Umum

Detail
Dilihat: 7433

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, berfoto bersama dengan Menteri Negara Senior bidang Kesehatan dan Komunikasi dan Informasi Republik Singapura, Chee Hong Tat, dan Duta Besar (Dubes) Republik Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, usai pertemuan di Hotel Mandarin Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, melakukan pertemuan informal dengan Menteri Negara Senior bidang Kesehatan dan Komunikasi dan Informasi Republik Singapura, Chee Hong Tat, dan Duta Besar (Dubes) Republik Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, di Hotel Mandarin Jakarta, Selasa (10/4/2018). Pertemuan di sela-sela sarapan pagi ini membahas berbagai isu seputar dunia penyiaran di kedua negara.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan itu mengenai regulasi penyiaran politik. Dia mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya (Indonesia) akan menyelenggarakan Pemilukada di 171 daerah.

“Kami sudah membentuk gugus tugas dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Pers, untuk pengaturan kampanye, iklan dan tayangan politik selama Pemilukada 2018 di lembaga penyiaran,” jelasnya.

Menanggapi itu, Menteri Negara Senior bidang Kesehatan dan Komunikasi dan Informasi Republik Singapura, Chee Hong Tat mengatakan, pemerintah Singapura juga mengatur porsi iklan kampanye dan penampilan setiap calon dalam Pemilu, baik partai maupun individual. Upaya tersebut bertujuan agar terwujudnya keadilan bagi semua peserta.

“Calon yang memiliki modal kuat tidak mengalahkan yang lemah,” katanya dikutip kpi.go.id dari keterangan yang diperoleh Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono.

Namun, kata Chee Hong Tat, pihaknya tidak mengalami kesulitan berarti untuk mengatur hal itu karena Singapura relatif tidak memiliki wilayah seluas Indonesia. “Karena itu, kami lebih mudah untuk menghandlenya,” katanya.

Chee Hong Tat mengatakan, Singapura tengah mengupayakan perubahan terhadap Undang-undang Penyiaran mereka yang dinilai perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perubahan aturan ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan Indonesia. “Kami memisahkan antara teknologi dan infrastruktur  dengan konten. Kira-kira bobotnya lima puluh lima puluh,” tambahnya.

Sementara itu, Dubes Anil Kumar Nayar mengharapkan KPI dapat diperkuat kewenangannya untuk mengatur penyiaran khususnya menyangkut siaran Pemilu. Merujuk pada pengalaman Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2014 lalu, media televisi menjadi terbelah dua. “Semoga KPI memiliki perangkat hukum yang lebih kuat untuk bisa mengatur penyiaran Pemilu yang lebih berkualitas,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan dinamis tersebut turut membahas lembaga penyiaran berlangganan, teknologi telekomunikasi  dan “new media”, OTT (over the top television), serta maraknya media online. ***

Detail
Dilihat: 12818

 

Jakarta – Radio menjadi salah satu sumber utama informasi yang penting bagi masyarakat. Bahkan dalam sejarahnya sebelum munculnya televisi, radio memiliki jasa besar sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Dewi Setyarini, pada saat memberikan sambutan acara pembukaan Kongres III ARSSLI (Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia) di Sentral Hotel Jakarta, Senin (09/04/2018).

Di depan peserta kongres, Dewi menceritakan sejarah awal berdirinya radio milik anak bangsa dimulai dari lahirnya radio SRV (Solosche Radio Vereniging) 1 April 1933 atau 85 tahun silam di Solo. Menurutnya, kelahiran SRV menjadi tonggak awal dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mandiri dan lepas dari penjajah.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, Dewi mengharap insan radio menjaga eksistensi media ini sampai kapanpun. Menurutnya, pendengar radio memiliki khalayaknya sendiri sehingga media ini tidak akan ditinggalkan masyarakat.

“Meskipun perubahan teknologi dan komunikasi serta media baru terjadi, radio tidak akan ditinggalkan masyarakat. Untuk itu tetap penting untuk mengorganisir komunitas radio agar eksistensi radio tetap terjaga,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Dewi meminta insan radio untuk mengawal proses perubahan UU Penyiaran dengan harapan perubahannya dapat memajukan radio di Indonesia. “Kita juga sedang menunggu Kepres Hari Penyiaran Nasional yang saat ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Ini juga harus diadvokasi bersama karena hal itu sebagai wujud perhatian serius pemerintah atas eksistensi penyiaran termasuk radio di Indonesia,” paparnya. ***

Detail
Dilihat: 19499

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kembali membuka pendaftaran Bimbingan Teknis SDM penyiaran atau Sekolah P3SPS.

