Umum

Detail
Dilihat: 38

 

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah,, mengapresiasi langkah Garuda TV menggelar Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pertama di 2025. Kegiatan ini bahkan mendahului pelaksanaan serupa yang direncanakan KPI Pusat. 

“Ini menunjukkan adanya kemauan dan semangat dari teman-teman Garuda TV untuk terus meningkatkan kualitas program siarannya,” ujar Ubaidillah saat memberikan sambutan di pembukaan Sekolah P3SPS di Garuda TV, Jakarta, Kamis (17/1/2025).

Ia memandang, sebagai salah satu pendatang baru di industri penyiaran, Garuda TV diharapkan memberikan warna baru dalam dunia penyiaran Indonesia. Ubaidillah optimis, kehadiran Garuda TV bisa menjadi penentu opini publik yang konstruktif. 

“Berangkat dari asumsi ini, KPI berharap Garuda TV dapat menghadirkan program siaran berkualitas yang sesuai dengan regulasi penyiaran dan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga edukasi,” lanjutnya.

Ubaidillah juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penyiaran. Ia menyebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan luhur, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter individu yang beriman dan bertaqwa. 

“Tanggung jawab ini harus diwujudkan bersama-sama oleh pemerintah, KPI sebagai lembaga independen pengawas penyiaran, lembaga penyiaran, dan masyarakat,” tambahnya.

Menjawab tantangan disrupsi media

Di tengah tantangan disrupsi media saat ini, ekosistem penyiaran Indonesia menghadapi tekanan dari derasnya arus informasi yang menyebabkan persaingan bisnis jadi tidak merata. Ubaidillah mengingatkan bahwa keadilan pengawasan merupakan isu yang perlu terus diperhatikan. "Ada entitas yang diawasi, ada yang tidak, meskipun keduanya sama-sama bergerak di ruang informasi," jelasnya.

Dalam konteks ini, Sekolah P3SPS menjadi salah satu upaya penting untuk menginternalisasi nilai-nilai penyiaran yang sehat. Ubaidillah berharap kegiatan ini dapat menjadi landasan menuju terciptanya ruang informasi digital Indonesia yang sehat dan mendukung iklim positif bagi dunia penyiaran.

KPI berharap sekolah P3SPS yang diadakan Garuda TV dapat menjadi teladan bagi lembaga penyiaran lainnya. Dengan langkah-langkah seperti ini, dunia penyiaran Indonesia diharapkan mampu menghadirkan program-program yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi antara KPI dan lembaga penyiaran dalam mewujudkan tujuan bersama: penyiaran yang berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada KPI Pusat atas dukungannya dalam pelaksanaan Sekolah P3SPS. Kegiatan yang diselenggarakan di Garuda TV ini dinilai sebagai langkah fundamental dalam meningkatkan kualitas produksi konten siaran.

Fahmi mengungkapkan bahwa program ini sangat penting bagi lembaga penyiaran seperti Garuda TV. “Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan utama dan fundamental bagi kami dalam memproduksi konten siaran yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fahmi berharap pihaknya dapat memperoleh wawasan terbaru mengenai regulasi penyiaran. Ia menekankan bahwa industri kreatif, termasuk penyiaran, tidak bisa bergerak tanpa mengikuti aturan yang ada. 

“Sebagai pelaku industri kreatif, kami memahami pentingnya menciptakan karya penyiaran yang sesuai dengan regulasi. Hal ini menjadi pedoman agar karya yang kami hasilkan tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab,” tambahnya.

Ia menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti Sekolah P3SPS dapat menjadi agenda rutin antara Garuda TV dan KPI Pusat. Ia percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Garuda TV tetapi juga bagi dunia penyiaran Indonesia secara umum.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian dari program berkelanjutan yang memberikan nilai tambah, baik dalam hal pemahaman regulasi maupun dalam meningkatkan kualitas siaran. Dengan demikian, kami dapat terus berkontribusi dalam menciptakan program-program yang edukatif, menghibur, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya. Syahrullah

 

Detail
Dilihat: 56

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan DPRD Provinsi Riau, di Kantor KPI Pusat, Selasa (14/1/2025). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait persiapan seleksi Komisioner KPID Riau periode 2025-2028. 

Rombongan DPRD dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Ali Rahmad Harahap. Dalam kesempatan itu, dia menanyakan perihal ada tidaknya perbaruan tentang dasar regulasi yang digunakan untuk seleksi komisioner, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. 

