Umum

Detail

Ditayangkan: 27 Mei 2013

Dilihat: 10843

Medan (25/5): - Persaingan global yang menjadi tantangan besar bangsa ini untuk berkompetisi dengan bangsa lain, menuntut kesiapan semua elemen masyarakat, pemerintah dan industri untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan di negerinya sendiri. Hal tersebut disampaikan Azimah Subagijo, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan dalam acara Dialog Publik KPI Pusat di Medan (24/5).

Dunia penyiaran, menurut Azimah, memiliki kontribusi yang besar untuk menjadikan produksi dalam negeri sebagai produk yang membanggakan bagi masyarakatnya. Hal tersebut dapat diakomodir lewat mengoptimalkan kehadiran Keberadaan muatan lokal dalam program siaran yang sudah diperintahkan Undang-Undang. Untuk itu, ujar Azimah, butuh kemauan kuat dari industri penyiaran dalam menjadikan kehadiran muatan lokal di penyiaran itu lebih optimal.

Azimah membandingkan kebijakan negara lain dalam memajukan produk dalam negerinya sendiri. Jepang, Cina, Korea dan Amerika, punya strategi unik untuk menjadikan budaya dan produk dalam negeri mereka mendunia. Bahkan, ujar Azimah, bangsa Indonesia pun menjadi konsumen dari produk-produk luar negeri yang mendunia tersebut. Padahal, sebenarnya Indonesia sendiri sangat kaya akan khazanah budaya lokal yang tak kalah menarik. Namun bisa jadi, karena lembaga penyiaran kurang optimal dalam menghadirkan kearifan lokal tersebut ke ruang siar masyarakat, maka budaya itu pun menjadi asing bagi masyarakatnya sendiri.

Azimah juga menyoroti adanya klaim dari bangsa lain terhadap budaya asli Indonesia. Menurutnya, boleh jadi karena lembaga penyiaran tidak rajin mengetengahkan budaya-budaya Indonesia lewat program-programnya. Sehingga, masyarakat menjadi lebih akrab dengan budaya asing seperti K-Pop, gangnam style dari Korea ketimbang tari-tari tradisional nusantara. Padahal, dengan belasan ribu pulau yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini, harusnya menjadi inspirasi berharga bagi industri penyiaran dalam menjalankan amanah undang-undang penyiaran tentang muatan lokal.

Dalam dialog tersebut juga menghadirkan anggota Komisi I DPR RI Meutiya Hafid, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung, Sejarawan Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari dan Komisioner KPI Pusat Idy Muzayyad. Menurut Ichwan Azhari, begitu banyak kekhasan daerah di Indonesia yang luput dari siaran lembaga penyiaran. Yang terjadi saat ini, ujar Ichwan, justru lewat lembaga penyiaranlah, muncul keseragaman yang tidak menunjukkan keragaman budaya.  Sementara itu, Dirjen IKP Kemenkominfo, Freddy Tulung, menyampaikan tantangan globalisasi yang hadir melalui internet. Di hadapan peserta yang terdiri atas organisasi social kemasyarakatan dan kepemudaan, Freddy memaparkan kondisi riil cakupan pornografi melalui internet yang mengancam jati diri bangsa.

Detail

Ditayangkan: 24 Mei 2013

Dilihat: 18751

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan surat peringatan kepada 11 stasiun televisi (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, PT Cipta TPI, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan TVRI) perihal iklan “GG Mild versi Break The Limit” dan “Softener So Klin Twilight Sensation” yang tayang disejumlah stasiun televisi.

Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis terhadap iklan “GG Mild versi Break The Limit”, KPI Pusat menilai bahwa iklan tersebut tidak memperhatikan ketentuan tentang siaran iklan untuk produk rokok. Dalam siaran iklan tersebut ditampilkan peringatan untuk konsumen yang setelah dihitung ternyata kurang dari 3 (tiga) detik.

Dalam iklan “Softener So Klin Twilight Sensation” yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi di atas, KPI Pusat menilai iklan tersebut tidak memperhatikan peraturan tentang siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan tentang perlindungan kepada anak dan remaja, serta norma kesopanan. Pada siaran iklan itu, kamera  menyorot secara close up tubuh bagian paha dan beberapa kali kamera menyorot secara medium shot tubuh bagian dada talent wanita.
 
