Umum

Detail
Dilihat: 1242

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima permohonan audiensi PT Nestlé Indonesia terkait penayangan iklan produk, Rabu (16/04/2025) di Kantor KPI Pusat. Dalam kesempatan ini, PT Nestlé Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan terkait ada tidaknya pengawasan iklan, khususnya iklan makanan dan minuman oleh KPI serta mekanismenya pengawasannya. Mereka juga menanyakan bagaimana menindaklanjutti temuan atas pelaku usaha lain yang dirasa sedikit melenceng dari Etika Pariwara Indonesia (EPI).

“Penayangan iklan diatur di Lembaga Penyiaran (LP), tentang konten produk yang muncul juga ada lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengeluarkan ijin edar. Tadi pagi kami juga berkoordinasi dengan BPOM sehingga semua produk obat dan makanan yang ditayangkan sesuai regulasi,” ujar Ketua PI Pusat, Ubaidillah di awal pertemuan itu. 

Koordinator Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa melengkapi, bahwa aturan penayangan di televisi adalah Standar Program Siaran (SPS) KPI. Terkait hal ini, kami diberi kewenangan untuk mengawasi dan memberi sanksi. 

“Dalam SPS, ada pasal berkaitan dengan siaran yang antara lain menyebutkan bahwa iklan tidak boleh menyesatkan, melindungi kepentingan publik, serta bersama dengan LP melindungi masyarakat. Detil pada iklan sangat diawasi, jika ada irisan peraturan maka ada Dewan Periklanan Indonesia yang mengeluarkan Etik Pariwara Indonesia (EPI). Jadi, kami berkerjasama dengan beberapa lembaga,” katanya.

Koordinasi yang dilakukan dengan berbagai lembaga tidak serta merta memperluas kewenangan KPI hingga bisa menyentuh pelaku usaha, yang mungkin melenceng dari kode periklanan. Namun demikian, tambah Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan, Mimah Susanti, bahwa informasi tersebut penting untuk diketahui untuk kemudian dikoordinasikan dengan lembaga terkait, atau untuk terlebih dahulu memastikan bagaimana tepatnya konten iklan tersebut dirasa melenceng dari peraturan yang ada.

Sementara Anggota sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso menyoroti aduan dari pelaku industri. Menurutnya, aduan ini merupakan yang pertama yang datang dari pihak industri yang beriklan di lembaga penyiaran. 

Dia juga menegaskan untuk sengketa iklan bukan ranah KPI. Bahkan, klaim berlebihan ini biasa paling banyak terkait dengan obat-obatan. “Pernah ada iklan yang secara visual mengganggu masyarakat menjadi perhatian bagi kami,” kata Tulus.

Terkait hal ini, Anggota KPI Pusat Aliyah, menekankan pada pentingnya pelaku industri juga memperhatikan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Utamanya pada komposisi kandungan dalam produk makanan dan minuman.

“Kita berharap, PT Nestlé Indonesia patuh terhadap regulasi, ketika masuk ke LP, yaitu TV dan radio dalam bentuk iklan, maka masuk ranah KPI, penting memastikan produk sesuai (yang diiklankan),” ujar Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan lainnya, Amin Sabhana.

Anggota KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi berpendapat pelaku usaha lain, atau hal yang berhubungan dengan persaingan usaha, yang dari sisi ekonomis bisa menimbulkan kerugian, bisa diadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

PT Nestlé Indonesia menyebutkan tentang komitmen jangka panjangnya untuk berinvestasi dengan memusatkan perhatian pada produk makanan dan minuman yang berkualitas dan aman dikonsumsi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi saat ini dan mendatang.

“Yang bisa kami sampaikan kami akan berusaha mematuhi sesuai peraturan yang ada, kami memonitor produk dan memastikan kandungan produk yang akan di-launch sesuai kebijakan internal kami. Pada level playing field, kami sudah mengenalkan konsumen tentang cek label untuk mengecek komponen utama dalam produk. Kami ingin secara sehat mengedukasi konsumen. Hal ini kami sebarkan melalui iklan di radio (dan TV), serta media sosial supaya konsumen tahu dan bisa memilih produk sesuai kebutuhan,” ujar mereka.

