ini para founding fathers dan founding mothers telah memiliki konsensus kebangsaan yang kemudian jadi dasar negara yaitu Pancasila. Sejak awal pula bangsa Indonesia menyadari identitas yang beragam. Oleh karenanya, persatuan Indonesia adalah persatuan dalam keragaman. Jika sesanti Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi komitmen bersama seluruh anak bangsa, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk politik identitas. 

Namun demikian, faktanya politik identitas hingga saat ini masih digunakan sebagai strategi politik dan alat untuk mencapai kekuasaan. Pada peserta webinar Hardly juga memaparkan data pengguna internet di Indonesia yang mencapai 174 juta atau setara dengan 65% penduduk. Karakteristik informasi melalui internet ini, ujarnya, dapat dibuat, diedit dan dibagikan oleh siapapun, kapanpun dan dimana pun. “Borderless, lintas batas dan bahkan sangat mungkin informasi dibuat secara anonim,” ujarnya. Pada media baru ini, arus informasi demikian besar hingga menjadi ledakan atau disrupsi informasi. Disrupsi ini tidak selalu berisi informasi yang benar dan baik, namun juga banyak terdapat disinformasi dan hoax. Dengan karakteristik yang demikian, maka internet lebih potensial menjadi instrumen untuk mobilisasi politik identitas dibanding media konvensional. “Mereka yang memiliki pandangan politik yang sama cenderung saling memperkuat pandangan sebagai satu komunitas dan menganggap yang berbeda sebagai lawan,” tambahnya.  

Regulasi yang ada di Indonesia saat ini mengamanatkan pengaturan dan pengawasan terhadap media cetak dan media elektronik (dalam hal ini televisi dan radio). “Yakni lewat undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran,” ujarnya. Sementara untuk konten yang hadir dalam media internet baik itu dalam website atau pun media sosial, pengaturannya  melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang menggunakan pendekatan hukum pidana. Dalam beberapa kesempatan, ucap Hardly, Ketika undang-undang ini digunakan untuk menindak pelaku politik identitas, kerap kali mendapat perlawanan publik atas nama kebebasan berpendapat. Hal yang berbeda terjadi pada media konvensional seperti media cetak dan elektronik, yang sudah memiliki perangkat pengawasan dan penindakan. 

KPI sebagai regulator penyiaran selalu meminta televisi dan radio menjadi penjernih informasi bagi masyarakat. Termasuk dalam setiap perhelatan politik, pemilu maupun pilkada, KPI senantiasa mengawasi lembaga penyiaran agar tidak menjadi instrument mobilisasi politik identitas. Setiap informasi harus dikelola dan disampaikan secara berimbang dan proporsional. 

Hardly menilai harus ada terobosan besar yang diambil dalam rangka menghadang penyebaran politik identitas melalui media. “Setidaknya butuh tiga strategi untuk dijalani secara simultan,” ungkapnya. Pertama, adanya regulasi terhadap media baru dan penegakan hukum yang tegas.  Kedua, penguatan literasi media di tengah masyarakat guna mendorong kecerdasan dalam memilah informasi, termasuk dalam menggunakan informasi dari media secara konstruktif. Ketiga, adanya counter narasi politik identitas melalui konten positif yang mampu merajut nilai kebangsaan. 

Mahasiswa sebagai agen perubahan juga harus dapat menjadi agen transformasi sosial secara virtual. Diantaranya dengan memperbanyak konten media sebagai usaha menghadang narasi politik identitas tersebut.  Menurutnya, sebagai intelektual muda, mahasiswa juga harus menjadi kelompok penekan atau pressure group guna melahirkan regulasi yang kuat dan mampu meminimalisir penyebaran konten negatif termasuk politik identitas melalui media baru. Tentunya, tanpa membungkam kebebasan berpendapat di era digital dan virtual ini, pungkasnya.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Februari 2021

Dilihat: 5127

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap kick off siaran digital pada 2022 mendatang dapat memberi kemudahan dan peluang akses bagi partisipasi pemain lokal atau industri penyiaran daerah. Salah satunya menjamin ketersediaan multiplekser (MUX) dengan skema sewa yang terjangkau.

“Skema sewa harus dibuat sebaik mungkin sehingga pemain lokal dapat mengakses mux tersebut. Pemerintah harus menjamin ketersediaan mux itu agar dapat dipakai sehingga mereka dapat ikut terlibat,” kata Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, dalam Talkshow dengan tema “Memastikan Kepentingan Publik Khususnya Daerah dalam Persiapan ASO 2022” yang diselenggarkan Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Kamis (4/2/2021) malam. 

Menurut Irsal, jaminan ketersediaan mux ini untuk memberi ruang partisipasi bagi publik yang ada di daerah dalam penyiaran digital. Semakin banyak pemain daerah yang ikut akan memberi warna konten di tanah air. “Dengan cara ini kemudian konten lokal akan hadir lebih banyak. Karena itu, mereka semestinya dikasih sewa yang murah dan dapat dengan mudah mendapatkannya,” pinta Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat ini.

