Umum

Detail
Dilihat: 801

 

Jakarta -- Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pengembangan dunia penyiaran nasional terlihat sangat tinggi. Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026-2029 mencatat, hingga Rabu (21/01/2026), sebanyak 322 pelamar telah mendaftarkan diri secara daring.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah selaku Ketua Panitia Seleksi mengapresiasi tingginya minat publik tersebut.

Hal ini dinilai sebagai indikator kuatnya kepedulian masyarakat terhadap ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan mencerdaskan bangsa.

Ia menegaskan bahwa pintu pendaftaran masih terbuka lebar bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi bagi negara hingga batas waktu yang ditentukan.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang luar biasa, di mana jumlah pendaftar sudah mencapai 261 orang. Angka ini menunjukkan harapan besar publik agar KPI diisi oleh figur-figur berintegritas. Kami mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk mendaftar dan mengambil peran strategis ini sebelum pendaftaran ditutup," ujar Dirjen Edwin di Jakarta Pusat, Selasa (20/01/2026) kemarin.

Pendaftaran seleksi masih akan dibuka hingga tanggal 23 Januari 2026. Masyarakat yang berminat dapat mengakses informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran melalui laman resmi https://seleksi.komdigi.go.id.

Tahapan seleksi akan meliputi verifikasi administrasi, tes tertulis, asesmen psikologis, hingga wawancara.

Hasil seleksi nantinya akan diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Dirjen Edwin berharap proses seleksi ini dapat menghasilkan Anggota KPI Pusat yang mampu menjawab tantangan disrupsi informasi dan menjaga kedaulatan penyiaran di Indonesia. Red dari Komdigi

 

 

Detail
Dilihat: 328

Jakarta — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan dilaksanakan di Aula Dwiwarna Purwa, Gedung Panca Gatra, Kampus Miniatur Lemhannas RI, Jakarta Pusat. (Selasa, 13/1).

Ubaidillah mengatakan, penyiaran merupakan salah satu alat strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Dimulai dari penyebaran informasi melalui lembaga penyiaran, hingga menjaga ruang siar di wilayah perbatasan antar negara yang memiliki fungsi penguatan atas rasa cinta pada tanah air. 

Dirinya berharap, para peserta didik Lemhanas juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penyiaran dalam rangka memperkokoh ketahanan nasionall lewat kedaulatan informasi. Selain itu, tentu saja penyiaran harus dapat menjadi pengungkit kesejahteraan lewat tumbuhnya perekonomian, pungkasnya. 

 

Detail
Dilihat: 9560

 

PENGUMUMAN

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT PERIODE 2026-2029

NOMOR: 01/PANSEL.KPI/01/2026

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

PERIODE 2026-2029

 

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026-2029 membuka pendaftaran Calon Anggota KPI Pusat Periode 2026-2029 mulai tanggal 9 Januari s.d. 23 Januari 2026 bagi warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. 

Ketentuan, Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Lengkap dapat dilihat pada tautan berikut.

 

ttd

Ketua Panitia Seleksi 

Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029

Edwin Hidayat Abdullah 

 

Detail
Dilihat: 1201

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengingatkan dan meminta lembaga penyiaran agar tidak memberikan ruang bagi individu, terutama figur publik, yang terindikasi dalam tindakan manipulasi terhadap anak atau child grooming dalam program siaran. Hal ini merupakan respon terhadap kasus “Child Grooming” yang menimpa artis Aurelie Moeremans. 

“Kami dengan tegas mengecam segala bentuk manipulasi, relasi tidak setara dan praktik child grooming terutama yang bertujuan untuk mengeksploitasi secara seksual maupun emosional. Oleh karena itu, kami meminta lembaga penyiaran untuk tidak memberi panggung bagi pelaku yang terindikasi melakukan tindakan kejahatan tersebut,” kata Komisioner KPI Pusat, Aliyah, Jumat (16/1/2026).

Aliyah menyatakan bahwa permintaan ini adalah langkah perlindungan demi masa depan anak-anak. Lembaga penyiaran diharapkan tidak memberikan ruang bagi narasi yang bisa menormalkan eksploitasi dan sebaliknya lebih mengedepankan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Perlindungan anak sendiri telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Keamanan ruang publik, baik fisik maupun digital, perlu dijamin agar anak-anak dapat tumbuh dengan aman tanpa menjadi korban tragedi serupa seperti yang sering diberitakan di media.