Mengakhiri audiensi, I Made Sunarsa menegaskan bahwa terkait iklan, KPI tidak bisa bersentuhan dengan produsen (pelaku usaha), melainkan lembaga lain seperti BPOM, Kementrian Kesehatan, dan LP. Bahkan pada masa pandemi, aduan overclaim bisa kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang seluruh lembaga penyiaran untuk kemudian meminta iklan agar tidak memunculkan claim yang berlebihan, atau untuk tidak menayangkan iklan produk yang dimaksud. ***/Anggita Rend/Foto: Agung R

 

 

Detail
Dilihat: 1333

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Stasiun TV tvOne untuk dimintakan klarifikasi terkait program siaran “Apa Kabar Indonesia Siang”, Kamis (17/04/2025) di Kantor KPI Pusat. Program siaran yang ditayangkan pada Rabu, 9 April 2025 Pukul 13.00 menampilkan pemberitaan berjudul “Bu Guru Salsa Mencoba Menyanyi”, dengan subjudul “Bu Guru Salsa Siap ‘Goyang’ Penggemar”.

Mengawali klarifikasi, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait program siaran tersebut. Menurutnya, kehebohan di media sosial bukan ranah KPI, tapi hal ini muncul juga di lembaga penyiaran. 

“Aduan kami terima bukan hanya dari individu atau perorangan tapi juga kelompok sehingga kami perlu menindaklanjuti,” ujarnya di depan perwakilan tvOne yang hadir dalam klarifikasi tersebut. 

Tulus kemudian memaparkan fokus permasalahan pada dua hal. Pertama, penggunaan kata ‘penggemar’ yang biasanya dilekatkan pada publik figur yang memiliki profesi tertentu dan digemari masyarakat. Sementara itu, pada pemberitaan dimaksud, Bu Guru Salsa sebagai objek pemberitaan bukanlah publik figur. Belakangan, objek pemberitaan menjadi viral karena kasus video pribadi yang tersebar di media sosial. 

Kedua, bahwa ketika pemberitaan diambil berdasar pada viralitas, hal tersebut mengesankan memberi panggung, ada glorifikasi pada seseorang, dalam hal ini yang sudah diketahui melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, Manager News Daily dan Hard Talkshow tvOne, Sylvester Keda, membenarkan pemilihan objek pemberitaan karena viralitas dan adanya keinginan yang bersangkutan untuk menjadi penyanyi. Adapun pemilihan subjudul “Bu Guru Salsa Siap ‘Goyang’ Penggemar”, khususnya kata “goyang’ sebagaimana pernah digunakan pada pemberitaan lain yang merujuk pada publik figur.

“Saya sebagai penanggungjawab minta maaf atas kegaduhan ini. Pada pemberitaan lain saya pernah membuat judul serupa, pikiran saya dengan menambahkan tanda kutip bisa aman, tapi ternyata rame,” kata Produser Eksekutif “Apa Kabar Indonesia Siang” tvOne, Dickjaya Rio Pitra. 

Pemilihan Bu Guru Salsa sebagai objek juga didasari alasan bahwa yang bersangkutan merupakan korban. Karena video pribadinya yang viral, objek kemudian di-blacklist dari PGRI sehingga dia memberanikan diri menjajaki profesi lain.

Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Aliyah mengatakan, kata goyang dapat diinterpretasi bermacam-macam dan tidak bisa disamakan dengan “Inul menggoyang penggemar”, karena dia memang penyanyi. Objek memang korban, tapi itu tidak dijelaskan kasusnya, misalnya karena ketidaktahuan menggunakan gawai, kemudian adanya keinginan untuk bertobat”.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menanyakan segmentasi pemberitaan tvOne yang tidak sesuai dengan profil lembaga penyiaran tersebut selama ini. 

