Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 24 Mei 2023

Dilihat: 3695

Jakarta - Pelanggaran atas prinsip jurnalistik mendominasi sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepanjang tahun 2022. Pelanggaran lain yang juga dominan adalah pada prinsip perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Dalam evaluasi tahunan 2022 yang digelar KPI untuk PT Visi Citra Mulia atau yang dikenal dengan sebutan iNews (23/5), Koordinator Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa mengatakan perbaikan atas kualitas pemberitaan di televisi menjadi sebuah keharusan. 

“Sudah menjadi kewajiban KPI untuk ikut melakukan perbaikan atas kualitas berita yang saat ini mendapat sanksi terbanyak.”ujarnya. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai hak dasar yang harus dipenuhi.

Pada evaluasi tersebut, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengungkap, sanksi yang diperoleh iNews di tahun 2022 mencapai empat teguran tertulis. Selain pelanggaran pada prinsip siaran jurnalistik, sanksi dijatuhkan KPI pada iNews atas pelanggaran penggolongan program siaran, prinsip perlindungan anak dan pelarangan dan pembatasan seksualitas. Menurut Tulus, meskipun jumlah sanksi menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai lima sanksi, dirinya berharap iNews dapat melakukan perbaikan agar sanksi dapat diminimalkan. Sedangkan untuk penghargaan, tahun ini iNews mendapatkan dua penghargaan dan empat nominasi. 

Evaluasi tahunan juga dilakukan atas kinerja program siaran lokal sebagai implementasi dari sistem stasiun berjaringan (SSJ). Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) M Hasrul Hasan mengungkap masih ada beberapa aspek program lokal yang belum dipenuhi iNews TV. Diantaranya aspek bahasa daerah, alokasi sepuluh person dari seluruh waktu siar satu hari, dan aspek produksi lokal. Hasrul berharap, seluruh aspek dalam program siaran lokal ini dapat dipenuhi oleh iNews, mengingat SSJ ini adalah kepentingan dari masyarakat di daerah. Selain itu, SSJ juga menjadi usaha mewujudkan keberagaman konten penyiaran. 

Sebagai televisi dengan format siaran berita, iNews diharapkan memperhatikan kualitas dalam siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar pada tahun 2024. Yaitu dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, asas adil dan proporsional, tidak memihak salah satu kontestan pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. KPI akan memperhatikan betul keberimbangan dan netralitas siaran baik untuk program berita ataupun program lainnya. Dalam catatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IPKSTV) yang disampaikan Amin Shabana selaku anggota KPI Bidang Kelembagaan, ada keresahan publik atas kualitas pemberitaan dari televisi MNC Group, termasuk iNews. Menurut Amin, masyarakat menilai masih ada permasalahan di aspek keadilan, keberimbangan dan ketidakberpihakan yang sangat kental.

Momentum evaluasi tahunan untuk iNews ini dihadiri langsung oleh Syafril Nasution selaku  Corporate Secretary Director MNC Group. Hadir pula M. Choiril Alam (Programming & Production Director Non News iNews), Arief Wicaksono Ardi (Dept Head Library Operation iNews), Agus Leonardo (Dept. Head Planning & Scheduling iNews), Aiman Adi Witjaksono (Wakil Pemimpin Redaksi) dan Miranti Puspitadewi (News Production Manager). Menanggapi evaluasi dari KPI ini, Choirul Alam menyampaikan pihaknya tetap berkreativitas dalam koridor yang sudah ditetapkan regulasi. Namun harapannya, aturan yang ada jangan sampai membatasi kreativitas. Meski dirinya juga paham antara regulasi dan kreativitas bukan sesuatu yang patut dikontradiksikan. “Yang jelas, visinya sama yakni menghadirkan tayangan yang menarik tapi juga tetap dalam aturan. Jadi kalau ada satu dua yang slip, itu bukan sebuah kesengajaan,” ujar Choirul. 

Sementara itu, Aiman Wicaksono ikut menanggapi evaluasi dari KPI. “Secara etik dan moral, kami terus menjaga dan berkomitmen penuh,” ujar Aiman. Namun kadang berita yang sering disiarkan langsung, mungkin ada beberapa yang salah tapi setiap waktu kami berusaha memperbaiki kesalahan, tambahnya. 