“Kami ingin memastikan bahwa tayangan di lembaga penyiaran benar-benar aman (safe) dan nyaman (comfort) bagi anak-anak dan tentunya bagi keluarga Indonesia. Kami khawatir jika munculnya individu-individu yang terindikasi sebagai pelaku child grooming dapat memicu trauma berulang kepada korban dan kemudian dianggap sebagai hal yang wajar atau lumrah. Sekali lagi, jangan pernah memberikan ruang bagi orang-orang yang diduga melakukan perbuatan jahat terhadap anak,” tegas Aliyah.   

Dalam kesempatan ini, KPI Pusat juga mendukung langkah sejumlah pihak untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas. KPI menegaskan bahwa child grooming merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang sangat berbahaya karena melibatkan manipulasi emosional dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Selain itu, KPI Pusat juga mengapresiasi keberanian Aurelie untuk berbicara demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus yang dialaminya. **

 

Detail
Dilihat: 5614

 

Jakarta -- Usai dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramano Anung pertengahan Desember lalu, jajaran pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Periode 2025-2028 melakukan lawatan perdananya ke KPI Pusat, Kamis (8/1/2026). Selain perkenalan, kunjungan ini untuk menguatkan kolaborasi dan fungsi kelembagaan KPID. 

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan rasa syukurnya dan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus KPID DKI Jakarta periode 2025-2028. Ia berharap KPID DKI Jakarta yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan selaras dengan amanah UU (Undang-undang) Penyiaran. 

“Syukur alhamdulillah, setelah berproses panjang, akhirnya KPID DKI Jakarta yang baru dilantik. Kami merasa senang,” kata Ubaidillah di awal pertemuan tersebut.

Ketua KPID DKI Jakarta, Ahmad Sulhy mengatakan, setelah dilantik pihaknya langsung melakukan agenda konsolidasi internal dan eksternal ke lembaga-lembaga terkait termasuk ke KPI Pusat. Salah satunya terkait pemahaman terhadap tugas dan kewenangan KPID dan KPI Pusat. 

“Kami berharap mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kewenangan tersebut karena barang tentu berada di Ibu Kota maka masyarakat tidak melihat batasan itu,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, ia berharap KPI Pusat dapat memberikan bimbingan teknis secara khusus untuk komisioner baru dan tenaga ahli KPID DKI Jakarta. “Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk merinci daftar inventaris masalahnya. Aktifitas apa yang terjadi selama ini,” ujar Ahmad Sulhy.  

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, berharap KPID DKI Jakarta dan KPI Pusat dapat bekerja sama dalam mengawal penyiaran di tanah air. Menurutnya, keberadaan KPI tidak hanya untuk mengawasi dan menjaga ruang siaran yang aman, tapi juga untuk menumbuhkan industri dan ekosistem penyiaran tersebut. “Ini menjadi tantangan dan yang dijaga KPI,” katanya di sela-sela pertemuan. 

Pandangan yang sama turut disampaikan Komisoner KPI Pusat, Amin Shabana. Menurutnya, koordinasi yang selama ini dibangun dengan KPID DKI Jakarta sebelumnya harus terus dikuatkan. “Kami berharap koordinasi antara KPID DKI Jakarta dan KPI Pusat tetap berlangsung baik,” katanya yang juga diamini Komisioner KPI Pusat, Aliyah dan Evri Rizqi Monarshi yang turut dalam pertemuan itu. Usai pertemuan, rombongan KPID DKI Jakarta melihat langsung pemantauan siaran KPI Pusat. ***/Foto: Evan Laia

  1. KPID Sebagai Penjaga Kepentingan Publik di Daerah
  2. KPI Pusat dan Universitas Pancasila Dorong Penguatan Pengawasan Konten di Era Digital
  3. Protokol Komunikasi Kebencanaan Harus Melampaui Periodisasi Kekuasaan
  4. KPI Pusat Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi 2025

Halaman 4 dari 727

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot