Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Maret 2018

Dilihat: 17409

Jakarta – Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan 12 (duabelas) Perguruan Tinggi menandai dilanjutkannya kerjasama survey indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018. Survey terhadap program siaran televisi bekerjasama dengan kalangan kampus ini memasuki tahun ke 4 (empat) sejak digulirkan pada 2015.  Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan di Hotel Sari Pacific Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018). 

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, sebelum acara penandatangan MoU dan PKS, mengatakan kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas program siaran televisi sebagai kebanggaan masyarakat Indonesia. “Dengan penyiaran yang berkualitas kita membangun peradaban bangsa yang lebih beradab,” katanya di depan para Rektor, Perwakilan Perguruan Tinggi, Lembaga Penyiaran dan stakeholder penyiaran lainnya. 

Kerjasama ini, menurt Yuliandre, makin memperkokoh energi positif yang akan membentuk kekuatan untuk mewujudkan program siaran berkualitas yang memberi manfaat bagi publik maupun pada negeri ini. 

Selain mendorong mutu siaran makin meningkat, lanjut Yuliandre, sinergi antara KPI dan Perguruan Tinggi dapat mewujudkan implementasi tri darma perguruan tinggi yakni penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. “Hasil penelitian termasuk di bidang penyiaran dapat dimaksimalkan karena pengaruh informasi apalagi informasi yang tersebar melalui frekuensi public begitu luas jangkauannya hingga masuk ke ruang privat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa,” tambahnya.    

Menurut Andre, tayangan televisi tidak hanya berisi hiburan atau sekedar mengikuti rating. Publik membutuhkan tayangan yang mendidik dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. “Masyarakat menginginkan tayangan-tayangan yang menginspirasi dengan karya bermutu. Program siaran yang menguatkan karakter manusia Indonesia seutuhnya,” jelasnya.

Rektor Universitas Andalas (Unand), Tafdil Husni, mengatakan kerjasama ini memiliki manfaat yang luas, tidak hanya untuk peningkatan kualitas program siaran tapi juga untuk masyarakat. Hasil survey ini juga bermanfaat untuk kalangan akademisi dan penelitian. 

Tafdil berharap kerjasama ini dapat berkelanjutan di masa mendatang. “Kegiatan ini tidak hanya sekedar rutinitas saja, tapi juga memberikan feedback dari hasil surveynya,” kata Tafdil berbicara mewakili 12 Perguruan Tinggi. 

Usai penandatanganan MoU dan PKS, para Rektor dan yang mewakili, menyampaikan pandangan dan dinamika terkait pelaksanaan survey indeks kualitas tahun 2018. ***   

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Maret 2018

Dilihat: 18085

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan 12 (dua belas) Perguruan Tinggi akan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2018 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018). Perjanjian kerjasama yang memasuki tahun ke empat sejak dimulai pada 2015 merupakan upaya KPI untuk terus meningkatkan kualitas isi program siaran di layar kaca televisi Indonesia.

Rencananya, penandatanganan kerjasama ini akan dilakukan Rektor dari 12 Perguruan Tinggi dan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis.

Ke 12 Perguruan Tinggi yang akan berpartisipasi dalam Survey Indeks Kualitas Program Siaran 2018 yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN) Jakarta, Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Univerisitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Udayana (Unud), Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Pattimura dan Universitas Hasanuddin Makassar.

Tiga nama yakni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN) Jakarta, Universitas Pattimura dan Univerisitas Negeri Surabaya, merupakan pendatang baru yang terlibat dalam kerjasama survey yang dilakukan KPI pada 2018 ini. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Maret 2018

Dilihat: 6665

Jakarta - Program siaran yang berkualitas dari televisi dan radio merupakan amanat dari regulasi penyiaran dalam pengelolaan industri penyiaran. Hal ini dikarenakan, siaran televisi dan radio memiliki kekuatan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, baik secara sosial, kultural bahkan politik. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2018, kembali menyelenggarakan survey kepemirsaan yang akan memberikan penilaian pada kualitas program siaran televisi yang hadir di tengah masyarakat, lewat Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2018.  