Terkait tayangan iklan “Softner So Klin Twilight Sensation”, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menyatakan, pihaknya hanya memutuskan memberi peringatan tertulis dengan tujuan agar stasiun TV yang sudah menayangkan iklan itu segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan dalam siaran iklan sebagaimana tertera di atas. Adapun stasiun televisi yang tidak atau belum menayangkan siaran iklan tersebut, peringatan ini bertujuan

Peringatan yang sama juga diputuskan KPI Pusat terhadap iklan “GG Mild versi Break The Limit”. Peringatan ini bertujuan agar setiap stasiun TV yang sudah menayangkan segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing untuk menambahkan durasi peringatan konsumen dengan panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) detik pada siaran iklan tersebut.

Dalam dua surat peringatan itu, KPI Pusat meminta kepada semua stasiun televisi untuk menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

KPI mengingatkan akan terus melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. “Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, kami akan memberikan sanksi administratif,” tegas Ezki Suyanto. Red

Detail

Ditayangkan: 25 Mei 2013

Dilihat: 31862

Jakarta – Stasiun Global TV penuhi undangan KPI Pusat guna mengklarifikasi dua program acaranya terkait persoalan Eyang Subur, Jumat, 24 Mei 2013 di kantor KPI Pusat. Dalam klarifikasi tersebut Global TV diwakili Wakil Pemimpin Redaksi, Yadi Hendriana dan staf. Hadir dari KPI Pusat, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto dan Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah.

Diawal pertemuan, Ezki dan Nina menyampaikan maksud dari pertemuan tersebut. Menurut mereka berdua, dua tayangan yang disiarkan Global TV tidak sesuai dengan kebutuhan informasi di masyarakat. “Relevansinya tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan tayangan ini banyak di adukan publik,” tambah Nina.

Sementara itu, Yadi mengatakan tidak ada maksud dari pihaknya menayangkan dan masuk dalam persoalan yang dimasalahkan. “Kami minta maaf,” katanya. Menurut Yadi, masukan-masukan yang disampaikan KPI dan publik akan menjadi catatan pihaknya untuk berubah.

Klarifikasi yang disampaikan Global TV akan dibawa ke rapat pleno KPI Pusat. Keputusan mengenai dua tayangan tersebut akan diputus pleno. Red

Detail

Ditayangkan: 24 Mei 2013

Dilihat: 34504

Jakarta – KPI Pusat memberi teguran pertama pada program “Ceriwis Pagi Manis” di Trans TV akibat tayangan diprogram tersebut pada tanggal 5 Mei 2013 mulai pukul 09.00 WIB. Dalam tayangan tersebut, KPI menangkap adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS KPI tahun 2012.

Pelanggaran yang dilakukan program adalah menampilkan dan menjadikan kehidupan pribadi (privasi) keluarga Eyang Subur sebagai konsumsi publik dengan di antaranya menampilkan 7 (tujuh) istri Eyang Subur. Dalam program tersebut juga ditampilkan muatan yang mengesankan pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap hak privasi, nilai-nilai agama, perlindungan anak dan remaja, dan penggolongan program siaran.

Demikian dijelaskan dalam surat teguran KPI Pusat yang ditujukan pada Dirut Trans TV, Atiek Nur Wahyuni, Jumat, 24 Mei 2013.

Sebelumnya, KPI Pusat telah menerima surat No. U-176/MUI/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal Laporan Tayangan yang Bertentangan dengan Norma Agama & Hukum (surat terlampir). Surat ini pada intinya melaporkan tentang beberapa tayangan yang menampilkan 7 (tujuh) istri Eyang Subur yang digambarkan penuh kemesraan dan menimbulkan kesan pembenaran terhadap tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto mengatakan, tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 7, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. “Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis,” katanya di kantor KPI Pusat.

Dalam kesempatan itu, Ezki mengatakan, KPI Pusat meminta Trans TV untuk menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Red