“Secara Kode Etik Jurnalistik memang tidak ada yang dilanggar tapi orang terprovokasi karena judulnya itu, yang bisa diperbaiki TVONE, bisa menjaga standar dan kualitas berita yang ada di Indonesia. Kami khawatir ini menjadi jalan instan dan pintas masuk televisi,” tambahnya.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, kembali menyampaikan kekhawatiran yang sama, bagaimana jika pola tersebut menimbulkan efek negatif, yaitu memberi ide pada orang lain untuk mencoba hal yang serupa supaya viral untuk kemudian bisa tampil di layar televisi dan menjadi terkenal. Dia sepakat bahwa objek adalah korban yang membutuhkan pemulihan hak, namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu kenyamanan pemirsa. 

“Kalau orang melihat judul dalam tayangan memang menjadi bingung dan penasaran kemudian berimajinasi karena judulnya. tvOne harus berhati-hati terutama dalam pengambilan judul. Tentu banyak isu lain yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Atas klarifikasi tersebut, KPI akan menindaklanjuti dalam rapat pleno KPI. ***/Anggita/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 2295

 

Jakarta - Penyiaran memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, penyiaran juga berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Dalam konteks ini, program siaran keagamaan menjadi salah satu jenis siaran yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. 

Anggota KPI Pusat Aliyah menuturkan, regulasi penyiaran program siaran agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengamanatkan bahwa isi siaran harus menghormati norma agama dan etika yang berlaku di masyarakat. 

“KPI juga merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang secara tegas mengatur tentang penyajian siaran keagamaan agar tidak menimbulkan penyesatan, pemaksaan kehendak, atau penodaan terhadap keyakinan agama lain,” kata Aliyah saat menjadi pemateri dalam kegiatan “Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Aliyah juga menyinggung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya isi siaran yang layak dan mendidik, terutama pada jam-jam di mana anak-anak banyak menonton televisi.

“Agar siaran pagi atau jam-jam yang banyak anak menonton TV, agar bobot siarannya lebih informatif, edukatif, dan inspiratif. Jangan sampai anak-anak kita terpapar siaran yang bukan sesuai dengan usia yang menontonnya. Ini demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” tegas Presiden dalam arahannya.

Menindaklanjuti arahan itu, Aliyah menegaskan dalam rangka menjaga kekhusyukan dan nilai ibadah selama bulan Ramadan, KPI menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan. “Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Lembaga Penyiaran, baik televisi maupun radio, serta kepada KPI Daerah dalam melakukan pengawasan,” kata Aliyah. 

Dalam surat edaran tersebut, KPI mengingatkan bahwa selama Ramadan terjadi perubahan pola konsumsi media, di mana waktu menonton televisi dan mendengarkan radio mengalami pergeseran. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran diminta untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam merancang isi siaran. Selain itu, KPI menekankan agar lembaga penyiaran untuk mematuhi ketentuan P3SPS dalam seluruh program yang disiarkan. 

“Hal ini juga menjadi sangat fundamenteal saat bulan Ramadan dengan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta berhati-hati dalam menyajikan konten yang mengandung perbedaan pandangan atau paham agama dan politik tertentu. KPI menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten, berintegritas, dan tidak memprovokasi,” katanya. Syahrullah

 

Detail
Dilihat: 3806

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk dua program siaran jurnalistik di iNews TV dan satu program siaran jurnalisitik di MNC TV. Ketiga program siaran jurnalistik di dua TV ini kedapatan menampilkan identitas (wajah dan nama) kerabat dari korban pelecehan seksual dalam tayangan. Hal ini ditegaskan KPI Pusat dalam tiga surat teguran yang telah dilayangkan ke masing-masing stasiun televisi, beberapa waktu lalu.

Adapun ketiga program siaran jurnalistik itu antara lain program “iNews Today” dan “iNews Siang” di iNews TV serta program “Lintas iNews Siang” di MNC TV. Pelanggaran di program “iNews Today” ditemukan pada  tanggal 17 Maret 2025 pukul 09.46 WIB dan program “iNews Siang” pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 11.21 WIB. Sedangkan pelanggaran dalam program “Lintas iNews Siang” di MNCTV terjadi pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 10.17 WIB.

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso menjelaskan, penayangan identitas kerabat atau keluarga korban pelecehan dalam tayangan melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. 

