Umum

Detail
Dilihat: 5750

Karawang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat mencatat dua lembaga penyiaran pernah mendapat teguran terkait iklan saat proses pemilu.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Mahi M. Hikmat saat menggelar Workshop Penyiaran Pemberitaan dan Iklan Pemilu 2019 di Hotel Swiss Bel Inn, Karawang mengatakan dalam proses pemilu baik pilkada maupun pemilu yang akan berlangsung di tanggal 17 April 2019 nanti lembaga penyiaran menaati aturan pemilu maupun undang-undang penyiaran.

"Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap lembaga penyiaran di jawa barat menyusul akan dilakukannya kampanye iklan lewat media massa pada 24 Maret hingga 13 April," ucapnya, Kamis (21/3).

Terkait dengan pelanggaran, pihaknya sempat menegur dua lembaga penyiaran terkait dengan isi iklan yang berkaitan dengan pemilu.

Sementara beberapa isi siaran yang sering diberikan peringatan kepada lembaga penyiaran adalah iklan produk dewasa yang tayang di jam tidak semestinya, penyiar berkata kasar, serta penayangan lagu.

"Selama tahun 2018, KPI mencatat ada sebanyak 868 pelanggaran yang pelanggarannya didominasi oleh lembaga penyiaran yang berada di wilayah DKI Jakarta," jelasnya.

Sementara terkait dengan pemilu, ia juga berpesan agar lembaga penyiaran mematuhi aturan undang-undang baik pemilu maupun undang-undang penyiaran. Red dari dakta.com

 

Detail
Dilihat: 5812

Padang - Komisioner bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

FGD tersebut mengangkat tema "Evaluasi Program Siaran Lokal pada Televisi Berjaringan", bertempat di Aula Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/3/2019).

Dalam paparannya, Agung Suprio menyampaikan bahwa konten lokal merupakan amanat undang-undang penyiaran. "Sistem stasiun jaringan adalah amanat Undang-undang penyiaran. Lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan siaran bermuatan konten lokal," ucapnya.

Sebagaimana kita ketahui, alokasi 10 persen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran swasta berjaringan dari keseluruhan jam tayang. Untuk mendorong itu, KPI Pusat ikut mendorong terciptanya konten lokal di layar televisi sesuai aturan.

"Saat ini, SSJ dijadikan sebagai salah satu point dalam evaluasi tahunan. Sembari menyiapkan aplikasi SSJ yang efisien dan akurat," lanjut pria yang akrab disapa Agung ini.

Selain Agung Suprio, narasumber lain yang hadir yakni Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Afrizal, dan Yumi Ariyati, komisioner KPI Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dihadiri oleh komisioner KPI D Provinsi Sumbar dan lembaga penyiaran swasta berjaringan ini dibuka oleh ketua KPI Daerah Provinsi Sumatera Barat, Afriendi. *

 

Detail
Dilihat: 7892

Pangkalpinang -- Keberadaan televisi kabel di Provinsi Bangka Belitung selama ini dinilai belum memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah. Padahal keberdaannya sudah cukup lama.

Setidaknya ada lima perusahaan besar mengelola bisnis televisi kabel di Bangka Belitung. Untuk itu DPRD Provinsi Bangka Belitung sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) televisi kabel (tv kabel) untuk menata agar lebih tertib dan memberikan kontribusi bagi daerah.

Pada Selasa (19/3/2019) digelar Focus Group Discussion (FGD) Raperda Televisi Kabel di Ruang Bapemperda DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini hadir pihak terkait seperti Komisi I DPRD Bangka Belitung, Dinas Kominfo Pemprov Babel, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bangka Belitung serta tim penyusun akademik.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Padli menegaskan televisi (tv) kabel harus memberi kontribusi bagi daerah.

"Selama ini belum ada kontribusi keberadaan televisi kabel di Bangka Belitung bagi pendapatan daerah," ungkap Padli.

Padahal selama ini pengelola tv kabel menarik iuran dari masyarakat. Menurut Padli, raperda terkait persoalan ini sangat dibutuhkan. Semua ini bertujuan untuk mengatur keberadaan stasiun penyiaran dan tv kabel.

Padli berharap, setelah diterbitkan perda nantinya, keberadaan tv kabel menjadi tertata dan legal. Selain itu, ketika pemerintah menarik retribusi menjadi legal. Sebab selama ini belum ada aturan terkait tv kabel di Bangka Belitung.

"Semua ini untuk kebaikan bersama, tentunya dengan memberikan kontribusi bagi daerah," tegas Padli.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bangka Belitung, Rusdiar, mengatakan secara Kelembagaan pihaknya mendukung pembuatan raperda tentang penyiaran televisi dengan jaringan kabel atau lebih dikenal dengan tv kabel. Terutama dalam perlindungan layanan konsumen sehingga masyarakat dapat menikmati alternatif siaran melalui tv kabel dengan kualitas dan channel yang bermanfaat.

“Terkait hal lain yang direncanakan dalam raperda tentunya masih proses penyusunan naskah akademik dari tim yang ditunjuk DPRD Provinsi Babel. Tentunya kami berharap tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan telah ada,” kata Rusdiar.

Pernyataan senada disampaikan Kepala TVRI Bangka Belitung, Sriwidayat. Ia juga mempertanyakan kontribusi tv kabel bagi daerah, sebab tv kabel tidak memproduksi bahan siaran. Televisi kabel hanya bersifat merelai.

"Kewajiban televisi kabel menyediakan sekurang-kurangnya 10 persen dari kapasitas kanal saluran untuk menyiarkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, seperti TVRI Babel yang merupakan stasiun milik masyarakat," sarannya. Red dari babelhits.com

 

Detail
Dilihat: 4913

Pekanbaru - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menyatakan siap untuk mengawasi tayangan di media penyiaran terkait iklan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 

Hal itu disampaikan oleh anggota KPID Riau, Novri Naldi saat Dilog Interaktif di RRI Pekanbaru bersama anggota Bawaslu Riau, Neil Antariksa, Selasa (19//3/2019).

KPI siap melakukan tugasnya bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pers, yang telah tergabung dalam gugus tugas. 

"Kita sebagai lembaga pengawas penyiaran juga sangat respon aktif karena ini gugus ada lembaga lain yang harus dilibatkan sebagai penyelenggara seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. KPI sangat siap, apapun alasannya KPI sangat siap," katanya.

Selain itu, dia mengatakan KPID juga akan kembali mengingatkan media penyiaran agar menjaga independensinya jelang pemilu. 

"Sesuai gugus tugas yang merupakan turunan dari puast, sudah rutin melakukan rapat. KPID, juga akan sangat responsif apalagi jika adanya indikasi pelanggaran. Nantinya, pengawasan terhadap media- media penyiaran akan dilakukan selama 24 jam secara rutin. Jadi tinggal kami mungkin ke depan akan mengimbau kembali lembaga penyiaran untuk tetap independen dan berimbang untuk hal pemberitaan," jelasnya. 

Neil Antariksa juga menekankan bawha waktu penayangan iklan kampanye di media massa hanya selama 21 hari. Bawaslu sudah melakukan rapat bersama KPID Riau dan KPU Riau soal penayangan iklan di media massa.

ugas dibentuk dengan dilatarbelakangi penciptaan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta Pemilu. Untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional. Pengawasan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama antara Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers.

"Gugus Tugas dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Gugus tugas ini bertugas melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, dan mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan," jelas Abhan.

"Penegakan hukum terhadap peserta Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Penegakan hukum terhadap lembaga penyiaran dilakukan oleh KPID. Sedangkan penegakan hukum terhadap perusahaan pers dan pers nasional dilakukan oleh Dewan Pers," kata Neil.

Sesuai dengan tahapan pemilu, iklan kampanye baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019. Jika ditemukan iklan kampanye di luar periode tersebut, maka peserta pemilu berpotensi melakukan pelanggaran. Red dari KBRN

 

Detail
Dilihat: 5577

Bontang - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menggelar Sosialisasi Menuju Media yang Ramah Anak Untuk Mewujudkan Bontang Kota Layak Anak. Kegiatan tersebut mengundang seluruh media massa yang ada di kota Bontang, baik cetak, elektronik, maupun Online. Senin (18/3/2019) pagi.

Sosialisasi yang bertempat di Auditorium Taman 3D, Jalan Awang Long Nomer 1 Kota Bontang tersebut menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID Kaltim), Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dewan PERS.

Perwakilan KPID Kaltim, Yovanda Noni yang memberikan materi di awal sosialisasi, mengajak insan media untuk memberikan konten yang positif dan lokal untuk membetikan anak anak berita yang lebih bermutu. Dan kita semua sebagai insan pers kota Bontang dapat mendorong kota Bontang menjadi kota ramah anak.

"Sekiranya ada media yang menyiarkan sesuatu yang tidak membangun maka langsung di stop. Anak cenderung meniru apa yang mereka tonton, media harus melindungi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang layak. Karena tontonan yang layak akan berdampak positif pada prilaku dan pola pikir anak," ungkapnya.

Kepala Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Media Sosial Deputi Bidang  Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Supriadi, dalam materinya tentang pers ramah anak mengatakan bahwa dirinya sangat bergembira dengan adanya kegiatan ini, karena merupakan bukti nyata bahwa kota bontang ingin mengajak media yang ada menjadi media yang ramah anak. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kota bontang sebagai kota layak anak, yang mana memiliki sistem pembangunan yang arahnya berbasis pada hak anak.

"Perencanaan yang mengintegrasikan antara komitmen dan sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat. Di dalamnya antara lain ada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah media. Nah semua itu harus bersinergi untuk dapat mewujudkan kota ramah anak, karena kita ketahui bawasannya teman teman media dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui informasi tersebut dan menjadi lebih cerdas," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan PERS Ahmad Djauhar, menjelaskan tentang bagaimana cara mencipatakan produk liputan ramah anak. Dia mengatakan media harus bisa memberikan contoh yang baik agar mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat, kalaupun misalnya harus menyampaikan berita tentang kriminal sebaiknya berusaha meminimalkan dampak yang diterima oleh korban dan keluraga korban.

"Intinya kita memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, apabila ada kejadian seperti itu kita harus bisa membatasi dan meminimalisir dampak negative yang di sebabkan oleh berita tersebut," terangnya. Red dari suaraindonesia.com

 

  1. Literasi Media di Banten: KPI Dorong Peran Aktif Masyarakat Awasi Media
  2. KPID Kepri Perketat Iklan Kampanye di Lembaga Penyiaran
  3. DPRD Bengkulu Konsultasikan Rekrutmen KPID ke KPI Pusat
  4. KPI Bahas Revisi Peraturan Kelembagaan No.1 Tahun 2014

Halaman 296 dari 666

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.