Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 20 Maret 2017

Dilihat: 35114

Jakarta - KPI menjatuhkan sanksi penghentian sementara untuk saluran asing “FX” yang disalurkan melalui lembaga penyiaran berlangganan (LPB). Sanksi tersebut dikeluarkan KPI setelah dilakukan pemantauan dan analisa serta didukung pula lewat aduan dari masyarakat, terhadap program siaran “FX Cinema: Lost River” yang disiarkan pada 13 Februari 2017 pukul 17.24 WIB dan “Fortitude S1 Marathon” yang disiarkan pada 19 Februari 2017 pukul 15.51 WIb dan 17.36 WIB.

Hasil analisa KPI menyimpulkan bahwa kedua program siaran tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012 tentang adegan kekerasan. Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano menilai bahwa pelanggaran P3 & SPS ini sangat disayangkan. Hardly menjelaskan bahwa sebenarnya hanya ada dua pasal yang mengatur konten siaran LPB, yaitu pasal 18 dan 23 dalam Standar Program Siaran, mengenai larangan adegan seksual dan larangan adegan kekerasan. “Akan tetapi, dalam pemantauan yang dilakukan KPI, pada kedua program siaran tersebut didapati adegan yang secara eksplisit menggambarkan kekerasan secara sadis”, ujar Hardly.

Dirinya menegaskan bahwa muatan detail kekerasan serta tampilan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia tidak dapat ditayangkan pada program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing. KPI sendiri sudah melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara LPB yang menyalurkan saluran asing “FX” ini. Keputusan penjatuhan sanksi penghentian sementara tersebut diambil setelah melalui keputusan Rapat Pleno dengan memperhatikan hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan bidang pengawasan isi siaran di KPI. 

LPB berkesempatan menyampaikan keberatan atas keputusan penghentian sementara, selambatnya tiga hari sejak surat keputusan ini diterima.  Setelah keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan keberatan LPB, maka seluruh LPB harus menghentikan penayangan saluran asing “FX” tersebut. “Tindakan tegas berupa penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran kepada LPB agar membenahi mekanisme review program acara yang akan ditayangkan. Melalui keputusan ini juga diharapkan penyedia konten, khususnya saluran siaran asing senantiasa berpedoman pada P3 dan SPS,” tambah Hardly.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Maret 2017

Dilihat: 31767

Jakarta - Radio Kambing bukan sembarang radio. Radio dengan nama binatang yang biasa mengembik ini memiliki nilai sejarah tinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat agresi militer Belanda tahun 1948, radio ini menjadi barang yang paling dicari tentara Belanda. Radio ini menjadi alat siaran TNI pada masa perang mempertahankan kemerdekaan RI.

Pada saat agresi militer Belanda tahun 1948. Tentara Belanda menghancurkan semua stasiun radio yang ada di Indonesia. Sangat beralasan karena Belanda tidak ingin pemerintah Indonesia kala itu menyiarkan keberadaannya ke luar maupun dalam negeri. 

Setelah menghancurkan semua stasiun radio yang ada. Belanda mengincar keberadaan stasiun radio RRI di Surakarta. Pada saat itu, status stasiun radio RRI Surakarta sebagai stasiun paling tua atau yang pertama.

Gelagat Belanda untuk menghancurkan pemancar radio RRI di Surakarta sudah tercium para pejuang kala itu. Para pejuang yang terdiri TNI dan penyiar mengungsikan perangkat siaran dan pemancar radio dari kantor RRI ke tempat persembunyian di wilayah Karanganyar.

Perjuangan memindahkan alat pemancar radio itu bukan perkara gampang. Berat pemancar radio terbilang lumayan. Karena tidak ada kendaraan, alat siar tersebut akihirnya di gendong ketika diungsikan. Secara estafet, para pejuang mengendong pemancar radio tersebut hingga 45 km, tepatnya di Desa Balongan, Kecamatan Jenawi, Karanganyar.

Setelah sampai, pemancar disimpan di balik bukit tak jauh dari perkampungan. Untuk mengelabuhi pasukan Belanda, pemancar radio disembunyikan di sebuah kandang kambing yang ditutupi dengan makanan serta dedaunan. Saat kondisi aman, para penyiar dan pejuang kembali mengudara dan memberitakan kemerdekaan Indonesia.

Lokasi penyimpanan pemancar radio itu pun tidak luput dari serangan pasukan Belanda. Beberapa kali pasukan berusaha merusak perangkat siar, agar radio itu tidak lagi menyiarkan kemerdekaan Indonesia yang memicu semangat persatuan untuk menghancurkan Belanda.

Hingga akhirnya Belanda menarik diri dari wilayah Indonesia, pemancar radio tersebut tidak pernah jatuh ke tangan mereka. Perangkat radio itu kemudian dinamakan Pemancar Radio Kambing. Sampai saat ini, perangkatnya masih ada dan disimpan di Monumen Pers Nasional di Surakarta.

Pemancar sama yang digunakan SRV

Perangkat Radio Kambing ternyata memiliki kaitan dengan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas). Perangkat inilah, yang di tahun 1936, perangkat itu mampu menyiarkan Gamelan dari Solo, untuk mengiringi tarian dibawakan oleh Putri Sri Mangkunegoro VII Gusti Nurul saat resepsi pernikahan Ratu Yuliana di Belanda. Kala itu radio tersebut belum bernama RRI, melainkan bernama Solosche Radio Vereneging yang berada di bawah kendali Pura Mangkunegaran. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Maret 2017

Dilihat: 13963

Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebaiknya memasukan beberapa Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) petahana dalam tujuh Anggota KPID baru hasil fit and propertest. Hal ini untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan kinerja KPID sebelumnya.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi NTB di kantor KPI Pusat, Jumat (17/3/17).

“Adanya perwakilan Anggota KPID sebelumnya sangat membantu keberlanjutan kinerja KPID yang akan datang,” kata Rahmat pada Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB H. Rumaksi SJ dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB lainnya.

Namun demikian, lanjut Rahmat, semua kewenangan untuk memilih Anggota KPID NTB ada di tangan Komisi A DPRD. Kepengurusan Anggota KPID NTB periode saat ini akan habis masa baktinya pada pertengahan Agustus 2017.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A, Rumaksi SJ menanyakan bagaimana prosedur atau proses yang biasa dilakukan dalam pemilihan Anggota KPID atau KPI Pusat. Rencananya, DPRD dalam waktu dekat akan membentuk tim seleksi untuk perekrutan calon Anggota KPID NTB untuk masa jabatan 2017-2020.

Dalam kesempatan itu, Rumaksi berharap, pemilihan Anggota KPID NTB dapat dilakukan tepat waktu dan tidak ada lagi penundaan. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Maret 2017

Dilihat: 20894

Jakarta – Pemenuhan konten lokal sebanyak 10% merupakan kewajiban yang harus dipenuhi lembaga penyiaran berjaringan. Kewajiban ini juga diamanatkan Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hal itu ditegaskan Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, di sela-sela kunjungannya ke salah satu stasiun televisi berjaringan di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (16/3/17).

“Lembaga penyiaran berjaringan harus memperhatikan tentang kewajiban itu. Karena setiap pemberian izin kepada lembaga penyiaran hal itu menjadi salah satu syarat mutlak sebelum lembaga penyiaran tersebut mendapatkan izin penyiaran,” kata Agung.

Oleh karena itu, tanpa adanya porsi 10% konten lokal yang ditayangkan lembaga penyiaran berjaringan, KPI tidak mungkin memberikan rekomendasi untuk diterbitkannya izin. “Lembaga penyiaran harus melaksanakan kewajiban tersebut,” tegas Agung. ***