Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 Mei 2023

Dilihat: 2387

Ambon -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana mendesak Pemerintah untuk secara serentak melakukan Analog Switch Off (ASO) atau mematikan siaran TV analog berganti siaran TV digital di seluruh wilayah Indonesia yang belum ASO. Hingga saat ini, migrasi siaran digital belum sepenuhnya berjalan karena sejumlah kendala seperti belum meratanya distribusi set top box (STB) bagi masyarakat penerima bantuan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, saat kunjungan ke Ambon, Rabu (23/5/2023). Desakan ini merupakan bentuk dukungan KPI terhadap pelaksanaan program ASO di tanah air. 

Menurut Reza, program ASO dapat dilakukan secara serentak dan diikuti dengan pendistribusian STB bagi masyarakat penerima. Namun, lanjutnya, yang harus dipastikan pada saat pendistribusian STB harus tepat sasaran. 

“Dalam implementasinya masih ada banyak permasalahan terutama soal data penerima, yang setelah kami cek banyak yang masih keliru termasuk di Maluku ini. Sehingga wilayah Maluku belum menjadi prioritas,” jelas Reza. 

Dia juga menegaskan, desakan agar Pemerintah segera menyelesaikan program ASO akan diusulkan ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2023 di Kepulauan Riau (Kepri), awal Agustus mendatang. 

Menurut Reza, selama masih dilakukan siaran secara simulcast atau bersamaan antara siaran TV analog dan TV digital, masyarakat justru dirugikan. Pasalnya, siaran digital yang dihasilkan jadi kurang baik, termasuk juga siaran analog karena sinyal yang kecil.

Oleh karena itu, Reza berharapa dalam tahun ini, seluruh lembaga penyiaran, khususnya untuk TV, baik induk jaringan maupun lokal, telah beralih ke siaran digital secara keseluruhan, termasuk di juga wilayah Provinsi Maluku.

Berdasarkan data KPI, jumlah lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Maluku terdapat 32, baik TV maupun radio. Sebagian besar atau 80 persennya berada di Kota Ambon.

Sementara itu, Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama, menyebutkan di wilayahnya baru dua stasiun TV yang sudah beralih ke siaran digital. Dua stasiun TV tersebut yakni TVRI dan Kompas TV. Sementara TV yang lain masih bersiaran analog. Hal ini menyebabkan jangkauan siaran kedua TV itu menjadi terbatas. 

“Persoalan lain yang kami temukan yakni, KPID Maluku sudah verifikasi data di lapangan, beberapa pemegang MUX yang sudah distibusi STB ke masyarakat ternyata tidak tepat sasaran,” tambahnya. 

PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyatakan, Pemkot Ambon akan berupaya agar pelaksanaan ASO dapat diwujudkan. Oleh karenanya, pihaknya akan mengawal kebijakan ini dengan mempersiapkan sesuai dengan kewenangan daerahnya. 

“ASO ini mestinya dapat diwujudkan. Apa yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan pasti kita lakukann. Sehingga kita dapat beralih dari siaran analog ke digital. Apalagi kota Ambon ini merupakan salah satu kota Smart City di Indonesia,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 24 Mei 2023

Dilihat: 2425

Tangerang Selatan - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi sekaligus pilar penting dari tumbuhnya demokrasi. Dia menegaskan keberlangsungan Pemilu tidak bisa berjalan mulus dengan hanya mengandalkan KPU sebagai penyelenggara. Keterlibatan pers dalam hal ini media ikut andil menyukseskan jalannya Pemilu mendatang.

“Pemilu dengan pers dan literasi media adalah satu keterikatan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema “Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024, Selasa (23/5/2023) kemarin.

Mahfud menyoroti kekuatan pers yang memengaruhi tiga lembaga utama yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Saat ini, lanjutnya, media mainstream menyajikan informasi dan gagasan yang bertanggung jawab. Meskipun kenyataannya kemerdekaan dan independensi sejumlah media masih dipertanyakan. 

Namun begitu, menurut Mahfud, kondisi pers sekarang sudah jauh lebih bebas dibandingkan dengan era Orde Baru yang otoriter. “Sekarang, di era reformasi, pers sudah jauh lebih merdeka,” katanya.

Jelang Pemilu 2014, Mahfud menyoroti sejumlah media mainstream yang cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Dalam hal ini, katanya, preferensi pemilik modal sangat berpengaruh pada sikap dan pemberitaan medianya. “Hampir semua media mainstream mempunyai afiliasi politik, sehingga banyak disayangkan oleh para pejuang­pejuang demokrasi,” tegas Mahfud.

Di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyatakan, upaya untuk menegakkan netralitas pemberitaan di lembaga penyiaran menjadi sebuah tantangan. Menurutnya, tugas ini bagian dari kewenangan KPI dalam hal pengawasan isi siaran di lembaga penyiaran. “Karena banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang sama,” katanya.

Ubaidillah menyampaikan bahwa persoalan terbesar konten justru ada di media sosial. Mulai dari berita bohong bahkan SARA menjadi pemicu rusaknya tatanan bermedia. 

Seiring makin cerdasnya masyarakat dalam bermedia, Ubaidillah berharap saat Pemilu 2024 publik dapat disajikan tontonan yang berkualitas sesuai dengan kaidah dan kebutuhannya. “Dalam ranah penyiaran, kami bekerja sekuat tenaga dengan dukungan masyarakat khususnya para generasi muda agar keberimbangan dan proporsionlitas dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, sebagai negara majemuk sudah menjadi keharusan untuk saling menghargai, bersatu, dan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada sehingga tujuan bersama berjalan dengan baik.“Definisi pemilu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Konflik disini dapat berupa kontestasi dan kompetisi. Maka yang harus dicegah disini bukanlah konfliknya melainkan mencegah kekerasan sebagai instrumen yang digunakan dalam konflik politik tersebut,” kata Hasyim. 

Lebih lanjut, Hasyim mengingatkan politik identitas dan berkaitan dengan etnis kesukuan dan keagamaan tertentu dapat menjadi masalah serius sehingga perlu adanya kesadaran dalam praktik Pemilu. “Apabila menimbulkan persaingan identitas hingga kekerasan dalam konflik maka akan diselesaikan sebagai pelanggaran pidana. Yang abadi dalam dunia politik (Pemilu dan Pilkada) adalah kepentingan. Tidak ada kawan dan lawan karena semua partai dan pihak akan saling bertarung bersama memperebutkan suara demi tercapainya kepentingan,” ujarnya.

Sebelum seminar, dilakukan penandatanganan MoU antara UIN Jakarta, KPU RI dan KPI Pusat dan Askopis (Asosiasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam). Kerjasama ini diharapkan memperkuat kontribusi keilmuan dan penguatan kelembagaan jelang Pemilu 2024. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 24 Mei 2023

Dilihat: 2891

Tangerang Selatan – Anggota KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi mengatakan, pers mahasiswa wajib memiliki bekal pengetahuan tentang aturan pers yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terlebih jelang Pemilu 2024. Mahasiswa memiliki kekuatan dan nalar kritis ketika membutuhkan atau mencari sebuah informasi tertentu didukung sumber berkualitas yang mengarah kepada analisa informasi, tajam dan kredibel. 

Terkait hal ini, Evri menekankan pentingnya literasi politik dimulai dari kampus. Pasalnya, hajatan lima tahunan ini perlu kontribusi generasi muda untuk suksesnya demokrasi di Indonesia. 

“Menjadi perhatian untuk mahasiswa sejak awal, terkait dengan kode etik jurnalistik dan sejumlah aturan, menjadi hal utama ketika mencari informasi harus menggunakan sumber yang kredibel. Bisa kita menemukan informasi dari media sosial, tetapi harus lebih dahulu merujuk pada media media profesional yang jelas dan bertanggung jawab,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah dengan tema “Literasi Media dan Konflik Jelang Pemilu 2024, Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga”, Selasa (23/5/2023) kemarin.  

Bicara dihadapan ratusan mahasiswa, Evri menyampaikan, amanah Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa tugas dan fungsi KPI mengawasi lembaga penyiaran konvensional (TV dan radio) dan mengedukasi masyarakat. Pada pasal 8 ayat 1 disebutkan, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 

Menyangkut Pemilu, Evri memandang media wajib memberikan akses informasi yang seimbang dan objektif kepada masyarakat serta memuat konten yang mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pada Pasal 71 ayat 1, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) disebutkan bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun di ayat 2, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan/atau pemilihan umum Kepala Daerah.  

Ke depan, Evri berharap, adanya upaya konstruktif dari media melalui ide, pemberitaan, dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai nilai-nilai jurnalisme. Misalnya, dilakukan media dengan menjaga independensi dari objek liputannya, menjadi pemantau, dan menyajikan liputan yang komprehensif dan proporsional.

“Sebagai pengawas dan kontrol proses pemilu di media, KPI tidak pernah bosan mengimbau kepada lembaga penyiaran agar menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap produk siaran dan diharapkan menjadi kanal yang menunjukkan dan mengarahkan agar masyarakat memiliki informasi baik terkait pemilu,” kata Evri. 

Hal senada turut disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Menurutnya, tugas seorang pelaku jurnalistik sangat penting dengan dukungan literasi termasuk pers mahasiswa. Jurnalis harus memiliki sifat yang professional dalam mencari, menyimpan hingga menyampaikan informasi kepada publik yang berpedoman pada etika jurnalistik. Peran pers yang paling penting ada dua yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran intelektual publik. 

