Umum

Detail

Ditayangkan: 18 Februari 2016

Dilihat: 5094

Jakarta – Akibat menayangkan kata-kata yang tidak pantas bagi khalayak, program siaran “Fokus Selebriti” Global TV harus mendapatkan surat teguran kedua dari KPI Pusat. Penayangan kata-kata yang tidak pantas bagi khalayak tersebut ada dalam program siaran “Fokus Selebriti” 3 Februari 2016 pukul 10.29 WIB. Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat teguran keduanya kepada Global TV yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Rabu, 17 Februari 2016.

Berdasarkan keterangan di surat sanksi tersebut, program “Fokus Selebriti” Global TV menampilkan wawancara terhadap RP, pria yang melaporkan Indra Bekti karena melecehkan dirinya. Terdapat perkataan RP yang dinilai KPI Pusat tidak layak. (isi perkataan dapat dilihat di surat sanksi yang sudah diunggah di kpi.go,id dengan nomor surat 175/K/KPI/02/16 tertanggal 17 Februari 2016.

Menurut Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, tayangan dalam program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas/tidak layak ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. “Kami memahami bahwa media mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontrol atas fenomena sosial yang menyimpang, namun media wajib berhati-hati dalam memberitakan agar tidak tersiar kata-kata yang tidak pantas,” tambahnya dalam surat itu.

Jenis pelanggaran tersebut, lanjut Judha, dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja. Berdasarkan hal itu, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan sebagaimana dijabarkan di atas telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1).

Sebelumnya, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 10.28 WIB program ini menyiarkan rekaman percakapan telepon yang mirip dengan suara Indra Bekti ketika menghubungi pria berinisial G. Menurut pandangan KPI dalam suratnya, media dalam menyampaikan berita wajib menjamin kebenaran atas informasi yang disampaikan. Disiarkannya rekaman percakapan tersebut berpotensi mengakibatkan penghakiman terhadap objek yang diberitakan, khususnya bagi yang statusnya masih terduga.

Menurut data di KPI pusat, program ini telah mendapatkan sanksi teguran pertama bernomor 928/K/KPI/09/15 tertanggal 9 September 2015 terkait wawancara anak sebagai narasumber. Dalam surat teguran keduanya, KPI Pusat meminta Global TV menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***   

Detail

Ditayangkan: 17 Februari 2016

Dilihat: 6701

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) menemukan pelanggaran terhadap P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI Tahun 2012 dalam program siaran “Go Spot” yang ditayangkan oleh RCTI pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 05.36 WIB. Akibat pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi teguran kedua untuk program “Go Spot” RCTI. Sebelumnya, program ini telah mendapat teguran tertulis nomor 153/K/KPI/02/15 tertanggal 23 Februari 2015 terkait pelanggaran hak privasi, perlindungan remaja, dan penggolongan program siaran.

Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat teguran kedua untuk “Go Spot” RCTI yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Rabu, 17 Februari 2016.

Menurut keterangan dalam surat bernomor 176/K/KPI/02/16, tayangan “Go Spot” pada 2 Januari 2016 menayangkan berita mengenai tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti (Indra) terhadap Gigih Arsanova (Gigih). Terdapat rekaman percakapan telepon yang diduga dilakukan oleh Gigih dan Indra. Selain itu terdapat liputan wawancara dengan Gigih yang menceritakan kronologis pertemuan dirinya dan Indra.

KPI Pusat menilai bahwa program tersebut mengandung muatan yang tidak layak disiarkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja.

“Kami memahami bahwa media mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontrol atas fenomena sosial yang menyimpang, namun media wajib berhati-hati dalam memberitakan agar tidak tersiar muatan yang tidak pantas. Disiarkannya rekaman percakapan tersebut berpotensi melakukan penghakiman terhadap objek yang diberitakan, khususnya bagi yang statusnya masih terduga,” jelas Judha dalam surat.

Lebih lanjut, KPI mengkategorikan pelanggaran ini sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan sebagaimana dijabarkan di atas telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1).

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat meminta RCTI untuk wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditayangkan: 17 Februari 2016

Dilihat: 5185

Jakarta - Kasus kekerasan kepada anak menjadi perhatian Presiden Ri Joko Widodo. Dikutip dari Metro TV,  Januari lalu, Presiden mengadakan rapat terbatas bersama beberapa menteri untuk membahas sejumlah rencana agar anak-anak Indonesia terlindungi dari tindak kejahatan.

Presiden mengatakan kunci penanganan kasus kekerasan pada anak adalah pada keluarga, masyarakat yang berperan mencegah kekerasan terjadi.

“Hal ini menjadi perhatian semua pihak untuk mencegah, untuk menangani kasus-kasus bullying. Dan kuncinya terletak pada edukasi masyarakat, pada keluarga, dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan, bagian dari pemantauan dan bagian dari pengawasan.”

Presiden melanjutkan, “Saya meminta pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk gencar mengampanyekan anti-bullying di sekolah, menguatkan pendidikan karakter, budi pekerti.serta menghasilkan sikap asertif pada anak.”

“Saya juga meminta pada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mempertegas aturan pertelevisian nasional sehingga dapat memberikan filter, menyaring tayangan-tayangan televisi yang tidak ramah kepada anak.”

Detail

Ditayangkan: 17 Februari 2016

Dilihat: 5305

Jakarta  - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan sanksi berupa teguran kedua kepada MNC TV terkait pelanggaran terhadap P3 dan SPS KPI dalam program siaran “Seleb On News” yang ditayangkan televisi itu pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 10.57 WIB. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran kedua yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, Rabu, 17 Februari 2016.

Berdasarkan surat teguran tersebut, program “Seleb On News” menampilkan berita tentang kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Indra Bekti. Di dalammya, Terdapat wawancara dengan LGA, pria yang melaporkan Indra Bekti terkait kasus pelecehan seksual. Pada wawancara yang dilakukan, LGA menceritakan secara detail kronologis peristiwa pelecehan yang dialaminya. Selain itu, disiarkan pula rekaman perbincangan telepon yang diduga merupakan suara LGA dan Indra.

KPI Pusat menilai bahwa program tersebut mengandung muatan yang tidak layak disiarkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja.

Menurut Judha, dalam surat teguran, KPI Pusat memahami bahwa media mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontrol atas fenomena sosial yang menyimpang, namun media wajib berhati-hati dalam memberitakan agar tidak tersiar muatan detail yang tidak pantas. Disiarkannya rekaman percakapan tersebut berpotensi melakukan penghakiman terhadap objek yang diberitakan, khususnya bagi yang statusnya masih terduga. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan hal tersebut, kata Judha, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan sebagaimana dijabarkan di atas telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1). “KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua kepada program “Seleb On News” MNC TV,” katanya di surat.

Sebelumnya, program ini telah mendapat sanksi teguran tertulis nomor 1142/K/KPI/10/15 tertanggal 30 Oktober 2015 terkait pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, pembatasan program siaran bermuatan supranatural, dan penggolongan program siaran.

Diakhir surat. KPI meminta MNC TV untuk wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***