Sekolah P3SPS Angkatan XXVIII akan dilaksanakan pada 17-19 April 2018, bertempat di Kantor KPI Pusat jalan Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Pendaftaran peserta diterima paling lambat tanggal 12 April 2018, Pukul 24.00 WIB di bit.ly/angkatan28
 
Selama kegiatan berlangsung KPI Pusat menyediakan, seminar kit, konsumsi, dan sertifikat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
 
Ketentuan lain:

Pendaftar yang diterima untuk mengikuti Sekolah P3SPS secara mutlak ditentukan KPI Pusat. Calon peserta yang diterima, akan diumumkan melalui website KPI. Dikarenakan terbatasnya kuota, maka nama pendaftar yang belum masuk angkatan XXVIII akan diprioritaskan pada angkatan berikutnya.

Detail
Dilihat: 71358

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan memberi sanksi teguran tertulis untuk program siaran “Brownis Tonight” di Trans TV karena menampilkan muatan yang membahas isu transgender. Hal itu ditegaskan Koordinator bidang Isi Siaran yang juga Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, kepada kpi.go.id, Senin (9/4/2018).

Hardly mengatakan, berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil analisis pihaknya, ditemukan muatan yang membahas isu transgender dalam program siaran “Brownis Tonight” yang ditayangkan Trans TV pada 28 Maret 2018 pukul 19.00 WIB dan 29 Maret 2018 pukul 18.52 WIB. 

Menurut Hardly, pembahasan isu transgender atau juga LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam program siaran telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Jenis pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan anak, dan perlindungan kepada orang dengan identitas gender tertentu. 

Pasal yang dilanggar yakni Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 15 Ayat (1) huruf b Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), serta Pasal 17 Ayat (2) huruf b Standar Program Siaran (SPS). 

“Aturan dalam P3 & SPS itu sudah jelas, baik tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan dan kesopanan, ataupun tentang perlindungan anak dan remaja yang melarang adanya muatan yang mendorong anak dan remaja belajar tentang perilaku tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku tersebut. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis,” kata Hardly. 

Hardly mengingatkan seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk tidak memberi ruang promosi LGBT melalui program siaran apapun. ***

Detail
Dilihat: 6104

 

Pangkalpinang -- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menjadi tuan rumah Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-86 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2019. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Babel, Rusdiar, usai mengikuti Rakornas KPI 2018 di Palu, beberapa waktu lalu.

Keseriusan Provinsi Kepulauan Babel atau Negeri Serumpun Sebalai menjadi tuan rumah Harsiarnas dan Rakornas 2019 ditandai dengan hadirnya Wakil Gubernur Prov, Kep. Babel, Abdul Fatah, pada Peringatan Harsiarnas ke-85 di Palu, 1 April 2018.

“Banyak keuntungan didapat jika kita menjadi tuan rumah. Kesempatan itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan potensi objek wisata," tutur Rusdiar.

Diperkirakan sekitar 500 peserta dari luar Bangka Belitung, baik dari unsur pemerintah pusat, KPI, KPID serta lembaga penyiaran serta tamu undangan menghadiri acara Rakornas dan Harsiarnas.

Untuk itu, Rusdiar berharap pihak eksekutif maupun legislatif serta stakeholder lainnya memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Sehingga Bangka Belitung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat daerah lain.

"Babel siap jadi tuan rumah Rakornas dan peringatan Harsiarnas 2019 mendatang. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan KPI pusat agar ditunjuk menjadi tuan rumah," ungkapnya di sela-sela acara puncak Peringatan Harsiarnas 2018.

Selain melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, tegas Rusdiar, sebagai bentuk keseriusan Babel menjadi tuan rumah yakni, hadirnya Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah pada peringatan Harsiarnas 2018, di Mercure Hotel Palu, Minggu (1/4/2018).

"Dana Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas berasal dari APBN. Pihak Bangka Belitung hanya menyiapkan jamuan tamu dan transportasi," jelasnya.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, menyambut baik rencana Babel ingin menjadi tuan rumah Rakornas KPI dan Harsiarnas 2019 mendatang.

"Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan dukungan. Hal ini sangat positif bagi Bangka Belitung," tukas Abdul Fatah. Red dari berbagai sumber

  1. KPI Apresiasi Peran ARSSLI Menjaga Keberagamaan Konten Lokal
  2. Sandiaga Uno Dukung DKI Jakarta Jadi Tuan Rumah Rakornas KPI 2019
  3. Pertemuan KPI Pusat dan Kemhan Bahas Peningkatan Akses Media Siaran di Wilayah Perbatasan
  4. Penutupan Rakornas KPI 2018: Lima Provinsi Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Harsiarnas ke-86 dan Rakornas KPI 2019

Halaman 392 dari 684

Hak Cipta © 2025 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.