Malang -- Tidak mudah untuk berkiprah dan berperan di level nasional. Banyak tokoh yang awalnya bersinar di daerah, begitu berkiprah di level nasional peran dan suaranya nyaris tidak terdengar. Namun tidak dengan perempuan satu ini. Kematangan berorganisasi dan berkiprah di daerah, membuat Nuning Rodiyah tidak gagap ketika harus berperan dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh di level nasional.

Nuning, demikian biasanya teman-temanya memanggil adalah salah satu pemain utama yang berperan penting dalam menata pelayanan publik di Jatim lewat Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim. Namun diluar aktivitasnya yang menumpuk di KPP Jatim saat itu, aktivis perempuan ini juga aktif di organisasi seperti, Korps HMI-wati (Kohati), KNPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ICMI dan sebagainya.

Setelah sempat bertahun-tahun berkiprah melalui KPP Jatim, Nuning pun naik kelas dengan menjadi komisioner di level nasional yakni sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016.

“Banyak persoalan kebangsaan yang sesungguhnya sangat berkaitan dengan kebijakan penyiaran kita,” kata Nuning kepada Bhirawa dalam suatu kesempatan. Oleh karena itu, maka kini fokusnya adalah bagaimana menata dan memaksimal fungsi penyiaran dalam ikut serta memperbaiki kondisi kebangsaan yang sedang karut marut ini.

Dalam konteks budaya misalnya, jelas Nuning sesungguhnya ada kekhawatiran di tengah masyarakat tentang mulai tercerabutnya budaya lokal akibat serbuan budaya-budaya asing lewat terpaan media penyiaran.

“Kekhawatiran itu tentu harus dijawab dengan desakan kepada dunia penyiaran untuk mengakomodasi potensi budaya lokal,” kata Nuning. Maka dirinya bersama anggota KPI yang lain pun mendorong dunia penyiaran agar peduli terhadap nasib dan masa depan budaya lokal.

Keberpihakan Nuning terhadap budaya lokal ternyata mendapat apresiasi dalam ajang International celaket cross cultural festival (ICCCF) digelar pekan kemarin di Malang. Dalam acara yang melibatkan 1500 seniman dan dihadiri. sejumlah tokoh, seniman dan budayawan ternama kaliber nasional, Nuning mendapat penghargaan atas dedikasinya mendorong lembaga penyiaran untuk menyiarkan siaran yg mengangkat potensi-potensi budaya lokal. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri perdagangan Enggartiasto Lukito.

Bagi Nuning yang juga Wakil Ketua Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL Lemhannas) Komisariat Jatim ini, penghargaan yang diterimanya sesungguhnya mencerminkan bahwa apa yang dikerjakan telah memberikan dampak kepada masyarakat luas.

“Diberi pengharagaan atau tidak tentu bukan itu yang utama. Bagi saya, dimana pun kita berada dan berposisi maka harus bisa memberi kemanfaatn kepada masyarakat luas, termasuk saat menjadi komisioner penyiaran,” tegas dosen Universitas Muhammdiyah Sidoarjo ini. Peran dan aktivitas yang sudah menasional tersebut akhirnya memuluskan langkahnya untuk terpilih menjadi salah satu anggota Majelis Nasional Korps HMI-wati (Kohati) yang baru selesai Munas beberapa waktu lalu. Red dari harianbhirawa.com

Ketua KPID NTB Sukri Aruman dan simpatisan Anti Hoax di NTB.

 

Mataram - Ditengah era teknologi Infomasi dan Komunikasi yang begitu pesat sehingga kebebasan bersosial media di dunia maya yang begitu mudah dan cepat, menyebabkan penyebaran informasi  yang tidak bertanggungjawab (Hoax) baik yang berupa berita maupun video sudah tidak terbendung lagi.

Keprihatinan ini menggugah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)  Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram untuk Menyapa dan menyerukan pada masyarakat dengan berkampanye untuk tidak menyebarkan hoax di kegiatan Inspiratif Expo Diskominfotik NTB dijalanan Udaya Minggu Pagi (26/11)

Sebanyak 75 orang mahasiswa  Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram ini mengajak setiap masyarakat untuk ikut menedeklarasikan masyarakat NTB Anti Hoax dengan Cerdas Bermedia.

Kampanye jalanan “Anti Hoax” yang  diserukan ini juga mengajakserta masyarakat dan sejumlah masyarakat di acara car free day untuk membubuhi tanda tangan sebagai tanda melawan hoax.

Muzayen Koordinator Masiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram lewat media UIN TV dan Sinfoni FM 107.8 MHZ, sering mengajak rekan-rekan mahasiswa di kampusnya untuk jangan pernah menyebarkan hoax.

“Hari ini kami ajak masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya untuk katakana tidak pada berita yang tidak bermutu dan tidak benar,” ajak Muzayen.

Ajakan Muzayen di Amini Romiatil dan rekan-rekan  mahasiswa lainnya yang mengalungi beberapa papan yang terbuat dari karton dengan berbagai tulisan yang bernada kampanye ini.

Tulisan yang bernilai seruan dan edukasi mahasiswa UIN Mataram ini menarik ada “Nusa Tenggara Barat Cerdas Bermedia”, “Hoaks Bikin Otak Jadi Soak”,  “Tidak Semua Yang Kamu Baca DI Internet Itu Benar”, Mengawasi Media atau Kita diKuasai Media”.

