Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelanggaraan Penyiaran tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) untuk Keperluan Khusus. Kegiatan yang digelar di The Alana Hotel Solo, menghadirkan Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio.
"KPI akan berkomitmen mengawasi isi siaran Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus," ujarnya di depan hadirin yang berasal dari KPID dan Balai Monitor seluruh Indonesia serta beberapa asosiasi lembaga penyiaran, Kamis (27/6/2019).
Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus terdiri dari kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. "Isi konten siaran harus sesuai dengan keperluan khususnya atau bidangnya. Kalau kebencanaan ya 80 persen isinya kebencanaan. Berlaku juga bagi yang lain," lanjut Agung.
Sebagaimana dipahami dalam regulasi penyiaran, Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus wajib menyiarkan 80 persen siaran sesuai bidangnya dan 20 persen menyiarkan di luar kebidangannya. Keberadaan lembaga penyiaran keperluan khusus ini juga dinilai sangat mendesak karena kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Selain Agung Suprio, hadir juga Syaharuddin, Sudarmedi, Aditya Warman dan Hari Purnomo sebagai narasumber. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Direktur Penyiaran Kominfo Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Penyiaran, Geryantika Kurnia. Met
Jakarta – Dalam dunia penyiaran, fakta harus membentuk opini, bukan sebaliknya. Ini menjadi pedoman wajib bagi kerja jurnalistik di dunia penyiaran yang diawasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Hal ini ditegaskas Ketua KPI, Yuliandre Darwis dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat bertajuk “Pers di Pusaran Demokrasi” di Ruang Serba Guna, Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (25/6/2019).
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi arus informasi yang begitu gencar dengan banyaknya saluran media yang terjadi adalah opini membentuk fakta.”Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tukasnya.
Menurutnya harus ada literasi publik yang maksimal agar publik paham dalam memilih informasi yang benar termasuk di media penyiaran.
“Sayangnya KPI bukan lembaga negara yang superior. Belum memiliki kekuatan untuk mengeksekusi apapun bentuknya,” jelasnya.
Ditinggalkan Pemirsa
Selama ada KPI, Media penyiaran kata dia, akan berjalan sesuai koridor UU yang berlaku.
“Media arus utama juga masih dipercaya masyarakat, jika ada yang turut menyiarkan hoaks maka akan ditinggalkan oleh pemirsanya,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Juga dapat bertahan dengan arus informasi dari berbagai saluran yang begitu deras.
Dalam kasus Pemilu 2019, KPI memiliki petunjuk sesuai dengan ukuran proporsionalitas berdasarkan etika jurnalistik yang dilakukan oleh media penyiaran.
Untuk masa Pemilu 2019, KPI mengawasi 16 jaringan TV nasional, 800 TV lokal dan 2000 radio di seluruh Indonesia. “Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kita buat untuk dipatuhi,” tegasya.
Ia mengatakan bahwa media arus utama yang terkena sanksi berupa teguran ada juga namun belum sampai pada sanksi yang berat seperti pencabutan izin siaran.
KPI kata Darwis selalu berkolaborasi juga dengan Dewan Pers khususnya penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya.
Menurutnya, hingga pemilu selesai pemberitaan pemilu di media arus utama cukup proposional.”Bahkan hoaks yang diributkan di media arus utama ternyata salah. Karena yang disebarkan tu adalah berita lama yang diedit dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral,” tukasnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo. Red dari pontas.id
Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, menjadi salah satu narasumber seminar nasional di Konferensi Penyiaran Indonesia yang berlangsung di Padang, Selasa (25/6/2019).
Padang – Perubahan Undang-undang (UU) Penyiaran No.32 tahun 2002 harus segera dilakukan untuk mengatisipasi cepatnya perkembangan teknologi. Selain itu, jika tidak dilakukan kemungkinan Indonesia akan banyak mengalami kerugian. Hal itu ditegaskan Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, ketika menjadi salah satu narasumber Seminar Komunikasi dan Media Penyiaran pada Konferensi Penyiaran Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (25/6/2019).
Sampai saat ini, kata Agung, Indonesia belum mengubah sistem penyiaran nasional dari analog ke digital yang mengakibatkan penggunaan frekuensi jadi berlebih dan tak ada ruang untuk internet. Efek lain yang muncul akibat ini, lemahnya pertumbuhan industri kreatif di dalam negeri.