Namun begitu, keterlibatan pemain daerah dalam digitalisasi ini harus didukung oleh kemampuan daerahnya. Daya sokong daerah yang kuat akan menentukan kehadiran dan keberlangsung industri tersebut.

“Ekosistem bisnisnya seperti apa. Daya dukung daerah seberapa kuat. Industri media kan hidupnya dari iklan. Iklan itu dari swasta atau dari pemerintah. Menurut saya, daya dukung ekonomi daerah sangat mendung pemain lokal untuk masuk ke bisnis ini,” jelas Irsal. 

Dia juga melihat adanya celah baik dari pelaksanaan sistem siaran digital ini. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendapatkan data tontonan publik atau rating. Selama ini, rating siaran dan kualitas program hanya ditentukan oleh satu lembaga penyelenggara rating di 11 kota. 

“Kita mulai berpikir untuk menggunakan atau memanfaatkan STB (Set Top Box) untuk kepentingan rating. Bayangkan saja jika 7 juta STB itu jalan, misalnya di dalam 700 ribu atau 70 ribu STB dipasangin alat people mater untuk mengukur tontonan masyarakat. Berapa besar data rating penyiaran kita,” ungkapnya.

Jika ini berjalan, lanjut Irsal, pengelolaannya dikuasi negara melalui KPI. Negara yang sudah mempraktekkan dan berhasil melakukan uji ini adalah India. “Kita sedang gagas untuk menyusun konsep awal agar bisa memanfaat infrastruktur digital ini untuk rating. Melalui KPI bahwa dapat dipastikan ratingnya ini baik. Termasuk ekosistem yang baru tadi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Irsal menyoroti persoalan regulasi yang menyertai pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Menurutnya, tahapan ini sudah harus selesai terlebih dulu. Hal ini untuk memastikan pada saat sistem siaran ini beroperasi, tidak ada lagi masalah di tengah jalan. “Kita harus menjaga tahapan ini. Jadi kita nanti tidak disibukkan dengan urusan yang belum selesai. Pasalnya, jangka waktu persiapannya sangat dekat,” ujarnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Februari 2021

Dilihat: 5049

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi PT Metropolitan Televisindo atau RTV yang sepanjang Oktober 2019 hingga Desember 2020 tidak pernah mendapatkan surat sanksi dari KPI. Catatan bersih ini cukup menggembirakan lantaran RTV menyadang sebagai TV untuk anak. 

“Sepanjang tahun 2020, RTV tidak pernah mendapatkan sanksi. Ini progres yang bagus. Pada tahun sebelumnya RTV pernah mendapatkan dua sanksi. Artinya ada penurunan sanksi,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, dalam evaluasi tahunan lembaga penyiaran TV swasta berjaringan RTV, Kamis (4/2/2021).

Penurunan ini juga diikuti dengan menurunnya angka pengaduan masyarakat terhadap RTV. Pada 2019 lalu, KPI menerima aduan publik terkait siaran RTV sebanyak 127 aduan. Adapun di 2020 kemarin, pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI hanya 55 aduan. Bahkan, tim pemantauan KPI Pusat hanya mendapati 14 potensi pelanggaran dalam semua tayangan RTV. 

“Kebanyakan 14 potensi pelanggaran tersebut berkenaan dengan norma kesopanan dan kesusilaan serta berkaitan dengan kepentingan publik serta terkait etika jurnalistik,” jelas Mulyo Hadi.

Walaupun RTV bersih dari sanksi, catatan perolehan penghargaan anugerah penyiaran yang diselenggarakan KPI masih  minim. Hanya ada tiga penghargaan yang diperoleh RTV sepanjang 2020 antara lain untuk program acara “Masjid Bersejarah Nusantara dalam Anugerah Syiar Ramadan 2020, program acara “Dubi Dubi Dam” dalam Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2020 dan program acara “Michael Candra Luar Biasa” dalam Anugerah KPI 2020. 

“Jika dilihat dari tidak adanya sanksi dan sedikitnya penghargaan ini, perlu menjadi catatan agar ke depan untuk ditingkatkan. Salah satunya terkait muatan program luar negeri yang rawan melebihi batas maksimal 40%,” pinta Mulyo. 

Selain itu, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki RTV menyangkut pelaksanaan alokasi konten lokal dalam siaran jaringan yang belum memenuhi kuota maksimal. Menurut Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) sekaligus Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, berdasarkan data aplikasi SSJ bahwa alokasi konten lokal SSJ RTV belum mencapai 10%. Padahal, dalam evaluasi tahun lalu, RTV sudah menandatangani komitmen tersebut.

“Saya senang dengan prestasi RTV dengan semua penghargaan yang didapat dan tidak adanya sanksi yang didapat. Tetapi ini berbanding terbalik mengenai siaran lokal SSJ. Komitmen evaluasi tahun lalu untuk pemenuhan konten 10% hingga kini belum juga direalisasikan,” kata Reza.

Bahkan, KPI menerima keluhan terhadap siaran lokal RTV di Gorontalo dan Sulawesi Selatan. “Hal ini harus ada perbaikan ke depan bila tidak ada perubahan maka kami akan komunikasi dengan Kominfo agar RTV dipertimbangkan perizinan dalam hal induk jaringannya,” tegas Reza.

Terkait konten lokal SSJ, Reza menawarkan solusi pemenuhan konten lokal melalui kerjasama dengan institusi pendidikan setempat. Kerjasama ini bisa mudah dilakukan karena RTV adalah TV anak. 

Di kesempatan yang sama, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, menyampaikan apresiasi atas komitmen RTV yang konsisten dalam penayangan program anak. Hal ini, lanjutnya, karena tidak banyak stasiun televisi mengambil segmentasi program anak bila dilihat dari sisi bisnisnya yang kurang menarik dari pengiklan. “Tetapi RTV bertahan dan tetap menjaga kualitasnya sebagai televisi yang ramah anak,” tandasnya. ***/Foto: AR

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 04 Februari 2021

Dilihat: 4561

Jakarta - Evaluasi Tahunan untuk PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengungkap minimnya data temuan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS). Termasuk minim pula aduan dari masyarakat atas program siaran yang ditayangkan Kompas TV. Dalam catatan KPI, ada satu teguran tertulis untuk Kompas TV untuk program siaran yang dinilai melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Sementara dalam periode evaluasi dari Oktober 2019 hingga Desember 2020, Kompas TV berhasil menyabet enam penghargaan dari KPI. Hal ini diungkap Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, dalam evaluasi tahunan untuk Kompas TV yang digelar secara tatap muka dan virtual, (04/02). Menurutnya, rendahnya temuan dan aduan pelanggaran dari Kompas TV ini patut diapresiasi sebagai sebuah prestasi. 

Dalam forum yang dipimpin Ketua KPI Agung Suprio, evaluasi meliputi rekapitulasi sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), penganugerahan yang diterima, serta pelaksanaan program siaran lokal dalam implementasi sistem stasiun jaringan.  Agenda evaluasi tahunan, menurut Agung, menjadi program rutin setiap tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Komisi I DPR RI dalam memantau secara berkala kinerja lembaga penyiaran khususnya televisi swasta yang bersiaran berjaringan.  Evaluasi juga sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. 

Untuk evaluasi atas program siaran lokal sebagai implementasi dari SSJ, Mohammad Reza selaku Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) menyatakan bahwa Kompas TV sudah memenuhi hampir seluruh aspek dari penilaian evaluasi, yakni alokasi 10% dari waktu siaran selama satu hari, alokasi jam tayang produktif, produksi lokal dan bahasa. Adapun untuk kategori program lokal yang disiarkan Kompas TV di 24 provinsi yang menjadi anak jaringan didominasi program religi, feature, berita dan talkshow. 

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia ikut menyampaikan pesan terkait informasi kebencanaan yang kerap tampil dengan durasi yang panjang di beberapa televisi berita. Menurut Irsal, dengan kondisi alam Indonesia yang memiliki ancaman kebencanaan besar, seharusnya tampilan informasi kebencanaan pada televisi dengan format siaran berita lebih mengutamakan sisi kemanusiaan. Dikatakan Irsal, selama sepuluh tahun ini televisi Indonesia punya progress yang cukup baik dalam memberitakan bencana di televisi. Dia berharap, kualitas pemberitaan di televisi soal bencana ini dapat naik kelas. “Kedepankan sisi kemanusiaan ketimbang informasi yang cepat tapi tingkat keshahihannya rendah,” ujarnya. 

Dia juga menyoroti beberapa televisi yang menyiarkan program berita dengan update berkala. Kadang menuntut reporter di lapangan memberikan informasi lebih banyak sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan aneh. Kalau di negara lain, ujar Irsal, tayangan informasi bencana tidak menampilkan korban secara berlebihan serta menghindari pertanyaan sepele yang mengeksploitasi kesedihan. 

Selain melakukan evaluasi, KPI juga menyampaikan apresiasi pada Kompas TV atas program peduli perempuan dan program peduli disabilitas yang menyabet penghargaan dalam Anugerah KPI 2020. Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Nuning Rodiyah, kualitas program peduli perempuan yang disajikan Kompas TV jauh di atas televisi yang lain. “Program ini lebih bicara soal empowerment perempuan,” ujar Nuning.  Selain itu, Nuning juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kompas TV pada program literasi media. Menurutnya, literasi ini adalah instrumen KPI dalam intervensi pergeseran selera penonton. Harapannya tentu saja berujung pada berpindahnya kepemirsaan pada program siaran yang berkualitas. 

Pihak Kompas TV yang hadir dalam evaluasi tersebut adalah Andy Budiman selaku Direktur, dan jajaran Kompas TV lainnya seperti Muhammad Riyanto dan Deddy Risnanto. Dalam kesempatan tersebut Andy menegaskan pula komitmen Kompas TV dalam usaha bersama menanggulangi pandemi Covid19. Termasuk dengan menjaga redaksi dari narasi yang kontraproduktif untuk mengajak masyarakat ikut disiplin pada protokol Kesehatan. Terkait program siaran lokal, Deddy Risnandi menyampaikan beberapa usulan untuk terobosan kebijakan yang dapat dilakukan oleh KPI.