Umum

Detail: Ditulis oleh IRA; Ditayangkan: 24 Agustus 2017; Dilihat: 14702

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh periode 2017-2020. Pelantikan ini dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Senin (21/8) siang. Ketujuh komisioner KPI Aceh adalah Muhammad Hamzah, Dr. Hamdani AG, Munandar, Abdul Rahman, Putri Nofriza, Irsal Ambia, dan Khairul Alim. Pelantikan itu turut disaksikan oleh para pimpinan media di Aceh dan Komisioner KPI Pusat, bidang Kelembagaan, Ubaidillah.

Wagub Nova dalam sambutannya meminta komisioner KPI Aceh untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi lembaga penyiaran. “Saya sarankan KPI Aceh membuat simpul di masyarakat untuk membangun aktivitas pemantauan di daerah,” katanya. Dia berharap, komisioner KPI Aceh tidak hanya menggunakan fungsi pengawasan, tetapi juga keahliannya dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Aceh. Sehingga bisa mempercepat pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sementara komisioner KPI Pusat, Ubaidillah berharap para komisioner KPI yang baru dilantik agar langsung bekerja dengan melakukan pemantauan terhadap siaran TV, terutama TV lokal dan radio. “Info yang saya dapat banyak sekali lembaga penyiaran yang masa izinnya sudah habis dan harus segera diperbarui. Karena lembaga penyiaran TV setiap 10 tahun harus diperpanjang izinnya, sementara radio setiap lima tahun sekali,” katanya.

Selain itu, saat ini masih banyak lembaga penyiaran yang belum melaksanakan perintah undang-undang untuk menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM), baik di radio maupun TV. ILM itu berisikan tentang kebangsaan, budaya lokal, bahaya narkoba, dan bahayanya radikalisme. DNS

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 24 Agustus 2017; Dilihat: 17048

**Pertemuan antara KPI Pusat dan KPID Jabar di Kantor KPI Pusat, Selasa (23/8/2017).**

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki kepentingan besar untuk menyelamatkan masyarakat daerahnya dari dampak negatif siaran televisi yang bersiaran dari Jakarta. Hal itu menyebabkan KPID Jabar paling banyak mengeluarkan rekomendasi kepada KPI Pusat untuk melakukan teguran ataupun peringatan ke lembaga penyiaran Jakarta.

Hal itu disampaikan Komisioner KPID Jawa Barat, Mahi M. Hikmat, kepada Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, Dewi Setyarini dan Mayong Suryo Laksono, saat melakukan audiensi dan konsultasi ke KPI Pusat, Selasa (23/8/2017).

Menurut Mahi, pihaknya banyak menemukan tayangan televisi Jakarta yang diindikasi melanggar aturan P3 dan SPS KPI. Selain itu, KPID Jabar banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan sejumlah tayangan TV dari Jakarta.

“Berdasarkan catatan kami, yang paling banyak melakukan pelanggaran itu televisi yang siaran dari Jakarta. Sangat sedikit kami temukan pelanggaran yang dilakukan televisi lokal,” kata Mahi.

Menurut data dari KPID Jabar, ada kurang lebih 536 lembaga penyiaran, televisi maupun radio, yang bersiaran di Jabar. Sayangnya, tenaga pemantau yang melakukan pengawasan terhadap ratusan lembaga penyiaran hanya beberapa orang.

Terkait hal itu, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengusulkan agar KPID Jabar lebih menguatkan peranan pengaduan dari masyarakat. Jika KPID tidak memiliki bukti tayang atau siaran lembaga penyiaran, hal itu bisa diminta ke lembaga penyiaran bersangkutan. “KPID juga bisa minta ke KPI Pusat untuk verifikasi siaran lembaga penyiaran yang di pantau KPI Pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah persoalan penyiaran juga dibahas dalam pertemuan tersebut seperti perkembangan revisi UU Penyiaran dan tayangan iklan politik di lembaga penyiaran. ***

Detail: Ditulis oleh IRA; Ditayangkan: 23 Agustus 2017; Dilihat: 14001

Jakarta - Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi mendapatkan apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Ekspose Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, (22/8). Yunita Rusanti, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, menghargai metode pengambilan sample responden yang dipilih dalam survey ini. Selain itu, Yunita melihat bahwa hasil survey ini sesuai dengan fenomena umum yang ada di masyarakat. Sementara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyatakan dukungan atas pelaksanaan survey ini. Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Keamanan Bappenas menegaskan, meski anggaran KPI masih di bawah sekjend Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pihaknya tetap mengutamakan agar program-program KPI dapat didukung.

