Umum

Detail

Ditayangkan: 27 April 2015

Dilihat: 23801

Jakarta – Kompas TV dan RCTI mendapatkan teguran tertulis dari KPI Pusat. Sanksi diberikan karena program acara “Satu Meja : Prostitusi Terbuka di Dunia Maya” yang disiarkan Kompas TV dan “Satria Garuda Bima-X” di RCTI kedapatan melakukan pelanggaran terhadap  P3 dan SPS KPI tahun 2012. Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam dua surat teguran yang dilayangkan Jumat pekan lalu, 24 April 2015.

Menurut Judha, siaran “Satria Garuda Bima-X” yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 12 April 2015 mulai pukul 08.23 WIB menayangkan adegan kekerasan eksplisit yakni adegan seorang pria yang membengkokkan besi dengan kepala serta memecahkan batu dengan tangan dan kepala. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, penggolongan program siaran serta pelarangan adegan kekerasan.

“Ini melanggar P3 KPI Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS KPI Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan hal itulah, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kepada Kompas TV,” jelas Judha.

Sementara program siaran Jurnalistik "Satu Meja : Prostitusi Terbuka di Dunia Maya" yang ditayangkan oleh stasiun Kompas TV pada tanggal 21April 2015 mulai pukul 20.01 WIB, kata Judha, menayangkan investigasi terkait maraknya prostitusi di dunia maya (online).

Walaupun media mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol sosial, lanjut Judha, namun dalam pemberitaannya tidak boleh menampilkan muatan-muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat dan perilaku asusila sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari hari.

Program tersebut menyiarkan perbincangan antara host, Ira Koesno, dengan dua orang pelaku prostitusi online, Angel dan Fitri. Dalam perbincangan tersebut terdapat kalimat-kalimat yang dapat di akses dalam surat teguran KPI Pusat ke Kompas TV.

“Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan kepada remaja, larangan pembenaran hubungan seks di luar nikah, prinsip-prinsip jurnalistik sertya ketentuan program bincang-bincang seks,” tegas Judha.

KPI Pusat melalui Judha meminta Kompas TV dan RCTI agar segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya. “Kompas TV wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran,” katanya di kedua surat teguran itu.***

Detail

Ditayangkan: 23 April 2015

Dilihat: 21461

Detail

Ditayangkan: 23 April 2015

Dilihat: 9940

Kasus pembunuhan terhadap pekerja seks komersial yang terjadi 2 minggu lalu menimbulkan pemberitaan yang cukup marak mengenai fenomena praktek prostitusi yang ditawarkan melalui media sosial. Beberapa lembaga penyiaran pun secara detail mengupas praktek-praktek prostitusi baik dalam bentuk straight news, wawancara investigasi maupun liputan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, KPI menemukan sejumlah muatan yang tidak pantas dan tidak etis untuk disiarkan di ruang publik terkait praktek prostitusi tersebut, seperti cara PSK memasarkan diri, cara melayani pengguna jasa, hal-hal yang dilakukan untuk memuaskan pelanggan, fasilitas yang didapat dari praktek  tersebut,  besaran tarif pelayanan singkat sampai dengan pendapatan perbulan hingga tarif jual keperawanan.  Bahkan terdapat TV yang menampilkan contoh pemasaran PSK melalui media sosial dengan kata-kata yang sangat vulgar.

Kami memahami bahwa media menjalankan fungsi yang sangat penting dalam melakukan kontrol sosial dan membongkar praktek-praktek tidak lazim yang membawa dampak buruk bagi masyarakat, termasuk kasus prostitusi ini. Namun demikian, lembaga penyiaran tidak dapat mengupas praktek-praktek prostitusi tersebut secara detail yang dapat menyebabkan masyarakat mencontoh prilaku yang tidak baik dan tidak pantas. Terlebih tayangan yang mengupas praktek prostitusi secara detail disiarkan di bawah pukul 22.00 dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja yang masih menonton televisi pada jam tersebut. 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012 secara jelas telah mengatur bahwa program siaran yang menampilkan muatan mengenai PSK wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat (Pasal 21). Program tersebut juga harus disajikan secara santun, berhati-hati dan tidak membenarkan prilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari (Pasal 22). Di samping itu, prinsip-prinsip jurnalistik juga melarang program siaran yang bersifat cabul (Pasal 40 huruf a).

Atas dasar hal-hal tersebut, KPI meminta lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang telah diatur di dalam P3SPS dan prinsip-prinsip jurnalistik. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat televisi merupakan media yang berpengaruh sangat besar terhadap sikap, pola pikir dan prilaku masyarakat. Fenomena praktek prostitusi yang semakin marak sungguh menjadi keprihatinan bagi kita semua, maka lembaga penyiaran dihimbau tidak over expose dalam menayangkan muatan-muatan yang tidak pantas yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk turut menggunakan jasa pekerja seks komersil serta mendorong masyarakat  menempuh jalan instan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditengah kondisi ekonomi yang sulit.

Kepada masyarakat, khususnya orang tua agar secara selektif memilah tayangan dan melarang anak-anak dan remaja menonton muatan-muatan yang tidak sesuai dengan peruntukan usianya. Orang tua juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan agar anak-anak dan remaja tidak terpengaruh pada arus dan gaya hidup yang negatif. 

Detail

Ditayangkan: 22 April 2015

Dilihat: 9308

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta lembaga penyiaran tidak menyiarkan siaran iklan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini menindaklanjuti peringatan yang KPI keluarkan pada beberapa lembaga penyiaran terkait siaran iklan “Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)”.

KPI, berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang siaran iklan “Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)”. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengirimkan surat kepada KPI dan menyatakan bahwa kegiatan MMM berpotensi merugikan masyarakat.

Sejalan dengan aduan masyarakat dan surat dari OJK tersebut, Dewan Periklanan Indonesia (DPI) juga menyatakan bahwa iklan “Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)” berpotensi melanggar etika periklanan, sehingga harus segera dihentikan.

KPI sendiri sudah memberikan surat peringatan kepada Global TV, SCTV, TV One dan RCTI atas siaran iklan investasi tersebut. Dalam Undang-Undang Penyiaran pasal 46 ayat (5) menyebutkan bahwa siaran iklan niaga yang disiarkan adalah menjadi tanggung jawab dari lembaga penyiaran. Karenanya KPI berharap seluruh lembaga penyiaran berhati-hati dalam menyiarkan iklan-iklan investasi, agar tidak memberikan kerugian pada masyarakat.