Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 19 Agustus 2019

Dilihat: 4658

Jakarta - Menyikapi dinamika konflik masyarakat yang terjadi di Papua Barat dan sekitarnya maka dengan ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Lembaga Penyiaran untuk:

1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 4 huruf (a) 

2. Menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak menyampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, sebagaimana tertuang dalam Standar Program Siaran (SPS) pasal 40 huruf (a)

3. Menyajikan liputan/berita yang tidak menimbulkan dampak sosial lanjutan.

4. Tidak melakukan pemberitaan ulang sebagai Breaking News/Info Terkini/penyebutan lainnya dan membuat judul/head line serta keterangan/caption yang berlebihan atau provokatif, mengulang potongan gambar kekerasan dan pengrusakan yang dikhawatirkan mengesankan keadaan genting pada wilayah liputan dan dapat memicu keresahan publik di wilayah lainnya.

5. Menyajikan keberimbangan pemberitaan dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan langkah-langkah penanganan keamanan yang dilakukan oleh aparat berwenang.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio juga mengingatkan pula bahwa dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan salah satu tujuan terselenggaranya penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional. Selain itu, tambah Agung, masih dalam regulasi yang sama, salah satu fungsi penyiaran sebagai perekat sosial, serta diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 16 Agustus 2019

Dilihat: 19388

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima kehadiran Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI) yang menyampaikan dukungan penguatan kelembagaan KPI untuk ikut melakukan pengawasan pada ranah media baru, (16/8). Selain KAMI, perwakilan organisasi lain yang juga menyampaikan dukungan pada saat yang sama adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI),  Sahabat Yatim Indonesia (SAYATI), Forum Lestari Hutanku, dan Sahabat Anak Indonesia (SAI). 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak pada KPI Pusat. “Kami merasa dukungan kepada KPI ini semata-mata dikarenakan kepedulian terhadap berbagai persoalan di penyiaran,” ujarnya. Dengan semakin banyak orang yang ikut menyuarakan kepedulian terhadap konten penyiaran dan konten di dunia maya ini, diharapkan menjadi pemantik untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Konvergensi dan revisi Undang-Undang Penyiaran. 

Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Muchsen selaku Ketua KAMI memaparkan beberapa contoh konten di media baru yang mengadung muatan pornografi, radikalisme, serta terorisme. Sementara itu, Ketua LPAI Seto Mulyadi yang juga menjadi Pembina KAMI menilai pentingnya langkah preventif dilakukan oleh berbagai pihak untuk melindungi anak-anak Indonesia dari nilai-nilai negatif yang tersebar melalui TV, radio maupun media baru. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 16 Agustus 2019

Dilihat: 4566

Jakarta - Aktivis perempuan yang tergabung dalam organisasi Maju Perempuan Indonesia (MPI) datang berkunjung ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), (16/8). Kehadiran MPI ini ditemui oleh Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah, dengan pembahasan tentang pengawasan siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah tahun 2020 yang akan datang. 

Dalam pertemuan tersebut, MPI diwakili oleh Yuda Firlang (Koordinator MPI), Titi Anggraeni (Direktur Eksekutif Perludem), Eva Mazrieva (Jurnalis Voice of America), Betty Epsilon Idroos (Ketua KPU DKI Jakarta), dan Sulistiyani (USAID). 

MPI juga berkesempatan mengunjungi ruang pemantauan langsung siaran televisi dan radio. Nuning menjelaskan mengenai mekanisme yang selama ini berjalan di KPI, termasuk pemantauan untuk lembaga penyiaran berlangganan (LPB). “Ada 130 staf yang terbagi atas empat shift yang melakukan pemantauan langsung di KPI,” ujarnya. Setiap hasil pemantauan tersebut, ujar Nuning, langsung tersimpan dalam sistem pemantauan untuk kemudian diolah oleh bagian visual data guna dinilai kembali oleh para tenaga ahli isi siaran yang dimiliki KPI. 

Titi Anggraeni menilai, pengawasan yang dilakukan KPI termasuk untuk siaran Pemilu dan Pemilukada menjadi sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. “Dengan adanya pengawasan siaran untuk Pemilu dan Pemilukada, KPI ikut memastikan perlakuan yang adil bagi setiap kontestan saat hadir di tengah publik lewat TV dan Radio,” ujarnya. 

Sementara itu, jurnalis senior dari VoA Eva Mazrieva mengapresiasi pengawasan KPI yang menyeluruh. “Ternyata tidak saja televisi yang diawasi, namun juga radio,” ujarnya. Eva bahkan berpesan, agar pengelola radio juga senantiasa menaati aturan penyiaran, karena yang diawasi bukan sekedar programnya namun juga perbincangan penyiar yang kadang punya potensi melanggar aturan. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 Agustus 2019

Dilihat: 15890

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat menerima petisi #KPIJanganUrusinNetflix di Kantor KPI Pusat, Rabu (14/7/2019).

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima petisi daring #KPIJanganUrusinNetflix di Change.org, Rabu (14/8/2019). Petisi tersebut diserahkan penggagasnya, Dara Nasution kepada Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo di Kantor KPI Pusat. 

Usai menerima petisi tersebut, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menegaskan akan membawa petisi dari warganet untuk dibahas dalam rapat pimpinan komisioner KPI Pusat dalam waktu dekat. 

“Kami mengapreasi apa yang sudah dilakukan change.org dan akan segera membahas hal ini. Insya Allah kami akan memberikan pernyataan khusus pada tanggal 21 Agustus mendatang.  Percayalah kami akan tetap membawa ini dalam pembahasan,” tandasnya kepada wartawan yang hadir. 

Sebelum menyerahkan petisi tersebut, Dara Nasution, yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan petisi bertagar #KPIJanganUrusinNetflix didukung kurang lebih 75 ribu tanda tangan warganet. 

"Sebagai tindak lanjut dari petisi yang sudah ditandatangani 75 ribu orang, kita mendatangi KPI untuk menyerahkan petisi tersebut dan menyampaikan aspirasi teman-teman," kata Dara saat orasi damai di depan kantor KPI Pusat. ***