Menurut Agung, yang harus segera dilakukan adalah DPR segera mengesahkan rancangan UU Penyiaran. Jika UU Penyiaran perubahan ini tidak diketuk, pemerintah harus ambil alih dengan membuat semacam peraturan atau permen tentang migrasi dari analog ke digital.
“Hampir seluruh negara di dunia sudah melakukan migrasi ini. Di Asia Tenggara, tinggal dua negara yang belum melakukannya yaitu Myanmar dan Indonesia. Butan negara yang kecil dan jarang terdengar sudah melakukan perpindahan itu. Teknologi semakin berkembang cepat dan tak terbendung. Oleh karena itu kita harus cepat mengadaptasinya,” kata Agung di depan peserta seminar.
Akademisi dari Univeristas Padjajaran, Atwari Bajari, mengatakan pergeseran yang terjadi harus menjadi perhatian khususnya bagi lembaga penyiaran konvensional seperti radio. Media penyiaran harus mampu berdaptasi dan juga mereorganisasi.
“Revenew pada media konvensional sudah mengecil. Ketika hal itu diambil media baru, mereka sudah tidak kebagian jatah iklan dan hal itu sudah terjadi pada radio di Bandung. Sebenarnya pasti akan ada perlawanan terhadap perkembangan tersebut dengan proses kreatif. Reorganisasi ini telah dilakukan di Cina dan New Zealand,” kata Atwari yang menjadi salah satu narasumber seminar.
Menurut Atwari, tidak ada pemenang di era konvergensi. Polemik di ruang virtual akan selesai dengan sendiri. Melalui prose itu, ada pembelajaran atas ketidastabilan menuju kepada kestabilan. “Dalam era ini tidak ada yang menang. Ketika AS menjadi super power, Cina justru mengintip kelemahan negara adidaya tersebut. Dan, muncullah 5G,” tambahnya.
Sementara itu, Datuk Prof. Ismail Sualman, Akademisi Komunikasi dan Penyiaran dari Universitas Teknologi Malaysia (UTM), mengatakan teknologi harus bisa dipresdiksi karena akan terus berkembang. Karenanya, kalangan perguruan tinggi khususnya mahasiswa harus ikut terlibat dengan ikut berpikir sekaligus beradaptasi sejalan dengan perkembangan tersebut. ***
Bogor – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Sekolah P3SPS bagi kalangan media dan masyarakagt umum di Bogor, Jawa Barat, 25-26 Juni 2019. Sekolah ini diharapkan mampu membekali kalangan media khusus di media penyiaran kemampuan menghasilkan siaran yang ramah anak.
“Peran media sangatlah penting untuk mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak, oleh karenanya dengan adanya kerjasama KPI dan KPPPA dapat menjadi bekal kepada para pelaku industri penyiaran untuk dapat mengahasilkan program-program siaran yang ramah anak,” kata Asisten Deputi Partisipasi Media KemenPPPA, Fatahillah.
Diakui Fatahillah, saat ini sangat jarang televisi membuat program khusus anak. Malahan, dalam pemberitaan yang kontennya melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan tidak diblur wajahnya. “Bahkan, ketika ada bencana reporter cenderung mengeksploitasi anak-anak untuk diwawancarai terkait perasaan saat terkena bencana dan menjadi korban kejahatan,” tambahnya.
Seharusnya, kata Fatahillah, media harus memperhatikan hal itu karena anak-anak wajib mendapatkan perlindungan baik dari psikologisnya maupun fisiknya. Pasalnya, anak-anak sosok yang paling rentan terhadap traumatik.
Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Perlindungan terhadap anak, kata Nuning, merupakan perhatian utama lembaganya. Karenanya, di berharap seluruh konten diharapkan sangat ramah dan berperspektif terhadap anak dan remaja. “Ketika bicara penyiaran terhadap anak artinya penyiaran anak itu penyiaran ataupun program siaran oleh anak yang pengisi acaranya adalah anak-anak,” katanya.
Meskipun demikian yang paling utama adalah pengaturan regulasinya. Menurut Nuning, anak tidak bisa diperkerjakan lebih dari jam anak. “Oleh karenanya, ketika kami temukan ada program televisi yang melibatkan anak-anak di luar jamnya, akan mendapatkan sanksi dari KPI,” katanya.
Nuning meminta lembaga penyiaran menghormati hak anak-anak yakni hak untuk istirahat, hak anak untuk bermain. Kemudian, penyiaran untuk anak yang aman untuk saat ini adalah program siaran yang ramah anak dan punya perspektif anak. “Bisa jadi sekarang ini ada program yang disinyalir diasumsikan ramah anak tapi banyak sekali kartun-kartun yang penuh dengan muatan kekerasan, seksualitas,” jelasnya saat membuka Sekolah P3SPS tersebut.
Sekolah yang berlangsung dua hari ini diikuti puluhan perwakilan dari media penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Sebagai peserta terbaik pada Sekolah P3SPS Angkatan XXXIX, Ahmad Alhafiz dari MNC TV. ***
Padang – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menyoroti beberapa sektor dalam pengembangan kualitas dunia penyiaran di tanah air yakni regulasi, riset indeks dan literasi media. Hal itu disampaikannya ketika menjadi Keynote Speaker Konferensi Penyiaran Indonesia Seminar Nasional Komunikasi dan Media Penyiaran di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (24/6/2019).
Dijelaskannya, sebagai media komunikasi massa yang berperan penting di kehidupan bangsa, lembaga penyiaran memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi. Namun hal itu harus pula diikuti dengan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, televisi dan radio merupakan penyelenggara penyiaran yang memiliki kewajiban untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas,” jelas Ubaid di depan peserta konferensi.
Menurut Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, sebagai penyampai informasi pendidikan hingga hiburan dan juga menjadi pengendali dan perekat sosial, lembaga penyiaran adalah subyek yang penting guna tercapainya asas, tujuan, dan arah penyiaran sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Karena itu, implementasinya adalah isi siaran yang disajikan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio harus dapat mencerdaskan bangsa, menjaga keanekaragaman serta kemajemukan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air,” tegas Ubaid.
Lalu terkait rating, Ubaid menyarankan program siaran tak sekedar berisi hiburan dan mengikuti acuan peringkat itu. Lebih dari itu, publik membutuhkan tayangan yang mendidik, informasi bermutu yang menuntun mereka ke arah lebih baik.
Ubadi mengutarakan, pihaknya sudah melakukan penelitian yang bernama Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Pada 2019 ini, pelaksanaan riset tersebut telah memasuki tahun ke-5 (lima). “Pada tahun ini akan dilaksanakan dua kali. Adapun hasilnya riset pada 2018 lalu masih ada beberapa kategori yang belum mencapai standar yang ditetapkan oleh KPI di Angka 3.00 yaitu Kategori Sinetron, Variety Show dan Infotainmen,” jelasnya.
Saat ini, KPI bersama pemerintah secara massif melakukan ajakan agar melek media melalui program literasi media yang menjadi agenda prioritas. Litersi media ini, kata Ubaid, untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas.
“KPI akan terus mengajak masyarakat meningkatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media, termasuk anak-anak, menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses,” papar Ubaid.
KPI juga berharap bisa berkolaborasi untuk kegiatan literasi ini. Bahkan Ubaid mengusulkan, jika ada anggaran untuk pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada infrastruktur tapi juga sumber daya manusianya.
Sebelumnya, Sekretaris KPI Pusat, Maruli Matondang, menyampaikan harapan agar publikasi makalah keilmuan di Indonesia menjadi yang pertama di ASEAN. “Kami kagum ada 60 tulisan terkait penyiaran yang masuk ke panitia konferensi yang nanti didiskusikan di dalam kelas. Ini bisa jadi literasi bagi masyarakat,” katanya.
Maruli mengatakan kegiatan seperti ini dapat memajukan dunia penyiaran di dalam negeri, sehingga layar kaca kita bisa sesuai norma ke depannya. “Kita berharap kegiatan ini bisa berlangsung setiap tahun dan setiap perguruan tinggi bisa bergantian menjadi tuan rumah,” tandas nya. ***
Media televisi TRANSTV program yang kontroversi melegalkan orang ngondek"AYAH DAN AYU, PAGI PAGI AMBYAR,BROWNIS,KETAWA ITU BERKAH"
ada promosi Penyimpangan seksual (ngondek) didalamnya KPI investigasi,LIDIK,SIDIK dan HENTIKAN hal tersebut
halo KPI MEDIA TV transtv dan trans7 pelopor program2 LGTBTQ kenapa tidak ditindak padahal nyata didepan mata
ada program2 pelopor LGBTQ dimana HARKAT,MARTABAT DAN MARWAH KPI di injak secara moral oleh tv pelopor LGBTQ
sebagai LEMBAGA NEGARA INDONESIA harusnya bertindak tegas sudah ada UU P3SPS cabut hak siarnya tv yang ngeyel
==============================================================================================================
Media televisi begitu masivenya dari senin sampai minggu masyarakat di suguhi program ngondek,kebancian marak sekali
masyarakat di cuci otaknya untuk melihat tayangan yang tak lazim ngondek, kebancian mangarah promosi LGBTQ+
dari PAGI,SIANG,SORE,MALAM program2 ngondek yang ada di TRANSTV dan TRANS7:
AYAH DAN AYU SABTU-MINGGU PUKUL 08:00 - 08:45 MULAI TAYANG 25 SEPTEMBER 2022
PAGI PAGI AMBYAR SENIN-JUMAT SETIAP HARI PUKUL 08:30 - 10;00 MULAI TAYANG 19 OCTOBER 2020
BROWNIES SENIN-JUMAT SETIAP HARI PUKUL 12:30 - 14:00 MULAI TAYANG 27 AGUSTUS 2017
KETAWA ITU BERKAH SENIN-JUMAT PUKUL 18:30 - 20:00 MULAI TAYANG 09 MEI 2022
bagaimana KPI program ini host talentnya NGONDEK KEBANCIAN semua
surat edaran KPI 203/K/KPI/02/16 23 Februari 2016 sudah ada pelarangan ngondek
Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tahun 2012 dan Standar Program Siaran(SPS)
tersurat beragam pasal larangan penayangkan program acara yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu
yang dianggap memiliki penyimpangan, seperti waria, banci, laki-laki yang keperempuanan,
perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya.
KPI MANA TINDAKANMU SEBAGAI LEMBAGA NEGARA kenapa bisa di lecehkan oleh TV SWASTA trantv dan trans7
yang sering manayangkan talent ngondek. BERI TINDAKAN TEGAS TV YANG PROMOSI LGBTQ+
================================================================================================================
Ironisnya karakter banci yang tampil di acara-acara televisi, menurut mantan Wakil Ketua KPI Pusat Fetty Fajriati,
mayoritas tampil vulgar yang jauh dari etika ketimuran dan rasa religius yang digariskan setiap agama.
Mengeksplorasi liak-liuk gerakan tubuh bak pelaku striptease di Las Vegas
Apa yang diungkapan Fetty Fajriati itu, ternyata juga sangat dirasakan masyarakat.
Pasalnya tayangan televisi pada saat ini mayoritas dengan program tayangan yang kasar dan cenderung homoseksual
Secara norma dan kultur, kebanci-bancian masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima atau nyeleneh
bagi sebagian masyarakat. Walau sebagian besar orang mengharapkan agar hal itu tidak ditampilkan,
namun stasiun televisi berpandangan lain.
===========================================================================================
MEDIA TELEVISI TRANSTV program "AYAH DAN AYU" SABTU MINGGU PUKUL 08:00 s/d......ADA PRILAKU bapak ngondek....???
KPI JANGAN TIDUR MANA TUGAS POKOKMU P3SPS
=======================================================================
TRANSTV program pendukung prilaku seks menyimpamg LGBTQ program terkait
PAGI PAGI AMBYAR DAN BROWNIES disana ada 2 banci ngondek, 1 lelaki normal 1 wanita normal
bahkan pernah zoomin lelaki kewanitaan KPI KEMANA........ditambah program "KETAWA ITU BERKAH" ada 3 banci ngondek, 1 lelaki normal 1 wanita normal
program ini telah lama tayang KPI tidak melakukan tindakan apapun padahal sudah ada
AYAH DAN AYU SABTU-MINGGU PUKUL 08:00 - 08:45 MULAI TAYANG 25 SEPTEMBER 2022
PAGI PAGI AMBYAR SENIN-JUMAT SETIAP HARI PUKUL 08:30 - 10;00 MULAI TAYANG 19 OCTOBER 2020
BROWNIES SENIN-JUMAT SETIAP HARI PUKUL 12:30 - 14:00 MULAI TAYANG 27 AGUSTUS 2017
KETAWA ITU BERKAH SENIN-JUMAT PUKUL 18:30 - 20:00 MULAI TAYANG 09 MEI 2022
surat edaran KPI 203/K/KPI/02/16 23 Februari 2016,didukung pula fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014,UU P3SPS KPI
Sidang Dewan HAM PBB untuk Universal Periodic Review di Jenewa tanggal 3-5 Mei 2017,
yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna Laoly,
Dirjen HAM Mualimin Abdi, dan lainnya, Indonesia dengan tegas menolak LGBT.
