Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepakat bekerjasama dalam upaya pencegahan peredaran dan penggunaan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang) di masyarakat. Kesepakatan kerjasama ini mengemuka di pertemuan kedua lembaga di Kantor KPI Pusat, Rabu (13/4/2022).

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua KP Pusat, Agung Suprio, Direktur Informasi & Edukasi BNN, Iman Sumantri, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Umri.

Membuka maksud, Direktur Informasi & Edukasi BNN, Iman Sumantri, menyampaikan keinginan lembaganya mengajak KPI untuk sama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba melalui penyiaran. Menurutnya, sebagai regulator penyiaran, tugas KPI berkaitan erat dengan tujuan BNN.

“Kita ingin mengelorakan semangat perlawananan terhadap narkotika. Indonesia sampai saat ini meningkat untuk penyebaran dan pengguna Narkotika. Tidak hanya di kalangan muda saja, tetapi di kalangan menengah ke atas juga. Kita berharap kerjasama ini dilanjutkan melalui MoU antara KPI dan BNN,” kata Iman.

Menanggapi keinginan itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyambut baik maksud yang disampaikan BNN dalam upaya pencegahan penggunaan Narkoba di masyarakat lewat sosialisasi di lembaga  penyiaran. Menurutnya, sosialiasi penanggulangan bahaya Narkoba bisa efektif dan menjangkau masyarakat melalui lembaga penyiaran.

“Berdasarkan data dari BNPT, lembaga penyiaran yang efektif menanggulangi anti terorisme yaitu melalui Radio Komunitas. Menurut BNPT itu lebih efektif karena Interaktifnya. Kami juga bekerjasama dengan BNPB, dengan aturan KPI lembaga penyiaran diharapkan menerapkan protokol kesehatan dengan mengunakan masker dalam setiap produksi acara,” ujar Agung.

Namun begitu, Agung berharap kerjasama ini nantinyua juga melibatkan lembaga penyiaran. “Kita perlu juga berkordinasi dengan lembaga penyiaran. Apa saja hal-hal yang bisa dituangkan dalam Mou tersebut,” tuturnya.

Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti menambahkan, rencana kerjasama ini sejalan dengan tujuan penyiaran yakni untuk edukasi masyarakat. Melihat tingkat penyebaran zat terlarang ini melalui media sosial, langkah yang baik untuk menekan dan mencegahnya adalah melalui sosialisasi massif tentang bahaya Narkoba melalui media penyiaran. 

“Media penyiaran akan mendukung upaya pencegahan penyebaran Narkotika. Dan kita menyambut baik untuk kerjasama ini. Hal ini bisa kita tuangkan melalui MoU antara KPI dan BNN. Kami akan support,” tegas Mimah.

Kasubdit Media Elektronik BNN, Tri Tjahyono, mengakui sosialiasasi soal bahaya Narkoba belum begitu massif sehingga upaya tersebut kurang diketahui dan dipahami masyarakat. “Hasil survei tahun 2019 menyatakan media yang paling berpengaruh adalah media televisi. Kita sangat mengharapkan arahan dari KPI, kita berharap ini menjadi perhatian karena maraknya penyebaran Narkotika yang ada di Indonesia,” tukasnya. ***/Foto: AR/Editor: MR

 

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan seluruh masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu ketersediaan layanan siaran TV free to air (FTA) di masing-masing wilayah tinggal. Pasalnya, jika layanan siaran TV FTA tak sampai atau tidak ada di daerah tersebut, dipastikan layanan siaran TV digital yang akan dimulai pada akhir April ini tidak akan diterima.  

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat menjadi narasumber Pertunjukan Rakyat “Siap TV Digital, Menuju Rakyat Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk wilayah Kabupatan Nagekeo dan Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis ( 8/4/2022).

Reza mengatakan, jika masyarakat di wilayah Nagekeo dan Ende belum menerima siaran TV analog dari stasiun TV manapun lewat FTA, hal ini harus segera dilaporkan. “Mumpung ada Kepala Dinas Kominfo dan mumpung ada Tim dari Kemenkominfo bersama Bapak Bupati untuk meminta perluasan layanan siaran TV atau siaran free to air di wilayah Nagekeo dan Ende,” katanya.