Hasil survey ini juga direspon positif oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang diwakili oleh Gilang Iskandar. Menurut Gilang, survey ini menjadi perspektif lain dari survey kepemirsaan. “Bagi industri sendiri, survey ini merupakan pelengkap dari survey Nielsen yang selama ini digunakan,” ujarnya. Gilang mengakui kedua survey ini tidak dapat dibandingkan secara apple to apple, karena memang ada perbedaan. Namun demikian Gilang bersyukur, sudah ada titik temu antara kualitas dan popularitas program siaran, seperti yang dapat dilihat dari program sinetron. “Semoga ke depan, KPI dapat melaksanakan survey dengan profil yang sama dengan survey dari Nielsen, sehingga dapat menjadi pembanding,” tutur Gilang.

Perspektif berbeda disampaikan oleh Hery Margono dari Dewan Periklanan Indonesia. Menurut Hery, antara survey KPI dan survey kepemirsaan yang ada saat ini tidak dapat dibandingkan. “Survey KPI bersifat evaluatif dan menilai kualitas, sedangkan pada survey Nielsen dilakukan berdasarkan realitas,” tuturnya. Tentang bagaimana kontribusi dunia periklanan, Hery mengatakan bahwa di dalam survey yang penting adalah kepercayaan (trust). “Untuk mengubah paradigma dan persepsi para pengiklan, dari menilai berdasarkan rating menjadi kualitas perlu dibangun trust!” ujarnya. Untuk membangun kepercayaan (trust) tersebut, Hery berpendapat, KPI harus yakin betul bahwa survey yang dilakukan memang betul-betul dibutuhkan. “Mulailah membangun relationship trust, hingga akhirnya hasil survey ini menjadi inspiring trust”, ujarnya. Sehingga ke depan, hasil survey KPI dapat menjadi referensi pengiklan.

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 23 Agustus 2017; Dilihat: 18555

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada seluruh lembaga penyiaran di Jawa Timur untuk mendukung penyelenggaraan pemilukada Jatim yang berkeadilan dengan memberikan tayangan yang informatif dan tidak berafiliasi pada kepentingan salah satu peserta pemilukada. Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran, Nuning Rodiyah, pada saat Talkshow di JTV Surabaya dengan tema: Pilkada 2018 dan peran serta Lembaga Penyiaran dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, Rabu (22/8/2017).

Nuning juga meminta lembaga penyiaran dapat menjadi sebagai media perekat sosial dan tidak memicu konflik sosial dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim 2018. “Fungsi sebagai perekat sosial dan tidak memicu konflik sosial harus diutamakan oleh lembaga penyiaran,” katanya.

Selain itu, hal lain yang sangat penting dilakukan lembaga penyiaran dalam bersiaran adalah menghindari pemberitaan atau siaran yang mengandung isu SARA. Pasalnya, isu mengenai SARA sangat sensitif dan memiliki dampak buruk terhadap stabilitas keamanan dan keutuhan bangsa ini. “Lembaga penyiaran jangan menyiarkan siaran yang partisan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Nuning meminta kepada masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur untuk berperan serta dalam pengawasan tayangan politik, khususnya iklan kampanye di lembaga penyiaran. “Kami mengharapkan masyarakat ikut membantu penyelenggaraan Pemilukada dengan ikut melakukan pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran. Jika dinilai ada pelanggaran segera adukan ke KPID setempat,” pintanya. ***

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 22 Agustus 2017; Dilihat: 73181

**Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dan Menteri PAN-RB Asman Abnur.**

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan kerja sama dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kerjasama itu diwujudkan dengan ditandatangani MoU antara kedua belah, Selasa (22/8/2017).

Menteri PAN dan RB Asman Abnur mengatakan pihaknya melakukan kerjasama dengan KPI untuk mensosialisasikan Gerakan Indonesia Melayani, yang menurutnya sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan masuk dalam Gerakan Revolusi Mental.

“Maka dari itu kita minta bantuan KPI, kita kerja sama dalam rangka mensosialisasikan Gerakan Indonesia Melayani ini,” ujar MenPAN-RB Asman Abnur usai penandatanganan MoU dengan KPI di Hotel Ibis Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.

Asman mengatakan, kerjasama dengan KPI diharapkan mewujudkan seluruh pelayanan public baik di pusat maupun daerah menjadi lebih baik. Hal ini menguranginya kesulitan dalam melayani publik khususnya hal-hal perizinan yang menjadi hak masyrakat.

“Itu yang akan kita coba sosialisasikan terus. Jadi, sekali lagi saya berterimakasih kepada KPI yang telah mensupport Gerakan Indonesia Melayani,” kata Asman.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menyambut baik kerjasama ini dan mengharapkan gerakan ini akan mendukung adanya informasi yang positif sehingga pola pikir masyarakat akan berubah.

“Kita patut apresiasi langkah pemerintah yang sudah melakukan sebuah reformasi yang luar biasa terhadap pelayanan publik,” katanya. ***