“Penayangan identitas keluarga atau kerabat korban pelecehan seksual itu tidak boleh. Harus ada penyamaran, baik wajah maupun identitas yang terkait dengan korban,” ujar Tulus Santoso.

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah menambahkan, tampilan identitas kerabat korban pelecehan seksual dalam tiga program berita ini telah melanggar dua pasal di P3SPS KPI yakni Pasal 22 ayat (3) P3 dan Pasal 43 huruf f SPS.  

“Pasal Pasal 22 ayat (3) P3 bahwa lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3 dan SPS. Kemudian di Pasal 43 huruf f SPS disebutkan program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya,” tegas Aliyah.

Dalam kesempatan ini, Tulus mengingatkan iNews TV dan MNC TV serta lembaga penyiaran lainnya untuk lebih berhati-hati dan menjadikan P3SPS sebagai acuan sebelum penayangan program. “Kita berharap sanksi ini jadi pembelajaran dan juga perbaikan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari,” pintanya. ***

 

Detail
Dilihat: 3800

Jakarta -- Setiap tanggal 1 April, setiap tahunnya, dirayakan sebagai Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS). Hari peringatan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun ini, peringatan Harsiarnas memasuki usia ke 92.

Dipilihnya tanggal 1 April karena pada 1 April 1933 berdiri Lembaga Penyiaran Radio milik pribumi pertama (bangsa Indonesia) di Solo yaitu Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakasai oleh KGPAA Mangkunegoro VII. 

Awalnya, sejarah penyiaran di Indonesia (nusantara ketika itu) mulai berlangsung pada tahun 1927. Sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Sri Mangkoenegoro VII yang menerima hadiah dari seorang Belanda berupa pesawat radio penerima.

Kemudian pada 1 April 1933 berdiri sebuah lembaga penyiaran radio pertama milik Indonesia di Kota Solo bernama Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang didirikan Sri Mangkoenegoro VII. Tanggal berdirinya SRV ini kemudian dijadikan oleh para pencentus Harsiarnas sebagai hari lahirnya penyiaran nasional. 

Proses penetapan Hari Penyiaran Nasional membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ditetap oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Deklarasi pertama Harsiarnas dilakukan pada tanggal 1 April 2010 di Surakarta, Jawa Tengah.

Deklarasi tersebut diprakarsai oleh Hari Wiryawan yang ketika itu menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng dan didukung oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, wakil rakyat, budayawan, akademisi, dan insan penyiaran. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam deklarasi tersebut adalah maestro Keroncong Gesang dan penyanyi Waljinah.

Deklarasi tersebut merupakan sebuah usulan kepada pemerintah agar menetapkan dua hal penting. Pertama, agar tanggal 1 April yang merupakan hari lahirnya SRV ditetapkan sebagai Hari Penyiaran Nasional. Kedua, agar KGPAA Mangkunagoro VII ditetapkan sebagai Bapak Penyiaran Indonesia.

Setelah deklarasi tahun 2009, kemudian dilakukan deklarasi kedua tahun 2010 dengan usulan dan materi yang sama. Deklarasi Harsiarnas dilakukan pada tanggal 1 April 2010 di Bale Tawangarum, Balai Kota Surakarta yang waktu itu juga dihadiri oleh Walikota Solo Joko Widodo.

Melalui deklarasi tersebut, para pelaku penyiaran dan masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai dan menghormati sejarah penyiaran nasional Indonesia yang bermula dari kota Solo.

Hari Penyiaran Nasional menjadi sebuah momen penting untuk mengenang peran penting penyiaran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Melalui penyiaran, masyarakat dapat mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang penting dan berkualitas untuk membangun negara yang lebih baik. ***

 

  1. Pengawasan Program Siaran di Bulan Ramadan
  2. Sambut Nyepi 2025, KPI Imbau TV dan Radio Hentikan Siaran dan Relay Siaran di Bali
  3. KPI Lakukan Pembinaan Program Siaran di Empat Stasiun TV
  4. Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I Sampaikan Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran

Halaman 42 dari 731

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot