Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Oktober 2018

Dilihat: 36781

Tanjungpinang -  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap 45 lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

"Monev ini penting untuk pembaharuan data base lembaga penyiaran. Kami juga ingin melihat dan mengetahui perkembangan lembaga penyiaran terutama dengan sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki, agar tujuan penyiaran tecapai bukan hanya dalam segi bisnis," kata Ketua KPID Kepri, Henky Mohari di Tanjungpinang, Minggu (14/10/2018).

Disampaikan, Monev tersebut sudah dimulai sejak pekan kemaren di Tanjungpinang dengan mendatangi langsung sejumlah lembaga penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi dan radio, Lembaga Penyiaran Belangganan (LPB) satelit, kabel dan terestrial, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio dan televisi serta Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio.

"Kami mulai dari Tanjungpinang, sampai akhir Oktober ini kami targetkan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Kepri bisa kami datangi untuk mengetahui langsung mulai dari perizinan hingga perkembangan lembaga penyiaran tersebut," kata Henky.

KPID Kepri menurutnya juga fokus kepada program siaran maupun isi siaran yang disiarkan atau ditayangkan oleh lembaga penyiaran karena ini sangat erat kaitannya dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

"Lembaga penyiaran wajib mentaati P3 dan SPS yang telah ditetapkan KPI Pusat, agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat dan memperkokoh integrasi nasional," ujarnya.

Diterangkan, lembaga penyiaran di Kepri diharapkan lebih memperbanyak siaran atau program acara terkait dengan siaran perbatasan agar mampu mengimbangi siaran-siaran dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang hari-hari bisa dinikmati masyarakat secara langsung melalui televisi dan radio.

"Ini sangat penting untuk menjaga rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air tetap tumbuh di masyarakat perbatasan," ujarnya.

Dalam monev tersebut KPID Kepri juga menerima berbagai masukan dan keluhan dari lembaga penyiaran terutama terkait pemutakhiran data, pajak penyiaran dan pajak stasion radio serta persoalan lainnya. "Masukan untuk KPID cukup banyak, salah satunya kedepan kami akan melaksanakan program sekolah P3SPS agar mampu meningkatkan SDM dibidang penyiaran bagi lembaga penyiaran," pungkasnya. Red dari haluankepri.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Oktober 2018

Dilihat: 26165

Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC Anugerah KPI 2018, Hardly Stefano.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera mengumumkan nomine Anugerah KPI 2018. Ada 19 kategori program yang dipelombakan yakni 13 kategori untuk program televisi, 3 kategori program radio dan 3 kategori perghargaan khusus. 

Program terbaik dari setiap kategori program akan diumumkan saat acara puncak peringatan Anugerah KPI 2018, Minggu siang, 4 November 2018. Acara ini akan disiarkan secara langsung stasiun televisi RCTI.

Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC Anugerah KPI 2018, Hardly Stefano mengatakan, ajang tahunan ini bagian dari upaya pihaknya mendorong terwujudnya penyiaran sehat untuk rakyat.

“Melalui Anugerah KPI, lembaga penyiaran televisi maupun radio diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan menunjukkan kualitas program siaran pada berbagai kategori,” katanya kepada kpi.go.id. 

Rencananya, mulai Jumat ini, 12 Oktober 2018, KPI akan mengumumkan nominasi pemenang pada masing-masing kategori program. Penyampaian akan dilakukan melalui akun media sosial KPI Pusat, agar masyarakat mengetahui bahwa masih ada program siaran yang menarik sebagai tontonan, sekaligus berisi tuntunan berupa inspirasi positif kepada publik. 

Masyarakat khususnya para netizen, kata Hardly, diminta untuk berperan dalam mendorong peningkatan kualitas konten dengan memberikan apresiasi, komentar maupun masukan kepada nomine Anugerah KPI 218. “Kami juga berharap masyarakat semakin selektif dalam memilih program siaran yang akan dinikmati,” katanya.

Menurut Hardly, seluruh program siaran yang menjadi nomine pada dasarnya telah menjadi pemenang dari Anugerah KPI 2018, karena merupakan model program siaran yang diharapkan oleh KPI. 

“Program siaran terbaik pada setiap kategori program yang diperlombakan merupakan hasil dari penjurian yang melibatkan akademisi, profesional dan tokoh masyarakat,” jelas Hardly. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Oktober 2018

Dilihat: 60857

Padang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat, menyatakan cukup banyak televisi kabel di wilayahnya yang tidak memiliki izin. Hal demikian dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat yang berlangganan. 

Komisioner KPID Sumatra Barat, Yuni Ariati, mengatakan, dalam menyikapi hal itu KPID membidik televisi kabel ilegal. Disinyalir, ada puluhan televisi kabel tanpa izin, tersebar di Sumatra Barat.

Ia menjelaskan, saat ini baru enam televisi kabel yang mempunyai izin, yaitu Andalas Vision Padang, Irama Mitra Media Padang Panjang, Denai Kabel Mandiri Payakumbuh dan Minang Saluran Ceria Bukittinggi dan Solok Vision dan Maulana Mitra Media Karimun.

“Ada puluhan televisi kabel dari berbagai daerah yang beroperasi di Sumatera Barat. Padahal, baru enam yang memiliki izin. Kita akan menindak mereka,” tegasnya, saat Focus Group Discussion (FGD) KPID Sumatra Barat, di Aula KPID Jalan Sawo Purus V, Padang, Kamis (11/10/2018).

Yuni mengatakan, menjamurnya televisi kabel ilegal di Sumatra Barat dikarenakan murahnya biaya iuran, sehingga masyarakat tertarik. Hanya saja, karena tanpa izin membuat konten televisi itu tidak terpantau dan tidak jarang berisikan siaran yang kemungkinan tidak layak tayang, seperti aksi kekerasan, radikalisme, sampai tayangan yang tidak mendidik dan merusak moral, terutama bagi anak-anak.

“Iurannya cukup murah, beragam mulai Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Namanya saja ilegal, sehingga murah. Padahal, akibat negatif yang akan diderita pelanggan cukup banyak. Untuk itu, kita minta masyarakat melaporkan kalau ada televisi kabel ilegal di daerahnya. Kita akan turun dan menindaknya,” kata Yuni.

Menurutnya, televisi kabel ilegal itu banyak memiliki efek negatif. Selain kontennya tidak terpantau, bagi pelanggan juga akan kesulitan, jika melakukan komplain.

“Misalnya, pelanggan tidak mendapatkan pelayanan memuaskan karena siarannya sering hilang. Ke mana harus komplain, karena mereka ilegal. Coba kalau legal, mereka bisa mengadu ke KPID Sumbar,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, kendati KPID Sumatra Barat dalam keterbatasan anggaran, namun pihaknya tidak akan terpengaruh untuk menindak televisi kabel ilegal yang beroperasi. Pasalnya, persoalan televisi kabel masuk dalam kewenangan KPID Sumatra Barat.

“Tanpa biaya operasional pun, kita akan turun. Kita akan tindak televisi kabel ilegal ini. Sudah ada beberapa yang kita tindak, mulai dari teguran hingga mencabut izinnya,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPID Sumatra Barat, Afriendi, mengatakan untuk menunjang kinerja KPID yang baru dilantik itu, diperlukan adanya peralatan dan fasilitas yang memadai. Karena sejauh ini, beberapa kendala yang dihadapi, sarana dan prasarana untuk pengawasan konten lokal dan televisi lokal.

Sedangkan untuk anggaran di KPID Sumatra Barat merupakan dana hibah, sehingga tidak bisa digunakan untuk pembelian barang atau pun jasa.

“Sejak dilantik, KPID Sumatra Barat sudah mengeluarkan lebih dari empat kali teguran ke beberapa stasiun televisi. Kami bersama staf pemantau siaran selama 24 jam, jadi perlu juga sarana prasananya,” katanya.

Terkait kendala yang dihadapi KPID Sumatra Barat ini, sebelumnya telah didengarkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah, yang menurutnya KPID harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Dari DPR RI sendiri juga akan segera menuntaskan Revisi Undang-Undang Penyiaran, agar persoalan yang dialami KPID hampir seluruh daerah Indonesia segera terselesaikan.

“Jika sudah begitu, tentu DPR RI meminta dukungan KPI Pusat untuk memperhatikan KPID di seluruh Indonesia, begitu juga di Sumatra Barat ini,” tegasnya. Red dari cendananews.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Oktober 2018

Dilihat: 3803

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat mengingatkan pengelola lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar menyiarkan materi kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden secara berimbang.

"Yang dimaksud dengan berimbang itu porsinya sama, durasi dan jam tayang juga sama terhadap semua calon legislatif maupun calon presiden," kata Komisioner KPID Sumbar, Robert Cenedi di Padang, Kamis.

Menurutnya untuk kampanye di media saat ini belum boleh dilakukan oleh calon dan berdasarkan peraturan KPU baru dapat ditayangkan pada 23 Maret sampai 13 April 2019.

"Artinya kalau ada peserta pemilu yang sudah memasang iklan di media cetak dan elektronik saat ini artinya mereka telah melanggar aturan," kata dia.

Selain itu ia menyampaikan untuk durasi tayang di televisi maksimal 30 detik dan tidak lebih dari 10 kali sehari sementara radio durasi 60 detik dengan intensitas tayang 10 kali sehari.

"Jika ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran, jika tak dipatuhi sanksi terberat adalah pencabutan izin siaran," kata dia.

Ia melihat saat ini tayangan berbau kampanye sudah mulai ada di beberapa stasiun televisi dan pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan sanksi

Sementara Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan memasuki tahun politik lembaga penyiaran merupakan salah satu sarana publikasi bagi peserta pemilu.

"Tentu saja ini rawan untuk terjadi penyalahgunaan oleh calon presiden maupun calon legislatif, oleh sebab itu kami mengajak semua pihak bersama-sama ikut serta melakukan pengawasan dengan melaporkan kepada KPID jika ada temuan," kata dia.

Ia mengatakan untuk siaran televisi pihaknya melakan pengawasan selama 24 jam khusus tv lokal. "Namun untuk radio kami sedikit mengalami kendala karena ada 112 radio dan yang bisa diawasi dengan maksimal hanya di Padang, sementara untuk di daerah agak sulit mengawasi," ujarnya.

"Oleh sebab itu KPID juga meminta peran aktif masyarakat untuk melapor jika ada temuan siaran yang melanggar," kata dia. Red dari Antaranews Sumbar