“Untuk seleksi komisioner, PKPI Nomor 01/PKPI/07/2014 (tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia) sudah diganti dengan PKPI Nomor 1 Tahun 2024 (tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia),” jawab Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. 

Dia menambahkan bahwa dasar regulasi yang baru sudah dipedomani pada seleksi komisioner tahun lalu oleh beberapa KPID.

Anggota KPI Pusat, I Made Sunarsa menambahkan, untuk unsur tim seleksi hampir sama yaitu masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan KPID. Terkait komisioner eksisting, ia menilai bahwa mereka memiliki kemampuan dan kinerja yang baik, bahkan Riau menjadi rintisan kegiatan Radio Academy. 

Sementara itu, Anggota KPI Pusat Mimah Susanti, menekankan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam komposisi KPID Riau periode berikutnya. Anggita/Foto: Agung R

 

 

 

 

Detail
Dilihat: 441

 

Jakarta -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah mengajak lembaga penyiaran televisi dan radio lebih masif mengedukasi publik tentang isu-isu kebencanaan. Ajakan ini disampaikan mengingat 20 tahun silam, Indonesia - tepatnya di Aceh- terjadi bencana yang sangat besar dan merugikan. 

“Hari ini tepat 20 tahun tsunami Aceh. Salah satu bencana yang sangat banyak menelan korban dan menyebabkan kerusakan. Tentu kita tidak menginginkan ini kembali terjadi lagi, maka diperlukan upaya edukasi dari televisi dan radio terkait kebencanaan,” katanya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Tidak hanya itu, Ubaidillah juga melihat beragam bencana terus terjadi di beberapa daerah seperti di Sukabumi, Cianjur, dan Pandeglang. “Belakangan juga terjadi longsor dan banjir, pergerakan tanah. Sebagai wilayah yang rawan bencana, saya yakin kebutuhan masyarakat akan informasi salah satunya adalah terkait kebencanaan,” lanjutnya. 

Melalui edukasi kebencanaan, Ubaidillah berharap kerusakan dan kerugian yang menimpa warga terdampak bisa diminimalisir, utamanya korban nyawa. Terlebih, lanjutnya, masyarakat bisa menjadi tangguh bencana.

“Saat edukasi kebencanaan dilakukan, masyarakat akan mengetahui hal apa yang perlu dilakukan saat bencana tiba. Mitigasi dan penanggulangan bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri,” tambahnya.

Ubaidillah juga berharap agar isu-isu kebencanaan ditayangkan melalui program-program yang minat penontonnya banyak dan waktu primetime oleh lembaga penyiaran. “Salah satunya, agar informasi mengenai edukasi kebencanaan ini bisa disisipkan di program-program yang bagus, yang penontonnya banyak, juga bisa di saat-saat waktu primetime,” pungkasnya. Memet

Detail
Dilihat: 172

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan Anggota DPRD dan KPID Jawa Barat (Jabar) periode baru di Kantor KPI Pusat (08/01/2025). Kunjungan ini dalam rangka mendiskusikan perkembangan terkait regulasi penyiaran terbaru.

Dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan apresiasinya kepada KPID yang sudah secara aktif menyampaikan temuan terkait penyiaran di Jawa Barat. Terkait Undang-Undang (UU) Penyiaran, dia menyatakan, sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR. “Terkait revisi UU Penyiaran, pemerintah menyatakan melanjutkan revisi, jadi tidak memulai dari awal. Kami menunggu arahan lebih lanjut dari Komisi I,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, menyatakan perlunya partisipasi DPRD dalam bidang penyiaran karena memang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Dirinya juga mengapresiasi keberhasilan Jabar menuntaskan tahapan seleksi komisioner hingga tahap pelantikan yang menandakan perhatian dari Komisi I DPRD terhadap penyiaran. 

“Tugas berat menanti teman-teman KPID Jawa Barat, mengingat jumlah lembaga penyiaran yang sangat banyak. Apalagi isu nasional saat ini dari Prabowo adalah tentang kebangsaan, persatuan, maka ada tantangan tersendiri.”

Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, mendukung apa yang disampaikan Tulus Santoso. Dia menyebut Jawa Barat memiliki beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan. Antara lain, banyaknya jumlah lembaga penyiaran sebanyak 500 dari 3.000 lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, keluasan wilayah, dan adanya daerah blankspot sehingga tidak bisa menerima siaran lembaga penyiaran.

