Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Juli 2018

Dilihat: 2544938

Jakarta – Rapat final Juri Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 yang berlangsung di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, awal pekan ini, akhirnya memutuskan nama-nama program acara anak dan lembaga penyiaran sebagai nomine Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018. Namun, sejumlah catatan juri perlu menjadi perhatian lembaga penyiaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Seperti yang disampaikan Guntarto, salah satu Juri, tentang pencantuman klasifikasi acara di televisi. Beberapa stasiun televisi tidak mencantumkan klasifikasi acara. Bahkan, berdasarkan penilaian juri, ditemukan klasifikasi acara yang tidak sesuai, misalnya program untuk anak, tapi klasifikasinya R (Remaja).

“Klasifikasi acara adalah hal penting karena menjadi pedoman bagi para orangtua untuk menentukan apakah anak bisa menonton acara tersebut atau tidak,” kata Pria yang berkecimpung sebagai pemerhati anak.

Secara umum, Guntarto menyatakan acara anak yang diproduksi Indonesia masih sangat sedikit. Bahkan terdapat persoalan berupa value dan kemasan. “Kami sangat berharap, acara anak selain mengandung nilai dan manfaat, dapat digambarkan dengan sederhana, serta disukai oleh anak-anak,” katanya.

Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini menambahkan, anak adalah khalayak khusus yang semestinya mendapat perlindungan khusus. Anak adalah mereka yang berusia sebelum 18 tahun. “Jadi usia remaja masih kategori anak,” katanya terkait persoalan tersebut. 

Sementara, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul menilai, sebaiknya sinetron dengan klasifikasi R harus mengandung value dan pesan moral yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja. 

Adapun Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, memandang program acara sinetron yang dibuat dengan klasifikasi R lebih banyak menggambarkan dunia remaja dari sisi kisah percintaan. Sangat sedikit disampaikan pesan-pesan penting bagi usia remaja seperti misalnya nilai persahabatan, saling menghargai, hormat kepada orangtua dan guru, serta pesan baik lainnya.

Secara umum, Nuning menilai ada acara yang memang diproduksi khusus untuk anak dan dilakukan oleh anak, seperti pada beberapa program variety show. Namun ada juga acara untuk anak tapi dibuat oleh orang dewasa seperti halnya animasi dan feature. “Keduanya tetap harus menggunakan perspektif anak dan menggambarkan secara real dunia anak,” paparnya.

Adapun para Juri  Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 terdiri atas perwakilan KPI, KPAI, KPPPA, dan tokoh pemerhati anak. 

BERIKUT NOMINE ANUGERAH PENYIARAN RAMAH ANAK 2018

A. Kategori Program Animasi Anak:

1. Zona ceria Episode Syamil & Dodo (RTV)

2.Riska dan Sigembul(MNC TV)

3. Petualangan Si Unyil (Trans 7)

B. Kategori Program Variety Show:

1. Kukuruyuk (TVRI)

2. Buah Hatiku Sayang (TVRI)

3.Dubi Dubi Dam(RTV)

C. Kategori Program Feature / Dokumenter:

1.Si Bolang(Trans 7)

2. Si Otan (Trans 7)

3. Anak Indonesia (TVRI)

D. Kategori Program Sinetron Anak/Remaja:

1.Kun Anta(MNC TV)

2. Cinta dan Rahasia (NET)

3. Tendangan Garuda (MNC TV)

E. Kategori Program Anak Radio:

1. Dunia Anak (RRI)

2. Rumah Impian Anak (Heartline FM) 

3. Bos Kinos, Battle of Speed  (Female FM)

F. Kategori Televisi Ramah Anak :

- Diumumkan pada saat acara puncak.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Juli 2018

Dilihat: 95609

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat memberi materi di Lokakarya Media Massa bertemakan “Etika Jurnalistik dan Ranjau Hukum Pers Konvergensi” yang diselenggarkan Lembaga Pers DR. Soetomo di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin lalu (16/7/2018).

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis menegaskan, kewenangan melakukan sensor dan pembluran bukan menjadi ranah lembaganya. Kewenangan itu ada pada lembaga lain yang secara regulasi dan aturan berbeda dengan KPI yang bermuara pada UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

“Ada penafsiran yang salah soal KPI terkait kewenangan pembluran dan sensor siaran. Setiap film atau drama sinetron harus melalui penyaringan di lembaga sensor film. Karena memang itu menjadi kewenangan LSF,” jelasnya pada peserta Lokakarya Media Massa bertemakan “Etika Jurnalistik dan Ranjau Hukum Pers Konvergensi” yang diselenggarkan Lembaga Pers DR. Soetomo di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin lalu (16/7/2018).

Menurut Andre, aturan yang terdapat dalam P3SPS KPI sudah sangat jelas mengatur apa yang boleh dan tidak disiarkan di lembaga penyiaran. Aturan ini menjadi patokan lembaga penyiaran untuk menentukan kebijakan mereka dalam melakukan editing terhadap siarannya. 

“Terkadang ketika sumber daya manusia di lembaga penyiaran berganti, mereka harus membaca ulang aturan kami dan ini menjadi masalah karena pemahaman mereka belum penuh terhadap aturan penyiaran karena mengulang dari awal,” jelasnya.

Persoalan lainnya, UU Penyiaran dan UU Perfilman memiliki pandangan berbeda ketika melihat sebuah tayangan seperti film. Menurutnya, film yang diperuntukan tayang di bioskop tidak sama dengan film yang siarkan di lembaga penyiaran televisi. “Fleksibelitasnya tidak sama karena aturan televisi sangat ketat dan menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik karenanya pemahaman regulasi penyiaran dan perfilman sering berbenturan,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Terkait penerapan etika jurnalistik, Ketua KPI Pusat meminta kalangan media khususnya jurnalis  televisi agar mengunakan etika pada saat menjalankan proses pewartaan. Selain itu, jurnalis harus mengedepankan kecerdasan jurnalistiknya melihat kondisi saat ini seperti kasus terorisme. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Juli 2018

Dilihat: 21074

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengimbau masyarakat dan seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk berpartisipasi dalam Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli mendatang. Imbauan bersama tersebut ditandatangani Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise , Selasa (17/7/2018).

Bentuk partisipasi tersebut  yakni Pertama, mendukung Gerakan Satu Jam Bersama Anak (GESAMANAK) dengan menyiarkan  program siaran anak di setiap lembaga penyiaran minimal selama 1 (satu) jam pada tanggal 23 Juli 2018 dan dapat dilanjutkan setelahnya.

Kedua, meminta perhatian lembaga penyiaran untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap program siaran, terutama dalam siaran dengan menyiarkan program siaran yang memuat pesan moral, mengandung manfaat dan menggambarkan dunia mereka.

Ketiga, meningkatkan peran orangtua terhadap tumbuh kembang anak dengan terlibat dalam melakukan pendampingan terhadap anak pada saat anak mengakses program siaran di lembaga penyiaran.

Keempat, meminta semua pihak mendukung sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam keluarga melalui berbagai program siaran di lembaga penyiaran.

Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini mengatakan, inti gerakan ini adalah memberikan yang terbaik bagi anak selain perlindungan juga siaran yang memang baik untuk mereka. Siaran yang baik, penuh edukasi dan mudah dipahami anak-anak akan memberi pengaruh baik bagi perkembangan mereka di masa mendatang.

“Gerakan ini bentuk perhatian bersama kita pada anak-anak saat peringatan Hari Anak Nasional 2018 yang merupakan hari spesial mereka,” kata Komisioner bidang Isi Siaran sekaligus PIC kegiatan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 mengomentari surat imbauan tersebut.

“Pendampingan terhadap anak menjadi hal yang mutlak dilakukan orangtua. Upaya ini untuk membatasi akses mereka saat sudah berlebihan dan memberi arahan saat terjadi hal yang tidak sesuai,” pungkas Dewi. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Juli 2018

Dilihat: 14550

Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini, dalam acara media gathering yang diselenggarakan KPPPA di bilangan Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (KPPPA) meminta media penyiaran berperan aktif dalam pengembangan dan bangun anak di Indonesia. Upaya ini dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara layak anak atau Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang.

Peran  aktif tersebut dengan menyajikan siaran yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat terutama keluarga. Berdasarkan survey dari salah satu lembaga rating menyatakan tingkat penetrasi publik di tanah air terhadap media penyiaran, khususnya televisi, terbilang tinggi hingga 91%. Televisi pun dinilai masih memiliki potensi sebagai media yang dapat mempengaruhi publik.

Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini menilai, potensi yang ada di media penyiaran harus dimanfaatkan untuk tujuan positif melalui penyajian konten-konten yang edukatif, inspiratif dan inovatif. Media penyiaran pun harus ikut membantu mencarikan solusi bagi pengembangan anak-anak di Indonesia.

“Televisi masih menjadi media favorit bagi masyarakat. Karenanya, sangat tepat jika media penyiaran mendukung upaya membangun anak Indonesia dan cita-cita bersama mewujudkan Indonesia Layak Anak,” katanya dalam acara media gathering yang diselenggarakan KPPPA di bilangan Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Dewi menegaskan, perlindungan terhadap anak dalam penyiaran menjadi prioritas utama lembaganya. Hal ini dilandasi amanah yang terdapat dalam Pasal 36 UU Penyiaran No.32 tahun 2002. Karena prioritas, KPI berkepentingan menilai bagaimana anak diperlakukan dalam media televisi.

“Ketika dampak dari media internet mengkhawatirkan kita, seharusnya media mainstream seperti lembaga penyiaran menjadi rujukan alternatif. Karenanya, jadikanlah media penyiaran sebagai media yang aman bagi anak-anak,” jelas Dewi. 

Berdasarkan catatan dari KPPPA, populasi anak-anak di Indonesia saat ini mencapai 87 juta jiwa. Sebagian besar dari anak-anak itu menjadikan televisi sebagai pengisi waktu luang. “Kondisi ini harus juga menjadi perhatian kami, karena banyak acara yang secara kemasan bagus tapi secara substansi kurang baik. Hal ini jelas tidak berbanding lurus,” kata Dewi.

Di tempat yang sama, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan, peran media yang utama dalam pengembangan anak dengan mengedukasi keluarga. Edukasi itu menyangkut keterlibatan orangtua mendampingi anak-anaknya.

“Di banyak negara, pendampingan anak  dinilai sangat efektif untuk membangun anak. Pendampingan ini penting menyangkut bagaimana masa depan mereka nanti. Karena itu, kami berharap media untuk sama-sama melakukan upaya edukasi terhadap keluarga di Indonesia supaya mereka paham bagaimana membangun anak-anaknya,” jelas Lenny.

Menurut Lenny, ada empat prinsip yang diterapkan dalam membangun anak. Pertama, tidak melakukan diskriminasi. Kedua, kepentingan terbaik untuk anak-anak tersebut. Ketiga, menghormati hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya. Keempat, menghargai pandangan anak. ***