Mereka juga membagikan selebaran edukasi dan PIN menggugah masyarakat untuk matikan TV saat jam belajar, Tolak tayangan TV yang tidak bermutu, damping anak-anak menonton TV .

Koordinator Koordinator Masiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, Muzayen sekali lagi mengajak semua masyarakat untuk cerdas memilih media dalam wewapadai Hoax. Red dari KPID NTB

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis.

 

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat), Yuliandre Darwis, meminta kalangan akademis khususnya mahasiswa terlibat dalam mewujudkan media yang sehat. Media sehat akan terlihat dari informasi yang disampaikannya yakni berisikan hal-hal yang membangun dan positif. Hal itu disampaikannya saat menerima kedatangan mahasiwa Universitas Gunadarma di Kantor KPI Pusat, Jumat (24/11/2017).

“Kritisi terhadap media dan terus memberikan literasi media kepada masyarakat untuk pandai-pandai memilih dan memanfaatkan media dapat dilakukan kalian. Posisi kalian sangat penting dalam pengembangan dan pembentukan media yang sehat,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Saat ini, perkembangan media sangat cepat dan hal itu terkadang sulit diantisipasi baik secara regulasi maupun pribadi. Informasi yang dengan sangat mudah didapatkan publik yang terkadang tanpa lagi mengivestigasi asal muasal dan kebenaran berita tersebut.

“Masyarakat harus disadarkan dengan memberi literasi kepada mereka untuk lebih berhati-hati dan bijak menerima setiap informasi yang masuk,” jelas Andre.

Berdasarkan data dan penelitian, orang Indonesia saat ini lebih banyak main smartphone hingga 180 menit dan menonton televisi sebanyak 131 menit. “Konsumsi internet sudah sangat tinggi dan ini juga harus ada penyadaran atau literasi,” kata Andre.

Menurut Yuliandre, media harus seimbang dengan menjaga bobot tanggungjawab yang dipanggul sejajar dengan kebebasan berpendapat. Media memiliki fungsi yang mulia yakni sebagai pendidik, pemberi hiburan yang sehat, perekat dan kontrol sosial, ekonomi dan budaya.

“Dalam kaitan ini, KPI memiliki kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi mahasiswa,” katanya. ***

Pertemuan KPI dan KY di Kantor KPI Pusat, Jumat (24/11/2017).

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Yudisial (KY) menjajaki kemungkinan kerjasama dalam upaya pengembangan dan kualitas konten isi siaran. Keinginan itu mengemuka saat kedua lembaga tersebut melakukan pertemuan di Kantor KPI Pusat, Jumat (24/11/2017).

Komisioner Komisi Yudisial, Sumartoyo mengatakan,  KY mengajak KPI untuk bersinergi memberi sosialisasi ke media agara memberi perhatian dan porsi khusus terkait pemahaman dan etika yang baik melalu judicial education (JE).

“Kami sudah bekerjasama dengan kementerian agama dan sekarang kami ingin dengan KPI untuk memberi pengarahan tersebut kepada media penyiaran,” kata Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Pengembangan KY ini pada Ketua KPI Pusat, Yuliadre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono dan Dewi Setyarini yang menerima kedatangan rombongan KY.

Ketua KPI Pusat, Yuliadre Darwis mengatakan, pihaknya sepakat dengan apa yang diinginkan KY. Menurutnya, kerjasama ini sangat baik dengan maksud menciptakan penyiaran yang lebih baik, kondusif dan positif.

“Televisi dan radio memiliki perannya dalam memberikan pesan untuk menciptakan dampak postif terhadap masyarakat,” kata Andre yang diamini Mayong dan Dewi.

Dalam kesempatan itu, Mayong Suryo Laksono menyampaikan, jika ada KY menemukan potensi pelanggaran yang merusak martabat hakim dalam isi siaran, KY dapat menyampaikan pengaduan kepada KPI untuk kemudian diteruskan kepada lembaga penyiaran. “Formatnya semacam surat aduan,” katanya.

Pertemuan tersebut juga mengungkapkan rencana KY yang akan membuat ILM dengan harapan masyarakat paham dan memiliki pandangan positif terhadap lembaga peradilan dan hakim. ***

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) melayangkan surat peringatan untuk program siaran “Tak Kasat Mata” di ANTV. Program ini menayangkan adegan mengeksploitas dada seorang wanita yang menjadi suster di sebuah rumah sakit pada 5 November 2017 pukul 23.42 WIB. Hal itu disampaikan KPI Pusat dalam surat peringatan ke ANTV, Senin (13/11/2017).

Selain itu, pemantauan KPI Pusat menemukan adegan serupa pada tanggal 01 dan 02 November 2017. Menurut Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, adegan itu tidak memperhatikan ketentuan tentang pelarangan adegan seksual sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Nuning menilai hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 18 huruf h SPS KPI Tahun 2012 tentang pelarangan adegan seksual yang mengeksploitasi bagian tubuh tertentu. “Berdasarkan hal itu, KPI Pusat memutuskan memberikan peringatan untuk program siaran “Tak Kasat Mata”,” tegasnya.

Peringatan ini, lanjut Nuning, merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran.

“Kami minta ANTV menjadikan P3 dan SPS KPI sebagai acuan dalam menyiarkan sebuah program siaran,” kata Nuning. ***

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.