“Distribusi informasi yang dilakukan insan pers wajib memiliki tanggung jawab yang maksimal,” tuturnya.

Ninik mengingatkan masalah dalam Pemilu yang perlu dicegah seperti kecenderungan media yang memiliki konflik kepentingan. Dia juga berpesan setiap jurnalis yang akan terjun ke dunia politik diharapkan telah menanggalkan identitas persnya. Pasalnya, pers bersifat independen dan tidak dapat disandingkan dengan politik. “Satu hal yang perlu dipahami bahwa kebebasan pers jangan sampai keluar dari kaidah jurnalistik yang independen,” tutur Ninik. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Mei 2023

Dilihat: 2349

Jakarta – Rangkaian proses evaluasi tahunan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terhadap 14 lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan nasional ditutup hari ini, Selasa (23/5/2023). Evaluasi terhadap siaran medio Januari hingga Desember 2022 ini diharapkan menjadi acuan sekaligus bahan masukan bagi TV swasta berjaringan nasional untuk memperbaiki dan meningkatkan seluruh aspek yang menjadi penilaian dalam evaluasi tahunan.

Empat televisi berjaring yakni RCTI, I News TV, GTV dan MNC TV menjadi stasiun TV yang mendapat kesempatan terakhir dievaluasi. Sedangkan evaluasi 10 TV berjaringan lain yakni TV One, ANTV, SCTV, Indosiar, Metro TV, Net TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV dan RTV, telah dilakukan pada pekan sebelumnya.  

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, usai kegiatan evaluasi tersebut menyampaikan, evaluasi tahunan ini seharusnya dilakukan di awal tahun 2023, karena proses transisi dan seleksi Anggota KPI Pusat baru bisa dilaksanakan bulan Mei di bawah kepemimpinannya. Evaluasi ini menilai aspek-aspek seperti pelaksanaan stasiun sistem jaringan (SSJ), sanksi dan penghargaan yang diterima masing-masing TV selama satu tahun bersiaran.

“Kami menilai aspek-aspek tersebut. Penilaian ini berdasarkan catatan sanksi, penghargaan yang diterima dan implementasi sistem siaran jaringan di seluruh anak jaringan seperti alokasi konten lokal sebanyak 10%, produksi konten lokalnya, penempatan waktu tayang siaran lokalnya hingga penggunaan bahasa lokal, kami sampaikan kepada mereka,” jelas Ubaidillah.

Catatan yang disampaikan KPI merupakan hasil pendataan dan observasi KPI selama periode siaran TV dari Januari hingga Desember 2022. Proses evaluasi tahunan ini mengikuti metodologi penelitian dalam mengumpulkan, menyeleksi, memverifikasi data sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ubaidillah menjelaskan, evaluasi tahunan ini merupakan komitmen antara KPI dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil evaluasi akan diberikan kepada Komisi 1 DPR RI, para stakeholder termasuk di dalamnya TV berjaringan, dan organisasi masyarakat sipil.

“Tujuan utama evaluasi tahunan ini untuk meningkatkan mutu program siaran sesuai dengan standar KPI. Program tersebut tidak lagi mendapatkan sanksi dan memperoleh penghargaan ataupun anugerah KPI,” kata Ubaidillah. 

Berdasarkan catatan KPI sepanjang bulan Januari - Desember 2022, KPI telah mengeluarkan sanksi sebanyak 34 kepada 12 lembaga penyiaran televisi berjaringan. Sanksi tersebut terdiri dari teguran tertulis sebanyak 30 dan teguran tertulis kedua sebanyak 4. Pada periode evaluasi ini, KPI Pusat tidak mengeluarkan sanksi penghentian sementara dan pengurangan durasi.

Berikut lembaga penyiaran TV berjaringan yang menerima sanksi teguran tertulis di antaranya tvOne (10), iNews (4), ANTV (4), SCTV (3), Trans TV (3), GTV (2), RCTI (2), Metro TV (2), Kompas TV (1), NET. (1), RTV (1), dan Trans7 (1). Adapun kategori program yang terkena sanksi yakni kategori jurnalistik, sinetron/film, infotainment, feature, kuis, program anak, dan variety show.

“Kami berharap pada periode berikutnya, lembaga penyiaran TV berjaringan bisa memperbaikinya dan memperbanyak penghargaan yang diterima. Kami juga menegaskan seluruh TV berjaringan untuk melaksanakan komitmennya terhadap pelaksanaan SSJ secara sungguh-sungguh sehingga harapan terciptanya keberagaman siaran, peningkatan siaran lokal dan penguatan SDM lokal bisa terwujud,” tandas Ubaidillah. ***/Foto: Agung R