Dia menambahkan jika di pagi hari itu, dalam diskusinya bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, juga membahas tentang rating Nielsen, kemunculan lembaga penyiaran baru, serta respon lembaga penyiaran terhadap permintaan Prabowo agar lembaga penyiaran menayangkan dan atau memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

Dalam konteks penyiaran, Rahmat Hidayat membenarkan jika kondisi Jawa Barat lebih berat dibanding daerah lain. Dia memahami kebijakan terkait kearifan lokal, serta banyaknya jumlah pesantren yang mencapai 28% dari jumlah nasional yang menjadi potensi untuk bekerjasama dengan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat terkait penyiaran keagamaan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya mendorong penyiaran menjadi lebih kreatif, inovatif, dan antisipatif terhadap perkembangan media hari ini dan di masa yang akan datang. 

Beberapa hal yang juga disampaikan sejumlah Anggota Komisi I DPRD Jabar terkait, kekhawatiran atas ketiadaan regulasi yang mengatur media sosial, serta keberadaan pedoman umum atau kebijakan khusus terkait yang harus dilakukan untuk mendukung penyiaran. Mereka berharap KPI Pusat dan KPID Jawa Barat bisa bersinergi. “Komisi I Insyallah konsisten. Ke depan jika kerja sama dengan KPI Pusat berjalan baik, kita akan concern untuk mendorong kegiatan KPID,” janji salah satu Anggota Komisi I.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, mendukung revisi UU Penyiaran karena adanya dukungan masyarakat terhadap penyiaran berkeadilan yang bertujuan melindungi masyarakat Jawa Barat dan industri penyiaran. Dirinya juga menekankan tentang adanya area blankspot yang membuat pihaknya melakukan advokasi ke stakeholder untuk membuat pemancar portable. Terkait siaran keagamaan, ia menyatakan sudah melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan beberapa organisasi keagamaan. 

“Kita sepakat ingin satu visi dan misi yang terbaik untuk bangsa, ke depan harus ada terobosan terkait bagaimana kita mengamini kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mereka (masyarakat) mencintai dan membanggakan negara sendiri. Ini juga tugas KPI, jangan sampai anak muda dijejali hal yang menjauhkan dari bela negara,” pungkas salah satu Anggota Komisi I mengakhiri kunjungan. Anggita

 

 

Detail
Dilihat: 580

 

Jakarta - Penyiaran memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat luas, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk “Crisis Communication in the Post Truth Era” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Univeritas Pancasila, Jakarta (24/12/2024).

Ubaid menegaskan fungsi media penyiaran sebagai pusat informasi akan dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan dan situasi darurat. Salah satu contoh nyata adalah saat terjadi bencana di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. “Pada momen tersebut, radio menjadi andalan utama masyarakat untuk memperoleh informasi akurat terkait penanggulangan dan penanganan bencana,” katanya. 

Ketika bencana melanda, diceritakan Ubaidillah, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya menjadi sangat vital. Salah satunya radio, dengan jangkauan luas dan teknologi yang efisien, media ini menjadi medium yang paling efektif untuk menyampaikan informasi darurat, seperti lokasi pengungsian, jadwal distribusi bantuan, hingga imbauan pemerintah dan pihak berwenang. 

“Di Palu, media lokal bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat yang terdampak,” ungkap Ketua KPI Pusat.

Di samping itu, lanjut Ubadilillah, selain sebagai sarana informasi dan edukasi, media penyiaran juga memiliki peran dalam membangun semangat kebangsaan. Hal ini terlihat dari konsistensi penyiaran dalam menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pagi. Inisiatif ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap negara, tetapi juga dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air pada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Keberhasilan penyiaran dalam menjalankan fungsi komunikasi krisis tidak lepas dari dukungan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Political will berupa regulasi yang jelas dan implementasinya menjadi fondasi penting. Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, memastikan bahwa penyiaran dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku,” tutupnya. 

Sebelumnya kegiatan ini diawali dengan penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Universita Pancasila yang diwakili langsung Rektor Univeritas Pancasila, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Syahrullah

 

  1. Perkuat Pemahaman Aturan Penyiaran, KPI Gelar Bimtek P3SPS di BTV 
  2. Ketua KPI Minta TV dan Radio Masifkan Siaran Lagu Indonesia Raya Tiap Pagi
  3. Harmonisasi RPKPI Sanksi Denda dan Asta Cita
  4. KPI Ajak Perempuan di Sulteng Jadi Agen Perubahan dan Advokasi

Halaman 1 dari 684

Hak Cipta © 2025 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.