himbauan ini menurut Instagram akan jadi "HATE SPEECH COMMUNITY" dan akan di delete segera mungkin
========================================================================================
Pada Sidang Dewan HAM PBB untuk Universal Periodic Review di Jenewa tanggal 3-5 Mei 2017,
yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna Laoly,
Dirjen HAM Mualimin Abdi, dan lainnya, Indonesia dengan tegas menolak LGBT.
Hal ini karena bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan, baik budaya, spiritualitas, maupun hukum di Indonesia.
==============================================================================================
Dalam sebuah artikel yang berjudul “Mengapa LGBT Tidak Dapat Diterima di Indonesia?”, tertulis
bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila, terutama sila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini
secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara beragama,
yang secara garis besar tidak memperbolehkan LGBT.
================================================================================================================
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.
Dalam fatwa itu disebutkan bahwa orientasi seksual sesama jenis dan orientasi seksual lainnya adalah haram,
dan bentuk penyimpangan ini harus diluruskan.
===========================================================================================
MIRIS....MIRIS sekali di luar negeri di forum terhormat dewan HAM PBB kita menentang LGBTQ+
tapi di dalam negeri kita menjunjung LGBTQ+ terutama di media televisi
marak sekali selebriti dengan orientasi seks meenyimpang bertebaran di media televisi sosok ngondek promosi LGBTQ+
===============================================================================
Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tahun 2012 dan Standar Program Siaran(SPS)
tersurat beragam pasal larangan penayangkan program acara yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu
yang dianggap memiliki penyimpangan, seperti waria, banci, laki-laki yang keperempuanan,
perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya.
namun mayoritas televisi secara sengaja melakukan pelanggaran.
Ironisnya ragam pelanggaran itu tak ditangani Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara tegas,
sehingga pelanggaran terus berulang dan berulang.
===============================================================================
Fenomena kehadiran karakter banci (aktris/ presenter pria berpenampilan kewanitaan yang genit dan lenje,)
dalam tayangan TV, telah menjadi tontonan biasa. Setiap hari pemirsa bisa menikmati tayangan-tayangan tersebut
di hampir semua televisi,Kemasan yang disajikan sangat beragam.
Beberapa hadir sebagai program tayangan sinetron lepas atau serial,
tapi juga ada yang tampil sebagai variety show (talkshow) dan beraneka program komedi situasi.
Uniknya lagi tokoh banci itu diperankan oleh sosok selebriti yang sama dari satu program televisi ke program televisi lainnya,
yaitu komedian dengan prilaku menyimpang sering promosi (LGBT)
RUBEN ONSU
IVAN GUNAWAN
ANWAR BAB
NASSAR
CAREN DELANO
NCESS NABATI
LUCINTA LUNA
JIRAYUT (WNA thailand) CEK LEGALITAS IMIGRASI
surat edaran KPI 203/K/KPI/02/16 23 Februari 2016
mengenai :
1. Gaya berpakaian kewanitaan;
2. Riasan (make up) kewanitaan;
3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya);
4. Gaya bicara kewanitaan;
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.
Pojok Apresiasi
Gebriel Coryza Karay
Program reality show yang mengahrukan, penonton dapat lebih bersysukur setelah melihat bahwa banyak hal yang harus di syukuri dalam hidup karena masalah orang lain bahkan bisa 10xlipat lebih berat daripada masalah kita tersebut termasuk utuk masalah hutang. Program ini pun dapat membantu meringankan beban hidup khususnya rakyat kecil dan sangat menginspirasi.