Menurut Reza, perluasan wilayah siaran digital di wilayah tanpa siaran FTA dimungkinkan karena penggunaan teknologi single frekuensi network. Teknologi ini dapat disertakan dengan pembangunan stasiun relay dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Jadi agak mudah menggunakan sistem ini karena kita membuat stasiun infrastruktur relay dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena frekuensinya memungkinkan menggunakan frekuensi yang sama. Jadi secara teknologi itu mudah,” jelas Echa, penggilan akrabnya. 

Namun begitu, kata Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (P2SP) KPI Pusat, perlu upaya bersama mulai dari pemerintah daerah, tingkat Provinsi, KPID, dan Kominfo, untuk menghadirkan kepastian siaran di titik blank spot di beberapa wilayah Indoensia. 

“Seharusnya ini lebih mudah teratasi dengan adanya layanan digital. Kita bisa mencontoh apa yang diterapkan di Makkasar. Mereka biasanya bersiaran dengan power 10 hingga 20 ribu watt, tapi lewat siaran digital dengan angka segitu jadi lebih luas jangkauannya. Dengan adanya upaya pengadaan infrastruktur jadi lebih memudahkan siaran digital masuk ke daerah,” ujarnya Echa. 

Di tempat acara, saat memberi sambutan, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco, menyambut baik pelaksanaan ASO di Nagekeo. Menurutnya, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan daerah dari peralihan sistem siaran tersebut.

"Nagekeo hari ini mendapatkan peluang untuk mulai migrasi dari tv analog ke tv digital. Itu sebuah bentuk nyata dari kemajuan literasi dasar. Literasi digital itu menentukan kita agar dunia mengenal Nagekeo dari manusia, alam, budaya dan produk budaya," katanya.

Melalui ASO, lanjut Bupati, masyarakat berkesempatan untuk mengembangkan diri, memperkenalkan budaya, memperkenalkan produk UMKM agar bisa bersaing dalam dunia pariwisata yang sedang berkembang di Indonesia tak terkecuali di Bali Nusa Tenggara, lebih khusus di Flores Lembata NTT.

Menurut Johanes, melalui TV digital masyarakat dapat mengenalkan semua produk mulai dari budaya, nyanyian, tarian, handicraft sampai UMKM yang terus didorong oleh Pemkab Nagekeo untuk diproduksi oleh masyarakat agar dikenal oleh pasar, baik di Flores, Bali Nusa Tenggara, Indonesia dan dunia.

"Era digital sudah datang, era digital sudah di depan mata. Dan acara hari ini, saya mengajak semua yang hadir secara offline maupun online agar bisa mempersiapkan diri mengembangkan diri mewartakan kepada semua kenalan, saudara, melalui jejaring yang ada agar kita siap menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, sehingga pada saatnya kita dapat mewujudkan Nagekeo The Heart of Flores," tandas Johanes. ***/Editor: MR

 

 

Bandung -- Transformasi penyiaran nasional dari siaran analog ke digital dipastikan membuat kompetisi di kalangan industri penyiaran makin terbuka dan ketat. Menyikapi situasi yang tidak bisa terhindarkan ini, seluruh lembaga penyiaran harus mampu menciptakan inovasi baru dipadu kreatifitas yang beragam agar tidak tertinggal pemain digital global.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya membuka acara puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-89 yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/4/2022). 

Menurut Presiden, kecepatan transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi. Pasalnya, perkembangan teknologi berimplikasi terhadap cara masyarakat dalam mencari dan memperoleh berita. Mereka juga punya cara baru dalam memproduksi dan menikmati tontonan. 

“Penghentian siaran analog atau ASO, tidak hanya menyangkut perubahan dasar dari aspek perubahan teknologi penyiaran tetapi juga menyangkut cara pandang, sikap, perilaku, budaya, serta aspek lain agar menjadi lebih adaptif dalam merespon perubahan,” lanjutnya. 

Presiden juga menyerukan seluruh stakeholer penyiaran agar gesit menyikapi perubahan zaman dengan segera merubah kultur, merubah model bisnisnya, memanfaatkan peluang digitalisasi. Upaya ini dinilainya dapat melahirkan konten-konten yang inovatif dan edukatif. 

Pemerintah, lanjut Presiden, berupaya merumuskan berbagai kebijakan, merumuskan kerangka regulasi yang berkeadilan, moderen dan adaptif terhadap persaingan yang mampu mendorong tumbuh majunya ekosistem ekonomi kreatif dalam negeri. “Membuktikan kemampuan kita berkompetisi di tingkat global,” tuturnya.

Presiden juga menyampaikan harapannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar semakin adaptif dengan situasi terbaru. KPI harus mampu menjalankan peran pengawasannya dengan baik dan mengawal penyiaran Indonesia agar bertanggungjawab, profesional dan makin maju. 

“Saya juga minta insan penyiaran Indonesia mengawal dan bertangungjawab dalam pembangunan mental dan karakter bangsa. Tidak semata mata memberikan tontonan, memberikan hiburan dan informasi kepada masyarakat, tapi juga memberikan edukasi dan sumber inspirasi yang mencerahkan masyarakat. Menjadi alat pemersatu bangsa serta memberikan inspirasi yang berlimpah yang mendorong kemajuan bangsa,” tandas Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Johnny G Plate, menyampaikan capaian sudah sudah dilalui bangsa ini. Menurutnya, Indonesia telah melewati tiga fase perjalanan yang dimulai dari fase perjuangan, fase kedaulatan maritim dan yang fase ketiga yang akan dilalui dalam waktu dekat yakni fase era digital yakni migrasi siaran analog ke lembaga penyiaran digital. 

“Menjadi tugas dan kewajiban kita memastikan ASO berhasil sukses. Salah satu hal penting dari ASO adalah tersedianya infrastruktur digital,” kata Menteri Johnny.

Dia juga menyampaikan pentingnya ketersediaan perangkat penerima siaran digital yakni STB (set top box). Karenanya, Johnny meminta kepastian LP pemegang MUX untuk menyediakan STB sesuai dengan ketentuan dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.46. 

“Komitmen inilah yang akan menyukseskan. Kami berharap lembaga penyiaran yang telah mendapat kewenangan tata kelola MUX, baik TVRI dan 7 LPS lainnya, untuk memastikan perangkat TV yang belum DVBT2 segera memastikan terpasang dan siap untuk menghadapi era baru digital TV kita,” tegas Menteri Johnny.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyatakan pihaknya siap menghadapi transformasi digital lembaga penyiaran dengan menyiapkan perangkat pengawasan siaran (TV dan radio) yang lebih moderen. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menciptakan siaran yang positif, sehat, edukatif, faktual dan berkualitas. 

“Mari sukseskan hari penyiaran nasional ke 89. Bersiaplah menghadapi era penyiaran nasional digital ,” tukasnya. ***/Editor: MR

 

 

Jakarta – Menghadapi era digitalisasi yang padat kompetisi. Ketersediaan sumber daya manusia yang handal menjadi sebuah keutamaan. Oleh karenanya, perlu terobosan besar guna mencetak sumber daya manusia Indonesia berkualitas yang mampu bersaingan dengan siapapun.

Pendapat tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Komisi I, Fadli Zon, saat menjadi pemateri dalam seminar merajut nusantara yang digagas oleh Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan tema “Pentingnya Digital Skill di Dunia Kerja”, Rabu (6/4/2022)

Menurutnya, pembahasan terkait digitalisasi ini sudah menggema. Bahkan, terkait hal ini, Presiden RI, Joko Widodo, memberi instruksi dengan lima langkah percepatan transformasi digital, salah satunya setiap warga negara Indonesia wajib aktif dan paham dalam sektor penggunan talenta digital. 

“Kemampuan inovasi sumber daya manusia dalam negeri menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas dan perlu ditingkatkan. Sehingga SDM Indonesia mampu bersaing dan mengembangkan produk TIK dan bahkan bekerja di bidang TIK,” tutur Fadli Zon.

Dia menyampaikan jika pada 2030 nanti, Indonesia mesti siap beralih ke e-Economy. Menyambut era itu, dibutuhkan sebanyak 17 juta human talents yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Karena itu, pemahaman teknologi, inovasi dan pembaruan teknologi menjadi penting. Selain juga integrasi masyarakat di era 4.0 makin tinggi.

“Transformasi digital yang dilakukan Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Target dari upaya transformasi digital adalah memberikan kontribusi tambahan pertumbuhan PDB dan lapangan pekerjaan,” ungkap Fadli Zon.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, transformasi digital yang tengah gencar dilakukan pemerintah diperkirakan menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru pada 2024. Bahkan, potensi ekonomi digital akan jadi besar akibat momentum pasca pandemi Covid-19. Ini akan dijadikan modal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan visi Indonesia 2045. 

Pria yang biasa disapa Andre ini menuturkan, mengutip hasil penelitian dari Microsoft tahun 2020, proyeksi lapangan kerja terkait teknologi digital akan terus berkembang di skala global. Jumlahnya diperkirakan mencapai 190 juta pekerjaan pada 2025. Pekerja dengan skill digital di bidang komputasi awan juga bakal banyak dicari, dengan proyeksi 23 juta pekerjaan pada 2025. 

“Dengan pembangunan infrastruktur digital yang terus dikebut, Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapasitas talenta digital dengan tujuan dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada. Jangan sampai infrastruktur TIK sudah dibangun, tapi kita tidak siap dengan sumber daya manusianya,” kata Yuliandre.

Yuliandre yang pernah menjabat Ketua KPI Pusat periode 2016-2019, mengklaim Kemenominfo telah mengambil inisiatif melakukan program terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia digital Indonesia. Dimulai dari level yang paling bawah yaitu basic skills yang lahir dari dua unsur yang berkolaborasi antara pendidikan dan pelatihan. 

“Indonesia juga perlu menyesuaikan dengan perubahan pola dan permintaan tenaga kerja, serta membuka akses pelatihan dan pengembangan keterampilan seluas-luasnya untuk semua lapisan masyarakat,” tutup Yuliandre. Darma/Maman/Editor: RG dan MR

 

Bandung -- Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil mengatakan, transformasi penyiaran nasional ke digital harus disikapi secara cepat dan tepat. Pasalnya, migrasi sistem ini akan menyebabkan perubahan besar terhadap tatanan penyiaran di tanah air termasuk manusianya. 

“Digitalisasi penyiaran merupakan keharusan. Dinamika digitalisasi ini akan merubah orang (secara sosial dan cara memanfaatkan media) dan ini tidak  bisa dihindari,” kata Ridwal Kamil, dalam sambutannya di Gala Dinner menyambut Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-89 di Gedung Sate, Kamis (31/3/2022) malam.

Selain itu, lanjut Emil, perubahan sistem siaran ini harus direspon secara positif lewat inisiatif dan kreatifitas terutama dalam membuat konten. Soalnya, migrasi ini akan memunculkan banyak TV digital yang artinya harus diimbangi dengan tingginya produksi konten siaran. “Di era digital itu yang penting konten. Jadi jangan kaget kalau nanti akan banyak siaran TV yang sekaligus membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Emil, perubahan yang akan mengubah tatanan penyiaran nasional harus dibarengi antisipasi regulasi yang ketat dan tegas. Memang kehadiran konten menjadi faktor utama dalam digitalisasi, tapi harus tetap mengedepankan isi yang bermanfaat, berkualitas dan baik bagi masyarakat.

“Tetap hati-hati dalam menyiarkan. Siarkan yang menginspiratif, manfaat, edukatif dan baik bagi masyarakat. Media penyiaran itu berbeda dengan media sosial karena harus ada verifikasi baru ditayangkan. Adapun media sosial ditayangkan dulu baru verifikasi atau klarifikasi. Karena itu, kita butuh konten yang inspiratif agar kita bisa mewujudkan target menjadi 4 besar negara maju di dunia,” tegasnya di depan peserta Harsiarnas 2022 yang datang dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Emil meminta kepada masyarakat untuk siap menghadapi peralihan sistem penyiaran ini. Dia juga meminta kepada pemerintah agar memperhatikan daerah-daerah yang belum dapat terjangkau sinyal komunikasi dan siaran. Menurutnya, di wilayah Jabar masih terdapat sejumlah titik yang belum terlayani penyiaran dan komunikasi. “Kami minta ini jadi perhatian dan perlu kerja bersama,” tuturnya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, di tempat yang sama, menjelaskan alasan pihaknya memilih Bandung sebagai tuan rumah peringatan Harsiarnas ke 89. Menurutnya, kota Bandung memiliki sejarah penyiaran terkait menggemakan proklamasi kemerdekaan negeri ini ke seantero negeri dan dunia. 

“Ini pusatnya industri kreatif juga memiliki jumlah TV paling banyak dan radio juga. Akan tetapi kenapa Bandung yang terpilih, karena ada nilai sejarah khususnya penyiaran. Jadi pada waktu, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan di Pegangsaan, agar menggema ke seluruh dunia, siarannya juga disampaikan melalui radio di sini yang sekarang jadi RRI Bandung,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Agung berharap, terpilih kota Bandung sebagai tuan rumah Harsiarnas makin menumbuhkan kreatifitas masyarakatnya. “Semoga hal ini makin menjadikan Jabar sebagai provinsi yang kreatif,” tandasnya. ***/Foto: AR/Editor: MR

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.