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menjelaskan, dalam pelaksanaan survey yang sudah memasuki tahun keempat ini, KPI kembali menggandeng 12 (dua belas) perguruan tinggi negeri dari 12 (dua belas) provinsi di seluruh Indonesia. “Dengan responden masing-masing 100 orang dari tiap kota yang dilengkapi pula dengan penilaian dari para ahli, KPI berharap hasil survey ini memberikan potret yang utuh tentang kualitas program siaran televisi kita,” ujarnya.

Pelaksanaan survey ini sendiri, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara KPI dengan 12 perguruan tinggi, (12/3). Adapun ke-12 perguruan tinggi tersebut adalah: Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Pembangunan Nasional Veteran (Jakarta), Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Universitas Negeri Surabaya, Universitas Tanjung Pura (Pontianak), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Hasanudin (Makassar), dan Universitas Pattimura (Ambon).

Yuliandre menjelaskan, dalam pelaksanaan survey, desain penelitian yang digunakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yang disiapkan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). “Tahun ini, desain penelitian sudah dilakukan penyempurnaan agar hasil yang didapat juga lebih optimal,” ujar Yuliandre.

Lebih jauh KPI berharap, hasil survey yang dilakukan ini dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan penyiaran dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas siaran televisi. Yuliandre mengakui, ada perbedaan signifikan antara hasil survey indeks kualitas dengan survey kepemirsaan secara kuantitatif yang sudah ada. Untuk itu, dirinya sangat berharap data yang didapat KPI dari hasil survey ini turut dijadikan pertimbangan pula bagi para pengiklan dalam penempatan produk-produknya di program-program siaran yang baik secara kualitas. “Hal inilah yang merupakan kontribusi kita semua dalam mempertahankan hadirnya program-program siaran yang baik, di tengah masyarakat”, pungkasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Maret 2018

Dilihat: 6329

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, dan Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) mendukung imbauan yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tentang tidak bersiaran atau merelay siaran bagi lembaga penyiaran pada saat Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 17 Maret 2018 mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, saat menerima kunjungan DPRD, Pemprov dan KPID Provinsi Bali di Kantor KPI Pusat Djuanda, Jumat (9/3/2018).

Menurut Rahmat, secara prinsip imbauan tersebut selaras dengan Undang-udang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. “Salah satu elemen kuncinya adalah penghormatan terhadap agama atau beragama. Ini untuk kekhusyuan ibadah umat Hindu di Bali dalam menjalankan ibadahnya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini, yang ikut menerima kunjungan rombongan dari Bali tersebut. Menurutnya, penghormatan bagi orang untuk menjalankan ibadah adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, lembaga penyiaran, baik lokal maupun yang berjaringan nasional, harus ikut apa yang jadi ketentuan KPID Bali.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengatakan, pihaknya sudah membuat nota kesepahaman dengan KPID dan Pemprov Bali tentang imbauan tidak bersiaran dan relay saat Nyepi. “Kita akan menyosialisasikan imbauan ini kepada masyarakat dan seluruh lembaga penyiaran dan menghimbau agar tidak bersiaran dan merelay siaran pada Hari Raya Nyepi mendatang. Kita ingin masyarakat dan lembaga penyiaran paham arti penting perayaan Nyepi bagi Umat Hindu yakni untuk menciptakan keheningan dan sepi tanpa adanya siaran,” jelasnya.

Ketua KPID Bali, I Made Sunarsa menjelaskan, Nyepi merupakan hari yang sangat penting bagi Umat Hindu untuk melaksanakan introspeksi diri melalui catur brata panyepian. Catur brata penyepian ini ada 4 (empat) yakni tidak menggunakan api (amati geni), tidak melakukan aktivitas atau bekerja (amati karya), tidak bepergian (amati lelungan), dan tidak bersenang-senang atau menikmati hiburan (amati lelanguan).

“Imbauan untuk tidak bersiaran atau merelay siaran ini masuk dalam amati lelanguan. Tidak boleh bersenang-senang atau menimati hiburan, dalam hal ini melalui siaran,” jelas I Made Sunarsa.

KPID Bali meminta KPI Pusat ikut membantu sosialisasi imbauan ini dengan menngeluarkan surat edaran atau imbauan kepada televisi yang bersiaran nasional.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang. ***