Sementara itu, masih dari iNews Ahmad AlHafiz selaku Corporate Secretary mengemukakan pendapat tentang indeks kualitas siaran televisi. Dirinya berharap ada diskusi lebih jauh terkait indeks kualitas ini agar dapat disesuaikan dengan kepentingan pemangku penyiaran juga. Di samping itu, Hafiz juga berharap Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dapat dilaksanakan dengan durasi yang lebih banyak. “Kami merasakan betul, selesai mengikuti sekolah P3SPS, teman-teman segera berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi,” ujarnya. Harapannya Sekolah P3 & SPS juga dapat diikuti oleh rumah-rumah produksi.

Terkait Pemilu 2024, jika Gugus Tugas Pemilu sudah dibentuk, lembaga penyiaran dapat diinformasikan regulasi terbaru yang disepakati. “Ini penting untuk kami, untuk menyiapkan program siaran yang sesuai degan peraturan perundang-undangan,”tambahnya. 

Menanggapi pihak iNews, Tulus menilai, dirinya tidak melihat aturan yang ada sampai membelenggu. “Saya melihat penerapan P3 & SPS ini banyak dicari titik temunya antara regulasi dan industri yang penuh kreativitas itu,” ujarnya. Di era orde baru, aturan membelenggu namun kreativitas tak dapat dihalangi dengan aturan seketat apapun. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 23 Mei 2023

Dilihat: 2922

Jakarta - Dalam evaluasi tahunan 2022 untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi berjaringan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas sinetron dan infotainment yang masih mendominasi perolehan sanksi sepanjang tahun 2022, bersama program jurnalistik. Hal tersebut disampaikan Tulus Santoso, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, saat menyampaikan evaluasi tahunan untuk PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), (23/5). 

Tulus memaparkan di hadapan jajaran manajemen RCTI, total sanksi yang dijatuhkan KPI sepanjang 2022 dan sebaran program siarannya. Sanksi tersebut, ujar Tulus, didominasi atas pelanggaran atas prinsip jurnalistik, perlindungan kepentingan anak, penggolongan program siaran, dan penghormatan atas norma kesopanan. Untuk RCTI sendiri, ungkap Tulus, sepanjang tahun 2022 mendapatkan dua sanksi berupa teguran tertulis. Jumlah ini sama dengan sanksi yang diperoleh RCTI di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penghargaan, Tulus mengapresiasi kerja keras RCTI hingga berhasil meraih 7 penghargaan dan 11 nominasi sepanjang tahun 2020. Seharusnya, ujar Tulus, jumlah penghargaan yang didapat RCTI juga berkolerasi dengan jumlah sanksi yang didapat. Tahun lalu, RCTI hanya mendapat satu penghargaan. Peningkatan penghargaan inilah, yang menurut Tulus, harus mencerminkan kualitas program siaran di RCTI. Salah satunya dengan ikut turunnya, jumlah sanksi dibanding tahun sebelumnya.  Harapannya, di tahun 2023 ini, jumlah sanksi RCTI dapat dikurangi, ujarnya. 

Catatan lain disampaikan Amin Shabana selaku anggota KPI Pusat bidang kelembagaan yang menjadi penanggungjawab program Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Menurutnya, perbaikan atas program sinetron dan infotainment adalah sebuah keharusan. Selain memang kedua program ini masuk dalam urutan tiga besar perolehan sanksi, dalam diskusi yang dilakukan untuk IKPSTV program sinetron dan infotainment memang belum mampu mencapai angka indeks yang berkualitas. 

Menurut Amin, selain mendapat peningkatan apresiasi di tahun 2022, lembaga penyiaran di MNC Group termasuk RCTI dinilai banyak masalah dalam tayangan yang dihadirkan pada publik. Untuk program berita misalnya, masih ada permasalahan di aspek keadilan, keberimbangan dan ketidakberpihakan. Ini yang dikatakan Amin jadi berpotensi menjadi indeks pada program siaran di MNC Group termasuk RCTI menjadi bermasalah. 

Sedangkan untuk infotainment, ujar Amin, responden IKPSTV memberi nilai rendah untuk aspek eksploitasi masalah privat, provokasi, praduga tak bersalah, kepentingan publik dan juga gaya hidup hedonisme. “Hal ini dinilai sangat memprihatinkan,” ungkap Amin.

Senada dengan Amin, terkait gaya hidup hedonisme ini Tulus mengatakan, KPI sudah menengarai adanya konten hedonisme dalam muatan infotainment. Sebaiknya RCTI segera mengambil tindakan preventif dengan segera memperbaiki konten infotainment ke depan. Adapun untuk sinetron, meskipun hanya sedikit saja di bawah angka indeks berkualitas,RCTI dinilai masih kurang memperhatikan aspek perlindungan anak dan remaja.  Namun untuk program religi, harus diakui tayangan yang diproduksi sudah mencapai nilai rata-rata di atas tiga. KPI berharap, tahun ini RCTI dapat memproduksi tayangan yang lebih berkualitas agar publik merasa aman menikmati setiap produsi siaran RCTI. 

Dalam pertemuan tersebut, M Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) memaparkan kinerja RCTI dalam program siaran lokal sebagai implementasi dari sistem stasiun berjaringan (SSJ). Untuk aspek alokasi waktu sepuluh persen dari waktu siar setiap hari, penempatan siaran lokal di waktu produktif dan produksi lokal, RCTI sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk aspek bahasa, ujar Hasrul, masih harus ditingkatkan oleh RCTI karena belum memenuhi ketentuan. 

Jajaran RCTI yang hadir pada evaluasi tahunan 2022 ini adalah Dini Putri (Programming & Acquisitions Director), Adrian Surya (Planning & Scheduling Manager), dan Koento Wibisono (Local Acquisition & Development Content Manager). Selain ketiga nama di atas, Syafril Nasution selaku Corporate Secretary Director MNC Group juga berkesempatan hadir untuk mengikuti evaluasi tahunan. 

Mewakili RCTI, Dini Putri mengatakan, pihaknya siap menjalin komunikasi yang lebih baik dengan KPI dalam rangka menjaga kualitas program siaran. Dini menilai membutuhkan diskusi lebih jauh dengan KPI mengingat adanya sanksi yang dijatuhkan terkait adegan ciuman bibir. Namun secara keseluruhan, Dini menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk senantiasa menjaga konten siaran agar dapat dinikmati publik dengan rasa aman. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 23 Mei 2023

Dilihat: 2386

Jakarta - Pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak, pelarangan dan pembatasan muatan seksual dan penggolongan program siaran mendominasi sanksi yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada PT Global Informasi Bermutu atau yang dikenal dengan GTV sepanjang tahun 2022. Di tahun tersebut, GTV menerima dua buah sanksi berupa teguran tertulis. Jumlah ini lebih sedikit dari sanksi yang diterima GTV pada tahun 2021 yakni sebanyak 3 teguran tertulis. Sedangkan untuk penghargaan, di tahun ini GTV menerima apresiasi dalam Anugerah KPI untuk kategori Iklan Layanan Masyarakat. 

Data tersebut disampaikan Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam Evaluasi Tahunan 2022 untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi berjaringan GTV di kantor KPI, (23/5). Melanjutkan paparan dari Tulus, kinerja program siaran lokal sebagai implementasi dari sistem stasiun berjaringan (SSJ) disampaikan oleh M Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur Siaran (PS2P). Menurut Hasrul, dari seluruh aspek penilaian, kinerja program siaran lokal GTV sudah sesuai dengan ketentuan, baik itu alokasi sepuluh persen dari waktu siar selama satu hari, penempatan program lokal di waktu produktif. Adapun untuk kategori program siaran lokal GTV didominasi oleh program feature dan religi. Terkait program feature, Hasrul mengingatkan agar re-run atau tayang ulang siaran lokal tetap mengedepankan aktualitas, agar publik di daerah mendapatkan informasi yang terpercaya sesuai dengan kondisi terbaru.

Pada kesempatan itu disampaikan pula hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) oleh anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Amin Shabana. Secara umum Amin memaparkan dua program siaran yang masih belum mencapai nilai berkualitas berdasarkan penilaian dari responden terdiri atas akademisi dari 12 perguruan tinggi di kota besar di Indonesia. Amin mengatakan, KPI akan segera menggelar koordinasi dengan lembaga penyiaran dan juga rumah-rumah produksi untuk membahas usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas program sinetron dan infotainment. 

Amin juga mengungkap bahwa KPI juga sudah mulai meriset informasi kepemiluan. “Responden kami melihat adanya ketidakberimbangan dalam siaran berita dan iklan,” tegas Amin. Sejalan dengan Amin, Tulus juga mengingatkan bahwa dengan tibanya tahun pemilu, lembaga penyiaran harus memastikan siaran yang dihadirkan ke tengah masyarakat dapat mendukung hadirnya pemilu yang berkualitas. Hal tersebut dapat diwujudkan diantaranya dengan tetap menjaga prinsip netralitas dan keberimbangan kepada seluruh kontestan Pemilu. 

Menanggapi evaluasi dari KPI untuk GTV, Agustinus Bagus Abimanyu selaku Head of Programming GTV menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan, agar ke depan tidak perlu lagi menerima sanksi dari KPI. Abimanyu berharap, GTV dapat melakukan diskusi lebih mendalam dengan KPI terhadap ide-ide kreatif yang menjadi dasar pembuatan program siaran. Bersama Abimanyu, hadir pula Miftahoel Huda (Planning & Schedulling Dept Head GTV) dan Indri Adhazar Efendi Kaendo  (Local acquisition and Program Development Dept Head GTV). 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 23 Mei 2023

Dilihat: 3058

Jakarta - Kehadiran program siaran lokal sebagai implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ) bagi lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi berjaringan harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya agar selaras dengan amanat regulasi penyiaran. Salah satu kualitas program siaran lokal yang sangat penting untuk ditingkatkan adalah aktualitas siaran sebagai bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang terpercaya. M Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat mengingatkan lembaga penyiaran agar tayang ulang atau re-run program siaran lokal tetap memperhatikan aktualitas informasi. Hal ini disampaikan Hasrul dalam Evaluasi Tahunan 2022 untuk MNCTV yang digelar di kantor KPI Pusat, (23/5).  

Hasrul mengungkap, dirinya mendapat laporan dari beberapa daerah yang mengatakan masih ditemukan re-run siaran lokal yang tidak memenuhi kaidah aktualitas berita. Misalnya, para narasumber yang sudah pindah jabatan masih muncul dengan jabatan lamanya, ujar Hasrul. Kualitas konten lokal memang menjadi perhatian khusus bagi daerah, diantaranya Maluku yang menyampaikan aspirasi kepada KPI Pusat. 

Dalam kesempatan terpisah Hasrul mengatakan, KPID sudah berupaya menjembatani komunikasi antara lembaga penyiaran dengan para pembuat konten (content creator) di daerah dan juga kampus-kampus. Harapannya, sinergi ini dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) daerah, terutama di daerah-daerah yang kecil. Hasrul mengakui tantangan siaran lokal adalah kualitas konten yang belum standar dengan stasiun induk jaringan. Dirinya berharap, induk jaringan dapat ikut membantu peningkatan SDM penyiaran lokal agar ikut berkontribusi dalam menghasilkan tayangan dengan kualitas yang setara.

Sementara aspek lain yang menjadi bahan evaluasi adalah sanksi dan apresiasi yang diperoleh MNCTV sepanjang tahun 2022. Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran menyampaikan, di tahun ini MNCTV tidak mendapatkan satu pun sanksi. Sedangkan untuk apresiasi MNCTV menerima dua penghargaan dari Anugerah KPI dan Anugerah Syiar Ramadhan, serta sembilan nominasi.Tulus berharap, tren menurunnya sanksi oleh MNCTV ini dapat terus dijaga dan harapannya penghargaan yaeh pada tahun 2023 dapat ditingkatkan.

Dalam kesempatan ini juga Tulus menyampaikan adanya Peraturan KPI terbaru tentang tata cara penjatuhan sanksi. Dirinya berharap MNCTV dapat memperhatikan aturan baru tersebut yang sudah diunggah di laman website KPI www.kpi.go.id. 

Momentum evaluasi tahunan ini juga dihadiri oleh Syafril Nasution selaku Corporate Secretary Director MNC Group yang juga didampingi Hary Hermawan (Programming Director MNCTV), Natarista  Sembiring (Programming Division Head MNCTV) dan Mega Nadia (Planning & Schedulling Dept. Head MNCTV). Menanggapi evaluasi dari KPI, Syafril menyatakan komitmen pihaknya untuk senantiasa bersinergi dengan KPI agar setiap siaran yang dihadirkan dapat selaras dengan aturan. Selain itu pada kesempatan evaluasi ini, Syafril mengungkap, pihaknya menghadirkan Filriadi Kusmara dari MNC Pictures selaku pihak yang memproduksi program sinetron untuk MNCTV. Sedangkan tanggapan dari Harry Hermawan atas catatan siaran lokal, dia mengakui adanya kekurangan dalam beberapa aspek SSJ terutama bahasa, lantaran sedang mengembangkan program religi baru yang dihadirkan pada waktu siaran lokal, sementara muatannya menggunakan bahasa Indonesia. (Foto: KPI Pusat/ Agung R).